Kabag TU Kanwil BPN Jatim Pimpin Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Kantor Pertanahan Gresik

 

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program kerja dan layanan pertanahan berjalan optimal, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, dipimpin oleh Ibu Yetty Nurbuati Krystianti, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan Monev ini meliputi evaluasi terhadap aspek pelaksanaan kegiatan strategis nasional, realisasi target kinerja, serta kepatuhan terhadap administrasi dan pelaporan keuangan. Tim Kanwil juga meninjau langsung kondisi pelayanan publik dan berdialog dengan jajaran pejabat serta staf pelaksana untuk menggali kendala lapangan dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Dalam arahannya, Ibu Yetty menyampaikan agar seluruh jajaran Kantor Pertanahan Gresik senantiasa menjaga integritas, kedisiplinan, dan semangat kolaborasi. “Evaluasi ini kami lakukan sebagai bentuk pembinaan dan dukungan agar seluruh satuan kerja di lingkungan BPN Jawa Timur dapat mencapai target kinerja dengan tata kelola yang baik serta pelayanan prima kepada masyarakat,” tuturnya.

Kunjungan ini diakhiri dengan penyampaian catatan evaluasi dan apresiasi terhadap komitmen jajaran BPN Gresik dalam mendukung program prioritas Kementerian ATR/BPN. Melalui kegiatan Monev ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi pertanahan di Kabupaten Gresik semakin efektif, transparan, dan memberikan dampak positif bagi pelayanan publik.

Read More

Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Lakukan Monitoring dan Evaluasi di BPN Gresik

 

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menerima kunjungan kerja dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan pertanahan pada Selasa (tanggal kegiatan). Tim Monev dipimpin langsung oleh Ibu Yetty Nurbuati Krystianti, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan Monev ini bertujuan untuk meninjau capaian kinerja, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan strategis, serta memastikan kesesuaian pelaporan administrasi dan keuangan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Dalam kesempatan tersebut, tim Kanwil melakukan dialog dengan pejabat struktural dan pelaksana terkait progres program kerja, pelaksanaan layanan pertanahan, serta upaya percepatan penyelesaian target kinerja tahun berjalan.

Dalam arahannya, Ibu Yetty menekankan pentingnya koordinasi, ketelitian administrasi, dan akuntabilitas kinerja di setiap lini pelayanan. “Monitoring dan evaluasi bukan sekadar penilaian, tetapi sebagai sarana pembinaan dan penguatan agar seluruh kegiatan di Kantor Pertanahan berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menyampaikan apresiasi atas arahan dan bimbingan dari tim Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. Diharapkan, hasil Monev ini menjadi bahan perbaikan serta motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanan pertanahan di Kabupaten Gresik.

Read More

Manfaatkan Sentuh Tanahku, Urus Sertipikat Tak Perlu Lagi Bolak-balik ke Kantor Pertanahan

Jakarta - Di kota besar seperti Jakarta, waktu terasa berlalu cepat dan jadi hal yang sangat berharga. Dalam keadaan itu, mengurus dokumen pertanahan sering dianggap lama dan perlu proses berpindah dari satu loket ke loket lain di Kantor Pertanahan (Kantah).

Kini, mengurus dokumen pertanahan yang dulu identik dengan antrean panjang jadi lebih mudah karena Sentuh Tanahku. Aplikasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini, memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan pertanahan langsung dari ponsel tanpa perlu meninggalkan kesibukan sehari-hari. Fitria, warga asal Jakarta Barat adalah salah satunya yang sudah merasakan langsung manfaat Sentuh Tanahku.

“Setelah download Sentuh Tanahku, benar saja saya bisa memantau proses berkas saya. Tidak perlu bolak balik ke BPN untuk mengecek berkas, cukup buka aplikasi saja. Prosenya sampai mana, nanti kalau sudah selesai dikabarin nanti ada notifikasi ‘sudah selesai silakan ambil’,” ungkap Fitria menceritakan kisahnya saat awal mengurus sertipikat tanah, Kamis (30/10/2025).

Awalnya, Fitria datang ke Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menanyakan syarat-syarat peningkatan hak milik. Dari situ ia baru tahu bahwa ada aplikasi yang bisa memudahkan dirinya mengetahui berbagai informasi pertanahan. “Setelah saya menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan, pihak BPN yang menyarankan untuk download aplikasi Sentuh Tanahku,” tuturnya.

Setelahnya, Fitria menjelajahi sendiri fitur yang ada dalam Sentuh Tanahku. Ia memanfaatkan fitur “Sertipikatku” untuk mengecek informasi Sertipikat Elektronik miliknya. Ia bahkan sudah menggunakan fitur “Antrian Online” yang juga terbukti mempersingkat waktu dalam antrean pengurusan tanahnya. 

“Semoga aplikasi dan pelayanannya makin cepat, supaya masyarakat lebih mudah dan tidak lama menunggu di BPN,” harap Fitria.

Pengalaman Fitria menunjukkan bahwa Sentuh Tanahku benar menawarkan manfaat dalam mengurus urusan pertanahan Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Sentuh Tanahku hadir sebagai inovasi modern yang membuat pengurusan pertanahan lebih cepat, praktis, dan efisien. (MW)

Read More

Beri Pengarahan di Pelatihan Manajemen Risiko Tingkat Lanjut, Wamen Ossy: Harus Diterapkan dalam Pengambilan Keputusan

Cikeas - Pekerjaan di bidang pertanahan dan tata ruang menghasilkan produk hukum yang berdampak langsung terhadap hak masyarakat dan kepastian hukum atas tanah. Oleh karena itu, internalisasi manajemen risiko perlu diterapkan dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Setelah pelatihan manajemen risiko didapatkan, yang terpenting adalah bagaimana pengetahuan itu bisa diimplementasikan. Karena pendekatan berbasis risiko harus tertanam dalam setiap proses pengambilan keputusan,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dalam sesi Pengarahan dan Motivasi pada Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat Lanjut Tahun 2025, di Gedung BPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Kamis (30/10/2025).

Wamen Ossy menyampaikan, sudah saatnya seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN mengubah pola pikir dan perilaku dalam bekerja. Menurutnya, keterbukaan terhadap potensi masalah merupakan langkah awal dalam mencegah risiko yang lebih besar di masa mendatang.

“Jadi kita sudah mulai berpikir akan mitigasi risiko ke depan. Jika kita bertindak seperti ini, nanti apakah ada potensi masalah. Lalu jika ada potensi seperti ini, bagaimana penanggulangannya,” jelas Wamen Ossy.

Penerapan manajemen risiko juga sejalan dengan tuntutan global terhadap transparansi pelayanan publik. “Kita tidak bisa lagi berlindung di balik alasan ini itu karena manajemen risiko memperkuat transparansi dalam setiap pelayanan untuk menciptakan good governance,” tutur Wamen Ossy.

Untuk mempersiapkan jajaran Kementerian ATR/BPN mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pelatihan Manajemen Risiko Tingkat Lanjut ini dilaksanakan. Pelatihan diikuti oleh 66 Pejabat Administrator, terdiri atas 63 Kepala Kantah dari lokasi prioritas dan 3 Kepala Bagian Manajemen Risiko. Pelatihan dan sertifikasi QRMP Tahun 2025 berlangsung sejak Senin (27/10/2025) dan dijadwalkan berakhir pada Jumat (31/10/2025).

Di akhir arahannya, Wamen Ossy berpesan agar peserta pelatihan terus meningkatkan profesionalisme dan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kementerian ATR/BPN memiliki harapan yang besar kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan ini karena Bapak/Ibu membawahi Kantah dengan volume layanan yang besar. Buktikan kepada kami bahwa Bapak/Ibu memang pantas berada di sana untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tegasnya. 

Pelatihan ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah beserta jajaran. Ia mengumumkan bahwa setelah materi selesai dipaparkan kepada para peserta, pelatihan akan ditutup dengan Uji Kompetensi sebagai syarat kelulusan. (AR/JR)

Read More

Dorong Layanan Publik yang Akuntabel, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Lakukan Penilaian di BPN Gresik

Sebagai bagian dari upaya pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur melakukan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Tim Ombudsman melakukan peninjauan menyeluruh terhadap aspek-aspek pelayanan, mulai dari standar pelayanan, sistem antrean, kejelasan biaya dan waktu pelayanan, hingga aksesibilitas bagi kelompok rentan. Penilaian ini bertujuan memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BPN Gresik telah sesuai dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik maladministrasi.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menegaskan komitmen jajarannya untuk terus berbenah dan menjaga kepercayaan publik. “Kegiatan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan menjadikan hasil penilaian Ombudsman sebagai bahan evaluasi berkelanjutan,” ungkapnya.

Kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur ini juga menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pelayanan publik di bidang pertanahan semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Gresik.

Read More

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Kunjungi Kantor Pertanahan Gresik, Lakukan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menerima kunjungan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur pada Selasa (28/10/2025) dalam rangka pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kegiatan ini merupakan bagian dari transformasi penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang sebelumnya dikenal sebagai Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tim Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur melakukan pemantauan langsung terhadap fasilitas pelayanan, sistem antrean, keterbukaan informasi, serta mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. Selain observasi lapangan, dilakukan pula wawancara dengan petugas dan verifikasi dokumen untuk memastikan pelayanan telah memenuhi standar yang berlaku.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. “Kami menyambut baik kunjungan dan penilaian dari Ombudsman sebagai bentuk evaluasi eksternal untuk terus memperbaiki kualitas layanan kami agar semakin cepat, transparan, dan bebas dari maladministrasi,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dapat semakin meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur, serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Read More

Lewat Pengajian Bulanan, Menteri Nusron Ajak Jajaran Meraih Berkah dan Menambah Ilmu Agama

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kerap menekankan pentingnya menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Dalam Pengajian Bulanan yang digelar di Masjid Nuurur Rahman Kementerian ATR/BPN pada Kamis (30/10/2025) ini, ia mengapresiasi konsistensi jajarannya yang tetap meluangkan waktu mengikuti kajian di tengah kesibukan pekerjaan. 

“Alhamdulillah, pengajian ini sudah yang kedelapan kalinya kita laksanakan. Semoga kegiatan ini membawa berkah dan menambah ilmu bagi kita semua,” ujar Menteri Nusron.

Bagi Menteri Nusron, menuntut ilmu adalah kewajiban yang tidak mengenal batas usia maupun waktu. Ia mengutip firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 122 sebagai dasar pentingnya umat Islam mempelajari ilmu agama. “Orang menuntut ilmu itu tidak dibatasi waktu dan usia. Karena ini perintah Allah SWT, maka meskipun kita sibuk bekerja, harus tetap meluangkan waktu untuk belajar, terutama ilmu agama,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengisahkan konteks turunnya ayat tersebut atau asbabun nuzul, yang terjadi pada masa Rasulullah SAW menghadapi perang Ahzab. Saat itu seluruh pemuda diwajibkan ikut berlatih perang, hingga tidak ada yang menuntut ilmu agama. Allah SWT kemudian berfirman agar sebagian umat tetap fokus belajar ilmu agama untuk menjaga keberlangsungan dakwah dan pengetahuan umat.

“Jangan semua anak dijadikan tentara, polisi, atau pegawai. Minimal satu di antara mereka harus belajar ilmu agama. Begitu pula dalam masyarakat, paling tidak satu RW harus punya imam yang paham agama,” pesan Menteri Nusron.

Pengajian rutin yang dilakukan di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini merupakan bagian dari upaya memperkuat spiritualitas dan kesadaran religius di tengah tugas-tugas kenegaraan. “Saya berterima kasih karena di tengah kesibukan dan usia yang sudah tidak muda lagi, banyak yang masih semangat mengaji. Ini bagian dari tanggung jawab kita untuk terus belajar,” pungkas Menteri Nusron.

Rangkaian pengajian dimulai dengan pembacaan Surah Yasin oleh Ahmad Ziyad, dan ditutup dengan pembacaan Kitab Hadist Arbain Imam An Nawawi oleh Zulfa Mustafa. Pengajian bulanan ini diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama beserta jajaran Kementerian ATR/BPN. (LS/YZ)

Read More

Setahun Menteri Nusron, Nilai Ekonomi Pendaftaran Tanah Capai Rp1.021 Triliun

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian signifikan di sektor pertanahan dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Program pendaftaran tanah terus menunjukkan peningkatan yang memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun negara.

“Pendaftaran tanah bukan hanya soal administrasi, tapi juga fondasi ekonomi. Setiap bidang tanah yang terdaftar berarti kepastian hukum bagi rakyat, sekaligus membuka potensi ekonomi yang luar biasa,” ujar Menteri Nusron, Kamis (23/10/2025).

Selama periode satu tahun, tercatat 4.002.281 bidang tanah berhasil didaftarkan, dengan 2.687.686 bidang di antaranya telah bersertipikat. Dari upaya tersebut, tambahan nilai ekonomi yang dihasilkan mencapai Rp1.021,95 triliun. “Nilai ini mencerminkan kontribusi langsung program pendaftaran tanah terhadap peningkatan aset masyarakat, akses permodalan, dan penerimaan negara,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri Nusron merincikan, kontribusi ekonomi tersebut berasal dari Hak Tanggungan Rp980,5 triliun, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp25,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp3,15 triliun, serta Pajak Penghasilan (PPh) Rp12,4 triliun. “Pendaftaran tanah memberikan dampak ekonomi yang konkret, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi negara,” kata Menteri Nusron.

Selain percepatan pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN juga melakukan pemutakhiran data spasial seluas 3,05 juta hektare di luar kawasan yang memiliki batasan tertentu, seperti garis pantai, sempadan sungai, dan kawasan hutan. Peningkatan kualitas data spasial ini memastikan pemanfaatan ruang dapat berjalan lebih tepat sasaran dan minim sengketa.

“Data spasial yang valid menjadi kunci agar pembangunan berjalan terukur, investasi aman, dan konflik pertanahan dapat diminimalkan,” tegas Menteri Nusron.

Hingga saat ini, sudah ada 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar secara nasional, dengan 97 juta bidang telah bersertipikat. Capaian ini memperlihatkan percepatan nyata menuju target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sekaligus memperkuat upaya pemerataan aset bagi seluruh warga negara.

“Dengan tanah yang terdaftar dan bersertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum untuk berusaha, mengakses kredit, dan meningkatkan nilai ekonomi asetnya. Itulah esensi Reforma Agraria yang sesungguhnya,” pungkas Menteri Nusron.

Read More

Pendaftaran Tanah Wakaf Meningkat Signifikan, Menteri Nusron: Gandeng Kepala KUA dan Kekuatan Masyarakat

Bekasi - Dalam periode satu tahun terakhir, pendaftaran tanah wakaf di Indonesia meningkat signifikan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan hal itu bisa tercapai dengan penerapan strategi kolaboratif antara Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), serta berbagai organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan.

“Tanah wakaf sekarang strateginya adalah menggandeng dua sektor. Pertama, para Kepala KUA yang juga berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Kata kuncinya ada di situ. Kedua, kita menggandeng kekuatan masyarakat,” ujar Menteri Nusron usai Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025, di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025).

Menurut Menteri Nusron, pendekatan kolaboratif ini berhasil memberikan hasil nyata. Dilihat sejak awal masa jabatannya, pendaftaran tanah wakaf meningkat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Waktu saya masuk, baru 27% tanah wakaf yang terdaftar. Sekarang, dalam satu tahun naik menjadi sekitar 35%,” ungkapnya.

Percepatan pendaftaran tanah wakaf ini tidak terlepas dari kerja sama dengan berbagai organisasi besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Melalui kemitraan ini, Kementerian ATR/BPN memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga serta memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf. 

“Intinya, kami ingin ada percepatan, dan alhamdulillah tahun ini banyak sekali lompatan,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Percepatan sertipikasi tanah wakaf memiliki arti strategis bagi keberlanjutan fungsi sosial keagamaan tanah tersebut. “Kami memandang pentingnya sertipikasi wakaf karena kalau tidak segera disertipikasi akan berdampak terhadap konflik di masa depan, apalagi di daerah yang akan dimasuki kawasan PSN. Itu bisa berdampak panjang kalau tidak segera diselesaikan,” pungkasnya. (LS/JM)

Read More

Temui Pimpinan KPK, Menteri Nusron Bahas Perbaikan Bisnis Proses Layanan Pertanahan

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (22/10/2025). Pertemuan tersebut membahas terkait rencana perbaikan proses bisnis (business process) layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Kami datang untuk meminta masukan terkait transformasi pelayanan. Business process kita dibuat sejak lama dan sampai hari ini dianggap sebagian masyarakat sudah tidak lagi sesuai,” terang Menteri Nusron dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Nusantara, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Menurut Menteri Nusron, pembaruan proses bisnis diperlukan agar masyarakat mengetahui sejak awal dokumen yang harus dilengkapi, batas waktu penyelesaian, serta kepastian biaya pelayanan. “Yang harus kita desain adalah proses bisnis yang membuat pemohon dapat melengkapi persyaratan secara jelas, layanan selesai pada waktu yang ditentukan, dan biaya yang dikenakan transparan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pelibatan KPK sangat penting dalam mengidentifikasi titik rawan penyimpangan dalam rancangan proses bisnis nantinya. “Kita ingin masukan dari Bapak/Ibu, di mana letak retak dan celahnya, yang itu berpotensi menjadi tindakan pidana korupsi dan pungutan liar,” kata Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN untuk menata ulang layanan secara menyeluruh. Menurutnya, orientasi perbaikan proses bisnis tidak hanya relevan dalam konteks pelayanan publik, tapi juga sejalan dengan agenda nasional terkait optimalisasi penerimaan negara dari basis pertanahan.

“Kami melihat bahwa ada keinginan untuk melakukan bisnis proses dalam rangka mengefisiensikan waktu, biaya, dan transparansi yang tujuannya adalah transformasi atau terobosan untuk meningkatkan PNBP. Ini tujuan yang luar biasa,” ujar Setyo Budiyanto.

Ketua KPK juga menekankan bahwa agenda perbaikan proses bisnis harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas aparatur. Ia merujuk pada capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian ATR/BPN yang saat ini berada di angka 75,88. Menurutnya, hasil tersebut cukup positif sebagai pijakan awal, namun tidak boleh berhenti pada nilai semata. 

“Ini tentu bisa ditingkatkan lagi pada tahun 2025. Mudah-mudahan angkanya bisa di atas 75,88. Tapi lebih dari itu, kami berharap itu bukan sekadar angka, tapi menunjukkan perilaku pegawai di kementerian hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mengantisipasi dan menolak korupsi,” pungkas Setyo Budiyanto.

Hadir dalam pertemuan tersebut, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto; Johanis Tanak; dan Ibnu Basuki Widodo beserta jajaran. (GE/RT)

Read More