Pengurus Wilayah NU dan BPN Jatim Sepakati Kerja Sama Strategis untuk Pengelolaan Pertanahan

 

Surabaya, 21 November 2024 – Dalam upaya memperkuat sinergi untuk mengelola dan melindungi aset tanah milik Nahdlatul Ulama (NU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama. Penandatanganan ini berlangsung di Surabaya dengan disaksikan oleh para pejabat tinggi dan tokoh masyarakat.

Dalam acara yang sama, dilakukan pula Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.

Kerja Sama untuk Melindungi Aset NU
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri, menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memastikan aset-aset tanah yang dimiliki NU, termasuk pondok pesantren, masjid, dan fasilitas pendidikan, dapat didaftarkan dan dilindungi secara hukum. "Kerja sama ini adalah langkah nyata untuk memperkuat legalitas aset NU sehingga terhindar dari potensi sengketa di masa mendatang," ujarnya.

Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz, mengapresiasi kolaborasi ini sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah terhadap organisasi keagamaan. "Kami percaya, dengan bantuan dari BPN, proses pendaftaran tanah yang selama ini terkendala dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif," kata beliau.

Sinergi Hingga Tingkat Kabupaten/Kota
Pada tingkat daerah, kerja sama serupa dijalin antara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan Ketua Tanfidziyah PCNU setempat. Perjanjian ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian administrasi pertanahan hingga ke tingkat cabang, sekaligus memberikan pendampingan hukum kepada pengurus NU di daerah.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Kamaruddin, menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh, termasuk melalui program-program layanan prioritas dan sosialisasi terkait tata cara pendaftaran tanah.

Harapan dan Langkah Ke Depan
Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam upaya memastikan keberlanjutan aset-aset milik NU untuk mendukung kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan. Ke depan, diharapkan pengurus NU di semua tingkatan dapat memanfaatkan layanan BPN secara optimal untuk melindungi aset mereka.

Acara ini ditutup dengan sesi doa bersama dan foto bersama sebagai simbol sinergi dan komitmen yang kuat antara NU dan BPN Jawa Timur untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih baik dan berkeadilan.

Read More

Kerja Sama dengan JICA, Dirjen PTPP Harap Pengelolaan Pertanahan Semakin Inovatif dan Berdampak

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) memulai kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Resminya kerja sama ditandai dengan penandatanganan Record of Discussions (RoD) “Project for Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement” di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

“Penandatanganan ini menandai awal dari sebuah perjalanan yang akan memperkuat kelembagaan kita, meningkatkan kemampuan pengembangan pertanahan, dan menjamin kebijakan pengelolaan pertanahan bersifat inovatif dan berdampak,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP Kementerian ATR/BPN, Embun Sari.

Melalui kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan JICA diharapkan dapat menumbuhkan budaya unggul dan inovasi dalam mengembangkan pengelolaan tanah dengan memaksimlkan pemanfaatannya untuk kepentingan rakyat.

Hal tersebut senada dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita tentang Swasembada Pangan dan Energi. Dalam beberapa kesempatan, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyampaikan untuk mencapai cita-cita tersebut dibutuhkan tata kelola pertanahan yang baik. Bersama JICA, Embun Sari meyakini visi masa depan yang lebih cerah dan inklusif dapat tercapai.

“Semoga kolaborasi ini menginspirasi inisiatif lebih lanjut dan menumbuhkan culture of excellence dalam pengembangan pertanahan. Mari kita bekerja sama untuk memastikan kemitraan ini memberikan hasil yang berarti bagi masyarakat Indonesia,” tutur Dirjen PTPP Kementerian ATR/BPN.

Chief Representative of JICA Indonesia, Takeda Sachiko menyampaikan kebanggaannya dapat bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, kegiatan ini merupakan simbol kemajuan dan komitmen untuk terus bersama membangun sistem pengelolaan tanah yang aman serta dapat menjaga lingkungan hidup di Indonesia.

“Di bidang administrasi pertanahan dan pengembangan pertanahan, saya berharap proyek ini akan mengarah pada tata kelola yang lebih kuat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan pertanahan,” ungkap Takeda Sachiko.

Turut mengikuti kegiatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Direktorat Jenderal PTPP Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Senior Representative of JICA Indonesia, Kazuyuki Kakuda dan perwakilan Badan Bank Tanah. (YS/MW)

Read More

Terima Laporan Hasil Kajian Sistemik dari Ombudsman RI, Wamen Ossy: Tindaklanjuti dengan Semangat Sinergi dan Kolaborasi

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dalam hal ini diwakili Ossy Dermawan selaku Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN menerima Laporan Hasil Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Senin (18/11/2024).

Berdasarkan laporan tersebut, Kementerian ATR/BPN mendapat rekomendasi untuk menindaklanjuti penyelesaian tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan. 

Wamen Ossy mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN akan berupaya keras untuk mencarikan solusi, bersinergi dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta instansi terkait lain untuk mencarikan solusi yang pas terkait hal ini. 

"Saya yakin dengan semangat meniadakan ego sektoral, dan mengedepankan visi dan misi Presiden Prabowo untuk mengejar kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat kita yakini semua permasalahan pasti ada solusinya," ujarnya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta.

Sinergi dan kolaborasi antar instansi, terutama Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Kehutanan sangat diperlukan, sebab menurut Wamen Ossy permasalahan yang terjadi masih berada dalam kewenangan Kementerian Kehutanan. 

"Permasalahan areal perkebunan sawit yang ada di dalam areal hutan, apabila permasalahan areal kebun yang tumpang tindih ini belum terdapat hak atas tanah, maka sesuai peraturan perundang-undangan masih menjadi domain dari Kementerian Kehutanan, kecuali kita carikan terobosan baru untuk mencarikan solusi penyelesaiannya," ucapnya.

Namun demikan, lanjut Ossy apabila permasalahan areal perkebunan yang tumpang tindih dengan kawasan kehutanan ini adalah perkebunan yang telah memiliki hak atas tanah, maka Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi secara erat dengan Kementerian Kehutanan untuk mencari solusinya.

Di kesempatan ini, Wamen ATR/Waka BPN mengapresiasi Ombudsman RI yang telah melakukan kajian sistemik. Kajian ini ia nilai sangat dibutuhkan agar tata kelola perkebunan sawit dapat menjadi salah satu komoditas unggulan di sektor pertanian Indonesia dalam memberikan kesejahteraan yang lebih tinggi terhadap masyarakat Indonesia. 

"Seraya kita berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan Pak Presiden Prabowo, kita berupaya untuk menggapai pertumbuhan ekonomi 8%, dan tata kelola kebun sawit ini akan menjadi salah satu faktor atau elemen penting untuk mencapai tujuan tersebut," terang Ossy Dermawan.

Pada pertemuan ini, sedikitnya Ombudsman RI memberikan lima saran utama kepada pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola sawit. Tujuannya ialah agar industri sawit semakin berdaya saing dan menjadi booster bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Anggota sekaligus Pengampu Keasistenan Utama III Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menuturkan bahwa perbaikan tata kelola ini bisa berkontribusi terhadap peningkatan nilai kapasitas industri kelapa sawit.

"Karena ada nilai yang luar biasa kalau kita ubah tata kelolanya (ada tambahan) hampir sekitar Rp300 triliun, ini akan berkontribusi terhadap peningkatan nilai kapasitas industri kelapa sawit yang sekarang dinilai sekitar Rp729 triliun, kalau ditambahkan menjadi Rp1.008 triliun," ungkap Yeka Hendra Fatika.

Dalam kesempatan ini, Wamen ATR/Waka BPN didampingi oleh Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang, Hasan Basri. Hadir pula, pimpinan dari sejumlah kementerian/lembaga yang turut mendapatkan rekomendasi dari Ombudsman RI terkait tata kelola sawit sesuai kewenangannya. (LS/MW)

Read More

Wakil Menteri ATR/BPN Hadiri Silaturahmi di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik

Gresik, 18 November 2024 – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengunjungi Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dalam rangka menghadiri kegiatan silaturahmi yang digelar oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Lampri.

Acara ini bertujuan memperkenalkan Wakil Menteri ATR/BPN kepada jajaran pegawai di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Gresik, serta mempererat komunikasi antara pimpinan pusat dan daerah dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri menyampaikan apresiasi atas kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dan berharap agar silaturahmi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. "Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa kita semua satu visi dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Jawa Timur, termasuk Gresik, merupakan wilayah yang strategis dalam program reformasi agraria, sehingga saya harap kerja sama kita semakin erat," ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri
, menyambut baik kehadiran Wakil Menteri ATR/BPN dan menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan dan program kerja kementerian. "Kami siap menjalankan arahan Wakil Menteri dalam memberikan layanan yang cepat, transparan, dan responsif kepada masyarakat," katanya.

Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program prioritas ATR/BPN, seperti percepatan pendaftaran tanah, penyelesaian sengketa, dan pengembangan sistem layanan berbasis digital.

Acara silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, ditutup dengan sesi foto bersama antara Wakil Menteri, Kepala Kanwil, serta seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Diharapkan pertemuan ini dapat memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan layanan pertanahan yang lebih baik di masa depan.

Read More

Wakil Menteri ATR/BPN tekankan pentingnya Loket Prioritas di Kantor Pertanahan Gresik

Wamen ATR/BPN berfoto di depan Loket Prioritas Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik

Gresik, 18 November 2024 – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik untuk meninjau pelaksanaan Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN). Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus keperluan pertanahan di luar hari kerja biasa.

Dalam kunjungannya, Wakil Menteri ATR/BPN menekankan pentingnya mempercepat dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat, terutama mereka yang langsung datang tanpa menggunakan perantara. Untuk itu, Kantor Pertanahan Gresik menyediakan Loket Prioritas yang dikhususkan bagi pemohon individu agar proses pelayanan lebih efisien dan transparan.

“Pelayanan seperti ini harus menjadi contoh karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang langsung datang dan mengurus sendiri keperluan mereka mendapat perhatian khusus, tanpa terhambat oleh prosedur yang berbelit-belit atau keterlibatan pihak ketiga,” ujar Wakil Menteri dalam sambutannya.

Selain itu, beliau juga berdialog dengan para petugas layanan dan masyarakat yang sedang mengurus dokumen pertanahan. Beberapa warga menyampaikan apresiasi terhadap program Pelayanan Akhir Pekan yang dirasa sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, [nama Kepala Kantor], mengungkapkan bahwa Loket Prioritas telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan. “Kami ingin memastikan layanan ini tidak hanya efektif tetapi juga memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung agenda reformasi agraria melalui layanan berbasis kepentingan masyarakat. Diharapkan, program serupa dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia guna memperkuat aksesibilitas dan transparansi dalam layanan publik.

Read More

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Tinjau Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan di Gresik

Wamen ATR/BPN meninjau loket pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik

Gresik, 18 November 2024 – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik untuk meninjau kegiatan Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pertanahan, serta mempercepat proses pengurusan dokumen pertanahan.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri menyampaikan pentingnya pelayanan publik yang cepat dan efisien, terutama di bidang pertanahan. "Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan ini adalah langkah positif dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini sebaik mungkin," ujarnya.

Kegiatan ini menarik perhatian banyak warga Gresik yang datang untuk memperoleh informasi dan menyelesaikan beragam administrasi pertanahan mereka, termasuk pengurusan sertifikat tanah. Selain itu, Wakil Menteri juga berdialog dengan masyarakat untuk mendengarkan langsung kendala yang mereka hadapi dalam proses pertanahan.

Para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pun menunjukkan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat, dengan menyediakan informasi yang jelas dan memfasilitasi semua permohonan yang masuk.

Dengan adanya program ini, diharapkan dapat mengurangi antrean dan mempercepat pelayanan pertanahan di berbagai daerah, serta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi pertanahan yang baik dan benar. Kunjungan ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik di sektor pertanahan di seluruh Indonesia.

Read More

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2024, Menko Infra: Kita Tidak Tebang Pilih

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024 yang ditandai dengan pemukulan gong pada Kamis (14/11/2024), di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Dalam sambutannya, Menko AHY menyampaikan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan komitmen menyelesaikan persoalan pertanahan, dengan tidak tebang pilih dalam proses penyelesaiannya.

“Satgas Anti-Mafia Tanah yang pagi, siang, malam berupaya untuk mengungkap kejahatan, untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat, dari satu daerah ke daerah yang lain. Kasusnya ada yang serupa, ada yang berbeda, tapi yang jelas semangat kita sama, kita tidak pick and choose. Kita tidak tebang pilih, tindak tegas siapa pun yang terlibat,” tegas Menko AHY.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa spektrum kejahatan pertanahan sangatlah kompleks, mulai dari skala kecil hingga skala besar. “Ada yang kelasnya amatir. Ada juga yang kelasnya sudah kelas internasional dan sudah well organized dan ini yang tentunya jauh lebih rumit, melibatkan banyak pihak dan tidak menutup kemungkinan melibatkan pihak internal baik di tubuh birokrasi Kementerian ATR/BPN maupun di lembaga atau kementerian lain yang harus kita bersihkan juga,” ucap Menko Infra.

Melihat persoalan pertanahan yang kompleks, Menko AHY menyebut diperlukan kerja sama dan kolaborasi antar kementerian/lembaga. “Kami dari Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan siap melayani semua dan tentunya berharap ATR/BPN  menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk pembangunan Indonesia ke depan,” pungkasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid berharap akan ada langkah konkret yang lebih terukur. “Jangan sampai Rakor ini berhenti pada level pidato, tapi kemudian melahirkan aksi yang konstruktif dan dinamis serta bisa diukur tahun depan,” tegas Menteri Nusron.

Ia mengakui, untuk melahirkan aksi yang konstruktif, Kementerian ATR/BPN tidak bisa bekerja sendiri. “Mohon dibantu karena ini kerja berat, kami tidak mungkin bisa bekerja sendiri karena itu kolaborasi dan partisipasi dari aparatur keamanan, aparatur hukum, dan aparatur pertahanan menjadi penting, menjadi urgent, dan signifikan,” tutup Menteri ATR/Kepala BPN.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Wakil Menteri ATR/Kepala BPN, Ossy Dermawan serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Kepala BIN, Muhammad Herindra; Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin; Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin; Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto; Mahkamah Agung yang diwakili Ketua Kamar Pidana MARI, Prim Haryadi; dan Kapolri yang diwakili Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Wahyu Widada. (GE/PHAL)

Read More

Menteri Nusron Peringatkan Oknum Tindak Pidana Pertanahan: Saya Sendiri yang Akan Menghantarkan ke Aparat Penegak Hukum

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid secara tegas memperingatkan pihak yang terlibat dalam tindak pidana pertanahan bahwa dirinya akan menghantarkan sendiri oknum ke aparat penegak hukum (APH). Peringatan tersebut sebagai tanda keseriusan memberantas mafia tanah karena menurutnya masalah pertanahan sudah menjadi masalah yang akut.

"Jadi ini warning bagi siapa pun yang terlibat dalam mafia tanah ini, kalau menyangkut aparatur negara, apalagi menyangkut aparatur Kementerian ATR/BPN, kami tidak akan segan-segan, bukan orang lain yang akan menghantarkan kepada APH, tapi saya sendiri," tegas Menteri Nusron saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024, di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Bicara tindak pidana pertanahan, Menteri Nusron mengaku telah mengidentifikasi akar persoalannya. Menurutnya, dalam sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi ada juga keterlibatan oknum internal ATR/BPN. Oleh sebab itu, selain perkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya, Nusron Wahid menegaskan perlu penguatan sistem di internal ATR/BPN.

"Kalau kita ingin melakukan pemberantasan mafia tanah, selain kita bekerja sama dengan stakeholder yang ada di luar, kita harus memperkuat dan memperbaiki sistem dan peningkatan kapabilitas, serta integritas sumber daya manusia dari teman-teman di BPN sendiri. Ini dari sisi internal kami," terang Menteri ATR/Kepala BPN.

Kendati demikian, Menteri Nusron tak menampik adanya keterlibatan dari pihak eksternal Kementerian ATR/BPN. "Dari sisi eksternal, memang ada variabel lain, adalah komponen pemborong tanah, variabel pendukung seperti oknum kepala desa, notaris, PPAT, dan oknum lain termasuk BIMANTARA (bisnis makelar dan perantara) atau PERMATA (persatuan makelar tanah). Itu pasti terlibat di dalam elemen-elemen tersebut," ujarnya.

Upaya pemberantasan mafia tanah adalah upaya berkelanjutan yang perlu dukungan dan bantuan seluruh pihak berwenang. Di kesempatan ini, Menteri Nusron mengajak Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan secara bersama-sama.

"Mohon dibantu karena ini kerja berat, kami tidak mungkin bisa bekerja sendiri karena itu kolaborasi dan partisipasi dari aparatur keamanan, aparatur hukum, dan aparatur pertahanan menjadi penting, menjadi urgent, dan signifikan," pungkas Nusron Wahid.

Hadir membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hadir mendampingi Menteri Nusron, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Turut hadir, Kepala BIN, Muhammad Herindra; Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin; Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin; Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto; Mahkamah Agung yang diwakili Ketua Kamar Pidana MARI, Prim Haryadi; dan Kapolri yang diwakili Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Wahyu Widada. (LS/PHAL)

Read More

Menteri Nusron dan Menteri Transmigrasi Sepakat Manfaatkan Tanah Telantar Seluas 564.957 Hektare untuk Menyukseskan Program Transmigrasi

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertnahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menerima kunjungan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Usai pertemuan ini, kedua belah pihak bersepakat untuk memanfaatkan tanah telantar dalam rangka menyukseskan program transmigrasi.

“Kami butuh kerja sama dengan lembaga apa pun yang bisa memanfaatkan tanah-tanah telantar supaya tanah tersebut mempunyai nilai ekonomi. Kebetulan hari ini datang pemanfaatannya dari transmigrasi. Jadi gayung bersambut, beliau punya program dan akan mendatangkan orang untuk memanfaatkan tanah tersebut,” ujar Menteri Nusron.

Nusron Wahid memaparkan, tanah terindikasi telantar yang berpotensi dimanfaatkan untuk program nasional, khususnya transmigrasi ada seluas 564.957 hektare. Ia juga menjelaskan bahwa tanah tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

“Dengan program transmigrasi, ke depan, tanah-tanah telantar itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini persis yang diharapkan dan diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 bahwa bumi, air, udara, dan segala isinya yang dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi mengapresiasi kesepakatan yang diambil bersama Menteri Nusron dalam rangka mendukung program transmigrasi, salah satunya di wilayah Papua. Ia mengatakan, pihaknya terus berkomitmen mewujudkan nilai ekonomi untuk rakyat Indonesia.

“Tidak mungkin ada penempatan para transmigran tanpa ada lahan, tanpa ada tata ruang yang di telah ditentukan atau ditetapkan dan disetujui oleh Kementerian ATR/BPN. Fokusnya nanti bagaimana pengembangan kawasan yang memiliki nilai tambah ekonomi untuk untuk bangsa dan negara,” terang M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam pertemuan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Wamen Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Transmigrasi. (YS/FA)

Read More

Menteri Nusron Siapkan 50 Hektare Tanah untuk Relokasi Korban Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki NTT

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengikuti Rapat Percepatan Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur (NTT), di Gedung Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (12/11/2024). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.

Ditemui usai rapat, Menteri Nusron mengatakan bahwa kewenangan Kementerian ATR/BPN adalah untuk memastikan ketersediaan tanah untuk relokasi korban bencana. "Kepentingan saya menyiapkan tanah untuk relokasi pengungsi, sudah disiapkan, 50 hektare," ungkapnya.

Untuk mempercepat proses penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Menteri Nusron dalam waktu dekat akan melakukan verifikasi ulang terhadap tanah yang rencananya digunakan untuk relokasi. Hal ini untuk memastikan tanah tersebut sudah clean and clear.

Di atas tanah seluas 50 hektare ini, nantinya pemerintah akan mendirikan sebanyak 1.100 rumah untuk relokasi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Demikian dikatakan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait dalam Konferensi Pers usai Rapat Percepatan Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki.

"Rumah yang siap 1.100, keadaan baik, yang sudah ready, yang akan segera jalan, kira-kira delapan hari atau sembilan hari kami perkirakan bisa sampai di lokasi," kata Maruarar Sirait.

Hadir mengikuti rapat, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; dan Panglima Tentara Nasional Indonesia. (LS/YZ)

Read More