Menteri ATR/Kepala BPN Terima Audiensi Wamen BUMN, Bahas Empat Isu Penting dalam Pengelolaan Aset BUMN

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Nusron Wahid, menerima audiensi dari Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aminuddin Ma’ruf, serta sejumlah Pejabat Tinggi perusahaan BUMN, Rabu (30/04/2025) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Audiensi ini merupakan pertemuan ketiga yang digelar untuk membahas empat isu penting dalam pengelolaan aset milik BUMN.

“Kira-kira Bapak/Ibu ini kan hubungan dengan kami (ATR/BPN), saya rumuskan ada empat, pertama dimensi tata ruang, yaitu urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), kedua butuh kecepatan sertipikasi, ketiga butuh kejelasan aset yang biasanya tumpang tindih, dan yang keempat penyelesaian sengketa. Nah nanti silakan paparan, mana saja yang akan kita selesaikan satu tahun ke depan,” ujar Menteri Nusron.

Wamen BUMN sendiri sangat berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN. Pertemuan ini ia harap bisa melancarkan proses administrasi pertanahan yang menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan aset-aset strategis milik negara.

“Karena kita dikasih gelombang seperti ini, alhamdulillah lebih cepat penanganannya. Setidaknya ada 23 masalah atau isu, nanti saya minta Teman-teman Direksi atau yang mewakili untuk memaparkan, untuk nanti dilanjutkan oleh PIC yang ditunjuk, untuk jadi single support bagi teman-teman yang berkomunikasi,” ujar Wamen BUMN.

Di kesempatan ini, Menteri Nusron menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat pengurusan administrasi pertanahan, guna memastikan aset negara dapat dikelola dengan baik dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian negara. Adapun ikut serta dalam pertemuan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (MW/RT/RA)

Read More

Kementerian ATR/BPN Terus Percepat Langkah untuk Sertipikasi Tanah Wakaf di Indonesia

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat langkah untuk sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah di seluruh Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam kegiatan Peluncuran Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan sekaligus Penyerahan Sertipikat Hak Pakai dan Wakaf yang berlangsung di Kantor Wali Kota Tangerang, Rabu (30/04/2025).

“Target total jumlah masjid, musala, pesantren, totalnya 800 ribu se-Indonesia, yang telah tersertipikat wakaf baru 232 ribu. Masih 500 ribu lebih madrasah, pesantren, masjid, musala yang belum bersertipikat wakaf,” ujar Menteri Nusron.

Sertipikasi tanah wakaf ini dinilai Menteri Nusron sangat penting untuk kelangsungan tanah-tanah wakaf ke depannya. “Misal nanti ada pelebaran jalan, lalu tanah wakafnya belum disertipikatkan, nanti membuat ribut antar pengurus, akibat tidak segera disertipikatkan. Ayo kita ingatkan sama-sama Bapak/Ibu, bagi yang punya tanah wakaf belum disertipikatkan, segera diurus sertipikasinya,” imbaunya.

Di kesempatan ini, Menteri Nusron menyerahkan 19 Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kota Tangerang dan 5 sertipikat wakaf. Wali Kota Tangerang, Sachrudin yang ikut mendampingi Menteri Nusron dalam penyerahan ini mengapresiasi segala upaya Kementerian ATR/BPN dalam menyertipikasi tanah di Kota Tangerang.

“Kami apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN sehingga hari ini bisa dilaksanakan penyerahan Sertipikat Hak Pakai untuk PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Kota Tangerang,” ungkap Sachrudin yang hadir dengan Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono Hasan.

Menurut Sachrudin, Sertipikat Hak Pakai untuk PSU amat penting karena dengan legalitas aset ini Pemerintah Kota Tangerang memiliki dasar hukum dalam pengelolaan PSU, seperti Taman, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan drainase. “Oleh karena itu, kami ingin mendorong percepatan serah terima terkait PSU ini, agar pengelolaan infrastruktur menjadi lebih baik,” tuturnya.

Apresiasi juga datang dari para penerima sertipikat wakaf yang merasa mendapatkan kemudahan dalam proses sertipikasi tanah untuk masjidnya. Heri Purwanto (55) adalah salah satu yang menyatakan hal tersebut.

“Dalam pengurusan sertipikasi wakaf ini, Alhamdulillah dipermudah oleh BPN. Kemarin juga para pengurus dan jemaah bahagia sekali akhirnya sertipikasi tanahnya selesai dan berkesempatan diberikan secara langsung oleh Pak Menteri,” ujarnya selaku pengelola Masjid Jami’ Al-Huda, Cikokol, Tangerang.

Senada dengan Heri Purwanto, pengelola Masjid Nurul Falah, Cipondoh, Tangerang, Syamsi (65), juga puas dengan layanan sertipikasi tanah wakaf di Kota Tangerang. “Pelayanan sertipikasi tanah wakaf di BPN baik sekali, petugasnya sangat proaktif. Semua perkembangan proses tanah wakaf juga senantiasa diberi tahu oleh petugasnya. Semoga yang baik-baik bisa terus dilanjutkan,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya; Plt. Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antar Lembaga, Muda Saleh; Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Ana Anida; Kepala Kanwil BPN Banten, Sudaryanto; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten. (AR/JR)

Read More

Luncurkan Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan Kota Tangerang, Menteri Nusron: Satu Sistem, Transparansi, Tanahnya Terlindungi

 

Tangerang - Sebagai upaya menciptakan pelayanan publik terpadu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang meluncurkan Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan, Rabu (30/04/2025). Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.

“Alhamdulillah Kota Tangerang, Provinsi Banten sudah integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Ini komitmen serius pemerintah melalui transparansi. Impact-nya adalah satu kesatuan sistem, tanahnya terlindungi, datanya sama, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) naik, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) naik, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) naik,” ujar Menteri Nusron di Kantor Wali Kota Tangerang.

Menteri Nusron menyatakan, dengan adanya integrasi data pertanahan dan perpajakan ini, semua aktivitas bisa berjalan dengan baik. “Semisal Bapak/Ibu memiliki tanah, jika ada tunggakan PBB pasti akan ketahuan. Termasuk jika di sertipikat tanah, misal tertulis bidang tanahnya 2.000 m2, di PBB beda, ternyata tertulis 1.500 m2. Berarti ada kurang bayar di sini. Inilah transparansinya,” jelasnya.

Wali Kota Tangerang, Sachrudin, mengatakan bahwa integrasi data pertanahan dan perpajakan ini diharapkan menjadi sistem yang real time, akurat, dan lintas sektoral. Terlebih, di era tata kelola pemerintahan yang mengedepankan digitalisasi, layanan yang transparan dan berkeadilan, ini menjadi kunci pelayanan publik.

“Penyelarasan NIB dan NOP diharapkan membangun sistem yang mampu real time, akurat dan lintas sektoral, mempercepat penataan ruang, memperkuat kepastian hukum, mencegah sengketa dan meningkatkan potensi pendapatan daerah. Semua ini pada akhirnya memperkuat fondasi pembangunan dan iklim investasi yang kondusif,” terang Wali Kota Tangerang.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), Margaret Aliyatul M. Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Survei Pemetaan dan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; Plt. Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Ana Anida; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto dan Kepala Kantah se-Provinsi Banten. (AR/JR)

Read More

Rapat Koordinasi Percepatan Wakaf dan Sinkronisasi Data Bidang Wakaf dengan Peta Kerja di Kecamatan Kedamean

Gresik, 30 April 2025 – Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Wakaf pada Rabu (30/4), bertempat di Aula Saba Giri Bhumi, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Kegiatan ini dihadiri oleh para Kepala Desa se-Kecamatan Kedamean dan bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf serta menyinkronkan data bidang wakaf dengan peta kerja di wilayah Kecamatan Kedamean.

Rapat ini merupakan bagian dari langkah strategis Kantor Pertanahan dalam mendukung program nasional percepatan sertifikasi tanah wakaf. Melalui forum ini, para kepala desa diberikan pemahaman dan arahan teknis mengenai pentingnya pemutakhiran data tanah wakaf, serta mekanisme kerja sama antara pemerintah desa dan tim teknis pertanahan.

Ketua Satgas percepatan wakaf Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menegaskan bahwa koordinasi yang erat dengan pemerintah desa sangat diperlukan untuk mempercepat proses pendataan dan sertifikasi tanah wakaf. “Sinkronisasi data ini menjadi dasar penting dalam mempercepat pelayanan pertanahan yang tertib, akurat, dan memberikan kepastian hukum atas aset wakaf di masyarakat,” ujarnya.

Hasil dari rapat koordinasi ini mencakup kesepakatan teknis antara Kantor Pertanahan dan pemerintah desa mengenai tahapan inventarisasi bidang tanah wakaf, verifikasi lapangan, serta penyesuaian peta kerja agar sesuai dengan kondisi faktual di wilayah.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan sinergi antara instansi pertanahan dan desa dalam mendukung tertib administrasi pertanahan dan pengelolaan aset wakaf untuk kemaslahatan umat.

Read More

Kementerian ATR/BPN Dukung Revisi UU Statistik demi Peningkatan Data untuk Perencanaan Agraria dan Tata Ruang

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung dalam hal data spasial dan statistik pada proses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik demi pelaksanaan perencanaan agraria dan tata ruang. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi RI dalam rangka penyusunan perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Senin (28/04/2025).

“Memang data statistik ini akan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang dan wilayah. Bahwa dalam penyusunan perencanaan tata ruang ini, kami membutuhkan data spasial dan statistik yang up to date. Dari level provinsi, kabupaten, kota, hingga desa. Karena itu, kami dari Kementerian ATR/BPN sangat mendukung urgensi dari revisi UU Statistik ini karena good data leads to good policy,” ujar Wamen Ossy di Gedung DPR RI, Jakarta.

Ia menjelaskan, produk perencanaan tata ruang dimulai dari perencanaan tata ruang wilayah nasional dengan bentuk hukum peraturan pemerintah sampai dengan perencanaan detail berupa Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Presiden untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perbatasan negara. “Di mana dalam penyusunan RDTR ini membutuhkan data dengan skala 1:5.000 dari Badan Informasi Geospasial (BIG),” ujar Wamen Ossy.

Penyediaan peta berskala 1:5.000 ini adalah hal penting dalam penyusunan RDTR. Wamen Ossy menyebut, RDTR merupakan pintu masuk untuk investasi karena dalam setiap izin berusaha, dibutuhkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang induknya adalah ketersediaan RDTR.

“Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian yang tinggi terhadap One Map Policy. Dengan peta skala 1:5.000 ini, juga dengan mendapatkan hibah dari World Bank, mudah-mudahan dalam kurun 3-4 tahun, bersama Kepala BIG, ini bisa kita penuhi semua sehingga juga harapannya target 2.000 RDTR bisa tercapai,” ujar Wamen Ossy.

Wamen Ossy menaruh harapan besar terhadap revisi UU Statistik ini karena menurutnya, dengan data statistik yang baik dapat mendukung perencanaan kebijakan dengan baik. “Kami lihat permasalahan yang sering terjadi terkait dengan data statistik ini adalah sering kali tidak seragam antar instansi, lalu ada gap antara data yang tersedia dengan kebutuhan teknis perencanaan, dan juga akses terhadap data sektoral kadang terbatas karena membutuhkan lagi keluasan akses dari kementerian atau lembaga teknis lainnya. Oleh karena itu kami sangat mendukung revisi UU Statistik ini,” pungkasnya.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan. Wamen Ossy hadir mengikuti rapat ini dengan didampingi oleh Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati dan Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin. (AR/JR)

Read More

Tegaskan Pentingnya Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Menteri Nusron Dorong Percepatan Pendaftaran Tanah Ulayat di Sumatera Barat

Padang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Sumatera Barat, pada Senin (28/04/2025). Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hak bagi masyarakat hukum adat.

Dalam sambutannya, Menteri Nusron menegaskan pentingnya perlindungan hak ulayat melalui pendaftaran dan sertipikasi tanah yang teradministrasi dengan baik. “Kami bertekad supaya tanah-tanah ulayat di Sumatera Barat terjaga. Tidak boleh ada orang lain masuk. Tidak boleh ada orang lain menyertipikatkan. Tidak boleh ada orang lain yang nanti menggadaikan atau mengerjasamakan tanpa persetujuan tetua-tetua ataupun pengurus kampung adat setempat,” ujarnya di Auditorium Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya pembelajaran dari kasus-kasus di daerah lain. “Riau hak adat Melayu-nya, tanahnya tidak pernah dipetakan, tidak pernah didaftarkan, dan tidak pernah diukur. Karena kekuatan fisik adatnya tidak kuat, maka banyak sekali kemudian dirambah atau diambil Hak Guna Usaha (HGU)-nya oleh korporasi, PT, atau pihak-pihak lain untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan korporasi atau perusahaan. Kami tidak ingin kejadian di Riau terjadi di Sumatera Barat,” tuturnya.

Berdasarkan pendataan Kementerian ATR/BPN, hingga saat ini diketahui terdapat potensi 475 bidang tanah ulayat dengan luas sekitar 300 ribu hektare di Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan tercatat memiliki jumlah bidang ulayat terbanyak.

Data ini menunjukkan pentingnya percepatan administrasi pendaftaran tanah ulayat secara lebih terstruktur. Menteri Nusron menyatakan, pendaftaran tanah ulayat memberikan ragam manfaat antara lain memberikan kepastian dan pengakuan hukum terhadap bidang tanah ulayat, melindungi kepemilikan aset masyarakat hukum adat, serta mencegah terjadinya konflik agraria.

Ke depan, sosialisasi pengadministrasian tanah ulayat akan dilaksanakan secara bertahap di masing-masing kabupaten di Sumatera Barat. Menteri Nusron juga dijadwalkan untuk turun langsung melakukan sosialisasi di Kabupaten Agam.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron turut menyerahkan satu Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat seluas 21.933 meter persegi kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan/Niniak Mamak Koto Pauh, Kota Pariaman. Selain itu, diserahkan pula 5 Sertipikat Hak Pakai di atas HPL untuk perorangan dan serta 5 sertipikat wakaf. Semua sertipikat yang diserahkan sudah dalam bentuk Sertipikat Elektronik.

Pembukaan Sosialisasi ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade; Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh; Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy; serta sejumlah Pejabat Kementerian ATR/BPN, seperti Inspektur Jenderal, Dalu Agung Darmawan; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi. (EL/YZ)

Read More

RAPAT KOORDINASI “PPAT MASUK DESA” DILAKSANAKAN UNTUK MENDUKUNG PENDATAAN TANAH WAKAF SE-KABUPATEN GRESIK

Gresik, Selasa, 29 April 2025 — Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Gresik bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menggelar Rapat Koordinasi Program “PPAT Masuk Desa” dalam rangka percepatan pendataan tanah wakaf di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

Program ini merupakan langkah strategis untuk mendorong legalisasi dan tertib administrasi aset wakaf yang selama ini belum tercatat secara resmi. Rapat koordinasi dilaksanakan di Aula Sabhagiri Bhumi Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dan dihadiri oleh PPAT se-Kabupaten Gresik.

Dalam rapat tersebut, disepakati beberapa poin penting sebagai tindak lanjut pelaksanaan program, antara lain:

1. Pembentukan grup WhatsApp khusus sebagai media komunikasi dan koordinasi antar PPAT dan pelaksana lapangan.

2. Pemaparan peta kerja, untuk memetakan lokasi dan skala prioritas wilayah pendataan.

3. Pembagian wilayah kerja berdasarkan area tugas dan domisili masing-masing PPAT guna menjamin pemerataan dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Ketua IPPAT Gresik, Raditya Eko Hartanto, S.H., M.Kn, menyampaikan bahwa sinergi antar PPAT dan instansi terkait menjadi kunci keberhasilan program ini. “Kami siap mendukung penuh pendataan tanah wakaf sebagai bentuk kontribusi profesi PPAT terhadap pengamanan aset umat dan pembangunan berbasis keagamaan,” ujarnya.

Program “PPAT Masuk Desa” dijadwalkan mulai berjalan dalam waktu dekat, dengan target pendataan awal terselesaikan paling lambat akhir tahun 2025. (WB)

Read More

KEJARI GRESIK, KANTOR PERTANAHAN, DAN IPPAT GRESIK GELAR PENERANGAN HUKUM TENTANG OPTIMALISASI BPHTB

Gresik, Selasa, 29 April 2025 — Kejaksaan Negeri Gresik bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik serta Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Gresik mengadakan kegiatan Penerangan Hukum dengan tema "Optimalisasi dan Perbaikan Tata Kelola Pendapatan Daerah melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)".

Acara yang berlangsung di Aula Sabhagiri Bhumi Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ini dihadiri oleh pejabat instansi terkait, para PPAT se-Kabupaten Gresik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum mengenai tata kelola BPHTB serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Kepala Kejaksaan Negeri Gresik yang diwakili Kepala Seksi Intelijen, Raden Achmad Nur Rizki, S.H., M.H., menyampaikan bahwa perbaikan tata kelola BPHTB penting untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah serta memastikan akuntabilitas. Hal ini diamini oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Kamaruddin, S.H., M.H., yang menegaskan kesiapan pihaknya memperkuat koordinasi administrasi pertanahan. Ketua IPPAT Gresik, Raditya Eko Hartanto, S.H., M.Kn, turut menekankan komitmen PPAT untuk mendukung transparansi dan akurasi dalam pelaporan.

Melalui penerangan hukum ini, diharapkan seluruh pihak dapat menjalankan perannya dengan lebih baik, guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik secara optimal dan berkelanjutan. (WB)

Read More

Sosialisasi Pendaftaran Tanah Ulayat di Sumatera Barat, Menteri Nusron: Negara Hadir Lindungi Hak Masyarakat Hukum Adat

Padang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi hak masyarakat hukum adat, khususnya terkait tanah ulayat. Pernyataan tersebut ia katakan saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Sumatera Barat, yang digelar di Auditorium Universitas Negeri Padang, Senin (28/04/2025).  

“Kami sebagai perwakilan negara, tidak mungkin punya niat jahat terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Justru, negara hadir untuk mengakui dan melindungi hak-hak tersebut. Bentuk pengakuan dan pencegahan konflik ke depannya seperti apa? Didaftarkan, didata, supaya jelas,” tegas Menteri Nusron.

Ia menjelaskan, pencatatan tanah ulayat ini bertujuan untuk memperjelas kepemilikan sehingga tidak mudah diklaim atau diambil alih pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk korporasi besar yang memiliki kekuatan modal. “Kita ingin memastikan bahwa nanti, jika ada yang mengaku-ngaku atau mencoba mengambil hak ulayat, sudah ada data dan bukti yang sah. Inilah tanah adat yang diakui negara,” ujar Menteri Nusron.

Sosialisasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, lembaga adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), bundo kanduang, perguruan tinggi, Forkopimda Sumatera Barat, hingga organisasi masyarakat sipil. Hadir pula Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, serta Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh. Dengan keterlibatan seluruh terkait, Menteri Nusron berharap bisa mewujudkan perlindungan bagi hak rakyat yang dalam hal ini adalah hak atas tanah ulayat.

“Saya kira inilah niat baik kami datang ke sini. Karena itu, kami mohon dukungan dari seluruh warga Sumatera Barat. Kedatangan kami bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi untuk kebaikan Bapak/Ibu sekalian dan untuk kebaikan bersama. Sebab, memang sudah menjadi tugas negara untuk melindungi hak-hak rakyat, termasuk hak atas tanah adat,” ucap Nusron Wahid.

Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa per April 2025, seluruh bidang tanah terdaftar di Indonesia sudah mencapai 121.728.816 bidang tanah dan telah tersertipikasi 95.944.121 bidang. Sementara terkait tanah ulayat, di Sumatera Barat terdapat potensi 475 bidang tanah ulayat atau sekitar 300 ribu hektare. 

Sebagai bentuk nyata dari pengakuan negara terhadap hak masyarakat hukum adat, Menteri Nusron menyerahkan 1 Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat seluas 21.933 meter persegi untuk KAN V Koto Air Pampan/Niniak Mamak Koto Pauh, Kota Pariaman. Diserahkan pula 5 Sertipikat Hak Pakai di atas HPL untuk perorangan dan 5 sertipikat wakaf. Seluruh sertipikat yang diserahkan merupakan Sertipikat Elektronik.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Iskandar Syah; dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi beserta jajaran. (GE/YZ)

Read More

Menteri ATR/Kepala BPN Akan Membuka Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Sumatera Barat

Padang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan membuka kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Sumatera Barat, Senin (28/04/2025). Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menjelaskan bahwa kegiatan yang akan berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP) ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

“Kehadiran Menteri Nusron pada acara ini, menunjukkan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, serius dan berkomitmen dalam melindungi tanah ulayat melalui program pendaftaran tanah ulayat,” ucap Rezka Oktoberia dalam keteranganya pada Minggu (27/04/2025) di Kota Padang, Sumatera Barat.

Ia menyebut sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat adat terkait maksud, tujuan, serta manfaat pendaftaran tanah ulayat. “Pendaftaran tanah ulayat ini penting sebagai bentuk pengakuan resmi atas eksistensi masyarakat hukum adat dan langkah konkret dalam mencegah hilangnya tanah ulayat,” terang Rezka Oktoberia.

Pelaksanaan acara ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, lembaga adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), bundo kanduang, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat sipil. Hadir pula Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Andre Rosiade dan Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh.

“Dengan adanya kolaborasi semua pihak, kami berharap dapat mendorong percepatan pendaftaran tanah ulayat di seluruh Indonesia, sambil tetap memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat hukum adat di masing-masing wilayah, terutama di Sumatera Barat, diawali dengan kegiatan sosialisasi ini supaya informasinya tersampaikan dengan utuh,” pungkas Rezka Oktoberia.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron akan menyerahkan sejumlah sertipikat, salah satunya Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat seluas 21.933 meter persegi untuk Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan, Kota Pariaman. Setelahnya, Menteri Nusron rencananya akan memberikan pengarahan di Kantor Gubernur Sumatera Barat terkait kebijakan pertanahan dan tata ruang kepada seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Barat.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Iskandar Syah; dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi beserta jajaran. (GE/YZ)

Read More