Anugerahkan WTAB ke 11 Kantor Pertanahan, Wamen Ossy Tegaskan Arah Birokrasi Kementerian ATR/BPN yang Bersih dan Berintegritas

 

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, memberikan penghargaan Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) ke 11 Kantor Pertanahan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan semata seremoni administratif, tetapi bentuk nyata komitmen dan arah masa depan birokrasi Kementerian ATR/BPN yang bersih, akuntabel, melayani, dan berintegritas.

“Ini adalah bentuk pengakuan terhadap semangat transformasi budaya kerja dan dampak nyata terhadap pelayanan publik,” ujar Wamen Ossy dalam acara Pemberian Apresiasi dan Penganugerahan Satuan Kerja Berpredikat WTAB Tahun 2025, di Conference Room Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (07/05/2025).

Sebanyak 11 Kantor Pertanahan menerima penghargaan WTAB setelah melalui proses evaluasi ketat dan komprehensif. Kantor Pertanahan itu antara lain Kota Palembang, Kabupaten Madiun, Kota Malang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kota Banjarbaru, Kabupaten Karawang, Kota Binjai, Kota Dumai, dan Kabupaten Bintan.

Menurut Wamen Ossy, penghargaan yang diterima Kantor Pertanahan harus diikuti dengan konsistensi dan kerja keras jajaran agar tidak hanya menjadi simbol, tetapi jadi cerminan karakter dan budaya kerja. “WTAB bukanlah tujuan akhir, tapi milestone menuju predikat yang lebih tinggi, seperti Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, unit pusat, serta dukungan dari Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN. Wamen Ossy mengajak seluruh satuan kerja untuk menjadikan WTAB sebagai inspirasi dan contoh bagi peningkatan kualitas layanan publik yang berdampak nyata.

Wamen ATR/Waka BPN di akhir sambutannya menegaskan pentingnya moralitas dan integritas sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan strategis bangsa seperti pemberantasan mafia tanah, digitalisasi layanan, serta dukungan terhadap program strategis nasional. “Kementerian ATR/BPN tidak hanya mengelola tanah dan ruang, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Maka kita harus menjadi lembaga yang profesional, bersih, dan terpercaya,” pungkasnya.

Mendampingi Wamen Ossy dalam memberikan penghargaan, Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Inspektur Jenderal, Dalu Agung Darmawan; Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; serta Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto. Turut hadir, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, serta 11 Kepala Kantor Pertanahan penerima penghargaan. (LS/FA)

Read More

Menteri Nusron dan Pemda Sumut Komitmen Tuntaskan Target 128 RDTR

 

Medan - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumatera Utara (Sumut) akan bekerja sama menuntaskan seluruh target Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah Sumut sebagai bagian dari target nasional. Komitmen itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi bersama Pemda se-Sumut pada Rabu (07/05/2025).

“Target nasional adalah 2.000 RDTR tuntas pada 2028. Dari Sumut, ditargetkan 128 RDTR. Saat ini baru 14 yang rampung, jadi masih ada 114 yang harus dikejar. Karena itu, kami menyepakati skema pembiayaan kolaboratif,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumut.

RDTR memegang peran penting dalam menciptakan tata ruang yang tertib, mempermudah perizinan investasi, dan menghindari konflik pemanfaatan lahan. Dokumen RDTR yang lengkap dan berkualitas akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi kawasan strategis dari alih fungsi yang tidak terkendali.

Untuk itu, Kementerian ATR/BPN dengan dana dari Bank Dunia, akan membantu Pemda dalam mencapai target yang sudah ditetapkan tersebut. “Pembiayaan akan dibagi tiga, yaitu 30% dari pemerintah kabupaten/kota, 30% dari provinsi, dan sisanya dari pemerintah pusat, agar target nasional sebanyak 2.000 RDTR tercapai, dengan 128 di antaranya berasal dari Sumatera Utara," tutur Menteri Nusron.

Kementerian ATR/BPN mendorong seluruh kepala daerah untuk segera menetapkan wilayah prioritas RDTR, serta menyampaikan usulan resmi ke pusat. Dengan kerja sama lintas sektor, diharapkan seluruh target RDTR, termasuk di Sumut dapat diselesaikan tepat waktu.

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Reny Windyawati; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Utara, Sri Pranoto; Tenaga Ahli Menteri Bidang Bantuan Hukum dan Litigasi, M. Robi Rismansyah. Hadir pada kegiatan ini, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution beserta kepala daerah se-Provinsi Sumatera Utara; dan Forkopimda Provinsi Sumatera Utara. (JM/JR)

Read More

Ahmad Dedi Ariansyah membagikan testimoninya terkait BPN Gresik

 

Bapak Ahmad Dedi Ariansyah membagikan pengalamannya saat mengajukan permohonan perubahan hak dari HGB menjadi SHM di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

Terima kasih, Pak Dedi, atas testimoni positif dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Semoga testimoni dari Pak Dedi ini dapat mendorong masyarakat untuk mengurus permohonan secara langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

testimoni selengkapnya dapat dilihat pada Instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tautan berikut ini : Testimoni Pemohon 

Read More

Rapat Koordinasi Internal Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik: Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf dan Tempat Ibadah

Gresik – Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menggelar rapat koordinasi internal dalam rangka percepatan sertipikasi tanah wakaf dan tempat ibadah pada Selasa [06/05/2025]. Rapat ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk mendukung legalitas aset keagamaan serta memperkuat jaminan hukum atas tanah wakaf di wilayah Kabupaten Gresik.

Agenda utama dalam rapat ini adalah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan sertipikasi tanah wakaf, baik dari aspek fisik yang ditangani oleh Satuan Tugas Fisik, maupun aspek yuridis yang menjadi ranah Satgas Yuridis. Evaluasi ini mencakup capaian yang telah diraih, kendala yang dihadapi di lapangan, serta efektivitas koordinasi antar tim dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Selain evaluasi, rapat juga difokuskan pada penyusunan strategi untuk mempercepat capaian target sertipikasi tanah wakaf dan tempat ibadah ke depannya. Strategi ini mencakup optimalisasi pendataan, sinergi dengan Kantor Urusan Agama (KUA), takmir masjid, serta lembaga nadzir lainnya, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengumpulan data dan verifikasi dokumen.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Kamaruddin, S.H., M.H., menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong percepatan program ini. “Tanah wakaf dan tempat ibadah memiliki nilai strategis, baik dari sisi spiritual maupun sosial. Oleh karena itu, proses sertipikasinya harus menjadi prioritas agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh umat,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Melalui koordinasi yang solid dan strategi yang tepat sasaran, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menargetkan peningkatan signifikan dalam jumlah tanah wakaf dan tempat ibadah yang tersertifikasi pada tahun ini. Hal ini diharapkan dapat mendukung keberlangsungan fungsi sosial-keagamaan dari tanah-tanah tersebut, serta mencegah potensi sengketa di masa mendatang.

Read More

Ikuti Sidang Kabinet Paripurna, Menteri Nusron Terima Instruksi Presiden Prabowo Terkait HGU

 

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Senin (05/05/2025). Pada rapat tersebut, presiden menekankan terkait pencapaian aset under management yang telah berhasil dikonsolidasi dalam aset negara serta pentingnya pengecekan terhadap seluruh aset di Indonesia, termasuk tanah negara.

"Pak Nusron, nanti cek dan teliti ya. Cek semua konsesi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara," ujar Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna.

Menanggapi instruksi Presiden Prabowo, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai melakukan identifikasi atas tanah-tanah yang telah masuk kategori tanah telantar. “Ini kita lihat, perintahnya adalah sudah berapa yang pernah dikasih, tapi jatuh tempo dan tidak diperpanjang. Ini yang kemudian diserahkan. Biasanya ini masuk dalam kategori tanah telantar yang diserahkan kepada Bank Tanah,” jelas Nusron Wahid kepada awak media usai Sidang Kabinet Paripurna berlangsung.

Saat ini, ia juga sedang dalam proses mendiskusikan langkah selanjutnya terkait pemanfaatan aset Bank Tanah yang telah mencapai sekitar 40 ribu hektare. Pemanfaatan aset tersebut dilakukan untuk meningkatkan manfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional. “Aset Bank Tanah nanti yang sedang kami diskusikan, apakah bisa atau tidak untuk dikonsolidasikan ke dalam Danantara,” ujar Menteri Nusron.

Tanah-tanah tersebut menurutnya berpotensi besar untuk dimanfaatkan dalam berbagai sektor prioritas pembangunan nasional. “Tanah tersebut berpotensi juga untuk digunakan dalam berbagai macam tujuan, seperti pembangunan pabrik, perumahan, pangan, hingga energi terbarukan,” tutur Menteri Nusron.

Ia memastikan bahwa kajian mendalam akan dilakukan sebelum rencana pemanfaatan diluncurkan secara resmi. “Nanti akan kita kaji, dan kita rilis semua ada berapa yang sudah dihitung,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Sidang Kabinet Paripurna ini juga diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, jajaran Menteri dan Wakil Menteri, serta Kepala Lembaga dalam Kabinet Merah Putih. (MW/JM)

Read More

Lantik Pejabat Struktural, Menteri Nusron Tegaskan Pentingnya Sistem Rotasi Berkala

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik Pejabat Struktural yang terdiri dari 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 25 Pejabat Administrator di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (05/05/2025). Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sistem rotasi berkala bagi Pejabat Struktural, terutama di level pelayanan yang juga dilakukan sebagai upaya menciptakan atmosfer kerja yang sehat dan adil.

“Pelantikan merupakan hal biasa dalam pekerjaan di sini. Sebagaimana komitmen kami, memang akan selalu merotasi, terutama di level, tempat-tempat yang berbasis pada pelayanan,” jelas Menteri Nusron di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menekankan bahwa rotasi bukan sekadar pergeseran jabatan, tetapi bagian dari sistem pengembangan sumber daya manusia yang terukur. Menurutnya, dalam career path (jalur karier) di Kementerian ATR/BPN, setiap pegawai harus memahami tahapan dan arah pertumbuhan kariernya.

“Kita sedang memproses supaya setiap pegawai itu tahu jalurnya. Dari rute menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), dari rute menjadi Kasi (Kepala Seksi), hingga jadi Kepala Kantor Pertanahan, sampai level paling atas. Ini adalah upaya sistematis agar penempatan tidak berbasis pada kepentingan individual, tapi pada sistem,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Disampaikan Menteri Nusron, pelantikan ini menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk membangun birokrasi yang profesional dan responsif. “Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Bapak/Ibu sekalian. Selamat melakukan tugas pokok dan fungsi, semoga selalu dalam lindungan Allah,” tuturnya.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Turut hadir dalam pelantikan, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran. (GE/YZ/RT)

Read More

Resmikan Gedung Arsip Kantor Pertanahan Kota Batu, Wamen Ossy Harapkan Pelayanan Pertanahan Meningkat

 

Batu - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, meresmikan Gedung Arsip milik Kantor Pertanahan Kota Batu pada Sabtu (03/05/2025). Saar peresmian, Wamen Ossy mengemukakan harapannya agar pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Batu semakin meningkat.

“Kita lihat Kantor Pertanahan Kota Batu juga sangat bersemangat untuk menata kantornya. Terbukti bahwa pada hari ini saya akan meresmikan Gedung Arsip Kantor Pertanahan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan dengan tambahan fasilitas ini, kontribusi kinerja dan pelayanan dari Kantor Pertanahan Kota Batu pada khususnya dan juga pelayanan wilayah Provinsi Jawa Timur pada umumnya akan semakin meningkat,” ujar Wamen Ossy saat melakukan sambutan.

Dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri; Wakil Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (Ikawati) ATR/BPN, Wida Ossy Dermawan; dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu, Nasep Vandi Sulistio, Wamen Ossy menggunting pita sebagai penanda bahwa gedung arsip yang telah mulai direnovasi sejak 2024 lalu telah diresmikan.

Sementara itu, dalam wawancara terpisah, Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu, Nasep Vandi Sulistio, menjelaskan bahwa sebelumnya gedung arsipnya masih berupa gedung semi permanen. Setelah direnovasi, gedung arsip kini memiliki luas 250 m2 dengan konsep 2 lantai.

“Dulu sebelumnya itu masih semi permanen. Jadi dihancurkan semua, dibangun gedung baru. Kalau yang sekarang kurang lebih 250 meter persegi. Dari gedung arsip ini, mampu menampung buku tanah sebanyak 98 ribu,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu dalam keterangannya.

Ia berharap, dengan selesainya gedung arsip, faktor keamanan berkas-berkas dapat lebih terjaga di Kantor Pertanahan Kota Batu. “Ya saya berharap gedung arsip baru ini memberikan keamanan kepada dokumen-dokumen khususnya warkah, buku tanah dan surat ukur,” ungkap Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu. (AR/FA)

Read More

Beri Pembekalan di SMA Taruna Nusantara Malang, Wamen Ossy Bicara Soal Peran Penting Pertanahan

Malang - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, memberikan pembekalan kepada Taruna Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Nusantara Kampus Malang pada Sabtu (03/05/2025). Dalam kegiatan tersebut, Wamen Ossy menjelaskan terkait pentingnya pengaturan tanah bagi kemaslahatan hidup.

“Tanah ini sangat penting untuk diatur dan dikelola karena tanah bukan sekadar lokasi. Ke depan tanah adalah sumber daya strategis. Salah satunya, tanah menjadi penentu bagi ketahanan pangan. Kalau kalian tidak ada tanah, tidak ada lahan bagaimana petani bisa bercocok tanam dan kegiatan lainnya,” ujar Wamen Ossy kepada 239 Taruna saat menyampaikan materi di sesi Jumpa Tokoh Nasional di SMA Taruna Nusantara Kampus Malang.

Menurut Wamen Ossy, urusan tanah memang menyangkut urusan hidup lainnya. “Tanah juga menjadi sumber bagi pembangunan infrastruktur. Tanah juga menjadi sumber bagi investasi dan tanah juga menjadi sumber bagi lapangan kerja. Inilah mengapa isu pertanahan ke depan akan semakin penting dan vital,” jelasnya.

Ia menegaskan, urusan tanah dan tata ruang ini menjadi tanggung jawab banyak pihak karena menyangkut soal kedaulatan bangsa. “Urusan tanah ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Kedaulatan bangsa dimulai dari kedaulatan atas tanah dan ruang. Tanpa data yang jelas tentang tanah, tanpa pemanfaatan yang adil, dan tanpa penataan yang tepat, negara kita akan berakhir,” tegas Wamen Ossy.

“Tentunya pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN berharap agar pengelolaan pertanahan ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga meminimalisir atau bahkan meniadakan sengketa, konflik dan perkara pertanahan,” lanjut Wamen Ossy.

Kepada para calon penerus bangsa, ia mengimbau agar melihat tanah dan ruang sebagai entitas strategis sehingga dapat diberdayakan secara optimal. “Karena itu, mari kita bersama lihat tanah dan ruang ini sebagai entitas strategis, bukan sekadar aset. Kalau sifatnya strategis, pasti kita akan berusaha jaga sebaik-baiknya. Tapi kalau kita anggap hanya sebagai aset, maka tanah akan tidak terlalu kita berdayakan dan optimalkan dengan sebaik-baiknya,” pungkas Wamen ATR/Waka BPN.

Sebelum memulai acara, Wamen Ossy melakukan penanaman pohon kelengkeng di halaman depan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Brigjen TNI Moch. Mahbub Junaedi dan sejumlah jajaran. Wamen Ossy turut didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri dan jajaran serta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Timur. (AR/FA)

Read More

Beri Kejelasan Status Tanah di Momen Paskah, Wamen Ossy Serahkan Sertipikat Gereja yang Berdiri sejak 1853 di Kudus

 

Kudus – Dalam semangat Paskah, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyerahkan sertipikat untuk Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Kayuapu Kudus, yang telah berdiri sejak tahun 1853. Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat legalitas rumah ibadah, khususnya yang telah lama berdiri, namun belum memiliki kepastian hukum atas tanahnya.

“Saya percaya rumah ibadah bukan hanya tempat berdoa, tapi juga pusat pembinaan moral masyarakat. Karena itu, status tanahnya harus jelas dan dilindungi negara,” ujar Wamen Ossy Dermawan dalam sambutannya pada acara Ibadah Paskah Bersama Kementerian ATR/BPN di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah, Rabu (30/04/2025).

Pendeta Slamet Suharyanto dari GITJ Kayuapu dalam kesempatan ini menyampaikan rasa syukurnya atas penerbitan sertipikat gerejanya. Ia mengenang awal mula gereja yang didirikan dari pelayanan seorang penginjil asal Jombang dan seorang warga Kudus sebelum masa kemerdekaan, yang kemudian berkembang hingga kini. “Saat kami beribadah dan menjalankan pekerjaan rohani, jika status tanah belum jelas, kami merasa was-was dan khawatir. Tapi dengan adanya sertipikat ini, kami merasa yakin, damai, dan aman,” katanya.

Ia juga berterima kasih atas pendampingan dari jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus selama proses penyertipikatan berlangsung. “Kami dibantu dengan mempermudah proses, memberikan solusi, wawasan, dan ruang komunikasi kepada kami. Ini membuktikan negara hadir secara nyata bagi umat,” lanjut Pendeta Slamet Suharyanto.

Program sertipikasi rumah ibadah menjadi bagian dari agenda prioritas nasional dalam mendorong keadilan agraria di semua sektor kehidupan masyarakat. Pemerintah mengajak seluruh pengelola rumah ibadah yang belum memiliki legalitas tanah untuk segera mengurusnya, agar pelayanan keagamaan dapat berjalan lebih tenang dan berkelanjutan.

Adapun dalam kesempatan ini, Wamen Ossy menyerahkan 23 sertipikat untuk rumah ibadah di sekitar Jawa Tengah, yaitu di Semarang, Sukoharjo, Klaten, Kudus, dan Wonosobo. Turut hadir pada momen ini, Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan, Budi Situmorang; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri beserta jajarannya. (JM)

Read More

Momen Ibadah Paskah Bersama Kementerian ATR/BPN, Wamen Ossy Sampaikan Pentingnya Memberi Kepastian Hukum bagi Rumah Ibadah

 

Semarang – Dalam semangat perayaan Hari Raya Paskah 2025, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan kembali komitmennya untuk mempercepat sertipikasi tanah rumah ibadah di Indonesia. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya strategis Kementerian ATR/BPN dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik agraria yang kerap melibatkan aset keagamaan.

Ia menyatakan bahwa kehadiran negara dalam penyelesaian status tanah rumah ibadah adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional. “Negara harus hadir memberikan kepastian hukum atas tanah rumah ibadah, agar tidak ada lagi ruang-ruang ibadah yang terancam karena status hukum tanahnya belum jelas,” kata Wamen Ossy saat pelaksanaan Ibadah Paskah Bersama Kementerian ATR/BPN, di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah, Rabu (30/04/2025).

Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari perlindungan terhadap hak beragama dan kehidupan sosial yang harmonis. “Setiap rumah ibadah yang belum bersertipikat adalah potensi konflik. Kita ingin menghapus potensi itu dengan kerja nyata, bukan hanya janji,” ujar Wamen Ossy.

Senada dengan hal itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri, mengingatkan bahwa insan pertanahan dipanggil untuk bertugas melayani masyarakat. “Kita dipanggil tidak sekadar untuk bekerja menyelesaikan tugas, tapi lebih dari itu, kita melayani dengan hati, mengutamakan keadilan dan keterbukaan,” tegasnya.

Program sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah sendiri saat ini menjadi bagian dari 28 program strategis pertanahan di Provinsi Jawa Tengah. Program ini telah didukung dengan pembukaan loket layanan khusus di seluruh Kantor Pertanahan. Langkah ini diharapkan memudahkan masyarakat dan lembaga keagamaan dalam memperoleh sertipikat secara cepat, transparan, dan tanpa diskriminasi.

Mendampingi Wamen ATR/Waka BPN pada kesempatan ini, Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan, Budi Situmorang; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; dan Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Tengah. (JM)

Read More