Selamat Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-80

Dalam semangat Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur,

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik beserta seluruh jajaran

mengucapkan:

🌾 Selamat Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-80! 🌾

Semoga Jawa Timur senantiasa menjadi provinsi yang tangguh,

maju dalam pembangunan, adil dalam pelayanan,

serta terus bertumbuh menuju kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Mari bersama kita lanjutkan langkah dan semangat gotong royong

untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat, berdaya saing, dan bermartabat.

"Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh!"

Read More

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Ajak Masyarakat Gunakan Hotline Pengaduan Resmi Kementerian ATR/BPN

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun pengaduan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melalui sosialisasi Hotline Pengaduan Resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan nomor 0811 1068 0000, yang disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resmi @kantahkabgresik.

Dalam postingan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menginformasikan bahwa nomor 0811 1068 0000 merupakan saluran resmi dan terpusat milik Kementerian ATR/BPN yang dapat digunakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia untuk menyampaikan pengaduan terkait pelayanan pertanahan. Melalui hotline ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai hal, seperti kendala pelayanan, dugaan penyimpangan prosedur, atau pungutan liar (pungli), yang kemudian akan ditindaklanjuti secara profesional oleh unit pengelola pengaduan di Kementerian ATR/BPN.

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik juga menekankan bahwa layanan pengaduan ini bersifat gratis, mudah diakses, dan menjadi wujud nyata keterbukaan pemerintah dalam menerima setiap laporan dari masyarakat. Masyarakat cukup mengirimkan pesan singkat (WhatsApp) ke nomor hotline tersebut dengan menyertakan identitas singkat, kronologi kejadian, serta bukti pendukung agar laporan dapat segera ditindaklanjuti.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menyampaikan bahwa keberadaan kanal pengaduan resmi ini merupakan bagian dari transformasi layanan publik berbasis integritas dan kepercayaan.
“Hotline pengaduan ini menjadi jembatan komunikasi langsung antara masyarakat dan Kementerian ATR/BPN. Kami ingin memastikan setiap layanan pertanahan berjalan transparan, cepat, dan bebas dari pungli. Masyarakat tidak perlu ragu melapor jika menemukan kendala atau kejanggalan,” ujarnya.

Melalui kanal media sosialnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan saluran pengaduan resmi ini secara bijak. Dengan adanya sistem pengaduan yang terbuka dan mudah diakses, diharapkan masyarakat dapat turut berperan aktif dalam mengawasi dan menjaga integritas layanan pertanahan di Kabupaten Gresik.

Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dalam mendukung program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menegaskan bahwa seluruh pengaduan resmi hanya dilayani melalui kanal yang terverifikasi, salah satunya Hotline Kementerian ATR/BPN di 0811 1068 0000, serta melalui kanal digital resmi seperti www.atrbpn.go.id dan aplikasi Sentuh Tanahku.

Dengan adanya kanal pengaduan resmi ini, diharapkan masyarakat semakin percaya bahwa layanan pertanahan kini telah bergerak menuju sistem yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik.

Read More

Infografis Rp50 Ribu, Kantah Gresik Tunjukkan Bahwa Layanan Pertanahan Kini Semakin Terjangkau dan Jelas

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik kembali menjadi sorotan positif setelah membagikan infografis edukatif mengenai layanan-layanan pertanahan yang bisa diakses hanya dengan biaya Rp50.000. Dalam postingan grafis yang beredar di media sosial, Kantah Gresik menyajikan informasi secara ringkas namun padat makna — membuat masyarakat semakin paham dan percaya terhadap sistem pelayanan yang transparan.

Infografis tersebut menggambarkan bahwa biaya Rp50.000 bukan angka sembarangan, melainkan tarif resmi berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku. Dengan visual yang informatif dan gaya komunikasi yang ringan, masyarakat diajak untuk memahami bahwa setiap rupiah dalam layanan pertanahan memiliki dasar hukum yang jelas dan terukur.

Pendekatan edukatif ini menunjukkan bagaimana lembaga pemerintah bisa tampil komunikatif di era digital. Kantah Gresik tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi penyampai informasi publik yang terbuka dan inovatif.

Publik pun menilai langkah ini sebagai bentuk nyata dari upaya Kantah Gresik untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi biaya layanan. Dengan grafis yang mudah dipahami dan tampilan visual yang menarik, pesan sederhana berhasil disampaikan:

“Urus layanan pertanahan tak perlu bingung — cukup Rp50.000, jelas, resmi, dan pasti.”

Upaya seperti ini diharapkan menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya dalam menghadirkan informasi publik yang tidak hanya akurat, tapi juga menarik, mudah diakses, dan memberdayakan masyarakat digital.

Read More

Edukasi Lewat Infografis, Kantah Gresik Tunjukkan Transparansi Biaya Layanan Rp50 Ribu

 

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik terus berinovasi dalam memberikan informasi publik yang transparan dan mudah dicerna masyarakat. Melalui unggahan grafis edukatif di media sosial resminya, Kantah Gresik menjelaskan berbagai layanan pertanahan yang dapat diakses hanya dengan biaya Rp50.000 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian ATR/BPN.

Infografis tersebut dirancang dengan tampilan menarik, warna yang lembut, serta bahasa sederhana sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan. Di dalamnya dijelaskan bahwa biaya Rp50.000 bisa digunakan untuk layanan seperti pengecekan sertipikat, pengukuran tanah tertentu, hingga pelayanan informasi bidang tanah.

Langkah Kantah Gresik ini mendapat apresiasi dari masyarakat karena berhasil menghadirkan edukasi yang transparan dan humanis, menjawab rasa penasaran publik mengenai biaya layanan pertanahan yang kerap dianggap rumit dan tidak jelas. Dengan pendekatan visual yang ringan, pesan mengenai kemudahan, keterbukaan, dan kepastian biaya layanan tersampaikan secara efektif.

Melalui publikasi ini, Kantah Gresik menunjukkan komitmennya terhadap prinsip pelayanan publik yang berintegritas dan informatif, sejalan dengan semangat Kementerian ATR/BPN dalam mendorong transformasi digital dan transparansi pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia.

Read More

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Edukasi Masyarakat tentang Layanan Rp50.000 Sesuai PP Nomor 128 Tahun 2015

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan informatif, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik kembali memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi digital. Melalui akun resmi Instagram @kantahkabgresik, kantor pertanahan mengunggah konten menarik bertajuk “Rp50.000 Bisa Dapat Layanan Apa Saja di Kantor Pertanahan?”

Postingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tarif resmi layanan pertanahan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam unggahan tersebut, dijelaskan bahwa Rp50.000 bukan biaya “tambahan” atau pungutan liar, melainkan tarif resmi PNBP yang ditetapkan pemerintah untuk beberapa jenis layanan pertanahan. Melalui informasi ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengajak masyarakat untuk lebih sadar terhadap transparansi biaya layanan, sekaligus menghindari potensi praktik percaloan atau pungli.

Adapun beberapa layanan pertanahan yang dikenakan tarif Rp50.000 sesuai PP Nomor 128 Tahun 2015 antara lain:

1. Pengecekan Sertipikat Tanah – layanan untuk memastikan keaslian dan kesesuaian data sertipikat dengan buku tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan.

2. Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) – surat resmi yang menjelaskan status hukum dan data fisik suatu bidang tanah.

3. Pendaftaran Hak Tanggungan untuk nilai tertentu yang tercantum dalam ketentuan PNBP.

4. Pelayanan Pemetaan Tematik atau Salinan Peta Bidang Tanah dengan luasan terbatas.

Melalui keterangan dalam postingan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menegaskan bahwa seluruh layanan pertanahan memiliki ketentuan biaya yang jelas dan dapat diakses publik. Semua tarif resmi dapat dilihat melalui aplikasi Sentuh Tanahku, website resmi Kementerian ATR/BPN, maupun langsung di papan informasi yang tersedia di ruang pelayanan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menyampaikan bahwa transparansi biaya ini merupakan bagian dari upaya menciptakan pelayanan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas tinggi.
“Dengan mengetahui tarif resmi sesuai PP Nomor 128 Tahun 2015, masyarakat bisa mengurus keperluan pertanahan tanpa rasa khawatir. Kami ingin masyarakat tahu bahwa biaya layanan di Kantor Pertanahan telah diatur pemerintah secara sah dan terukur,” ujarnya.

Langkah edukatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya mengakses layanan pertanahan secara resmi dan mandiri. Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik juga mengimbau masyarakat untuk selalu meminta bukti pembayaran PNBP yang sah setiap kali melakukan transaksi layanan pertanahan.

Melalui sosialisasi digital seperti ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik terus berupaya membangun citra pelayanan publik yang modern, transparan, dan bebas pungli, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN.

Read More

Beri Arahan ke Jajaran di Kepulauan Bangka Belitung, Menteri Nusron: Tugas Kita Memastikan Tanah Rakyat Aman

Kep. Bangka Belitung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (06/10/2026). Ia mengingatkan kembali peran penting kementerian ini sebagai instansi pelayanan publik yang bertanggung jawab memastikan tanah masyarakat terdaftar dan tersertifikasi.

“Kita orang Kementerian ATR/BPN tugasnya memastikan bahwa tanah rakyat itu aman. Karena, kita masuk kategori land tenure, yang berarti legalisasi aset. Aset itu harus dilegalisasi dan itu tugas kita,” ujar Menteri Nusron di Ruang Rapat Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Menurut Menteri Nusron, untuk memastikan seluruh tanah masyarakat bisa terdaftar, jajaran Kementerian ATR/BPN harus memiliki sikap proaktif dalam menjalankan tugas pelayanan. “Jangan hanya menunggu. Kalau menunggu, belum tentu masyarakat paham. Siapa yang paling paham prosesnya? Kita. Jadi, kita yang harus proaktif,” tegasnya.

Menteri Nusron menginginkan hasil kerja jajarannya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Baginya, salah satu indikator keberhasilan dalam pelayanan pertanahan adalah meningkatnya tanah yang telah disertipikatkan.

Dengan pengarahan yang disampaikan, Menteri Nusron berharap jajarannya semakin memperkuat komitmen untuk memberikan layanan pertanahan yang tidak hanya cepat, tapi juga tepat, dan berintegritas. “Output yang bisa dilihat masyarakat itu adalah semakin banyak tanah masyarakat yang dilegalisasi atau sudah disertipikatkan tapi tetap prudent,” terangnya.

Sebagai informasi, total layanan pertanahan yang diberikan Kementerian ATR/BPN sepanjang tahun 2024 mencapai 7.866.517 layanan. Sebanyak 35.714 layanan di antaranya diberikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lebih lanjut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hizkia Simarmata, melaporkan, hingga tahun berjalan, total bidang tanah terdaftar mencapai 715.039 bidang dan 552.667 bidang di antaranya telah bersertipikat. 

Hizkia Simarmata juga melaporkan bahwa capaian sertipikasi aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2025 telah melampaui target. Dari target 100 bidang tanah aset provinsi, telah diterbitkan 241 sertipikat. “Ini bentuk komitmen kami sekaligus menunjukkan sinergi kuat antara Kanwil BPN dan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Penasehat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Jhoni Ginting; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis; serta Inspektur Wilayah 1, Arief Muliawan. Hadir mengikuti pembinaan, Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran. (GE/RT)

Read More

PORNAS XVII KORPRI Resmi Dibuka, Kementerian ATR/BPN Siap Perebutkan Juara di 7 Cabang Olahraga

Palembang  - Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang ke-XVII resmi dibuka oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Purwadi Arianto, dalam Opening Ceremony yang digelar di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatra Selatan, Minggu (05/10/2025). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap memperebutkan juara di tujuh cabang olahraga (cabor) yang diikuti. 

“Mari kita jadikan PORNAS KORPRI sebagai momentum untuk menguatkan komitmen dan menumbuhkan kebersamaan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan ini, maka PORNAS KORPRI ke-XVII saya nyatakan resmi dibuka,” kata Purwadi Arianto. 

Purwadi Arianto melanjutkan, dalam mewujudkan Asta Cita, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersinergi dalam meningkatkan kinerja kualitas pelayanan publik serta daya saing Indonesia di kancah global. Oleh karenanya, PORNAS KORPRI juga punya peran penting. Sebab, ASN dituntut memiliki fisik sehat dengan mental yang kuat dan jiwa berintegritas. 

“Olahraga memberikan semua itu. Dari olahraga kita belajar disiplin. Seorang atlet tidak akan mencapai prestasi tanpa disiplin. ASN tidak akan berhasil dalam pelayanan publik yang optimal tanpa disiplin,” ujar Purwadi Arianto.

Usai dibuka, prosesi Opening Ceremony dilanjutkan dengan pembakaran obor oleh atlet nasional asal Sumatra Selatan, Jauhari Johar dan Catherine Calalo. PORNAS XVII KORPRI ini mengusung tema “KORPRI Bersinergi dalam Prestasi”. Adapun perhelatan dua tahun sekali ini diikuti oleh 102 kontingen terdiri dari 38 provinsi dan 64 kementerian/lembaga. Jumlah peserta tercatat berjumlah 9.305 atlet dengan 504 pelatih dan 1.754 ofisial. 

Kementerian ATR/BPN sendiri tercatat mengirimkan total 125 atlet pada tujuh cabor, yakni bulu tangkis, futsal, tenis lapangan, tenis meja, catur, renang, dan lari 5K. Atlet Kementerian ATR/BPN Cabor Bulu Tangkis, Muhammad Natsir mengatakan, olah raga ini sudah menjadi hobinya sejak muda. Namun, ia tetap mempersiapkan diri dengan matang untuk bisa menjadi pemenang dalam PORNAS XVII KORPRI.  "Persiapan kita terbantu dengan terbentuknya Persatuan Bulu Tangkis ATR/BPN. Kurang lebih tiga bulan kita persiapan untuk kegiatan ini," ujarnya.

Ketua Tim Cabor Futsal Kementerian ATR/BPN, Yohanes Rustanto, menyatakan bahwa seluruh pemain sudah mempersiapkan diri sejak bulan bulan sebelum pertandingan dimulai. Menurutnya, para pemain merupakan yang terbaik dari seluruh daerah sehingga diharapkan hasil pertandingan akan maksimal. “Optimis kita harus menang. Semua pegawai Kementerian ATR/BPN mari mendukung tim futsal kita,” pungkasnya. (DR/JR)

Read More

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Sosialisasikan Fitur Antrian Online di Aplikasi “Sentuh Tanahku”

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik kembali melakukan sosialisasi digital melalui akun resmi Instagram @kantahkabgresik, kali ini mengangkat tema mengenai fitur Antrian Online pada aplikasi “Sentuh Tanahku”.

Melalui unggahan informatif tersebut, Kantor Pertanahan Gresik menjelaskan bahwa Antrian Online merupakan salah satu fitur unggulan dalam aplikasi Sentuh Tanahku yang dikembangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk mengambil nomor antrian pelayanan secara daring, tanpa harus datang dan menunggu lama di kantor pertanahan.

Dengan memanfaatkan fitur ini, masyarakat dapat memilih jadwal kunjungan sesuai waktu yang diinginkan, sekaligus mengatur kehadiran agar pelayanan di loket berlangsung lebih tertib dan efisien. Inovasi ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung digitalisasi layanan publik serta penerapan prinsip zero waiting time di lingkungan Kantor Pertanahan.

Dalam postingan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik juga menjelaskan langkah-langkah menggunakan fitur Antrian Online, yaitu:

1. Unduh aplikasi “Sentuh Tanahku” melalui Google Play Store atau App Store.

2. Login atau daftar akun menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

3. Pilih menu Antrian Online dan tentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai lokasi layanan.

4. Pilih jenis layanan yang dibutuhkan, tanggal, dan waktu kedatangan.

5. Setelah itu, sistem akan mengeluarkan nomor antrian digital yang dapat ditunjukkan saat datang ke kantor.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menyampaikan bahwa penerapan fitur Antrian Online ini diharapkan dapat mengurangi antrean manual, meningkatkan kenyamanan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan.
“Sekarang masyarakat tidak perlu lagi datang pagi-pagi hanya untuk mendapatkan nomor antrean. Cukup pesan antrean dari rumah melalui Sentuh Tanahku, dan datang sesuai jadwal yang telah dipilih. Layanan jadi lebih efisien, tertib, dan tentu saja ramah pengguna,” ujarnya.

Melalui sosialisasi digital di Instagram, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ingin memperluas jangkauan informasi agar seluruh masyarakat mengetahui bahwa layanan pertanahan kini sudah bisa diakses secara modern, cepat, dan tanpa ribet.
Langkah ini juga sejalan dengan program prioritas Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang berbasis teknologi dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengajak seluruh masyarakat untuk mulai beralih ke layanan digital dan memanfaatkan fitur Antrian Online di Sentuh Tanahku sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik menuju era pertanahan modern.

Read More

Gelar Kick Off Implementation Support Mission, Sekjen ATR/BPN Paparkan Lima Langkah Percepatan dan Peningkatan Kinerja ILASPP

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, membuka Kick Off Implementation Support Mission dengan menyampaikan lima langkah strategis percepatan dan peningkatan kinerja Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi dan komitmen seluruh pihak dalam memperkuat pelaksanaan ILASPP agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

“Keberhasilan ILASPP tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran atau banyaknya kegiatan, tetapi oleh cara kita menjaganya,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (06/10/2025).

Sekjen Kementerian ATR/BPN kemudian mengungkapkan lima langkah utama yang perlu dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan kinerja ILASPP. Pertama, exercise potensi anggaran yang belum terserap dan optimalisasi anggaran melalui kegiatan potensial di Triwulan IV. Kedua, pelaksanaan kajian dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melibatkan mitra terkait. 

Ketiga, penguatan peran Steering Committee ILASPP agar koordinasi dan arah kebijakan lebih terarah. Keempat, percepatan proses pengadaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan program. Terakhir, penyusunan Annual Work Plan (AWP) tahun 2026, yang harus diselesaikan dan dilaporkan ke Kementerian Keuangan pada November 2025 sesuai dengan ketentuan Loan Agreement.

Pudji Prasetijanto Hadi di kesempatan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan ILASPP. “Mari kita pastikan program ini dijalankan secara akuntabel, terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Wujudkan hasil kerja yang reliable, dapat dipercaya, konsisten, dan sesuai dengan standar yang kita sepakati,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar seluruh pelaksana program menjauhkan diri dari sekat-sekat birokrasi dan tidak menunda kewajiban. Menurutnya, keberhasilan ILASPP hanya dapat dicapai melalui kerja bersama yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil nyata. “Jangan pernah puas hanya dengan seremonial atau angka-angka di atas kertas. Yang kita butuhkan adalah hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi.

Sekjen Kementerian ATR/BPN berharap, Kick Off Implementation Support Mission ini menjadi forum diskusi sekaligus wadah koordinasi untuk menyatukan langkah semua pihak.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, dalam laporannya menjelaskan bahwa ILASPP merupakan program strategis nasional yang dibiayai melalui pinjaman Bank Dunia dengan nilai mencapai 653 juta dolar AS atau sekitar Rp11,08 triliun. Program ini akan berlangsung selama lima tahun, mulai 2025 hingga 2029, dengan melibatkan tiga kementerian/lembaga utama. 

"Dalam hal kinerja anggaran, per 30 September 2025, realisasi Kementerian ATR/BPN adalah sekitar 44,226 miliar rupiah atau sebesar 9,03% dari pagu total anggaran 2025 sebesar 0,49 triliun rupiah," ungkap Andi Tenri Abeng.

Task Team Leader World Bank dalam kesempatan ini menambahkan dua hal penting yang dinilai bisa melancarkan jalannya ILASPP, yakni mengenai procurement dan mitigasi risiko. "Kami berharap misi ini akan berlangsung dengan lancar dan produktif serta semakin memperkuat komunikasi di antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia demi mewujudkan tujuan besar proyek ini," pungkas Willem van der Muur.

Hadir dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Nazib Faizal; jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan World Bank. (LS/JM)

Read More

Selamat Hari TNI!

 

Selamat Hari Tentara Nasional Indonesia ke-80

(05 Oktober 2025)

Segenap jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengucapkan:

Selamat Hari TNI!

Dengan semangat “TNI Prima – TNI Rakyat – Indonesia Maju”,

kami menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit TNI yang senantiasa menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semoga TNI senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa, mengabdi dengan profesionalisme dan ketulusan, serta terus berkolaborasi dengan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang maju, kuat, dan berdaulat.

Dirgahayu TNI!

TNI Kuat, TNI Rakyat, Indonesia Maju!

Read More