Kunjungi Kantah Kabupaten Kulon Progo, Wamen Ossy Sosialisasikan Langsung Keunggulan Sertipikat Elektronik ke Masyarakat

 

Kabupaten Kulon Progo – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (08/05/2025) untuk meninjau layanan dan fasilitas. Wamen Ossy sempat berdialog dengan pemohon dan menjelaskan keunggulan Sertipikat Elektronik yang lebih aman dan mudah diakses.

“Sertipikat ini sudah berbentuk elektronik, lebih aman, dan sulit untuk diduplikasi. Jika terjadi banjir, kebakaran, atau bencana lain, tidak perlu khawatir karena bisa dicetak ulang. Kalau akan diagunkan ke bank, gunakan untuk keperluan usaha, bukan untuk barang konsumtif,” pesan Wamen Ossy saat menyerahkan sertipikat kepada pemohon.

Adapun beberapa layanan yang ditinjau oleh Wamen Ossy di Kantah Kabupaten Kulon Progo di antaranya Pojok Kali Serang, yang menyediakan ruang konsultasi bagi pemohon; Langit Biru, layanan informasi masyarakat dengan sistem drive-thru; loket layanan; dan ruang warkah. Wamen Ossy memberikan apresiasi tinggi terhadap pelayanan yang diberikan dan menilai inovasi yang diterapkan sangat positif.

“Saya sangat bangga bagaimana Kantah Kabupaten Kulon Progo ini melakukan pelayanan terhadap masyarakat, dan terbukti bagaimana apresiasi juga mengalir. Termasuk inovasi-inovasi yang dilakukan dan yang saya syukuri adalah meskipun sudah mendapatkan apresiasi, itu semua juga dijaga dan selalu dilakukan,” apresiasi Wamen Ossy.

Sugihartini dan Edi, pasangan yang baru saja menerima sertipikat dari Wamen Ossy, mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas pelayanan yang mereka terima. Mereka mengaku proses layanan yang mereka jalani berjalan cepat dan efisien.

“Saya mengurus Roya hanya dalam dua jam, dan sertipikatnya langsung jadi. Bagi teman-teman yang ingin mengurus sertipikat, pelayanan di sini sangat cepat, memuaskan, dan aman. Biayanya juga cuma lima puluh ribu,” kata pasangan tersebut.

Dalam kunjungannya, Wamen ATR/Waka BPN didampingi oleh Wakil Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (Ikawati) ATR/BPN, Luh Widasari Ossy Dermawan; Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; serta Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja. Hadir pula Kepala Kantor BPN Provinsi DIY, Dony Erwan; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Margaretha Elya Lim. (MW)

Read More

Pesan Menteri Nusron untuk Jajaran Kanwil BPN Provinsi Kepri: Kepala Kantor Harus Jadi Duta Informasi ATR/BPN

 

Batam - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan seluruh Kepala Kantor untuk untuk aktif menyebarkan informasi seputar pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat. Pesan ini ia sampaikan ketika memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Kantor Pertanahan Kota Batam, Kamis (08/05/2025).

"Jadi, saya ingin semua Kepala Kantor menjadi duta informasi kita di daerah, di media sosial. Kita harus menyuarakan kebenaran kepada masyarakat. Kepala Kantor harus menjadi "striker"-nya negara. Menjadi "striker"-nya ATR/BPN," kata Menteri Nusron dalam arahannya.

Di era media sosial, di mana informasi dapat dengan mudah tersebar luas, setiap Kanwil dan Kantor Pertanahan harus ikut serta membagikan informasi pertanahan agar layanan yang ada semakin dikenal masyarakat. Semakin aktif satuan kerja beserta pegawai dalam menyebarkan informasi, semakin dikenal pula layanan pertanahan dan tata ruang oleh masyarakat.

Selain itu, keaktifan jajaran ATR/BPN dalam menyebarluaskan informasi layanan pertanahan juga bisa mencegah tersebarnya _hoax_ di tengah masyarakat. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan informasi pertanahan yang beredar benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan biarkan rekan-rekan kita berjuang sendirian. Minimal kasih komentar, minimal kasih like. Itu sudah sangat membantu. Kalau bukan kita yang membela negara, siapa lagi? Rumah kita sendiri kok tidak dibela?” imbau Menteri Nusron kepada jajaran.

Turut serta pada kegiatan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepri, Nurus Sholichin dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Kepri. (JM/JR)

Read More

Menteri Nusron Lakukan Pembinaan di Kanwil BPN Provinsi Sumut, Bahas Penataan Pegawai untuk Layanan Pertanahan yang Optimal

 

Medan - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berkunjung ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada Rabu (07/05/2025). Dalam kesempatan ini, ia memberikan pembinaan kepada seluruh Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kepala Subbagian Tata Usaha se-Provinsi Sumut. Salah satu sorotan yang disampaikan ialah terkait penataan pegawai yang akan dilaksanakan Kementerian ATR/BPN.

"Saya ingin menekankan pentingnya integritas. Kita bisa punya sistem kerja yang canggih, prosedur yang lengkap, dan sumber daya yang memadai. Tapi, jika integritas tidak dijaga, maka semuanya akan runtuh," kata Menteri Nusron dalam arahannya.

Sehubungan hal tersebut, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumut tengah mengupayakan peningkatan layanan agar memberikan kepuasan bagi masyarakat sebagai pemohon. Seluruh Kantah di wilayah Sumut didorong untuk memiliki inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya.

"Ini komitmen kami, Pak Menteri. Kami ingin meningkatkan komitmen bersama bagaimana semua jajaran ini meningkatkan pola (kerja), mengubah pola layanan, agar dapat diterima baik di tengah masyarakat," tutur Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumut, Sri Pranoto.

Pada pengarahan di Kanwil BPN Provinsi Sumut ini turut hadir, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Reny Windyawati; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Bantuan Hukum dan Litigasi, M. Robi Rismansyah. (JM/JR)

Read More

Pemohon Perubahan Hak Puas dengan Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik

Gresik, 07 Mei 2025 —Bapak Ahmad Dedi Ariansyah, salah satu pemohon layanan pertanahan, menyampaikan rasa puasnya terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Beliau mengajukan permohonan perubahan hak dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), dan pada hari ini, Rabu (07/05/2025), sertipikat atas nama beliau resmi diserahkan.

Dalam testimoninya, Pak Ahmad Dedi menyampaikan bahwa proses permohonan berjalan dengan lancar, transparan, dan didukung oleh petugas yang responsif dan profesional.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik atas pelayanan yang cepat dan jelas. Saya merasa sangat terbantu dalam proses perubahan hak ini," ungkap Pak Dedi.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik turut menyampaikan apresiasi atas kepercayaan masyarakat, serta menegaskan komitmen untuk terus memberikan pelayanan yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui testimoni ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang terdorong untuk mengurus langsung keperluan pertanahan mereka secara resmi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

Read More

Anugerahkan WTAB ke 11 Kantor Pertanahan, Wamen Ossy Tegaskan Arah Birokrasi Kementerian ATR/BPN yang Bersih dan Berintegritas

 

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, memberikan penghargaan Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) ke 11 Kantor Pertanahan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan semata seremoni administratif, tetapi bentuk nyata komitmen dan arah masa depan birokrasi Kementerian ATR/BPN yang bersih, akuntabel, melayani, dan berintegritas.

“Ini adalah bentuk pengakuan terhadap semangat transformasi budaya kerja dan dampak nyata terhadap pelayanan publik,” ujar Wamen Ossy dalam acara Pemberian Apresiasi dan Penganugerahan Satuan Kerja Berpredikat WTAB Tahun 2025, di Conference Room Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (07/05/2025).

Sebanyak 11 Kantor Pertanahan menerima penghargaan WTAB setelah melalui proses evaluasi ketat dan komprehensif. Kantor Pertanahan itu antara lain Kota Palembang, Kabupaten Madiun, Kota Malang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kota Banjarbaru, Kabupaten Karawang, Kota Binjai, Kota Dumai, dan Kabupaten Bintan.

Menurut Wamen Ossy, penghargaan yang diterima Kantor Pertanahan harus diikuti dengan konsistensi dan kerja keras jajaran agar tidak hanya menjadi simbol, tetapi jadi cerminan karakter dan budaya kerja. “WTAB bukanlah tujuan akhir, tapi milestone menuju predikat yang lebih tinggi, seperti Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, unit pusat, serta dukungan dari Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN. Wamen Ossy mengajak seluruh satuan kerja untuk menjadikan WTAB sebagai inspirasi dan contoh bagi peningkatan kualitas layanan publik yang berdampak nyata.

Wamen ATR/Waka BPN di akhir sambutannya menegaskan pentingnya moralitas dan integritas sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan strategis bangsa seperti pemberantasan mafia tanah, digitalisasi layanan, serta dukungan terhadap program strategis nasional. “Kementerian ATR/BPN tidak hanya mengelola tanah dan ruang, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Maka kita harus menjadi lembaga yang profesional, bersih, dan terpercaya,” pungkasnya.

Mendampingi Wamen Ossy dalam memberikan penghargaan, Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Inspektur Jenderal, Dalu Agung Darmawan; Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; serta Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto. Turut hadir, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, serta 11 Kepala Kantor Pertanahan penerima penghargaan. (LS/FA)

Read More

Menteri Nusron dan Pemda Sumut Komitmen Tuntaskan Target 128 RDTR

 

Medan - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumatera Utara (Sumut) akan bekerja sama menuntaskan seluruh target Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah Sumut sebagai bagian dari target nasional. Komitmen itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi bersama Pemda se-Sumut pada Rabu (07/05/2025).

“Target nasional adalah 2.000 RDTR tuntas pada 2028. Dari Sumut, ditargetkan 128 RDTR. Saat ini baru 14 yang rampung, jadi masih ada 114 yang harus dikejar. Karena itu, kami menyepakati skema pembiayaan kolaboratif,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumut.

RDTR memegang peran penting dalam menciptakan tata ruang yang tertib, mempermudah perizinan investasi, dan menghindari konflik pemanfaatan lahan. Dokumen RDTR yang lengkap dan berkualitas akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi kawasan strategis dari alih fungsi yang tidak terkendali.

Untuk itu, Kementerian ATR/BPN dengan dana dari Bank Dunia, akan membantu Pemda dalam mencapai target yang sudah ditetapkan tersebut. “Pembiayaan akan dibagi tiga, yaitu 30% dari pemerintah kabupaten/kota, 30% dari provinsi, dan sisanya dari pemerintah pusat, agar target nasional sebanyak 2.000 RDTR tercapai, dengan 128 di antaranya berasal dari Sumatera Utara," tutur Menteri Nusron.

Kementerian ATR/BPN mendorong seluruh kepala daerah untuk segera menetapkan wilayah prioritas RDTR, serta menyampaikan usulan resmi ke pusat. Dengan kerja sama lintas sektor, diharapkan seluruh target RDTR, termasuk di Sumut dapat diselesaikan tepat waktu.

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Reny Windyawati; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Utara, Sri Pranoto; Tenaga Ahli Menteri Bidang Bantuan Hukum dan Litigasi, M. Robi Rismansyah. Hadir pada kegiatan ini, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution beserta kepala daerah se-Provinsi Sumatera Utara; dan Forkopimda Provinsi Sumatera Utara. (JM/JR)

Read More

Ahmad Dedi Ariansyah membagikan testimoninya terkait BPN Gresik

 

Bapak Ahmad Dedi Ariansyah membagikan pengalamannya saat mengajukan permohonan perubahan hak dari HGB menjadi SHM di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

Terima kasih, Pak Dedi, atas testimoni positif dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Semoga testimoni dari Pak Dedi ini dapat mendorong masyarakat untuk mengurus permohonan secara langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

testimoni selengkapnya dapat dilihat pada Instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tautan berikut ini : Testimoni Pemohon 

Read More

Rapat Koordinasi Internal Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik: Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf dan Tempat Ibadah

Gresik – Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menggelar rapat koordinasi internal dalam rangka percepatan sertipikasi tanah wakaf dan tempat ibadah pada Selasa [06/05/2025]. Rapat ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk mendukung legalitas aset keagamaan serta memperkuat jaminan hukum atas tanah wakaf di wilayah Kabupaten Gresik.

Agenda utama dalam rapat ini adalah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan sertipikasi tanah wakaf, baik dari aspek fisik yang ditangani oleh Satuan Tugas Fisik, maupun aspek yuridis yang menjadi ranah Satgas Yuridis. Evaluasi ini mencakup capaian yang telah diraih, kendala yang dihadapi di lapangan, serta efektivitas koordinasi antar tim dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Selain evaluasi, rapat juga difokuskan pada penyusunan strategi untuk mempercepat capaian target sertipikasi tanah wakaf dan tempat ibadah ke depannya. Strategi ini mencakup optimalisasi pendataan, sinergi dengan Kantor Urusan Agama (KUA), takmir masjid, serta lembaga nadzir lainnya, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengumpulan data dan verifikasi dokumen.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Kamaruddin, S.H., M.H., menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong percepatan program ini. “Tanah wakaf dan tempat ibadah memiliki nilai strategis, baik dari sisi spiritual maupun sosial. Oleh karena itu, proses sertipikasinya harus menjadi prioritas agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh umat,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Melalui koordinasi yang solid dan strategi yang tepat sasaran, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menargetkan peningkatan signifikan dalam jumlah tanah wakaf dan tempat ibadah yang tersertifikasi pada tahun ini. Hal ini diharapkan dapat mendukung keberlangsungan fungsi sosial-keagamaan dari tanah-tanah tersebut, serta mencegah potensi sengketa di masa mendatang.

Read More

Ikuti Sidang Kabinet Paripurna, Menteri Nusron Terima Instruksi Presiden Prabowo Terkait HGU

 

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Senin (05/05/2025). Pada rapat tersebut, presiden menekankan terkait pencapaian aset under management yang telah berhasil dikonsolidasi dalam aset negara serta pentingnya pengecekan terhadap seluruh aset di Indonesia, termasuk tanah negara.

"Pak Nusron, nanti cek dan teliti ya. Cek semua konsesi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara," ujar Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna.

Menanggapi instruksi Presiden Prabowo, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai melakukan identifikasi atas tanah-tanah yang telah masuk kategori tanah telantar. “Ini kita lihat, perintahnya adalah sudah berapa yang pernah dikasih, tapi jatuh tempo dan tidak diperpanjang. Ini yang kemudian diserahkan. Biasanya ini masuk dalam kategori tanah telantar yang diserahkan kepada Bank Tanah,” jelas Nusron Wahid kepada awak media usai Sidang Kabinet Paripurna berlangsung.

Saat ini, ia juga sedang dalam proses mendiskusikan langkah selanjutnya terkait pemanfaatan aset Bank Tanah yang telah mencapai sekitar 40 ribu hektare. Pemanfaatan aset tersebut dilakukan untuk meningkatkan manfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional. “Aset Bank Tanah nanti yang sedang kami diskusikan, apakah bisa atau tidak untuk dikonsolidasikan ke dalam Danantara,” ujar Menteri Nusron.

Tanah-tanah tersebut menurutnya berpotensi besar untuk dimanfaatkan dalam berbagai sektor prioritas pembangunan nasional. “Tanah tersebut berpotensi juga untuk digunakan dalam berbagai macam tujuan, seperti pembangunan pabrik, perumahan, pangan, hingga energi terbarukan,” tutur Menteri Nusron.

Ia memastikan bahwa kajian mendalam akan dilakukan sebelum rencana pemanfaatan diluncurkan secara resmi. “Nanti akan kita kaji, dan kita rilis semua ada berapa yang sudah dihitung,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Sidang Kabinet Paripurna ini juga diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, jajaran Menteri dan Wakil Menteri, serta Kepala Lembaga dalam Kabinet Merah Putih. (MW/JM)

Read More

Lantik Pejabat Struktural, Menteri Nusron Tegaskan Pentingnya Sistem Rotasi Berkala

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik Pejabat Struktural yang terdiri dari 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 25 Pejabat Administrator di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (05/05/2025). Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sistem rotasi berkala bagi Pejabat Struktural, terutama di level pelayanan yang juga dilakukan sebagai upaya menciptakan atmosfer kerja yang sehat dan adil.

“Pelantikan merupakan hal biasa dalam pekerjaan di sini. Sebagaimana komitmen kami, memang akan selalu merotasi, terutama di level, tempat-tempat yang berbasis pada pelayanan,” jelas Menteri Nusron di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menekankan bahwa rotasi bukan sekadar pergeseran jabatan, tetapi bagian dari sistem pengembangan sumber daya manusia yang terukur. Menurutnya, dalam career path (jalur karier) di Kementerian ATR/BPN, setiap pegawai harus memahami tahapan dan arah pertumbuhan kariernya.

“Kita sedang memproses supaya setiap pegawai itu tahu jalurnya. Dari rute menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), dari rute menjadi Kasi (Kepala Seksi), hingga jadi Kepala Kantor Pertanahan, sampai level paling atas. Ini adalah upaya sistematis agar penempatan tidak berbasis pada kepentingan individual, tapi pada sistem,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Disampaikan Menteri Nusron, pelantikan ini menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk membangun birokrasi yang profesional dan responsif. “Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Bapak/Ibu sekalian. Selamat melakukan tugas pokok dan fungsi, semoga selalu dalam lindungan Allah,” tuturnya.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Turut hadir dalam pelantikan, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran. (GE/YZ/RT)

Read More