Pentingnya Tanah dalam Urusan Pembangunan, Menteri AHY: Harus Diyakinkan Tidak Ada Masalah

Surabaya - Pemerataan pembangunan terus digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam setiap urusan pembangunan, tanah menjadi faktor utama bagi berdirinya suatu infrastruktur. Oleh sebab itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) fokus mengatur bagaimana tanah di Indonesia tetap produktif dan sesuai dengan penataan ruang yang sudah direncanakan.

"Mengapa tanah penting? Karena salah satu faktor produksi dan kita membutuhkan tanah dalam berbagai pembangunan, maka harus diyakinkan bahwa tanah tidak ada masalah, tata ruangnya jelas," kata Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai melakukan Ujian Kelayakan pada Program Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berlangsung di Universitas Airlangga Surabaya, Kamis (22/08/2024).

Kejelasan tata ruang dalam hal ini menurut Menteri AHY, yaitu ruang yang dimaksud bagi semua kepentingan masyarakat. "Mana zonasi buat industri, mana buat perkebunan, mana buat hunian, mana buat sawah. Tidak boleh semuanya dikonversi menjadi bangunan beton," tuturnya.

Di samping itu, untuk mendukung jalannya pembangunan yang merata juga harus dipastikan tidak ada tanah yang telantar. Dikatakan Menteri AHY, pemanfaatan tanah oleh masyarakat juga harus optimal. "Tanah kita sebagai aset juga harus bekerja, artinya harus berfungsi dengan baik," ujarnya.

Oleh sebab itu, kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat harus diwujudkan, salah satunya melalui sertipikasi tanah. Hal ini juga dapat mengantisipasi masyarakat dari konflik pertanahan yang salah satunya bisa disebabkan oleh mafia tanah. 

“Tidak boleh ada masyarakat yang diperlakukan tidak adil. Misalnya ada tanah-tanah yang diserobot oleh mafia tanah. Ini semua harus kita tertibkan dan kita harus bertindak dengan tegas," imbuh Menteri AHY.

Dengan kepastian hukum hak atas tanah itulah, diharapkan dapat menghadirkan investasi di Indonesia. "Investasi hadir kalau ada kepastian hukum hak atas tanahnya. Jadi dengan demikian tentu elemen tata ruang dan tanah ini juga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi," pungkas Menteri AHY. (LS/JR)

Read More

Dianugerahi Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Jokowi, Menteri AHY Akan Terus Fokus pada Target Pencapaian Kementerian ATR/BPN

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (14/08/2024). Menteri AHY mengatakan bahwa bintang ini adalah bentuk penghargaan dan tanggung jawab yang diberikan presiden.

"Sesungguhnya apa yang kita lakukan bukan demi sebuah penghargaan atau sebuah bintang. Tetapi tentu kita ingin bekerja semaksimal mungkin, saat ini saya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN ingin juga terus fokus pada target-target pencapaian, terutama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan dan tata ruang di Indonesia," ungkap Menteri AHY seusai penyematan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 28, penghargaan ini diberikan apabila seseorang berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara; pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang besar manfaatnya bagi bangsa dan negara; dan/atau darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.

Dalam hal ini, Menteri AHY telah mendorong percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal tersebut dibuktikan dengan sudah terdaftarnya lebih dari 116 juta dari target 120 juta bidang tanah di tahun 2024. 

Menteri AHY juga berhasil mempercepat Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik secara masif, sehingga di tahun ini sudah 396 Kantor Pertanahan yang melakukan implementasi layanan sertipikat tanah elektronik dalam lima bulan terakhir.

Selain itu, Menteri AHY juga memberikan dukungan terhadap pembangunan IKN dalam hal Pengadaan Tanah. Saat ini, Kementerian ATR/BPN telah berhasil menyelesaikan 4 paket Pengadaan Tanah di IKN dan 9 paket Pengadaan Tanah dalam proses penyelesaian. 

"Saya dan tentunya keluarga bersyukur atas penganugerahan Bintang Mahaputera Nararya yang tadi diserahkan secara langsung oleh Pak Presiden Joko Widodo dalam sebuah upacara yang penuh dengan kehormatan. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa tentunya menambah semangat," ucap Menteri AHY

Adapun pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga menyematkan tanda jasa kepada 64 orang yang dianggap berjasa bagi bangsa Indonesia. Turut hadir mendampingi Menteri AHY, Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono. (JM/PHAL)

Read More

Hadiri Sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN, Menteri AHY: Semangat Lanjutkan Pembangunan

 

Nusantara - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (12/08/2024). Pada sidang perdana yang berlangsung di IKN ini, Presiden RI menyampaikan latar belakang pemindahan ibu kota ini bukan hanya fisik, namun juga pola pikir, pola kerja, serta mobilitas di mana seluruhnya menggunakan kendaraan listrik dan energi hijau.

Sidang Kabinet Paripurna kali ini bertajuk ‘Nusantara Baru, Indonesia Maju’. Seusai pertemuan ini ditutup, Menteri AHY menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN mendukung pembangunan IKN agar dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

“Kita juga memiliki tekad, semangat kita bagaimana pembangunan IKN ini bisa dilanjutkan, tentunya dengan harapan bisa diselesaikan dengan baik. Di waktu-waktu mendatang, memang butuh waktu, butuh proses, tetapi semangatnya adalah bagaimana bisa dilanjutkan dan diselesaikan dengan baik,” ujar Menteri AHY di hadapan awak media.

Sidang ini turut membahas persiapan transisi pemerintahan pada Oktober 2024 dengan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan agar bisa memajukan Indonesia. “Bagaimana target-target pencapaian pemerintahan hari ini bisa dituntaskan dengan baik sekaligus kita menyiapkan _baseline_ untuk bisa dibawa di pemerintahan berikutnya. Tentu hal-hal baik, segala yang telah dicapai selama ini bisa dilanjutkan sambil terus kita menyiapkan kebijakan-kebijakan yang juga bisa semakin memajukan negeri kita,” ungkap Menteri AHY.

Ia pun berharap dengan terselenggaranya kegiatan yang berlangsung di IKN sejak Minggu (11/08/2024) ini dapat menjadi sejarah dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan. “Jadi secara umum pertemuan berjalan dengan baik, cair, dan semua bisa merasakan hangat dan suka cita kita menyongsong tanggal 17 Agustus, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momen yang bersejarah dan menghadirkan semangat tersendiri bagi masyarakat Indonesia,” ujar Menteri AHY.

Adapun Sidang Kabinet Paripurna ini turut diikuti oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sekaligus Plt. Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni serta seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju. (YS/PHAL)

Read More

Ikuti Sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN, Menteri AHY Kagumi Kemegahan Istana Garuda

Nusantara - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengikuti Sidang Kabinet Paripurna perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (12/08/2024). Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo ini diikuti oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Kepada awak media, Menteri AHY menyampaikan kekagumannya terhadap Istana Garuda dan Istana Negara. "Istana Garuda dan Istana Negara juga sebentar lagi benar-benar bisa dirampungkan secara sempurna, megah, dan tentunya menghadirkan kebanggaan bagi kita semuanya," ucapnya.

"Jadi sebuah bangunan yang _iconic_, sebuah _masterpiece_ yang mudah-mudahan bisa benar-benar menjadi simbol Indonesia yang maju ke depan," lanjut Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN pun menceritakan pengalamannya selama dua hari berada di IKN. "Sejak kemarin saya sudah berada di kompleks IKN yang baru ini dan tadi malam bersama Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan juga Bapak Presiden terpilih beserta seluruh Anggota Kabinet Indonesia Maju. Dijamu makan malam sambil menikmati alam yang segar tentunya," terangnya.

Sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, Menteri AHY meninjau embung bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. "Tadi pagi saya diajak tur oleh Pak Menteri PUPR untuk meninjau embung, dan embung yang sudah ada dapat meyakinkan kita bahwa cadangan airnya sudah bisa dijamin," ujarnya.

Sebagai informasi, selain mengikuti Sidang Kabinet Paripurna perdana di IKN, Presiden RI juga diagendakan melakukan _groundbreaking_ beberapa fasilitas yang akan dibangun melengkapi kebutuhan di IKN. Sejumlah bangunan tersebut meliputi hotel, gedung perbankan, serta gedung pertemuan. (RH/PHAL)

Read More

Tiba di Kaltim, Menteri AHY Akan Ikuti Sidang Kabinet Paripurna Pertama Bersama Presiden di IKN

 

Kota Balikpapan - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Minggu (11/08/2024). Dalam kunjungan kerja ini, ia akan melakukan sejumlah agenda, mulai dari meninjau Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) hingga mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin (12/08/2024).

“Secara khusus, besok kita akan mengikuti Sidang Kabinet Paripurna pertama yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang menghadirkan seluruh anggota kabinet pertama kalinya di IKN. Tentunya ini akan menjadi momen yang penting dan bersejarah,” ujar Menteri AHY setibanya di Bandar Udara Internasional Sepinggan, Kota Balikpapan.

Keikutsertaannya selaku Menteri ATR/Kepala BPN juga untuk memastikan hadirnya solusi permasalahan pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kemudahan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.

“Jadi mudah-mudahan kehadiran kami di sini juga bisa terus menghadirkan solusi urusan pertanahan yang kita tahu juga seringkali kompleks dan penuh dengan tantangan. Tapi komitmen kita ingin terus menjadi responsif terhadap apa yang dibutuhkan oleh warga,” tutur Menteri AHY.

Ia berharap, dengan pertemuan esok, persiapan menuju peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang juga bisa berjalan baik. Setelah sidang kabinet, Menteri AHY juga akan mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan _groundbreaking_ sejumlah proyek pembangunan di IKN, yaitu PT BCA, PT Intiland, PT Hotel Papua Internasional, dan PT Royal Golden Eagle.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis. Kehadiran Menteri AHY disambut oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran dan perwakilan Forkopimda setempat. (PHAL)

Read More

Menteri AHY Tekankan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Akan Tingkatkan Investasi Asing di IKN

 

Kota Balikpapan - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan bahwa kepastian hukum hak atas tanah menjadi salah satu hal yang penting dalam meningkatkan minat investasi asing di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut ia sampaikan saat meninjau Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Balikpapan, Minggu (11/08/2024).

“_Foreign Direct Investment_ penting untuk kita bisa mempercepat proses pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur yang memang diperlukan. Kami harus juga memberikan _support_ penuh bagi kepastian hukum atas tanah, tentu tidak selalu mudah, ada kondisi geografis dan juga ada masyarakat yang bermukim. Oleh karena itu, kami harus memastikan mana areal-areal yang sudah _clean and clear_, itu bisa segera digerakkan untuk investasi,” ujar Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN menyebut, upaya menarik investasi di IKN dilakukan pemerintah dengan mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat. Hal ini untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta eksistensi masyarakat setempat.

“Tentu dari urusan pertanahan kita harus progresif, tapi juga sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, dan sekali lagi jika ada masyarakat harus kita lakukan secara humanis. Ini menjadi pendekatan yang kita lakukan, keseimbangan antara mengejar percepatan pertumbuhan ekonomi, mengejar percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga di sisi lain kita ingin menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus eksistensi masyarakat yang ada disini,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri AHY juga menyampaikan bahwa saat ini penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) untuk 2.086 hektare pada tanah Aset Dalam Penguasaan (ADP) di IKN masih terus dilakukan. Peran Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan penyelesaian tanah ADP IKN, yaitu menyediakan data dan informasi penguasaan tanah masyarakat.

“Mekanisme PDSK ini sedang kita cari jalan tengahnya, apa yang diharapkan masyarakat tapi juga tentu kembali, negara juga ada keterbatasan, termasuk pemerintah juga ada koridor yang harus kita jaga. Sejauh ini terus berproses dan kita lihat saja, kita kawal, kami akan pantau terus,” pungkas Menteri AHY.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Menteri AHY didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat, dan Kepala Kantah Kota Balikpapan, Herman Hidayat beserta seluruh jajaran. (YS/PHAL)

Read More

Menteri AHY Dorong Pembangunan yang Berkelanjutan serta Berkeadilan Melalui Fungsi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pembangunan berkelanjutan yang bukan hanya memperhatikan lingkungan, namun juga humanis. Menurutnya, hal itu menjadi tugas Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan tercipta berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat.

"_Sustainable growth with equity_, kita ingin investasi dan pembangunan semakin cepat, transformasi ekonomi terjadi. Itu kembali pada semangat kita menghadirkan iklim investasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan," ujar Menteri AHY saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditjen PPTR yang berlangsung di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Kamis (08/08/2024).

Pembangunan berkelanjutan yang adil bagi masyarakat bisa terwujud salah satunya dengan menjalankan fungsi pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. Menteri AHY mengingatkan, pengendalian dan penertiban dilakukan secara tegas dan tetap humanis agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban karena kelalaian dari pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. 

"Apa yang terjadi jika ada lokasi yang melanggar atau tidak sesuai dengan peruntukannya, bisa menjadi korban bencana alam dan ini sudah terjadi di berbagai daerah. Kita harus mencegah, jangan sampai ada lagi masyarakat yang menjadi korban akibat bermukim di daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya," kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, Menteri AHY menekankan bangsa Indonesia harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dengan penyelamatan dan konservasi lingkungan hidup. 

Direktur Jenderal (Dirjen) PPTR, Jonahar dalam kesempatan ini pun sepakat jika fungsi pengendalian dan penertiban harus dijalankan untuk memastikan tanah digunakan sesuai dengan peruntukannya. "Jadi setelah program pendaftaran tanah melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan penyediaan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) selesai, perlu dilakukan pengendalian untuk memastikan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya,” tuturnya.

Pada Rakernis bertema “Implementasi Pengendalian dan Penertiban untuk Mewujudkan Pemanfaatan Tanah dan Ruang yang Berkualitas” ini diberikan penghargaan kepada satuan kerja yang telah mendukung program kerja pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. Penghargaan tersebut antara lain bagi Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau sebagai Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Terbaik dalam mendukung kegiatan operasional kegiatan PPNS Penataan Ruang di daerah pada tahun 2023 dan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kanwil BPN Provinsi Terbaik pada kegiatan Pengendalian Hak Tanah dalam rangka mendukung terlaksananya Quick Win Program Kinerja 100 Hari Pertama Menteri ATR/Kepala BPN Tahun 2024.

Adapun rangkaian Rakernis dibuka dengan laporan oleh Ketua Panitia, yaitu Sekretaris Ditjen PPTR, Ariodilah Virgantara. Dalam laporannya, diketahui rapat ini diikuti oleh 706 peserta, di mana 125 hadir langsung dengan rincian 92 peserta dari pusat dan 33 peserta mewakili Kanwil BPN Provinsi. Sementara, 583 peserta hadir secara daring yang terdiri dari jajaran satuan kerja di kabupaten/kota. Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (LS/PHAL)

Read More

Menteri AHY Hadiri Festival LIKE 2

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri acara puncak Festival LIKE (Lingkungan.Iklim.Kehutanan.Energi) 2 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Festival LIKE 2 merupakan wadah untuk memperkenalkan hasil kerja nyata dan upaya perbaikan kebijakan di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Festival ini berlangsung di Jakarta Convention Center pada Jumat (09/08/2024).

Bersama dengan sejumlah Kepala Lembaga/Menteri Kabinet Indonesia Maju, Menteri AHY menyaksikan penyerahan 15 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial, SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), serta Sertifikat Layanan Dana Lingkungan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada perwakilan masyarakat. Selain itu, diresmikan juga Layanan Dana Masyarakat dan Layanan Pembiayaan Ekonomi Sirkular yang bisa diakses secara publik.

Usai menyaksikan penyerahan SK tersebut, Menteri AHY mengunjungi berbagai stan yang ada di Festival LIKE 2. Satu di antaranya adalah stan motor Vespa yang telah dikonversi menjadi motor listrik. Pada kesempatan ini, Menteri AHY didampingi Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Tenaga Ahli Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Yoyo Budianto. (GE/PHAL)

Read More

Buka Rakernis Ditjen PTPP, Menteri AHY Bicarakan Peran Penting Pengadaan Tanah bagi Pembangunan di Indonesia

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bahwa peran Pengadaan Tanah begitu besar dalam pembangunan, baik untuk pembangunan yang tergolong Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Non-PSN di seluruh Indonesia. Hal ini ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) di Pullman Jakarta Central Park pada Rabu (07/08/2024).

"Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, infrastruktur, baik yang termasuk PSN maupun yang Non-PSN, semuanya juga penting karena seringkali infrastruktur ini yang dinantikan masyarakat. Karena melalui infrastruktur, bisa menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pangsa pasarnya. Ini yang mesti kita terus tingkatkan, kita terus kawal," ungkap Menteri AHY dalam Rakernis yang bertajuk Sinergitas Pengadaan Tanah & Pengembangan Pertanahan Demi Terciptanya Pembangunan Nasional yang Menyejahterakan & Berkeadilan Sosial ini.

Menteri AHY juga bicara soal kegiatan Konsolidasi Tanah. Ia menyebut, Konsolidasi Tanah merupakan terobosan kebijakan yang mengedepankan solusi baik. 

"Seperti halnya korban bencana gempa Cianjur. Setelah dilakukan Konsolidasi Tanah, para korban bencana akhirnya bisa punya kehidupan yang lebih baik melalui relokasi dan pembangunan kembali. Penataannya juga lebih bagus, saya tahu ini karena saya beberapa kali hadir di lapangan untuk program Konsolidasi Tanah," jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

 

Ia mengimbau kepada seluruh peserta Rakernis untuk mengejar target penilaian tanah melalui kelengkapan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) demi mendorong nilai ekonomi. "Memang ini bukanlah pekerjaan yang ringan, _completeness_ ini memang suatu ukuran, tapi kualitas Peta ZNT ini yang lebih penting. Kalau Peta ZNT ini berkualitas, maka produk ini benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya para investor," ungkap Menteri AHY. 

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP Kementerian ATR/BPN, Embun Sari melaporkan bahwa pada kegiatan Pengadaan Tanah untuk pembangunan, baik yang sifatnya PSN dan Non-PSN, dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang berhasil merealisasikan tanah sebanyak 266 ribu hektare dengan total nilai ganti kerugian sebanyak Rp468 triliun. 

Sementara itu, pada penyelesaian penilaian ZNT dan nilai bidang tanah, saat ini telah mencapai seluas 40 juta hektare atau 59.18 persen cakupan dari seluruh Area Penggunaan Lain (APL) di indonesia

"Kami di sini seluruh Penggawa Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan berkumpul menjadi satu, mengharapkan dukungan, bimbingan, dan arahan dari Pak Menteri AHY agar program-program Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan senantiasa berjalan dengan baik," pungkas Embun Sari. 

Adapun hadir dalam Rakernis ini, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; perwakilan Badan Bank Tanah; para Kepala Kanwil dan Kepala Kantah; serta para Pejabat Administrator di bidang Pengadaan Tanah dari seluruh wilayah Indonesia.(AR/PHAL)

Read More

Bekerja di Balik Megahnya Pembangunan Proyek Strategis Nasional, Menteri AHY: Terima Kasih kepada Penggawa Pengadaan Tanah

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi jajaran Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) di pusat maupun daerah yang telah memperjuangkan proyek strategis nasional (PSN). Pada pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditjen PTPP di Pullman Hotel Central Park, Jakarta, Rabu (07/08/2024), ia menyebut jajarannya sebagai Penggawa Pengadaan Tanah.

“Mari kita ucapkan terima kasih dan apresiasi, dengan tepuk tangan sekeras-kerasnya kepada Penggawa Pengadaan Tanah, pahlawan tanpa tanda jasa. Ketika kita menikmati infrastruktur yang berdiri megah Proyek-proyek Strategis Nasional dari barat sampai timur Indonesia, ada para penggawa yang bekerja pagi, siang, malam tanpa kenal lelah di lapangan,” ujar Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN mengaku bangga karena jajaran Ditjen PTPP dalam melaksanakan tugasnya selalu mengedepankan pendekatan yang humanis. “Kita dihadapkan pada target-target yang harus juga kita sukseskan bersama, tapi dengan tidak menyakiti siapa pun yang juga ingin hidup tenang nyaman di negerinya sendiri. Sekali lagi, saya mengapresiasi semua yang secara langsung maupun tidak langsung menyukseskan berbagai kegiatan pengadaan tanah selama ini,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP Kementerian ATR/BPN, Embun Sari menyampaikan bahwa jajarannya telah bekerja sepenuh hati dalam menyukseskan PSN. “Semua kegiatan yang telah dilaksanakan tidak mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa bimbingan dan dukungan Pak Menteri, jadi di sini sudah hadir seluruh Penggawa Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan yang mengharapkan arahan, bimbingan, _support_ dari Pak Menteri,” ungkapnya.

Bersamaan dengan kegiatan ini, Dirjen PTPP menyerahkan sejumlah penghargaan kepada para Penggawa Pertanahan di daerah. Penghargaan tersebut antara lain Klaster Pengadaan Tanah yang diserahkan kepada Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kantah Kabupaten Purworejo, dan Kantah Kabupaten Pandeglang; Klaster Konsolidasi Tanah & Pengembangan Pertanahan, yakni Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantah Kota Pekanbaru, dan Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya, penghargaan Klaster Penilaian Tanah & Ekonomi Pertanahan diserahkan kepada Kanwil BPN Provinsi Maluku, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Kantah Kabupaten Polewali Mandar; dan Klaster Serapan Anggaran kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat; Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta; dan Kanwil BPN Provinsi Gorontalo.

Turut hadir dalam Rakernis Ditjen PTPP, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; perwakilan Badan Bank Tanah; para Kepala Kanwil dan Kepala Kantah; serta para Pejabat Administrator di bidang Pengadaan Tanah dari seluruh wilayah Indonesia. (YS/PHAL)

Read More

Pimpin Rapim di Sela-sela Kunker di Kota Bekasi, Menteri AHY Pastikan Seluruh Jajaran Menuntaskan Target-target Program

Kota Bekasi - Memasuki minggu pertama Agustus 2024, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan jajaran untuk menuntaskan target-target program pada tiap unit kerja Eselon I. Arahan ini disampaikan secara daring dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung ketika ia melakukan kunjungan kerja ke Kota Bekasi pada Selasa (06/08/2024).

“Kita harapkan (melalui evaluasi dalam Rapim, red) bisa menuntaskan langkah kita untuk mencapai berbagai target, yang memang harus dituntaskan dalam waktu beberapa bulan ke depan,” ucap Menteri AHY.

Rapim yang digelar setiap dua minggu sekali ini menjadi ruang bagi setiap unit kerja Eselon I untuk menyampaikan progres yang telah dilakukan. “Saya senang rapat semacam ini digelar dari waktu ke waktu, dan saya mengikuti juga prosesnya. Sekarang sudah bulan Agustus, ini bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan sejarah. Semoga bulan ini bukan hanya merayakan kemerdekaan, tapi juga tentu kita berupaya untuk mempercepat berbagai progres pekerjaan kita,” tutur Menteri AHY.

Selain untuk melihat progres, Rapim yang berlangsung secara daring dan luring di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta ini, menurut Wamen ATR/Waka BPN, Raja Juli Antoni juga menjadi ruang monitoring dan evaluasi. Selain itu, juga menjadi ruang diskusi mencari jalan keluar bersama untuk persoalan-persoalan yang belum ada solusinya. 

“Tujuan dari evaluasi ini bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang targetnya paling rendah, tetapi justru ingin mengetahui apa akar permasalahan yang dihadapi bersama di bawah, sehingga kita bisa carikan solusinya,” tegas Raja Juli Antoni.

Pada Rapim ini disampaikan laporan progres dari masing-masing Unit Kerja Eselon I serta laporan dari perwakilan sejumlah Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kabupaten/Kota. Progres yang sangat signifikan, yaitu dari target 104 Kantor Pertanahan (Kantah) di 2024 yang mengimplementasikan layanan Sertipikat Tanah Elektronik, saat ini telah mencapai 396 Kantor Pertanahan. 

Hadir mengikuti Rapim, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir secara daring, seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantah Kabupaten/Kota. (GE/YZ)

Read More

Apresiasi Revitalisasi Kantah Kota Bekasi, Menteri AHY Harapkan Bisa Semakin Meningkatkan Kualitas Layanan

Kota Bekasi - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi inovasi yang dilakukan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Hal ini ia sampaikan usai meresmikan dan menandatangani prasasti Revitalisasi Ruang Pelayanan Pertanahan Kantah Kota Bekasi pada Selasa (06/08/2024).

“Saya senang karena datang disuguhi dengan kantor yang semakin apik, semakin modern karena baru saja dilakukan revitalisasi. Bukan hanya secara estetika lebih baik, lebih modern, tapi juga fungsi pelayanan, loket-loket pelayanan yang ada di lobi Kantah Kota Bekasi ini mudah-mudahan semakin menunjukkan profesionalisme untuk melayani masyarakat dalam berbagai urusan pertanahan dan tata ruang,” ujar Menteri AHY.

Menurutnya, tidak hanya di Kota Bekasi, namun Kantah lainnya juga bisa melakukan berbagai perbaikan, baik fisik maupun inovasi layanan. “Ini semangat yang terus juga dilakukan di berbagai daerah lainnya, tidak hanya di Kota Bekasi tentunya, tidak hanya di Jawa Barat, di berbagai wilayah Indonesia,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam kesempatan ini, Menteri AHY juga memotivasi jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantah Kota Bekasi secara khusus. Ia menegaskan, setiap pegawai harus bangga menjadi pelayan masyarakat, demi menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.

“Bangga menjadi pegawai ATR/BPN? Bangga melayani? Harus bangga. Mulai dari diri kita sendiri. Datang ke kantor dengan rasa bangga, penuh dengan rasa kehormatan, ‘saya datang untuk melayani masyarakat, saya datang untuk membantu menghadirkan keadilan dan juga kesejahteraan bagi warga’. Tanamkan itu dalam diri kita,” tegas Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN juga meminta para Kepala Kantah se-Provinsi Jawa Barat untuk selalu menerapkan semangat bekerja dan melayani masyarakat. “Para Kepala Kantah, _show your leadership_. Dengan itu, semua anggota kita akan ikut dalam visi dan energi yang sama, hanya dengan itu kita bisa berbuat lebih baik lagi ke depan,” pungkasnya.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantah Kota Bekasi. Turut hadir, para Kepala Kantah di lingkungan Provinsi Jawa Barat, Pj. Wali Kota Bekasi, jajaran Forkopimda serta perwakilan PT KAI dan PT PLN. (YS/PHAL)

Read More

 Kota Bekasi - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan secara simbolis 12 Sertipikat Tanah Elektronik di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selasa (06/08/2024). Ia menyebut bahwa kesuksesan layanan pertanahan merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi yang baik antara Kantah dan Pemerintah Kota Bekasi. 

“Kalau antar jajaran pemerintahan pusat maupun daerah termasuk secara horizontal hubungannya baik, solid, saling melengkapi, sinergis, serta kolaboratif, saya rasa pelayanan publik dalam bentuk apapun termasuk dalam bidang pertanahan insyaallah bisa kita lakukan dengan baik. Sesuai dengan moto Kementerian ATR/BPN ‘Melayani, Profesional dan Tepercaya’ bagi masyarakat yang ada di sekitar kita,” ujar Menteri AHY.

Adapun 12 Sertipikat Tanah Elektronik yang diserahkan hari ini terdiri dari 6 sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); 2 Sertipikat Hak Pakai untuk Pemerintah Kota Bekasi dan Badan Kepegawaian Negara; 1 sertipikat tanah wakaf untuk musala; 1 sertipikat rumah ibadah untuk gereja; serta 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk PT Kereta Api Indonesia dan PT PLN.

Menteri ATR/Kepala BPN menerangkan bahwa Sertipikat Tanah Elektronik memiliki banyak manfaat, sehingga sangat penting untuk segera dimasifkan. “Dengan Sertipikat Tanah Elektronik menjadi lebih mudah karena setiap saat bisa dicek di _handphone_ kita. Kemudian, sekarang satu lembar ada _barcode_-nya, bisa di-_scan_ langsung muncul semuanya. Masuk ke _database_. Jadi tidak bisa sembarangan diduplikasi dan dipalsukan,” tegasnya.

Pj. Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah memudahkan proses sertipikasi tanah aset Pemerintah Kota Bekasi. Ia merasakan sinergi dan kolaborasi yang dibangun jajaran Kantah Kota Bekasi sangat kuat dan tidak ada hambatan.

“Kami senantiasa bersinergi dengan Kepala Kantah, di mana dalam pengurusan aset ini berjalan baik, bersinergi tanpa hambatan. Ini apresiasi kami kepada jajaran Kantah yang telah memberikan layanan terbaik bagi kami masyarakat Kota Bekasi. Insyaallah dengan sinergi yang kita bangun, target-target bisa kita selesaikan bersama,” ungkap Pj. Wali Kota Bekasi.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar melaporkan capaian program PTSL sudah sebanyak 2.044 dari target 6.000 bidang tanah. Seluruh Kantah di Provinsi Jawa Barat pun telah melaksanakan layanan pertanahan secara elektronik.

“Seluruh Kantah di Jawa Barat sudah sesuai komitmen kami semua, satuan kerja sudah melaksanakan pelayanan secara elektronik sesuai harapan Bapak Menteri. Dalam rangka menjaga integritas, maka kami luncurkan pelayanan elektronik tersebut,” pungkas Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantah Kota Bekasi, Amir Sofwan serta sejumlah Kepala Kantah di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Turut hadir, jajaran Forkopimda dan Pemerintah Kota Bekasi, serta perwakilan PT KAI dan PT PLN. (YS/PHAL)

Read More

Wujudkan Perjanjian Kerja Sama Kementerian ATR/BPN-Polri, Menteri AHY & Kapolri Sepakat Cegah Masyarakat Jadi Korban Konflik Pertanahan

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepakat untuk bekerja sama mencegah terjadinya konflik pertanahan. Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut kerja sama yang mengutamakan pencegahan konflik ini dilakukan guna menuntaskan kejahatan pertanahan.

"Dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum atas sengketa dan konflik pertanahan, tetapi selalu yang lebih baik, yang lebih murah adalah pencegahan. Jadi kalau bisa dicegah kenapa tidak. Tapi kalau tidak bisa diingatkan kita juga tidak ragu-ragu, kita akan tindak tegas menggunakan satu referensi yang sama, yaitu hukum dan aturan yang berlaku di negeri ini. Itulah panglima kita," kata Menteri AHY dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Polri di Kemayoran, Jakarta, Senin (05/08/2024).

Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol. Wahyu Widada. Penandatanganan disaksikan Menteri AHY dan Kapolri Listyo Prabowo.

Perjanjian Kerja Sama ini memuat berbagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan.  Beberapa di antaranya terkait pertukaran pemanfaatan data, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri. 

Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, upaya pencegahan ini harus diutamakan agar masyarakat tidak perlu menjadi korban para mafia tanah. “Mudah-mudahan dengan Perjanjian Kerja Sama yang tadi sudah dilakukan akan semakin menguatkan sinergi kolaborasi dan semangat kita untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya," tuturnya.

Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyambut baik upaya pencegahan konflik pertanahan ini. “Saya mendukung Pak Menteri dan jajaran, kalau memang tidak bisa dicegah, ya kita lakukan penegakkan hukum. Gebuk mafia tanah sampai tuntas! Kita dukung," tegasnya.

Sejauh ini, Tim Satgas Anti-Mafia Tanah sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat hingga triliunan rupiah. "Terkait investasi Kita selama ini selalu berupaya untuk bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu penghambat utamanya adalah kepastian masalah tanah, jadi tentunya ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama agar masyarakat yang selama ini selalu dirugikan oleh kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip disebut dengan mafia tanah ini kemudian bisa kita berikan kepastian hukum," ungkap Listyo Sigit Prabowo.

Turut hadir pada kegiatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM; serta jajaran Kementerian ATR/BPN dan Polri. (JM/PHAL).

Read More

Lantik Dirjen PPTR, Menteri AHY: Hadirkan Manajemen Administrasi Pertanahan dan Tata Ruang yang Semakin Produktif serta Kompetitif

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan jajarannya untuk terus berupaya menghadirkan manajemen administrasi pertanahan dan tata ruang yang semakin baik.

Ini disampaikan Menteri AHY saat melantik Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR), Jonahar yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan ini berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (05/08/2024).

“Dibutuhkan komitmen, dedikasi, keberanian, tetapi juga sinergi dan kolaborasi dengan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama lainnya, khususnya Dirjen Tata Ruang. Kita ingin menghadirkan _land administration management_ tata ruang yang semakin produktif dan kompetitif,” ujar Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN juga meminta Dirjen PPTR untuk berperan mengembangkan investasi dalam rangka pembangunan nasional. 

“Kita juga ingin benar-benar menghadirkan kepastian hukum bagi siapa pun yang ingin mengembangkan industri, baik itu investasi dari dalam maupun luar negeri yang bisa memajukan pembangunan nasional di berbagai sektor,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Selain Dirjen PPTR, Menteri AHY juga melantik dua Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Sekretariat Jenderal PPTR. “Kepada para Jabatan Fungsional, Saudara/Saudari memahami apa tugas pokok yang akan diemban, dilaksanakan. Tunjukkan profesional, dedikasi, dan komitmen untuk menjalankannya,” tuturnya.

Menteri AHY mengucapkan selamat bekerja untuk para jajaran yang dilantik serta berharap dapat mengemban amanah dan tugas dengan baik. 

“Pada posisi baru ini saya punya harapan agar Saudara/Saudari mengemban amanah dan tugas dengan sebaik-baiknya dan bekerja secara optimal. Melanjutkan apa yang sudah baik selama ini sekaligus memperbaiki, mengevaluasi yang belum bisa diwujudkan dengan baik dan sempurna,” papar Menteri AHY.

Turut hadir dalam kegiatan pelantikan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; dan Wakil Pembina IKAWATI ATR/BPN, Nurlaili Raja Juli Antoni beserta sejumlah Pengurus IKAWATI ATR/BPN. (YS/PHAL)

Read More

Apresiasi Kinerja Menteri AHY dan Jajaran dalam Penyelesaian Kasus Pertanahan, Kapolri: Pukul Mafia Tanah Sampai Tuntas!

Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kerja keras Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta seluruh jajaran dalam menyelesaikan kasus-kasus pertanahan. Hal ini ia sampaikan dalam sambutannya di momen penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian ATR/BPN dan Polri serta Sosialisasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan, Senin (05/08/2024) di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta. 

"Saya mengapresiasi kerja keras Bapak Menteri. Hari pertama beliau dilantik, yang saya ingat beliau mendatangi Mabes Polri, beliau bergerak cepat untuk bersama menyelesaikan tugas dari presiden untuk menyelesaikan mafia tanah. Tentunya kami dari jajaran Polri menyambut baik apa yang menjadi tekad dan semangat baru Pak Menteri beserta jajarannya," ujar Listyo Sigit Prabowo. 

Kapolri mengatakan, tak dipungkiri permasalahan mafia tanah yang berlarut-larut ini berdampak buat masyarakat, termasuk dapat mengganggu investasi di Indonesia. "Kita sepakat bahwa harus ada kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Dalam UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara yang akan menggunakan tanah saja terkendala mafia tanah, " ujarnya. 

 

"Saya mendukung Pak Menteri dan jajaran. Kalau memang tidak bisa dicegah, ya kita lakukan penegakkan hukum. Pak Menteri didukung oleh Polri dan teman-teman APH (Aparat Penegak Hukum) lainnya. Saya kira kita tak perlu ragu. Kita pukul mafia tanah sampai tuntas!" lanjut Kapolri. 

Terkait kerja sama dengan Polri, Menteri AHY berterima kasih kepada Kapolri beserta seluruh jajaran yang telah bekerja sama dengan baik, bahkan sedari awal ia dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN pada Februari 2024 lalu. Hasilnya juga begitu signifikan, kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan Polri dalam penanganan kasus pertanahan pada 2024 ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp5.7 triliun.

"Waktu awal dilantik, saya bersilaturahmi dan kami langsung diterima dengan baik oleh Bapak Kapolri. Mudah-mudahan dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan ini semakin menguatkan sinergi dan kolaborasi untuk memberantas mafia tanah hingga ke akar-akarnya," ujar Menteri AHY. 

Adapun penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dari Kementerian ATR/BPN diwakili oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono dan dari Polri diwakili oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Wahyu Widada. Turut hadir Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; serta jajaran Kementerian ATR/BPN dan Polri. (AR/PHAL)

Read More

Konsolidasi Tanah Vertikal Pertama di Indonesia, Warga Palmerah Jakarta Barat Rasakan Kehidupan Lebih Baik dan Sehat

 

Jakarta - Program Konsolidasi Tanah Vertikal pertama di Indonesia berhasil diwujudkan melalui kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), khususnya Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Yayasan Buddha Tzu Chi. Sejak Juli 2024, sebanyak sembilan kepala keluarga (KK) telah menempati rumah susun di kawasan padat penduduk, yaitu Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat.

Melalui program Konsolidasi Tanah, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan agar dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Setelah rumah susun empat lantai dengan bidang tanah seluas 90 meter persegi ini dibangun, setiap KK menghuni unit seluas 18 meter persegi, di mana sebelumnya setiap KK menempati rumah petak seluas 10 meter persegi. Dari program ini, dihasilkan 1 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Bersama; 1 Sertipikat Hak Pakai; dan 9 Sertipikat Hak Milik Sarusun.

Kartiwo (60) seorang pensiunan mengaku kehidupannya berubah 180 derajat usai berpindah ke unit rumah susun yang terletak di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat ini. Sebelumnya, ia merasa rumahnya kumuh dan tidak layak huni mengingat letaknya di belakang Jalan Inspeksi Kali Grogol.

“Jelas beda dari segi kesehatan, keindahan, berbeda 180 derajat. Sesuai motonya Yayasan Buddha Tzu Chi, saya harap ke depannya sehat keluarga, sehat lingkungan, sehat ekonomi. Alhamdulillah sehat lingkungan sudah tercapai jadi kami ingin juga sehat ekonominya,” ujar Kartiwo saat ditemui di unit rumah susunnya, Jumat (02/08/2024).

Ogin Akbar (28) yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek _online_ mengaku terkejut karena rumahnya dibangun megah meski berada di gang sempit. Sebagai generasi milenial, Ogin Akbar menyambut baik penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik untuk program Konsolidasi Tanah Vertikal yang ia terima atas namanya sendiri.

“Untuk seusia saya, sertipikat elekkronik sangat bagus, simpel, ada di hp, kalau bisa diperluas lagi ke semua warga. Saya beserta keluarga mengucapkan terima kasih atas bantuan ini, sangat berguna, sangat bermanfaat bagi keluarga saya untuk ke depannya,” ungkap Ogin Akbar.

Sebagai informasi, Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali tanah-tanah yang terpisah secara kepemilikan dan penggunaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pada umumnya di Indonesia, program ini dilaksanakan secara horizontal. Namun, kepadatan penduduk di Jakarta mendorong pemerintah untuk melakukan penggabungan dan penataan secara vertikal dalam bentuk rumah susun atau apartemen.

Adapun program Perbaikan Rumah dan Konsolidasi Tanah Vertikal di Kelurahan Palmerah ini diresmikan Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari pada 3 Juli lalu. (YS/YZ/RA)

Read More

Kementerian ATR/BPN Lakukan Pembinaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Jawa Tengah dan DIY demi Ketahanan Pangan

 

Semarang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya mewujudkan ketahanan pangan melalui program Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga pernah menegaskan terkait peran LSD dalam menjaga ekosistem sawah agar tidak dialihfungsikan. Sawah ini merupakan sumber penghasil pangan yang mana kebutuhannya selalu meningkat seiring bertambahnya populasi manusia.

Demikian disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR), Jonahar. “Saat ini, bila kita melihat perkembangan geopolitik global maupun regional, ancaman krisis pangan merupakan salah satu tantangan nyata yang harus diwaspadai,” ujarnya saat membuka agenda Pembinaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (01/08/2024) di Novotel Hotel Kota Semarang.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan, Budi Situmorang menjelaskan bahwa salah satu kendala dalam perlindungan lahan sawah adalah terdapat banyak regulasi terkait perlindungan lahan, namun kurang berjalan dengan maksimal. “Hal tersebut karena terdapat beberapa hal yang belum diimplementasikan dalam Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang,” jelasnya. 

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati menyebut persoalan ketahanan pangan ini hendaknya menjadi perhatian bersama. Terlebih, pertumbuhan manusia yang begitu cepat seringkali tidak diiringi dengan kesiapan pangan dan ketersediaan air bersih.

“Keterlibatan pemerintah daerah melalui Peta LSD dapat digunakan bagi pemerintah daerah dalam penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada Rencana Tata Ruang. Pemerintah daerah dapat mengatur dan menetapkan lahan sawah sebagai kawasan yang harus dilindungi melalui perencanaan tata ruang,” tutur Yulia Jaya Nirmawati.

Terkait aturan perlindungan lahan, Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Andi Renald mengatakan, agar perlindungan lahan pertanian semakin kuat perlu dirumuskan peraturan turunannya. 

“Seperti halnya ditetapkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi. Selain itu juga ada petunjuk teknis rekomendasi perubahan penggunaan tanah menjadi regulasi dalam pemberian kriteria-kriteria dalam pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah,” pungkas Andi Renald. (AR/RT)

Read More

Optimalisasi EKSISTENSI untuk Kementerian ATR/BPN yang Dikenal Baik Masyarakat

Medan - Pada April 2024 lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sekutip kalimat, yaitu “Kita tidak hanya ingin terkenal tapi juga dikenal baik oleh masyarakat". Pernyataan ini kemudian menjadi salah satu landasan bagi program Ekosistem Komunikasi dan Humas Internal (EKSISTENSI).

Tenaga Ahli Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa sebagai institusi pemerintah, bekerja baik saja kini tidak lagi cukup. Dibutuhkan publikasi agar mencapai apa yang diharapkan Menteri AHY.

"Jadi Bapak/Ibu bekerja baik sekarang ini baru setengah pekerjaan, setengahnya lagi masyarakat harus diberi tahu. Ini bukannya ria kalau kita sudah bekerja tapi kita sebagai lembaga publik bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas," tutur Herzaky Mahendra Putra saat memberi arahan dalam kegiatan optimalisasi EKSISTENSI di lingkungan jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan se-Provinsi Sumatra Utara pada Kamis (01/08/2024).

Dengan program EKSTENSI ini, masing-masing satuan kerja (Satker) diminta melaksanakan “One Satker, One Media; One Day, One Post; dan One Day, One Information”. Herzaky Mahendra Putra mengatakan, apabila seluruh Satker melakukan hal ini, maka informasi positif terkait pekerjaan Kementerian ATR/BPN dapat terglorifikasi di tengah masyarakat.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis menyatakan, saat ini Kementerian ATR/BPN dalam momentum positif sejak dipimpin oleh Menteri AHY karena tingginya pemberitaan dan perbincangan di dunia maya terkait Kementerian ATR/BPN. Untuk itu, momentum ini harus dimanfaatkan agar _institusional branding_ Kementerian ATR/BPN menjadi semakin baik.

"Dari bulan Februari hingga saat ini, sentimen dari percakapan digital serta pemberitaan media terhadap kita sangat positif. Ini yang harus kita _maintain_ terus dengan membanjiri informasi-informasi positif bagi masyarakat," ujar Harison Mocodompis.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara, Askani kemudian menyampaikan komitmennya untuk menyukseskan EKSISTENSI. Ia berharap setiap jajaran bisa melaksanakan “One Satker, One Media; One Day, One Post; dan One Day, One Information” seperti yang diinstruksikan Menteri AHY.

Peserta kegiatan Optimalisasi EKSISTENSI ini ialah seluruh Kepala Kantor Pertanahan serta Kepala Subbagian Tata Usaha dan Umum se-Provinsi Sumatra Utara. Hadir pada kegiatan ini, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Risdianto Prabowo Samodro; Kepala Subbagian Pemberitaan dan Publikasi, Arie Satya Dwipraja; serta Kepala Subbagian Pengelolaan Pengaduan, Tegar Gallantry. (JM)

Read More

Wamen ATR/Waka BPN Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Pulau Balang, Akses Balikpapan-IKN Kini 1,5 Jam

 

Penajam Paser Utara - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) yang juga selaku Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Raja Juli Antoni, mendampingi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Peresmian Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Minggu (28/07/2024). Dengan jembatan ini, akses dari Kota Balikpapan menuju IKN yang sebelumnya ditempuh dalam waktu 2,5 jam menjadi 1,5 jam saja.

“Waktu singkat ini berkat pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menjadi terusan Tol Balikpapan-IKN. Jembatan ini diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi dan memasuki babak akhir untuk penyempurnaan visual. Perjalanan jadi makin mudah, nyaman, dan cepat. InsyaAllah menjadi berkah untuk semua,” ujar Raja Juli Antoni.

Wamen ATR/Waka BPN mendukung penuh konektivitas di Provinsi Kalimantan Timur. Dukungan ini terbukti dengan berhasilnya pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol tersebut. "Dengan konektivitas, roda perekonomian akan berputar lebih cepat yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Jembatan Pulau Balang secara resmi telah fungsional dan siap untuk digunakan. Jembatan ini menghubungkan jalan Tol Balikpapan-IKN yang menyeberangi Teluk Balikpapan. Jembatan Pulau Balang terdiri dari jembatan bentang pendek dan bentang panjang. 

Dalam jangka pendek, ruas Tol Kota Balikpapan-IKN akan digunakan sebagai jalur lintas para tamu undangan yang akan menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Turut hadir dalam peresmian Jembatan Pulau Balang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono; Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; serta sejumlah tokoh publik. (YS/JR)

Read More