Dorong Layanan Publik yang Akuntabel, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Lakukan Penilaian di BPN Gresik

Sebagai bagian dari upaya pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur melakukan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Tim Ombudsman melakukan peninjauan menyeluruh terhadap aspek-aspek pelayanan, mulai dari standar pelayanan, sistem antrean, kejelasan biaya dan waktu pelayanan, hingga aksesibilitas bagi kelompok rentan. Penilaian ini bertujuan memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BPN Gresik telah sesuai dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik maladministrasi.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menegaskan komitmen jajarannya untuk terus berbenah dan menjaga kepercayaan publik. “Kegiatan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan menjadikan hasil penilaian Ombudsman sebagai bahan evaluasi berkelanjutan,” ungkapnya.

Kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur ini juga menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pelayanan publik di bidang pertanahan semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Gresik.

Read More

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Kunjungi Kantor Pertanahan Gresik, Lakukan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menerima kunjungan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur pada Selasa (28/10/2025) dalam rangka pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kegiatan ini merupakan bagian dari transformasi penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang sebelumnya dikenal sebagai Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tim Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur melakukan pemantauan langsung terhadap fasilitas pelayanan, sistem antrean, keterbukaan informasi, serta mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. Selain observasi lapangan, dilakukan pula wawancara dengan petugas dan verifikasi dokumen untuk memastikan pelayanan telah memenuhi standar yang berlaku.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. “Kami menyambut baik kunjungan dan penilaian dari Ombudsman sebagai bentuk evaluasi eksternal untuk terus memperbaiki kualitas layanan kami agar semakin cepat, transparan, dan bebas dari maladministrasi,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dapat semakin meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur, serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Read More

Lewat Pengajian Bulanan, Menteri Nusron Ajak Jajaran Meraih Berkah dan Menambah Ilmu Agama

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kerap menekankan pentingnya menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Dalam Pengajian Bulanan yang digelar di Masjid Nuurur Rahman Kementerian ATR/BPN pada Kamis (30/10/2025) ini, ia mengapresiasi konsistensi jajarannya yang tetap meluangkan waktu mengikuti kajian di tengah kesibukan pekerjaan. 

“Alhamdulillah, pengajian ini sudah yang kedelapan kalinya kita laksanakan. Semoga kegiatan ini membawa berkah dan menambah ilmu bagi kita semua,” ujar Menteri Nusron.

Bagi Menteri Nusron, menuntut ilmu adalah kewajiban yang tidak mengenal batas usia maupun waktu. Ia mengutip firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 122 sebagai dasar pentingnya umat Islam mempelajari ilmu agama. “Orang menuntut ilmu itu tidak dibatasi waktu dan usia. Karena ini perintah Allah SWT, maka meskipun kita sibuk bekerja, harus tetap meluangkan waktu untuk belajar, terutama ilmu agama,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengisahkan konteks turunnya ayat tersebut atau asbabun nuzul, yang terjadi pada masa Rasulullah SAW menghadapi perang Ahzab. Saat itu seluruh pemuda diwajibkan ikut berlatih perang, hingga tidak ada yang menuntut ilmu agama. Allah SWT kemudian berfirman agar sebagian umat tetap fokus belajar ilmu agama untuk menjaga keberlangsungan dakwah dan pengetahuan umat.

“Jangan semua anak dijadikan tentara, polisi, atau pegawai. Minimal satu di antara mereka harus belajar ilmu agama. Begitu pula dalam masyarakat, paling tidak satu RW harus punya imam yang paham agama,” pesan Menteri Nusron.

Pengajian rutin yang dilakukan di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini merupakan bagian dari upaya memperkuat spiritualitas dan kesadaran religius di tengah tugas-tugas kenegaraan. “Saya berterima kasih karena di tengah kesibukan dan usia yang sudah tidak muda lagi, banyak yang masih semangat mengaji. Ini bagian dari tanggung jawab kita untuk terus belajar,” pungkas Menteri Nusron.

Rangkaian pengajian dimulai dengan pembacaan Surah Yasin oleh Ahmad Ziyad, dan ditutup dengan pembacaan Kitab Hadist Arbain Imam An Nawawi oleh Zulfa Mustafa. Pengajian bulanan ini diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama beserta jajaran Kementerian ATR/BPN. (LS/YZ)

Read More

Setahun Menteri Nusron, Nilai Ekonomi Pendaftaran Tanah Capai Rp1.021 Triliun

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian signifikan di sektor pertanahan dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Program pendaftaran tanah terus menunjukkan peningkatan yang memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun negara.

“Pendaftaran tanah bukan hanya soal administrasi, tapi juga fondasi ekonomi. Setiap bidang tanah yang terdaftar berarti kepastian hukum bagi rakyat, sekaligus membuka potensi ekonomi yang luar biasa,” ujar Menteri Nusron, Kamis (23/10/2025).

Selama periode satu tahun, tercatat 4.002.281 bidang tanah berhasil didaftarkan, dengan 2.687.686 bidang di antaranya telah bersertipikat. Dari upaya tersebut, tambahan nilai ekonomi yang dihasilkan mencapai Rp1.021,95 triliun. “Nilai ini mencerminkan kontribusi langsung program pendaftaran tanah terhadap peningkatan aset masyarakat, akses permodalan, dan penerimaan negara,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri Nusron merincikan, kontribusi ekonomi tersebut berasal dari Hak Tanggungan Rp980,5 triliun, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp25,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp3,15 triliun, serta Pajak Penghasilan (PPh) Rp12,4 triliun. “Pendaftaran tanah memberikan dampak ekonomi yang konkret, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi negara,” kata Menteri Nusron.

Selain percepatan pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN juga melakukan pemutakhiran data spasial seluas 3,05 juta hektare di luar kawasan yang memiliki batasan tertentu, seperti garis pantai, sempadan sungai, dan kawasan hutan. Peningkatan kualitas data spasial ini memastikan pemanfaatan ruang dapat berjalan lebih tepat sasaran dan minim sengketa.

“Data spasial yang valid menjadi kunci agar pembangunan berjalan terukur, investasi aman, dan konflik pertanahan dapat diminimalkan,” tegas Menteri Nusron.

Hingga saat ini, sudah ada 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar secara nasional, dengan 97 juta bidang telah bersertipikat. Capaian ini memperlihatkan percepatan nyata menuju target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sekaligus memperkuat upaya pemerataan aset bagi seluruh warga negara.

“Dengan tanah yang terdaftar dan bersertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum untuk berusaha, mengakses kredit, dan meningkatkan nilai ekonomi asetnya. Itulah esensi Reforma Agraria yang sesungguhnya,” pungkas Menteri Nusron.

Read More

Pendaftaran Tanah Wakaf Meningkat Signifikan, Menteri Nusron: Gandeng Kepala KUA dan Kekuatan Masyarakat

Bekasi - Dalam periode satu tahun terakhir, pendaftaran tanah wakaf di Indonesia meningkat signifikan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan hal itu bisa tercapai dengan penerapan strategi kolaboratif antara Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), serta berbagai organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan.

“Tanah wakaf sekarang strateginya adalah menggandeng dua sektor. Pertama, para Kepala KUA yang juga berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Kata kuncinya ada di situ. Kedua, kita menggandeng kekuatan masyarakat,” ujar Menteri Nusron usai Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025, di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025).

Menurut Menteri Nusron, pendekatan kolaboratif ini berhasil memberikan hasil nyata. Dilihat sejak awal masa jabatannya, pendaftaran tanah wakaf meningkat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Waktu saya masuk, baru 27% tanah wakaf yang terdaftar. Sekarang, dalam satu tahun naik menjadi sekitar 35%,” ungkapnya.

Percepatan pendaftaran tanah wakaf ini tidak terlepas dari kerja sama dengan berbagai organisasi besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Melalui kemitraan ini, Kementerian ATR/BPN memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga serta memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf. 

“Intinya, kami ingin ada percepatan, dan alhamdulillah tahun ini banyak sekali lompatan,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Percepatan sertipikasi tanah wakaf memiliki arti strategis bagi keberlanjutan fungsi sosial keagamaan tanah tersebut. “Kami memandang pentingnya sertipikasi wakaf karena kalau tidak segera disertipikasi akan berdampak terhadap konflik di masa depan, apalagi di daerah yang akan dimasuki kawasan PSN. Itu bisa berdampak panjang kalau tidak segera diselesaikan,” pungkasnya. (LS/JM)

Read More

Temui Pimpinan KPK, Menteri Nusron Bahas Perbaikan Bisnis Proses Layanan Pertanahan

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (22/10/2025). Pertemuan tersebut membahas terkait rencana perbaikan proses bisnis (business process) layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Kami datang untuk meminta masukan terkait transformasi pelayanan. Business process kita dibuat sejak lama dan sampai hari ini dianggap sebagian masyarakat sudah tidak lagi sesuai,” terang Menteri Nusron dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Nusantara, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Menurut Menteri Nusron, pembaruan proses bisnis diperlukan agar masyarakat mengetahui sejak awal dokumen yang harus dilengkapi, batas waktu penyelesaian, serta kepastian biaya pelayanan. “Yang harus kita desain adalah proses bisnis yang membuat pemohon dapat melengkapi persyaratan secara jelas, layanan selesai pada waktu yang ditentukan, dan biaya yang dikenakan transparan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pelibatan KPK sangat penting dalam mengidentifikasi titik rawan penyimpangan dalam rancangan proses bisnis nantinya. “Kita ingin masukan dari Bapak/Ibu, di mana letak retak dan celahnya, yang itu berpotensi menjadi tindakan pidana korupsi dan pungutan liar,” kata Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN untuk menata ulang layanan secara menyeluruh. Menurutnya, orientasi perbaikan proses bisnis tidak hanya relevan dalam konteks pelayanan publik, tapi juga sejalan dengan agenda nasional terkait optimalisasi penerimaan negara dari basis pertanahan.

“Kami melihat bahwa ada keinginan untuk melakukan bisnis proses dalam rangka mengefisiensikan waktu, biaya, dan transparansi yang tujuannya adalah transformasi atau terobosan untuk meningkatkan PNBP. Ini tujuan yang luar biasa,” ujar Setyo Budiyanto.

Ketua KPK juga menekankan bahwa agenda perbaikan proses bisnis harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas aparatur. Ia merujuk pada capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian ATR/BPN yang saat ini berada di angka 75,88. Menurutnya, hasil tersebut cukup positif sebagai pijakan awal, namun tidak boleh berhenti pada nilai semata. 

“Ini tentu bisa ditingkatkan lagi pada tahun 2025. Mudah-mudahan angkanya bisa di atas 75,88. Tapi lebih dari itu, kami berharap itu bukan sekadar angka, tapi menunjukkan perilaku pegawai di kementerian hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mengantisipasi dan menolak korupsi,” pungkas Setyo Budiyanto.

Hadir dalam pertemuan tersebut, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto; Johanis Tanak; dan Ibnu Basuki Widodo beserta jajaran. (GE/RT)

Read More

Jadi Bagian dari Satgas P2SP, Kementerian ATR/BPN Fokus Akselerasi Penyelesaian dan Integrasikan RDTR dengan OSS

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masuk ke dalam Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang dibentuk pemerintah untuk memastikan Program Strategis Nasional (PSN) berjalan efektif. Peran dari Kementerian ATR/BPN sendiri akan difokuskan pada percepatan implementasi program serta penyelesaian hambatan (debottlenecking), khususnya dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Dari target 2.000 RDTR, saat ini telah diselesaikan 668. Sampai akhir tahun, kita optimistis bisa capai 700 RDTR,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Pimpinan Satgas P2SP, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Satgas P2SP dibentuk berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 Oktober 2025 lalu. Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Rakornas para Menteri Kabinet Merah Putih. Satgas ini terbagi ke dalam tiga Pokja, dengan masing-masing fokus pekerjaan.

Fokus Kementerian ATR/BPN bukan hanya percepatan RDTR, namun juga integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Menteri Nusron menekankan bahwa percepatan digitalisasi melalui OSS penting untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan mendorong investasi. Ia berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh RDTR yang belum masuk ke dalam OSS. 

“Dari 668, belum semuanya terintegrasi ke dalam OSS. Ini menjadi PR kami dan insyaallah saya komit. Dua bulan ke depan akan saya dorong agar seluruh yang belum (terintegrasi) OSS segera ditindaklanjuti,” ungkap Menteri Nusron.

Sebagai pemimpin rapat kali ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa hasil pembahasan akan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Pokja. “Kita ingin semua program strategis berjalan sinkron, sesuai arahan presiden. Pembicaraan hari ini langsung ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” ujarnya.

Adapun hadir mendampingi Menteri Nusron dalam rapat ini, Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuke Harniati. Turut hadir mengikuti rapat, sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait. (MW)

Read More

Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo – Kementerian ATR/BPN Catat Lompatan Capaian Reformasi Agraria dan Digitalisasi Layanan Pertanahan

Dalam kurun satu tahun masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat berbagai capaian signifikan dalam pelaksanaan reformasi agraria dan modernisasi layanan pertanahan. Langkah-langkah strategis ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan agraria, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pengelolaan ruang dan tanah yang berkeadilan dan efisien.

Hingga Oktober 2025, capaian pendaftaran tanah nasional telah mencapai 123,3 juta bidang, dengan 97 juta bidang di antaranya telah bersertipikat. Selama satu tahun terakhir, terdapat tambahan 4.002.281 bidang tanah terdaftar, dan 2.687.686 bidang berhasil disertipikatkan, menghasilkan nilai tambah ekonomi sebesar Rp1.021,95 triliun.

Transformasi digital turut memperkuat kinerja layanan pertanahan. Melalui sistem Sertipikat Elektronik, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 6,1 juta sertipikat elektronik, naik signifikan dari 639 ribu di tahun sebelumnya. Sebanyak 474 kantor pertanahan di seluruh Indonesia juga telah mengimplementasikan peralihan elektronik (98%), menunjukkan kesiapan penuh menuju pelayanan publik berbasis digital yang transparan dan efisien.

Selain itu, capaian sertipikasi tanah wakaf juga menunjukkan hasil menggembirakan. Hingga 2025, telah terdaftar 278.689 bidang tanah wakaf seluas 26.865 hektare, meningkat 16.600 bidang hanya dalam satu tahun terakhir. Peningkatan signifikan ini memperlihatkan perhatian serius pemerintah terhadap pengamanan aset-aset keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Melalui capaian tersebut, Kementerian ATR/BPN menegaskan perannya sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi “Melayani, Profesional, Terpercaya,” serta mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan Indonesia yang berdaulat secara agraria dan unggul dalam tata kelola ruang.

Read More

Bikin Ngakak tapi Nendang, Kantah Gresik Edukasi Publik soal Sentuh Tanahku Lewat Video Reels

 

Siapa bilang edukasi publik harus kaku? Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik membuktikan hal sebaliknya lewat video reels terbaru mereka di media sosial. Dengan konsep jenaka, santai, dan relatable, video ini sukses menyampaikan pesan penting tentang pentingnya memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku untuk mengakses layanan pertanahan.

Dalam video berdurasi kurang dari satu menit itu, ditampilkan situasi lucu antara warga yang masih bergantung pada cara lama—datang ke kantor dan bingung mengurus berkas—dengan warga lain yang sudah “melek digital” cukup membuka Sentuh Tanahku di smartphone-nya. Humor yang diselipkan terasa segar, mengingatkan masyarakat bahwa teknologi hadir untuk memudahkan, bukan mempersulit.

Tak hanya mengundang tawa, pesan moralnya juga jelas: transformasi digital di bidang pertanahan sedang berjalan, dan masyarakat diajak ikut serta. Langkah Kantah Gresik ini menunjukkan bahwa birokrasi bisa tampil kreatif, komunikatif, dan humanis dalam menyampaikan informasi publik.

Dengan pendekatan ringan dan gaya kekinian, Kantah Gresik berhasil menjembatani kesenjangan antara pelayanan publik dan generasi digital. Warganet pun ramai memberikan apresiasi di kolom komentar, menyebut video tersebut “ngena banget” dan “bikin paham tanpa harus dijelasin panjang lebar.”

Melalui Sentuh Tanahku, pelayanan pertanahan kini hadir di genggaman. Dan lewat kreativitas jenaka Kantah Gresik, pesan itu tersampaikan dengan cara yang paling mudah diterima: lewat tawa yang mendidik.

Read More

Edukasi Tanah Lewat Cara Jenaka, Kantah Gresik Bikin Reels yang Bikin Melek Digital

 

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik kembali menunjukkan cara kreatif dalam mengedukasi masyarakat. Melalui unggahan video reels berisi humor ringan, lembaga di bawah Kementerian ATR/BPN itu berhasil menarik perhatian publik untuk lebih mengenal aplikasi “Sentuh Tanahku”, platform digital resmi yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pertanahan.

Video berdurasi singkat tersebut menampilkan gaya bercerita jenaka yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, menggambarkan bagaimana masyarakat sering kebingungan mengurus persoalan tanah, padahal semua bisa diakses langsung lewat gawai. Dengan sentuhan humor khas lokal, pesan yang disampaikan terasa ringan namun mengena: “Urus tanah sekarang tak perlu ribet, cukup Sentuh Tanahku!”

Pendekatan ini menjadi langkah menarik di tengah transformasi digital pelayanan publik yang sedang digalakkan Kementerian ATR/BPN. Tak hanya menghibur, video tersebut berhasil mengubah citra layanan pertanahan yang biasanya dianggap rumit menjadi sesuatu yang modern dan mudah dijangkau.

Bagi masyarakat Gresik dan sekitarnya, video ini seakan membuka mata bahwa digitalisasi bukan hanya milik kota besar. Dengan Sentuh Tanahku, semua bisa mendapatkan akses informasi pertanahan secara cepat, transparan, dan praktis.

Langkah jenaka namun edukatif dari Kantah Gresik ini patut diapresiasi sebagai contoh bagaimana instansi pemerintah bisa beradaptasi dengan bahasa generasi digital untuk menyampaikan pesan serius dengan cara yang menyenangkan.

Read More

Jangan Mudah Tergiur! BPN Tidak Pernah Bagikan Tanah Gratis Lewat Media Sosial

Belakangan ini beredar luas di berbagai platform media sosial pesan dan video yang mengatasnamakan BPN memberikan tanah gratis kepada masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik melalui akun resminya memberikan klarifikasi dan imbauan kepada masyarakat agar tidak tertipu oleh informasi palsu tersebut.

Dalam unggahan tersebut ditegaskan bahwa BPN tidak pernah mengadakan program pembagian tanah gratis melalui pesan berantai, grup WhatsApp, ataupun akun media sosial yang tidak resmi. Informasi semacam itu adalah hoaks dan berpotensi merugikan masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa sumber informasi, serta hanya mempercayai kabar yang berasal dari kanal resmi Kementerian ATR/BPN, yaitu situs web www.atrbpn.go.id, akun media sosial resmi Kementerian, dan akun terverifikasi milik Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

Melalui imbauan ini, masyarakat diingatkan agar tidak mudah tergiur dengan janji tanah gratis atau kemudahan pengurusan tanah tanpa prosedur resmi. Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik terus berkomitmen menjaga integritas pelayanan pertanahan dan mengedukasi masyarakat agar semakin melek informasi digital dan bebas dari penipuan online.

Read More

Waspada! Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Imbau Masyarakat Jangan Percaya Hoaks Tanah Gratis Mengatasnamakan BPN

Waspada terhadap akun akun hoax diatas ini

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya konten hoaks di media sosial yang mengatasnamakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan tawaran tanah gratis dari pemerintah.

Melalui unggahan resmi di akun media sosialnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan bukan berasal dari kanal resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui akun terverifikasi dan website resmi Kementerian ATR/BPN atau Kantor Pertanahan setempat.

Dalam postingan tersebut juga dijelaskan bahwa program pertanahan pemerintah, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), memiliki prosedur dan tahapan resmi, tidak pernah dilakukan dengan cara membagikan tanah secara cuma-cuma melalui pesan berantai, tautan mencurigakan, atau undangan via media sosial.

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengajak masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi sebelum membagikan atau mempercayainya. Apabila menemukan konten mencurigakan, masyarakat diimbau untuk melaporkan ke kanal pengaduan resmi Kementerian ATR/BPN atau mendatangi langsung Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

Dengan kewaspadaan bersama, diharapkan masyarakat dapat terlindung dari penipuan digital dan hoaks pertanahan yang meresahkan.

Read More

Mudah! Begini Cara Mengecek Biaya dan Persyaratan Permohonan Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku

 

Dalam upaya memberikan pelayanan yang transparan, cepat, dan mudah diakses masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik kembali mengedukasi masyarakat melalui unggahan media sosial tentang cara mengecek biaya dan persyaratan permohonan melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

Melalui unggahan tersebut, masyarakat diajak untuk lebih melek digital dan memanfaatkan layanan resmi Kementerian ATR/BPN ini. Cukup dengan mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku di smartphone, pengguna dapat langsung mengakses berbagai informasi penting seperti biaya layanan pertanahan, persyaratan permohonan hak, hingga status berkas permohonan yang sedang diproses.

Publikasi ini juga menegaskan bahwa seluruh biaya layanan pertanahan telah diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dengan adanya fitur pengecekan biaya dan syarat layanan di Sentuh Tanahku, masyarakat tidak perlu lagi khawatir akan informasi yang simpang siur atau pungutan tidak resmi. Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik terus mendorong masyarakat untuk beralih ke layanan digital resmi sebagai langkah menuju pelayanan pertanahan yang transparan, modern, dan berkelas dunia.

Read More

Aplikasi Sentuh Tanahku Bantu Marketing Perumahan Pastikan Tanah yang Dijual Aman

Kab. Tangerang - Transformasi digital layanan pertanahan yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu inovasi yang kini banyak membantu adalah aplikasi Sentuh Tanahku, yang memudahkan masyarakat dalam memastikan legalitas tanah sebelum melakukan transaksi.

Ratna (43), seorang pemasar perumahan, mengaku sangat terbantu dengan adanya aplikasi Sentuh Tanahku. Baginya, Sentuh Tanahku memberikan kemudahan untuk melakukan pengecekan sertipikat tanah secara cepat dan akurat sehingga ia dapat lebih percaya diri dalam meyakinkan calon pembeli tanah.

“Dengan adanya aplikasi Sentuh Tanahku sangat terbantu. Banyak pertanyaan dari calon pembeli bisa langsung saya jawab dengan bukti yang jelas. Misalnya, saya bisa langsung tunjukkan PDF sertipikatnya dan lihat posisi tanahnya di peta,” ungkap Ratna saat ditemui di acara Livin Mandiri Festival di Kabupaten Tangerang, Kamis (16/10/2025).

Aplikasi Sentuh Tanahku memungkinkan masyarakat untuk memeriksa status bidang tanah, keabsahan Sertipikat Elektronik melalui pemindaian QR Code, serta meninjau lokasi bidang secara digital. Akses terhadap data tersebut membuat proses jual beli tanah jadi lebih transparan dan efisien, sekaligus mengurangi potensi terjadinya sengketa akibat sertipikat palsu atau informasi yang tidak valid.

Fitur lain, seperti Pengecekan Berkas, Info Layanan, dan Mitra Kerja juga dimanfaatkan para penjual properti untuk membantu pembeli dalam pengurusan sertipikat. Fitur dalam Sentuh Tanahku ini memberi manfaat nyata bagi si pembeli dan meningkatkan kredibilitas bagi si penjual tanah.

Ratna pun berharap, Sentuh Tanahku ini dapat semakin dikenal dan dimanfaatkan lebih luas, terutama di kalangan pelaku usaha properti. “Saya sekarang kalau ada calon pembeli, tinggal buka Sentuh Tanahku. Semua data lengkap, tidak perlu lagi khawatir. Ini membantu sekali buat kami yang bekerja di bidang properti,” tutupnya. (JM/KR)

Read More

Semudah Sentuhan Jari! Cek Biaya dan Syarat Layanan Pertanahan Kini Bisa dari Rumah

Kini, warga Gresik tak perlu bingung lagi saat ingin mengurus tanah atau mengecek biaya layanan pertanahan. Melalui unggahan terbaru di akun resmi media sosialnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik memberikan panduan mudah cara mengecek biaya dan persyaratan permohonan lewat aplikasi Sentuh Tanahku.

Cukup buka aplikasi Sentuh Tanahku, pilih menu “Informasi Layanan”, lalu pengguna bisa langsung melihat daftar layanan lengkap beserta biaya resmi dan dokumen yang harus disiapkan. Semua informasi bersumber langsung dari Kementerian ATR/BPN, sehingga dijamin aman, valid, dan bebas calo.

Melalui publikasi ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ingin menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pertanahan. Tak hanya praktis, aplikasi ini juga menjadi bentuk nyata transformasi digital menuju pelayanan yang transparan dan berintegritas.

Dengan Sentuh Tanahku, cukup satu sentuhan jari untuk tahu semua informasi—mulai dari biaya, persyaratan, hingga status berkas permohonan. Transparansi pelayanan kini benar-benar ada di genggaman.

Read More

Selamat Ulang Tahun, Bapak H. Nusron Wahid

Selamat Ulang Tahun, Bapak H. Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kekuatan dalam memimpin Kementerian ATR/BPN menuju pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Terima kasih atas dedikasi dan semangat Bapak dalam menggerakkan transformasi agraria demi kemajuan bangsa.

Read More

Selamat Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-80

Dalam semangat Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur,

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik beserta seluruh jajaran

mengucapkan:

🌾 Selamat Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-80! 🌾

Semoga Jawa Timur senantiasa menjadi provinsi yang tangguh,

maju dalam pembangunan, adil dalam pelayanan,

serta terus bertumbuh menuju kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Mari bersama kita lanjutkan langkah dan semangat gotong royong

untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat, berdaya saing, dan bermartabat.

"Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh!"

Read More

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Ajak Masyarakat Gunakan Hotline Pengaduan Resmi Kementerian ATR/BPN

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun pengaduan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melalui sosialisasi Hotline Pengaduan Resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan nomor 0811 1068 0000, yang disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resmi @kantahkabgresik.

Dalam postingan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menginformasikan bahwa nomor 0811 1068 0000 merupakan saluran resmi dan terpusat milik Kementerian ATR/BPN yang dapat digunakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia untuk menyampaikan pengaduan terkait pelayanan pertanahan. Melalui hotline ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai hal, seperti kendala pelayanan, dugaan penyimpangan prosedur, atau pungutan liar (pungli), yang kemudian akan ditindaklanjuti secara profesional oleh unit pengelola pengaduan di Kementerian ATR/BPN.

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik juga menekankan bahwa layanan pengaduan ini bersifat gratis, mudah diakses, dan menjadi wujud nyata keterbukaan pemerintah dalam menerima setiap laporan dari masyarakat. Masyarakat cukup mengirimkan pesan singkat (WhatsApp) ke nomor hotline tersebut dengan menyertakan identitas singkat, kronologi kejadian, serta bukti pendukung agar laporan dapat segera ditindaklanjuti.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menyampaikan bahwa keberadaan kanal pengaduan resmi ini merupakan bagian dari transformasi layanan publik berbasis integritas dan kepercayaan.
“Hotline pengaduan ini menjadi jembatan komunikasi langsung antara masyarakat dan Kementerian ATR/BPN. Kami ingin memastikan setiap layanan pertanahan berjalan transparan, cepat, dan bebas dari pungli. Masyarakat tidak perlu ragu melapor jika menemukan kendala atau kejanggalan,” ujarnya.

Melalui kanal media sosialnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan saluran pengaduan resmi ini secara bijak. Dengan adanya sistem pengaduan yang terbuka dan mudah diakses, diharapkan masyarakat dapat turut berperan aktif dalam mengawasi dan menjaga integritas layanan pertanahan di Kabupaten Gresik.

Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dalam mendukung program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menegaskan bahwa seluruh pengaduan resmi hanya dilayani melalui kanal yang terverifikasi, salah satunya Hotline Kementerian ATR/BPN di 0811 1068 0000, serta melalui kanal digital resmi seperti www.atrbpn.go.id dan aplikasi Sentuh Tanahku.

Dengan adanya kanal pengaduan resmi ini, diharapkan masyarakat semakin percaya bahwa layanan pertanahan kini telah bergerak menuju sistem yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik.

Read More

Infografis Rp50 Ribu, Kantah Gresik Tunjukkan Bahwa Layanan Pertanahan Kini Semakin Terjangkau dan Jelas

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik kembali menjadi sorotan positif setelah membagikan infografis edukatif mengenai layanan-layanan pertanahan yang bisa diakses hanya dengan biaya Rp50.000. Dalam postingan grafis yang beredar di media sosial, Kantah Gresik menyajikan informasi secara ringkas namun padat makna — membuat masyarakat semakin paham dan percaya terhadap sistem pelayanan yang transparan.

Infografis tersebut menggambarkan bahwa biaya Rp50.000 bukan angka sembarangan, melainkan tarif resmi berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku. Dengan visual yang informatif dan gaya komunikasi yang ringan, masyarakat diajak untuk memahami bahwa setiap rupiah dalam layanan pertanahan memiliki dasar hukum yang jelas dan terukur.

Pendekatan edukatif ini menunjukkan bagaimana lembaga pemerintah bisa tampil komunikatif di era digital. Kantah Gresik tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi penyampai informasi publik yang terbuka dan inovatif.

Publik pun menilai langkah ini sebagai bentuk nyata dari upaya Kantah Gresik untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi biaya layanan. Dengan grafis yang mudah dipahami dan tampilan visual yang menarik, pesan sederhana berhasil disampaikan:

“Urus layanan pertanahan tak perlu bingung — cukup Rp50.000, jelas, resmi, dan pasti.”

Upaya seperti ini diharapkan menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya dalam menghadirkan informasi publik yang tidak hanya akurat, tapi juga menarik, mudah diakses, dan memberdayakan masyarakat digital.

Read More

Edukasi Lewat Infografis, Kantah Gresik Tunjukkan Transparansi Biaya Layanan Rp50 Ribu

 

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik terus berinovasi dalam memberikan informasi publik yang transparan dan mudah dicerna masyarakat. Melalui unggahan grafis edukatif di media sosial resminya, Kantah Gresik menjelaskan berbagai layanan pertanahan yang dapat diakses hanya dengan biaya Rp50.000 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian ATR/BPN.

Infografis tersebut dirancang dengan tampilan menarik, warna yang lembut, serta bahasa sederhana sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan. Di dalamnya dijelaskan bahwa biaya Rp50.000 bisa digunakan untuk layanan seperti pengecekan sertipikat, pengukuran tanah tertentu, hingga pelayanan informasi bidang tanah.

Langkah Kantah Gresik ini mendapat apresiasi dari masyarakat karena berhasil menghadirkan edukasi yang transparan dan humanis, menjawab rasa penasaran publik mengenai biaya layanan pertanahan yang kerap dianggap rumit dan tidak jelas. Dengan pendekatan visual yang ringan, pesan mengenai kemudahan, keterbukaan, dan kepastian biaya layanan tersampaikan secara efektif.

Melalui publikasi ini, Kantah Gresik menunjukkan komitmennya terhadap prinsip pelayanan publik yang berintegritas dan informatif, sejalan dengan semangat Kementerian ATR/BPN dalam mendorong transformasi digital dan transparansi pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia.

Read More

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Edukasi Masyarakat tentang Layanan Rp50.000 Sesuai PP Nomor 128 Tahun 2015

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan informatif, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik kembali memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi digital. Melalui akun resmi Instagram @kantahkabgresik, kantor pertanahan mengunggah konten menarik bertajuk “Rp50.000 Bisa Dapat Layanan Apa Saja di Kantor Pertanahan?”

Postingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tarif resmi layanan pertanahan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam unggahan tersebut, dijelaskan bahwa Rp50.000 bukan biaya “tambahan” atau pungutan liar, melainkan tarif resmi PNBP yang ditetapkan pemerintah untuk beberapa jenis layanan pertanahan. Melalui informasi ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengajak masyarakat untuk lebih sadar terhadap transparansi biaya layanan, sekaligus menghindari potensi praktik percaloan atau pungli.

Adapun beberapa layanan pertanahan yang dikenakan tarif Rp50.000 sesuai PP Nomor 128 Tahun 2015 antara lain:

1. Pengecekan Sertipikat Tanah – layanan untuk memastikan keaslian dan kesesuaian data sertipikat dengan buku tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan.

2. Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) – surat resmi yang menjelaskan status hukum dan data fisik suatu bidang tanah.

3. Pendaftaran Hak Tanggungan untuk nilai tertentu yang tercantum dalam ketentuan PNBP.

4. Pelayanan Pemetaan Tematik atau Salinan Peta Bidang Tanah dengan luasan terbatas.

Melalui keterangan dalam postingan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menegaskan bahwa seluruh layanan pertanahan memiliki ketentuan biaya yang jelas dan dapat diakses publik. Semua tarif resmi dapat dilihat melalui aplikasi Sentuh Tanahku, website resmi Kementerian ATR/BPN, maupun langsung di papan informasi yang tersedia di ruang pelayanan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menyampaikan bahwa transparansi biaya ini merupakan bagian dari upaya menciptakan pelayanan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas tinggi.
“Dengan mengetahui tarif resmi sesuai PP Nomor 128 Tahun 2015, masyarakat bisa mengurus keperluan pertanahan tanpa rasa khawatir. Kami ingin masyarakat tahu bahwa biaya layanan di Kantor Pertanahan telah diatur pemerintah secara sah dan terukur,” ujarnya.

Langkah edukatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya mengakses layanan pertanahan secara resmi dan mandiri. Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik juga mengimbau masyarakat untuk selalu meminta bukti pembayaran PNBP yang sah setiap kali melakukan transaksi layanan pertanahan.

Melalui sosialisasi digital seperti ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik terus berupaya membangun citra pelayanan publik yang modern, transparan, dan bebas pungli, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN.

Read More

Beri Arahan ke Jajaran di Kepulauan Bangka Belitung, Menteri Nusron: Tugas Kita Memastikan Tanah Rakyat Aman

Kep. Bangka Belitung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (06/10/2026). Ia mengingatkan kembali peran penting kementerian ini sebagai instansi pelayanan publik yang bertanggung jawab memastikan tanah masyarakat terdaftar dan tersertifikasi.

“Kita orang Kementerian ATR/BPN tugasnya memastikan bahwa tanah rakyat itu aman. Karena, kita masuk kategori land tenure, yang berarti legalisasi aset. Aset itu harus dilegalisasi dan itu tugas kita,” ujar Menteri Nusron di Ruang Rapat Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Menurut Menteri Nusron, untuk memastikan seluruh tanah masyarakat bisa terdaftar, jajaran Kementerian ATR/BPN harus memiliki sikap proaktif dalam menjalankan tugas pelayanan. “Jangan hanya menunggu. Kalau menunggu, belum tentu masyarakat paham. Siapa yang paling paham prosesnya? Kita. Jadi, kita yang harus proaktif,” tegasnya.

Menteri Nusron menginginkan hasil kerja jajarannya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Baginya, salah satu indikator keberhasilan dalam pelayanan pertanahan adalah meningkatnya tanah yang telah disertipikatkan.

Dengan pengarahan yang disampaikan, Menteri Nusron berharap jajarannya semakin memperkuat komitmen untuk memberikan layanan pertanahan yang tidak hanya cepat, tapi juga tepat, dan berintegritas. “Output yang bisa dilihat masyarakat itu adalah semakin banyak tanah masyarakat yang dilegalisasi atau sudah disertipikatkan tapi tetap prudent,” terangnya.

Sebagai informasi, total layanan pertanahan yang diberikan Kementerian ATR/BPN sepanjang tahun 2024 mencapai 7.866.517 layanan. Sebanyak 35.714 layanan di antaranya diberikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lebih lanjut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hizkia Simarmata, melaporkan, hingga tahun berjalan, total bidang tanah terdaftar mencapai 715.039 bidang dan 552.667 bidang di antaranya telah bersertipikat. 

Hizkia Simarmata juga melaporkan bahwa capaian sertipikasi aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2025 telah melampaui target. Dari target 100 bidang tanah aset provinsi, telah diterbitkan 241 sertipikat. “Ini bentuk komitmen kami sekaligus menunjukkan sinergi kuat antara Kanwil BPN dan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Penasehat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Jhoni Ginting; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis; serta Inspektur Wilayah 1, Arief Muliawan. Hadir mengikuti pembinaan, Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran. (GE/RT)

Read More

PORNAS XVII KORPRI Resmi Dibuka, Kementerian ATR/BPN Siap Perebutkan Juara di 7 Cabang Olahraga

Palembang  - Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang ke-XVII resmi dibuka oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Purwadi Arianto, dalam Opening Ceremony yang digelar di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatra Selatan, Minggu (05/10/2025). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap memperebutkan juara di tujuh cabang olahraga (cabor) yang diikuti. 

“Mari kita jadikan PORNAS KORPRI sebagai momentum untuk menguatkan komitmen dan menumbuhkan kebersamaan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan ini, maka PORNAS KORPRI ke-XVII saya nyatakan resmi dibuka,” kata Purwadi Arianto. 

Purwadi Arianto melanjutkan, dalam mewujudkan Asta Cita, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersinergi dalam meningkatkan kinerja kualitas pelayanan publik serta daya saing Indonesia di kancah global. Oleh karenanya, PORNAS KORPRI juga punya peran penting. Sebab, ASN dituntut memiliki fisik sehat dengan mental yang kuat dan jiwa berintegritas. 

“Olahraga memberikan semua itu. Dari olahraga kita belajar disiplin. Seorang atlet tidak akan mencapai prestasi tanpa disiplin. ASN tidak akan berhasil dalam pelayanan publik yang optimal tanpa disiplin,” ujar Purwadi Arianto.

Usai dibuka, prosesi Opening Ceremony dilanjutkan dengan pembakaran obor oleh atlet nasional asal Sumatra Selatan, Jauhari Johar dan Catherine Calalo. PORNAS XVII KORPRI ini mengusung tema “KORPRI Bersinergi dalam Prestasi”. Adapun perhelatan dua tahun sekali ini diikuti oleh 102 kontingen terdiri dari 38 provinsi dan 64 kementerian/lembaga. Jumlah peserta tercatat berjumlah 9.305 atlet dengan 504 pelatih dan 1.754 ofisial. 

Kementerian ATR/BPN sendiri tercatat mengirimkan total 125 atlet pada tujuh cabor, yakni bulu tangkis, futsal, tenis lapangan, tenis meja, catur, renang, dan lari 5K. Atlet Kementerian ATR/BPN Cabor Bulu Tangkis, Muhammad Natsir mengatakan, olah raga ini sudah menjadi hobinya sejak muda. Namun, ia tetap mempersiapkan diri dengan matang untuk bisa menjadi pemenang dalam PORNAS XVII KORPRI.  "Persiapan kita terbantu dengan terbentuknya Persatuan Bulu Tangkis ATR/BPN. Kurang lebih tiga bulan kita persiapan untuk kegiatan ini," ujarnya.

Ketua Tim Cabor Futsal Kementerian ATR/BPN, Yohanes Rustanto, menyatakan bahwa seluruh pemain sudah mempersiapkan diri sejak bulan bulan sebelum pertandingan dimulai. Menurutnya, para pemain merupakan yang terbaik dari seluruh daerah sehingga diharapkan hasil pertandingan akan maksimal. “Optimis kita harus menang. Semua pegawai Kementerian ATR/BPN mari mendukung tim futsal kita,” pungkasnya. (DR/JR)

Read More

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Sosialisasikan Fitur Antrian Online di Aplikasi “Sentuh Tanahku”

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik kembali melakukan sosialisasi digital melalui akun resmi Instagram @kantahkabgresik, kali ini mengangkat tema mengenai fitur Antrian Online pada aplikasi “Sentuh Tanahku”.

Melalui unggahan informatif tersebut, Kantor Pertanahan Gresik menjelaskan bahwa Antrian Online merupakan salah satu fitur unggulan dalam aplikasi Sentuh Tanahku yang dikembangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk mengambil nomor antrian pelayanan secara daring, tanpa harus datang dan menunggu lama di kantor pertanahan.

Dengan memanfaatkan fitur ini, masyarakat dapat memilih jadwal kunjungan sesuai waktu yang diinginkan, sekaligus mengatur kehadiran agar pelayanan di loket berlangsung lebih tertib dan efisien. Inovasi ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung digitalisasi layanan publik serta penerapan prinsip zero waiting time di lingkungan Kantor Pertanahan.

Dalam postingan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik juga menjelaskan langkah-langkah menggunakan fitur Antrian Online, yaitu:

1. Unduh aplikasi “Sentuh Tanahku” melalui Google Play Store atau App Store.

2. Login atau daftar akun menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

3. Pilih menu Antrian Online dan tentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai lokasi layanan.

4. Pilih jenis layanan yang dibutuhkan, tanggal, dan waktu kedatangan.

5. Setelah itu, sistem akan mengeluarkan nomor antrian digital yang dapat ditunjukkan saat datang ke kantor.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menyampaikan bahwa penerapan fitur Antrian Online ini diharapkan dapat mengurangi antrean manual, meningkatkan kenyamanan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan.
“Sekarang masyarakat tidak perlu lagi datang pagi-pagi hanya untuk mendapatkan nomor antrean. Cukup pesan antrean dari rumah melalui Sentuh Tanahku, dan datang sesuai jadwal yang telah dipilih. Layanan jadi lebih efisien, tertib, dan tentu saja ramah pengguna,” ujarnya.

Melalui sosialisasi digital di Instagram, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ingin memperluas jangkauan informasi agar seluruh masyarakat mengetahui bahwa layanan pertanahan kini sudah bisa diakses secara modern, cepat, dan tanpa ribet.
Langkah ini juga sejalan dengan program prioritas Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang berbasis teknologi dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengajak seluruh masyarakat untuk mulai beralih ke layanan digital dan memanfaatkan fitur Antrian Online di Sentuh Tanahku sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik menuju era pertanahan modern.

Read More

Gelar Kick Off Implementation Support Mission, Sekjen ATR/BPN Paparkan Lima Langkah Percepatan dan Peningkatan Kinerja ILASPP

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, membuka Kick Off Implementation Support Mission dengan menyampaikan lima langkah strategis percepatan dan peningkatan kinerja Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi dan komitmen seluruh pihak dalam memperkuat pelaksanaan ILASPP agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

“Keberhasilan ILASPP tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran atau banyaknya kegiatan, tetapi oleh cara kita menjaganya,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (06/10/2025).

Sekjen Kementerian ATR/BPN kemudian mengungkapkan lima langkah utama yang perlu dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan kinerja ILASPP. Pertama, exercise potensi anggaran yang belum terserap dan optimalisasi anggaran melalui kegiatan potensial di Triwulan IV. Kedua, pelaksanaan kajian dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melibatkan mitra terkait. 

Ketiga, penguatan peran Steering Committee ILASPP agar koordinasi dan arah kebijakan lebih terarah. Keempat, percepatan proses pengadaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan program. Terakhir, penyusunan Annual Work Plan (AWP) tahun 2026, yang harus diselesaikan dan dilaporkan ke Kementerian Keuangan pada November 2025 sesuai dengan ketentuan Loan Agreement.

Pudji Prasetijanto Hadi di kesempatan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan ILASPP. “Mari kita pastikan program ini dijalankan secara akuntabel, terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Wujudkan hasil kerja yang reliable, dapat dipercaya, konsisten, dan sesuai dengan standar yang kita sepakati,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar seluruh pelaksana program menjauhkan diri dari sekat-sekat birokrasi dan tidak menunda kewajiban. Menurutnya, keberhasilan ILASPP hanya dapat dicapai melalui kerja bersama yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil nyata. “Jangan pernah puas hanya dengan seremonial atau angka-angka di atas kertas. Yang kita butuhkan adalah hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi.

Sekjen Kementerian ATR/BPN berharap, Kick Off Implementation Support Mission ini menjadi forum diskusi sekaligus wadah koordinasi untuk menyatukan langkah semua pihak.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, dalam laporannya menjelaskan bahwa ILASPP merupakan program strategis nasional yang dibiayai melalui pinjaman Bank Dunia dengan nilai mencapai 653 juta dolar AS atau sekitar Rp11,08 triliun. Program ini akan berlangsung selama lima tahun, mulai 2025 hingga 2029, dengan melibatkan tiga kementerian/lembaga utama. 

"Dalam hal kinerja anggaran, per 30 September 2025, realisasi Kementerian ATR/BPN adalah sekitar 44,226 miliar rupiah atau sebesar 9,03% dari pagu total anggaran 2025 sebesar 0,49 triliun rupiah," ungkap Andi Tenri Abeng.

Task Team Leader World Bank dalam kesempatan ini menambahkan dua hal penting yang dinilai bisa melancarkan jalannya ILASPP, yakni mengenai procurement dan mitigasi risiko. "Kami berharap misi ini akan berlangsung dengan lancar dan produktif serta semakin memperkuat komunikasi di antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia demi mewujudkan tujuan besar proyek ini," pungkas Willem van der Muur.

Hadir dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Nazib Faizal; jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan World Bank. (LS/JM)

Read More

Selamat Hari TNI!

 

Selamat Hari Tentara Nasional Indonesia ke-80

(05 Oktober 2025)

Segenap jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengucapkan:

Selamat Hari TNI!

Dengan semangat “TNI Prima – TNI Rakyat – Indonesia Maju”,

kami menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit TNI yang senantiasa menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semoga TNI senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa, mengabdi dengan profesionalisme dan ketulusan, serta terus berkolaborasi dengan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang maju, kuat, dan berdaulat.

Dirgahayu TNI!

TNI Kuat, TNI Rakyat, Indonesia Maju!

Read More

Gen Y dan Z Punya Peran Strategis dalam Transformasi Digital Layanan Pertanahan

Jakarta - Generasi milenial (Y) dan Z memiliki peran strategis dalam upaya transformasi digital layanan pertanahan. Menurut Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, Gen Y dan Z punya keseimbangan antara hard skill dan soft skill sehingga bisa menghasilkan inovasi layanan yang dibutuhkan masyarakat. 

“Kita berharap munculnya Gen Y dan Z yang matang secara ilmu, keterampilan, kepercayaan diri, dan kemauan kuat ini menjadi fondasi untuk menjadi motor penggerak transformasi digital ATR/BPN. Teman-teman semua yang ada di STPN merupakan bagian dari generasi tersebut,” kata Asnaedi dalam Diskusi Agraria V yang digelar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Sabtu (04/10/2025).

Transformasi digital dalam layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN sendiri, secara signifikan pengembangannya sudah dimulai sejak 2024. Langkah itu ditandai dengan mulainya seluruh Kantor Pertanahan menerapkan Sertipikat Elektronik. 

Memasuki 2025, inovasi berkembang dengan adanya layanan Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik yang hampir diterapkan di seluruh provinsi. Mulai 2026 mendatang, sertipikat cetak atau konvensional akan menjadi pilihan. Sebab, seluruh sertipikat tanah nantinya akan berbentuk digital. Transformasi ini menurut Asnaedi dilakukan salah satunya agar tidak ada lagi sertipikat kertas yang rawan dipalsukan dan merugikan masyarakat. 

“Mulai tahun 2028, layanan pertanahan diharapkan sudah fully digital dengan penerapan blockchain pertanahan dan smart contract,” kata Asnaedi pada diskusi yang mengangkat tema Peran Strategis Generasi Z dalam Inovasi dan Keadilan Pertanahan Menuju Transformasi Agraria di Era Society 5.0.

Kementerian ATR/BPN juga tengah menyiapkan Generative Artificial Intelligence (AI) Pertanahan untuk mengintegrasikan seluruh peraturan dan petunjuk teknis dalam satu sistem yang cerdas. Asnaedi mengatakan, keberadaan AI akan mendukung keputusan dan berpotensi menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Ia pun berharap, Taruna/i STPN sebagai bagian dari Gen Y dan Z saat ini dapat mewujudkan transformasi digital yang telah dicanangkan. Terlebih, STPN juga tengah bersiap diri untuk bertransformasi menjadi Politeknik. “Dengan transformasi Sekolah Tinggi Pertanahan menjadi Politeknik, diharapkan Taruna/i akan lebih percaya diri, kreatif, dan siap menjadi bagian dari masa depan ATR/BPN dan bangsa Indonesia,” kata Asnaedi. 

Adapun Diskusi Agraria V diikuti oleh 376 Taruna/i Tingkat I STPN, serta mahasiswa dari Polbangtan YOMA, UPN Veteran Yogyakarta, dan UGM. 

Turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi, perwakilan Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY, perwakilan Ditjen PHPT, perwakilan Pemerintah Provinsi DIY, serta Guru Besar dan Dosen STPN. (DR/JM)

Read More

Kenali Tata Cara dan Persyaratan Pemecahan Bidang Tanah bagi Pemegang Hak

Jakarta - Pemecahan bidang tanah jadi salah satu layanan yang paling umum diajukan di Kantor Pertanahan. Pemecahan bidang tanah bisa dilakukan dalam beberapa proses, seperti pembagian tanah waris, jual-beli sebagian tanah, atau pembangunan kawasan perumahan di mana pihak pengembang memecah tanah menjadi kavling-kavling.

“Pemecahan bidang tanah adalah proses membagi satu bidang tanah yang memiliki satu sertipikat, menjadi beberapa bagian dan masing-masing bagian punya sertipikat sendiri, yang mana setelahnya sertipikat induk menjadi tidak berlaku pasca dilakukannya pemecahan,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Shamy Ardian dalam keterangannya, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (02/10/2025). 

Pemecahan bidang tanah dapat dilakukan jika ada permintaan dari pemegang hak yang bersangkutan. Satu bidang tanah yang telah terdaftar dapat dipecah menjadi beberapa bagian untuk jadi satuan bidang baru, dengan status hukum yang sama seperti bidang tanah semula. 

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk satuan bidang baru yang dipisahkan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat sebagai satuan bidang tanah baru. Sementara, peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat bidang tanah semula akan dibubuhkan catatan mengenai telah diadakannya pemecahan tersebut. 

Bagi masyarakat yang ingin melakukan pemecahan bidang tanah, dapat mengajukan beberapa berkas, yaitu sertipikat asli tanah (SHM/SHGB); fotokopi KTP dan KK pemilik; surat permohonan pemecahan; SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir; bukti lunas PBB; rencana tapak/site plan dari pemerintah kabupaten/kota setempat (bagi pengembang). Jika tanah dalam status warisan, maka diperlukan juga akta waris/surat keterangan waris, serta surat kematian pemilik lama. 

Usai masyarakat mengajukan permohonan pemecahan sertipikat, petugas Kantor Pertanahan akan melakukan pengukuran ulang dan membuat peta bidang tanah baru sesuai rencana pembagian. Biaya pengukuran dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, Kantor Pertanahan akan memproses dan menerbitkan sertipikat baru hasil pemecahan. 

Sebagai catatan, pemecahan bidang tanah ini tak bisa sembarang dilakukan di semua jenis hak atas tanah. Pemecahan bidang tanah dilarang dilakukan pada bidang tanah ulayat masyarakat hukum adat atas nama perseorangan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 42 ayat (3). (AR/JR)

Read More

Sertipikasi Tanah Ulayat Kaum di Sumatra Barat, Jaga Keamanan Pusaka Tinggi Masyarakat Hukum Adat

Padang - Keberadaan tanah ulayat di Sumatra Barat bukan hanya sebagai tempat tinggal masyarakat hukum adat, namun juga pusaka tinggi Masyarakat Adat Minangkabau yang bersifat komunal. Artinya, tanah itu dikelola bersama dan punya peran penting dalam identitas dan aspek ekonomi masyarakat adat. 

Di tengah tantangan modernisasi saat ini, Pemerintah Republik Indonesia berupaya memenuhi kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat hukum adat melalui sertipikasi tanah. Seperti cerita dari dua penerima Sertipikat Hak Milik dalam kegiatan Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kuranji, Kota Padang, Selasa (30/09/2025). 

Swastamam Loeis (76) adalah Mamak Kepala Waris bagi kaum/suku Melayu asal Kota Padang. Dalam satu kaum/keluarganya berisikan 40 anggota keluarga. Sebagai informasi, Mamak Kepala Waris adalah sebutan bagi laki-laki tertua atau yang dituakan dalam satu kaum/keluarga besar untuk masyarakat Minangkabau. Sosok itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola harta pusaka tinggi sekaligus mewakili serta menjaga kepentingan dan kesejahteraan kaumnya. 

“Saya melakukan sertipikasi tanah ini karena kalau tidak disertipikasi, nanti kacau (dengan keluarganya), saat ini saya 76 tahun, mumpung saya masih hidup, sertipikat ini demi keamanan tanah kaum,” ujar Swastamam Loeis.

Cerita serupa datang dari Joni Akhiar (60), seorang Mamak Kepala Waris bagi kaum/suku Kutianyie asal Kabupaten Solok. Joni Akhiar sadar akan pentingnya sertipikasi tanah milik keluarga besarnya yang berisi 35 anggota keluarga. 

“Saya melakukan sertipikasi atas tanah kaum saya ini untuk keamanan tanah ulayat ini sebagai tanah pusako tinggi. Lalu supaya anak, keponakan yang jauh di bawah-bawah itu biar tahu di mana letak tanah pusako kita,” ungkap Joni Akhiar. 

Sertipikasi tanah secara komunal bukanlah sebuah konsep baru. Pemerintah Republik Indonesia memakai aturan sertipikat tanah komunal sebagai bentuk memfasilitasi hak komunal masyarakat adat. Plt. Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padang, Hanif, menjelaskan bahwa tanah ulayat terdiri dari tiga bagian, yaitu tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. Bagian itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

“Terkait dengan sertipikat tanah yang kita serahkan pada hari ini, di mana ada dua sertipikat yang di belakang nama pemegang haknya ada Mamak Kepala Waris. Ini identik dengan tanah ulayat kaum, di mana pemilikan tanah itu dimiliki secara bersama, tidak perorangan. Walaupun namanya hanya satu orang di sertipikat, tapi pada saat akan melakukan perbuatan hukum, itu diperlukan izin dari seluruh anggota komunalnya, anggota kaumnya,” jelas Hanif.

Sumatra Barat memang dikenal memiliki banyak kelompok masyarakat hukum adat. Dengan diserahkannya sertipikat untuk tanah ulayat di KAN Kuranji ini, keberadaan masyarakat hukum adat semakin nyata dan dijaga keberlangsungan hidup kaum/keluarganya di atas tanah ulayat tersebut. (AR/JM)

Read More

Menteri Nusron Akan Teken Persetujuan Substansi RTRW Provinsi Papua Selatan untuk Dukung Swasembada Pangan

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar hukum dalam pembangunan daerah, terutama di Provinsi Papua Selatan. Ia menyatakan, akan segera menandatangani Persetujuan Substansi RTRW Provinsi Papua Selatan untuk mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Hari ini kita rapat lintas sektoral dalam pembahasan konsep persetujuan RTRW  Provinsi Papua Selatan. Insyaallah dalam waktu 1-2 hari mendatang, Persetujuan Substansi RTRW Provinsi Papua Selatan akan kami teken persetujuannya,” kata Menteri Nusron usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Lintas Sektor di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (01/10/2025). 

Persetujuan substansi tersebut jadi syarat awal dan bentuk tertib hukum dalam penyusunan RTRW. Karena, setiap RTRW Kabupaten ataupun RTRW Provinsi di seluruh Indonesia harus mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri ATR/Kepala BPN. 

Menteri Nusron menjelaskan, persetujuan itu merupakan hasil sinkronisasi lintas sektor dan kesepahaman antar pemangku kepentingan. “Alhamdulillah, baik dari daerah, empat kabupaten, termasuk provinsi, Ketua DPRD, kemudian dari semua kementerian yang terlibat, semua setuju, dan tidak ada pertentangan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa landasan percepatan penyusunan RTRW tersebut berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 yang sudah direvisi menjadi Inpres Nomor 16 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 19 Tahun 2025. “Inpres itu diberikan oleh Bapak Presiden kepada Kemenko Pangan untuk percepatan pembangunan swasembada pangan, air, dan energi di mana pun, termasuk di Papua Selatan,” ucapnya.

Ia menyebut, langkah percepatan mutlak diperlukan agar kebijakan yang sudah ditetapkan Presiden Prabowo dapat segera diimplementasikan tanpa hambatan. “Jadi kita ingin cepat, agar swasembada cepat tercapai. Baik pangan, air, dan energi, sudah kita selesaikan di sini, berdasarkan Inpres dan Kepres,” pungkas Zulkifli Hasan.

Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana beserta jajaran. Hadir pula, sejumlah Menteri/Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih. (GE/YZ).

Read More

Di Momen HANTARU 2025, Kementerian ATR/BPN Gelar Aksi Donor Darah sebagai Wujud Kepedulian dan Kemanusiaan

Jakarta - Dalam memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan kegiatan donor darah di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (01/10/2025). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyebut donor darah ini cerminan dari semangat HANTARU yang tidak hanya berorientasi pada tata ruang dan agraria, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

“Marilah kita jadikan kegiatan donor darah ini sebagai bagian dari pengabdian kita, sejalan dengan semangat HANTARU untuk membangun negeri dengan kepedulian dan kebersamaan,” ujar Sekjen Kementerian ATR/BPN saat membuka kegiatan donor darah.

Pudji Prasetijanto Hadi mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, termasuk panitia HANTARU 2025, tim Palang Merah Indonesia, hingga pegawai yang berpartisipasi. “Semoga kegiatan memberikan manfaat yang nyata dan menjadi teladan bahwa keluarga besar Kementerian ATR/BPN bukan hanya bekerja untuk negara, tetapi juga hadir untuk kemanusiaan,” tuturnya.

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, dalam kesempatan ini juga ikut mendonorkan darahnya. Ia meyakini, donor darah ini akan berdampak positif bagi kesehatan pendonor itu sendiri.

“Harapannya, kegiatan ini semakin besar dan semakin banyak yang berpartisipasi sehingga makin banyak teman-teman kita yang membutuhkan darah bisa lebih cepat tertolong,” tutur Dirjen SPPR.

Selain Dirjen SPPR, kegiatan ini juga diikuti oleh Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono; serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (AR/JM)

Read More

Wamen Ossy Kawal Penuntasan Pengadaan Tanah Exit Tol Padang-Sicincin

Padang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) lanjut memproses dokumen bukti kepemilikan masyarakat untuk pengadaan tanah Exit Tol Padang-Sicincin yang terletak di Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Hal itu dilakukan agar hasil dari proses pengadaan tanah prudent. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, saat meninjau Tol Padang-Sicincin, Selasa (30/09/2025).

“Kami akan terus kawal terkait ini (progres pengadaan tanah), namun kami tetap mohon atensi kepada Pak Wakil Gubernur Sumatera Barat agar penyamaan persepsi dengan Kementerian ATR/BPN dalam percepatan pengadaan tanah ini,” ujar Wamen Ossy. 

Pada pengadaan tanah untuk akses utama Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru seksi Padang-Kapalo Hilalang Tahap 1, telah berhasil dilakukan penyerahan ganti rugi sebanyak 129 bidang dengan total jarak 4,2 km. Lalu, pada Tahap 2, realisasi pengadaan tanah yang berhasil sebesar 1.495 bidang dengan total jarak 32,4 km. 

Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi menjelaskan terkait progres pengadaan tanah Exit Tol Ruang Lubuk Alung dan Simpang Tarok City. Berdasarkan data per 29 September, telah dilakukan pengumuman sebanyak 307 bidang dan sisa bidang yang belum dilakukan pengumuman sebanyak 174 bidang. 

“Hal ini dikarenakan masyarakat belum menyerahkan dokumen kepemilikan yang diperlukan, baik karena masih adanya soal kepemilikan adat maupun aspek lainnya, seperti halnya pembebasan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Ini penting (dokumen kepemilikan) sebagai dasar untuk penetapan penilaian (ganti rugi),” ujar Teddi Guspriadi.

Dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan pihak terkait dalam Pembangunan Tol Padang-Sicincin ini untuk menghimpun semua data fakta di lapangan agar dicarikan solusi bersama. 

“Intinya, kita ingin meyakinkan terlebih dahulu semua tanah itu bisa dipastikan clean and clear sebelum bisa kita lanjutkan dan tuntaskan pembangunan jalan tol di ruas-ruas tadi yang masih belum terhubung, termasuk exit jalan tol yang ada di sini. Dan sekali lagi kami ingin memastikan tidak ada yang bermasalah di kemudian hari,” imbau Menko AHY. 

Adapun kegiatan ini, juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat; dan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum. (AR/JM)

Read More