Dukung Transformasi Digital, BPN Gresik Sosialisasikan 5 Alasan Penting Beralih ke Sertipikat Elektronik

Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis digital, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menginisiasi pembuatan infografis “5 Alasan Harus Alih Media ke Sertipikat Elektronik”. Materi informasi ini disusun secara menarik dan informatif untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan keunggulan sertipikat elektronik.

Melalui infografis tersebut, masyarakat diajak memahami bahwa alih media ke sertipikat elektronik bukan hanya mengikuti tren digitalisasi, tetapi juga memberikan banyak keuntungan nyata—antara lain keamanan data yang lebih terjamin, kemudahan verifikasi, efisiensi biaya dan waktu, serta dukungan terhadap pengelolaan data pertanahan yang terintegrasi.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menegaskan bahwa penerapan sertipikat elektronik merupakan bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan layanan publik modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. “Kami ingin masyarakat yakin bahwa sertipikat elektronik memberikan kepastian hukum yang sama dengan sertipikat fisik, bahkan lebih efisien dan aman dari sisi pengelolaan data,” ungkapnya.

Langkah sosialisasi melalui infografis ini menjadi wujud dukungan BPN Gresik terhadap percepatan transformasi digital pertanahan. Dengan penyampaian informasi yang mudah dipahami, diharapkan masyarakat semakin antusias untuk melakukan alih media dan bersama-sama mewujudkan layanan pertanahan yang unggul, transparan, dan terpercaya.

Baca infografisnya disini : https://www.instagram.com/p/DQdkazIE6xK/?img_index=1

Read More

BPN Gresik Edukasi Masyarakat Lewat Infografis “5 Alasan Harus Alih Media ke Sertipikat Elektronik”

 

Sebagai upaya mendukung transformasi digital di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik meluncurkan infografis edukatif bertema “5 Alasan Harus Alih Media ke Sertipikat Elektronik”. Melalui publikasi ini, masyarakat diajak untuk memahami manfaat dan urgensi beralih dari sertipikat fisik ke sertipikat elektronik yang kini tengah dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Infografis tersebut menyoroti lima alasan utama pentingnya alih media, di antaranya peningkatan keamanan data, efisiensi layanan, kemudahan akses, kecepatan transaksi pertanahan, dan keandalan penyimpanan berbasis sistem digital. Dengan penyajian yang ringkas dan visual menarik, Kantor Pertanahan Gresik berupaya menumbuhkan pemahaman publik bahwa sertipikat elektronik merupakan bagian dari modernisasi layanan pertanahan di era digital.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menyampaikan bahwa inovasi ini bukan sekadar perubahan bentuk dokumen, tetapi langkah strategis menuju layanan pertanahan yang aman, cepat, dan transparan. “Sertipikat elektronik meminimalisir risiko kehilangan, kerusakan, maupun pemalsuan dokumen, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses data pertanahan mereka,” ujarnya.

Melalui penyebaran infografis ini, Kantor Pertanahan Gresik berharap masyarakat semakin siap mendukung implementasi sertipikat elektronik sebagai wujud nyata transformasi digital menuju pelayanan publik yang efisien dan berintegritas.

Read More

Digitalisasi Jadi Langkah Strategis Kementerian ATR/BPN Atasi Konflik Pertanahan

Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen pemerintah dalam menekan angka sengketa dan konflik pertanahan melalui percepatan transformasi digital di sektor layanan publik. Pernyataan itu Wamen Ossy sampaikan usai menerima CNN Indonesia Award 2025, di Kuningan Jakarta pada Jumat (31/10/2025).

“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,” ungkap Wamen Ossy.

Digitalisasi layanan pertanahan ini adalah langkah penting untuk mempercepat proses administrasi, menutup celah praktik tumpang tindih lahan, serta memperkuat transparansi data kepemilikan tanah. Menurutnya, upaya ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai persoalan pertanahan yang terkadang muncul karena masalah administrasi.

Wamen Ossy menambahkan, sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, modernisasi sistem jadi kebutuhan mendesak agar layanan pertanahan dan tata ruang dapat diberikan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.

Selain digitalisasi, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong pelaksanaan dua program nasional, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. Kedua program ini Wamen Ossy nyatakan memiliki dampak besar terhadap pemerataan kepemilikan lahan dan pemberian kepastian hukum bagi masyarakat.

“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” tutur Wamen Ossy.

Ia berharap, dukungan dari masyarakat serta kolaborasi dengan lembaga terkait dapat terus diperkuat untuk mendorong suksesnya program Kementerian ATR/BPN. “Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami, terutama di daerah. Hal ini penting agar kami dapat terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tutup Wamen Ossy. (MW/YZ)

Read More

Konsisten Jalankan Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN Raih Rural Development dan Regional Equity di CNN Indonesia Award 2025

Jakarta - Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memajukan pedesaan serta mewujudkan ekonomi berkeadilan melalui pelaksanaan Reforma Agraria mendapat pengakuan publik. Melalui inovasi program Kampung Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN berhasil meraih CNN Indonesia Award 2025 untuk kategori Rural Development & Regional Equity. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025) malam.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada CNN Indonesia atas apresiasi ini. Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah, atas kinerjanya dan juga pelayanannya sehingga mendapatkan pengakuan ini,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, usai menerima langsung penghargaan tersebut.

Program Kampung Reforma Agraria dinilai menjadi model percontohan pengelolaan tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat di tingkat desa. Melalui program ini, Kementerian ATR/BPN tidak hanya melaksanakan redistribusi dan sertipikasi tanah, namun juga memastikan pemanfaatan tanah yang produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

“Reforma Agraria ini menjadi salah satu program prioritas Kementerian ATR/BPN. Kami dorong untuk menyetarakan atau menyeimbangkan kepemilikan lahan, serta memastikan lahan-lahannya produktif,” jelas Wamen Ossy.

Selain menjalankan program berbasis pemerataan ekonomi desa, Kementerian ATR/BPN juga terus melakukan transformasi menuju digitalisasi layanan pertanahan dan tata ruang. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan serta meminimalkan potensi sengketa dan konflik agraria.

“Kami sedang melaksanakan transisi dari sistem analog ke digital. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat dan lembaga terkait. Jika digitalisasi ini berhasil, kami yakin akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia,” ungkap Wamen Ossy.

Ia berharap, masyarakat terus mendukung berbagai upaya reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN. “Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan serta kritik yang membangun agar kami dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh daerah. Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang cepat, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (MW/YZ)

Read More

Kabag TU Kanwil BPN Jatim Pimpin Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Kantor Pertanahan Gresik

 

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program kerja dan layanan pertanahan berjalan optimal, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, dipimpin oleh Ibu Yetty Nurbuati Krystianti, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan Monev ini meliputi evaluasi terhadap aspek pelaksanaan kegiatan strategis nasional, realisasi target kinerja, serta kepatuhan terhadap administrasi dan pelaporan keuangan. Tim Kanwil juga meninjau langsung kondisi pelayanan publik dan berdialog dengan jajaran pejabat serta staf pelaksana untuk menggali kendala lapangan dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Dalam arahannya, Ibu Yetty menyampaikan agar seluruh jajaran Kantor Pertanahan Gresik senantiasa menjaga integritas, kedisiplinan, dan semangat kolaborasi. “Evaluasi ini kami lakukan sebagai bentuk pembinaan dan dukungan agar seluruh satuan kerja di lingkungan BPN Jawa Timur dapat mencapai target kinerja dengan tata kelola yang baik serta pelayanan prima kepada masyarakat,” tuturnya.

Kunjungan ini diakhiri dengan penyampaian catatan evaluasi dan apresiasi terhadap komitmen jajaran BPN Gresik dalam mendukung program prioritas Kementerian ATR/BPN. Melalui kegiatan Monev ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi pertanahan di Kabupaten Gresik semakin efektif, transparan, dan memberikan dampak positif bagi pelayanan publik.

Read More

Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Lakukan Monitoring dan Evaluasi di BPN Gresik

 

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menerima kunjungan kerja dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan pertanahan pada Selasa (tanggal kegiatan). Tim Monev dipimpin langsung oleh Ibu Yetty Nurbuati Krystianti, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan Monev ini bertujuan untuk meninjau capaian kinerja, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan strategis, serta memastikan kesesuaian pelaporan administrasi dan keuangan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Dalam kesempatan tersebut, tim Kanwil melakukan dialog dengan pejabat struktural dan pelaksana terkait progres program kerja, pelaksanaan layanan pertanahan, serta upaya percepatan penyelesaian target kinerja tahun berjalan.

Dalam arahannya, Ibu Yetty menekankan pentingnya koordinasi, ketelitian administrasi, dan akuntabilitas kinerja di setiap lini pelayanan. “Monitoring dan evaluasi bukan sekadar penilaian, tetapi sebagai sarana pembinaan dan penguatan agar seluruh kegiatan di Kantor Pertanahan berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menyampaikan apresiasi atas arahan dan bimbingan dari tim Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. Diharapkan, hasil Monev ini menjadi bahan perbaikan serta motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanan pertanahan di Kabupaten Gresik.

Read More

Manfaatkan Sentuh Tanahku, Urus Sertipikat Tak Perlu Lagi Bolak-balik ke Kantor Pertanahan

Jakarta - Di kota besar seperti Jakarta, waktu terasa berlalu cepat dan jadi hal yang sangat berharga. Dalam keadaan itu, mengurus dokumen pertanahan sering dianggap lama dan perlu proses berpindah dari satu loket ke loket lain di Kantor Pertanahan (Kantah).

Kini, mengurus dokumen pertanahan yang dulu identik dengan antrean panjang jadi lebih mudah karena Sentuh Tanahku. Aplikasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini, memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan pertanahan langsung dari ponsel tanpa perlu meninggalkan kesibukan sehari-hari. Fitria, warga asal Jakarta Barat adalah salah satunya yang sudah merasakan langsung manfaat Sentuh Tanahku.

“Setelah download Sentuh Tanahku, benar saja saya bisa memantau proses berkas saya. Tidak perlu bolak balik ke BPN untuk mengecek berkas, cukup buka aplikasi saja. Prosenya sampai mana, nanti kalau sudah selesai dikabarin nanti ada notifikasi ‘sudah selesai silakan ambil’,” ungkap Fitria menceritakan kisahnya saat awal mengurus sertipikat tanah, Kamis (30/10/2025).

Awalnya, Fitria datang ke Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menanyakan syarat-syarat peningkatan hak milik. Dari situ ia baru tahu bahwa ada aplikasi yang bisa memudahkan dirinya mengetahui berbagai informasi pertanahan. “Setelah saya menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan, pihak BPN yang menyarankan untuk download aplikasi Sentuh Tanahku,” tuturnya.

Setelahnya, Fitria menjelajahi sendiri fitur yang ada dalam Sentuh Tanahku. Ia memanfaatkan fitur “Sertipikatku” untuk mengecek informasi Sertipikat Elektronik miliknya. Ia bahkan sudah menggunakan fitur “Antrian Online” yang juga terbukti mempersingkat waktu dalam antrean pengurusan tanahnya. 

“Semoga aplikasi dan pelayanannya makin cepat, supaya masyarakat lebih mudah dan tidak lama menunggu di BPN,” harap Fitria.

Pengalaman Fitria menunjukkan bahwa Sentuh Tanahku benar menawarkan manfaat dalam mengurus urusan pertanahan Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Sentuh Tanahku hadir sebagai inovasi modern yang membuat pengurusan pertanahan lebih cepat, praktis, dan efisien. (MW)

Read More

Beri Pengarahan di Pelatihan Manajemen Risiko Tingkat Lanjut, Wamen Ossy: Harus Diterapkan dalam Pengambilan Keputusan

Cikeas - Pekerjaan di bidang pertanahan dan tata ruang menghasilkan produk hukum yang berdampak langsung terhadap hak masyarakat dan kepastian hukum atas tanah. Oleh karena itu, internalisasi manajemen risiko perlu diterapkan dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Setelah pelatihan manajemen risiko didapatkan, yang terpenting adalah bagaimana pengetahuan itu bisa diimplementasikan. Karena pendekatan berbasis risiko harus tertanam dalam setiap proses pengambilan keputusan,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dalam sesi Pengarahan dan Motivasi pada Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat Lanjut Tahun 2025, di Gedung BPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Kamis (30/10/2025).

Wamen Ossy menyampaikan, sudah saatnya seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN mengubah pola pikir dan perilaku dalam bekerja. Menurutnya, keterbukaan terhadap potensi masalah merupakan langkah awal dalam mencegah risiko yang lebih besar di masa mendatang.

“Jadi kita sudah mulai berpikir akan mitigasi risiko ke depan. Jika kita bertindak seperti ini, nanti apakah ada potensi masalah. Lalu jika ada potensi seperti ini, bagaimana penanggulangannya,” jelas Wamen Ossy.

Penerapan manajemen risiko juga sejalan dengan tuntutan global terhadap transparansi pelayanan publik. “Kita tidak bisa lagi berlindung di balik alasan ini itu karena manajemen risiko memperkuat transparansi dalam setiap pelayanan untuk menciptakan good governance,” tutur Wamen Ossy.

Untuk mempersiapkan jajaran Kementerian ATR/BPN mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pelatihan Manajemen Risiko Tingkat Lanjut ini dilaksanakan. Pelatihan diikuti oleh 66 Pejabat Administrator, terdiri atas 63 Kepala Kantah dari lokasi prioritas dan 3 Kepala Bagian Manajemen Risiko. Pelatihan dan sertifikasi QRMP Tahun 2025 berlangsung sejak Senin (27/10/2025) dan dijadwalkan berakhir pada Jumat (31/10/2025).

Di akhir arahannya, Wamen Ossy berpesan agar peserta pelatihan terus meningkatkan profesionalisme dan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kementerian ATR/BPN memiliki harapan yang besar kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan ini karena Bapak/Ibu membawahi Kantah dengan volume layanan yang besar. Buktikan kepada kami bahwa Bapak/Ibu memang pantas berada di sana untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tegasnya. 

Pelatihan ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah beserta jajaran. Ia mengumumkan bahwa setelah materi selesai dipaparkan kepada para peserta, pelatihan akan ditutup dengan Uji Kompetensi sebagai syarat kelulusan. (AR/JR)

Read More

Dorong Layanan Publik yang Akuntabel, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Lakukan Penilaian di BPN Gresik

Sebagai bagian dari upaya pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur melakukan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Tim Ombudsman melakukan peninjauan menyeluruh terhadap aspek-aspek pelayanan, mulai dari standar pelayanan, sistem antrean, kejelasan biaya dan waktu pelayanan, hingga aksesibilitas bagi kelompok rentan. Penilaian ini bertujuan memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BPN Gresik telah sesuai dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik maladministrasi.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menegaskan komitmen jajarannya untuk terus berbenah dan menjaga kepercayaan publik. “Kegiatan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan menjadikan hasil penilaian Ombudsman sebagai bahan evaluasi berkelanjutan,” ungkapnya.

Kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur ini juga menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pelayanan publik di bidang pertanahan semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Gresik.

Read More

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Kunjungi Kantor Pertanahan Gresik, Lakukan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menerima kunjungan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur pada Selasa (28/10/2025) dalam rangka pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kegiatan ini merupakan bagian dari transformasi penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang sebelumnya dikenal sebagai Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tim Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur melakukan pemantauan langsung terhadap fasilitas pelayanan, sistem antrean, keterbukaan informasi, serta mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. Selain observasi lapangan, dilakukan pula wawancara dengan petugas dan verifikasi dokumen untuk memastikan pelayanan telah memenuhi standar yang berlaku.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. “Kami menyambut baik kunjungan dan penilaian dari Ombudsman sebagai bentuk evaluasi eksternal untuk terus memperbaiki kualitas layanan kami agar semakin cepat, transparan, dan bebas dari maladministrasi,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dapat semakin meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur, serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Read More