Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 Resmi Diluncurkan, Menteri AHY Harap Bisa Dorong Investasi dan Kepastian Hukum

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dalam peluncuranan Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 dan menyampaikan White Paper One Map Policy Melampaui tahun 2024 pada Kamis (18/07/2024). Prabowo Subianto dalam hal ini hadir mewakili Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPB berharap agar Kebijakan Satu Peta 2.0 dapat segera diterapkan untuk memudahkan investasi pemerintah maupun swasta.

“Jika kita bisa menghadirkan peta-peta skala besar yang kemudian bisa digunakan untuk membuat RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), ini penting sekali bagi para investor, juga para pemerintah daerah, untuk menentukan tata ruang dan kebutuhan untuk industri dan pertumbuhan ekonomi lainnya,” ujar Menteri AHY kepada awak media selepas acara di Jakarta. 

Menurut Menteri AHY, Kebijakan Satu Peta yang diselaraskan pada tata ruang, akan memberikan kepastian hukum terhadap para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. 

“Oleh karena itu, kami tentu mempersiapkan rencana strategi terkait tata ruang penggunaan lahan di berbagai daerah dan Kebijakan Satu Peta ini menjadi penting sekali karena seringkali muncul permasalahan itu terkait tumpang tindih,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Kebijakan Satu Peta adalah arahan strategi dalam memenuhi satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh kebijakan pemerintah yang berbasiskan spasial akan mengacu pada satu peta yang sama.

Pada kegiatan ini, Prabowo Subianto menyampaikan, Kebijakan Satu Peta ini ada untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. “Yang kita capai ini adalah Kebijakan Satu Peta yang sangat strategis, dengan Kebijakan Satu Peta ini akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang, sehingga proses pembangunan bisa cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen dari pemerintahan yang efektif,” kata Prabowo Subianto .

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, jumlah peta yang tercantum dalam Geoportal KSP 2.0 sudah meningkat. “Ini menandai delapan tahun peluncuran Kebijakan Satu Peta dan telah dibuat 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga,” tuturnya.

Hadir dalam kegiatan peluncuran ini, sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju. Turut hadir mendampingi Menteri AHY, Direktur Jenderal Pengawasan dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Direktur Landreform, Rudi Rubijaya; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Dony Erwan Brilianto. (JM/PHAL)

Read More

Kelola Komunikasi Publik dengan Baik, Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan Top GPR Award 2024

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima penghargaan Top GPR atau Government Public Relations Award 2024 dengan kategori “Prestasi Khusus Kementerian”. Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja kehumasan yang telah berhasil mengelola komunikasi digital publik, di antaranya dengan memublikasikan program dan pelayanan yang ada di Kementerian ATR/BPN.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis yang menerima penghargaan secara virtual mengungkapkan bahwa hal ini jadi bentuk kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada menteri. “Kami menganggap GPR Institut adalah wakil dari suara masyarakat yang menilai bagaimana Kementerian ATR/BPN melakukan shifting dari era analog ke era digital di segala aspek,” ujarnya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (17/07/2024).

Tidak hanya berhasil dalam mengelola komunikasi publik digital, Kementerian ATR/BPN juga telah melayani masyarakat melalui 33 Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan di 479 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota. “Dalam pelayanan yang kami berikan itu sampai dengan bulan Juli tahun 2024 ini telah ada 20 provinsi di seluruh Indonesia yang resmi melayani masyarakat dengan basis elektronik, dan ada sekitar 251 satker yang men-deliver layanan elektronik kepada masyarakat. Hari ini telah 100 persen bersifat elektronik di 20 provinsi tersebut,” tambah Harison Mocodompis.

Atas yang diberikan oleh seluruh Kanwil dan Kantah, Harison Mocodompis mengapresiasi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. “Kami berharap seluruh keluarga besar Kementerian ATR/BPN dapat menyaksikan penghargaan ini sebagai bagian penghargaan masyarakat kepada apa yang sudah bersama-sama kami kerjakan,” ungkapnya.

Kementerian ATR/BPN berhasil meraih penghargaan Top GPR Award 2024 berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh GPR Institut. Dari hasil penilaian itu, ditemukan angka 85,58% sebagai skor akhir untuk tiga aspek penilaian, yaitu Aspek Digital Awareness, Aspek Media Digital dan Website, serta Aspek Media Sosial. 

Berdasarkan penilaian dari GPR Institut, diketahui ada lebih dari 350 ribu ulasan mengenai Kementerian ATR/BPN di internet dan dicari oleh rata-rata 40 ribu lebih pengguna internet tiap bulannya. Penilaian lainnya dilihat di berbagai media online, Kementerian ATR/BPN telah diberitakan sebanyak lebih dari 150 ribu kali dalam satu tahun terakhir. Kemudian pada halaman website resmi atrbpn.go.id dikunjungi sebanyak 3,8 juta pengunjung setiap bulan. 

Direktur GPR Institute, Arief Munajad dalam Segalanya berharap diberikan yang diberikan menjadi motivasi bagi Kementerian ATR/BPN. “Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi segenap jajaran Biro Humas Kementerian ATR/BPN untuk terus membangun koordinasi, sinergi pelaksanaan komunikasi antar lembaga, dan semakin meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik secara lebih optimal,” pungkas Arief Munajab. (GE/YZ)

Read More

Peresmian Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik di Papua Barat, Pelayanan Pertanahan Lebih Efisien, Efektif, dan Transparan

 

Manokwari - Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat meresmikan Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik pada sembilan Kantor Pertanahan (Kantah) di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Rabu (17/07/2024) di Auditorium Provinsi Papua Barat. Transformasi layanan digital ini diharapkan bisa membuat pelayanan publik di bidang pertanahan dapat lebih efisien, efektif, dan transparan. 

“Saya berharap peresmian implementasi layanan Sertipikat Tanah Elektronik ini tidak hanya sekadar seremonial, kita berharap sistem ini dapat menghadirkan dampak yang lebih baik kepada pemilik sertipikat, baik dari sisi keamanan, kemudahan, dan transparansi,” ucap Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana secara daring. 

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan proses layanan elektronik, yaitu sekitar 30%-40% layanan. Dengan demikian terdapat peningkatan pula pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Maka itu, Suyus Windayana mengimbau para pegawai ATR/BPN agar senantiasa menyosialisasikan layanan elektronik kepada masyarakat dan beradaptasi terhadap teknologi.

“Jadi perubahan pengelolaan dengan data digital, penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik ini bukan hanya masalah transformasi digital tapi juga saya berharap ada perubahan budaya kerja dan pola pikir dari Teman-teman di Kementerian ATR/BPN atau di Kantah. Kita harus responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat,” imbau Suyus Windayana.

Pj. Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere mengapresiasi setinggi-tingginya atas langkah transformasi digital yang sudah mulai diimplementasikan di Papua Barat. 

“Pemerintah Provinsi Papua Barat tentunya akan terus mendukung upaya transformasi digital ini dalam berbagai layanan yang ada di pertanahan. Karena dengan beralihnya sertipikat analog menjadi Sertipikat Tanah Elektronik ini, masyarakat tidak perlu lagi takut kehilangan atau kerusakan pada sertipikat. Selain itu layanan dan Seripikat Tanah Elektronik ini tentu juga bertujuan mewujudkan modernisasi layanan pemerintah di bidang pertanahan,” ucap Pj. Gubernur Papua Barat.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, John Wiclif Aufa menyatakan bahwa Papua Barat merupakan daerah pertama yang menerapkan implementasi layanan Sertipikat Tanah Elektronik di Indonesia bagian Timur. Dengan peresmian di sembilan Kantah, yaitu Kantah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Tambrauw, dengan ditambah satu Kantah, yaitu Kantah Kota Sorong yang peresmiannya berlangsung pada 19 Juni lalu, maka total 10 Kantah di Papua Barat dan Papua Barat Daya siap melayani layanan berbasis elektronik. 

Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan penyerahan 47 Sertipikat Tanah Elektronik yang terdiri dari Sertipikat Hak Pakai Badan Milik Negara (BMN), serta Sertipikat Hak Milik dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah. (MW/JR)

#AHYMenteriATR

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

#SetiapKitaAdalahHumas

#SetiapKitaAdalahAmbassador

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional 

X: x.com/kem_atrbpn

Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 

Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 

Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    

TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 

Situs: atrbpn.go.id 

PPID: ppid.atrbpn.go.id

Read More

Dukung Peningkatan Kualitas Kesehatan sebagai Faktor Indeks Pembangunan Manusia, Menteri AHY Teken MoU dengan Menkes

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menandatangani Nota Kesepahaman/MoU tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, dan Kesehatan, pada Rabu (17/07/2024). Melalui kerja sama yang terjalin, Kementerian ATR/BPN turut berperan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sebagai indeks pembangunan manusia di Indonesia.

“Kami berharap Kemenkes menghadirkan kemajuan dan pencapaian dan kemudahan-kemudahan semakin banyak rumah sakit berkelas dunia, semakin baik kualitas kesehatan masyarakat, semuanya bisa hidup lebih baik lagi. Aset terpenting bangsa kita adalah manusia dan indeks pembangunan manusia menjadi utama dan salah satu faktornya adalah kesehatan,” ujar Menteri AHY usai penandatanganan MoU di Auditorium Prof. Siwabessy Kementerian Kesehatan, Jakarta.

Pada hal ini, Kementerian ATR/BPN berperan dalam penyertipikatan tanah-tanah rumah sakit serta tanah aset Kemenkes lainnya. Menteri AHY berharap, hingga akhir tahun 2024, pendaftaran aset Kemenkes dapat diakselerasi. Tercatat hingga saat ini, dari total 788 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN Kemenkes, sudah ada 623 bidang tanah yang terdaftar. 

“Ini kita kejar. Semangat Pak Menkes ini bagus, merapikan aset, kita coba bantu rapikan terutama aset-aset yang memang sangat strategis, termasuk yang saat ini dalam berperang,” tutur Menteri AHY.

Sementara itu, dengan adanya MoU ini, Menkes, Budi Gunadi Sadikin berharap dilakukan percepatan penyelesaian 24 kasus yang dialami Kemenkes dengan masyarakat dan perusahaan swasta. Ia juga menginginkan agar tanah aset Kemenkes tersertipikat secara resmi, sehingga memiliki kekuatan hukum.

“Dalam merapikan aset-aset, kami membutuhkan dukungan dari Pak AHY agar semua sertipikat kami secara hukum benar. Setelah ini, mudah-mudahan ada payung hukum buat jajaran Kemenkes merapikan status tanah yang kita miliki, membantu 24 kasus penyelamatan aset milik negara agar tidak berpindah ke pihak swasta,” papar Menkes.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kegiatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Turut hadir, jajaran Eselon I dan II Kementerian Kesehatan. (YS/PHAL)

Read More

Kukuhkan PP IPPAT, Menteri AHY: Kerja Profesional dan Berintegritas untuk Hadirkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah bagi Rakyat Indonesia

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengukuhkan 667 orang sebagai Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) masa bakti 2024-2027 di Hotel Bidakara, Jakarta pada Senin (15/07/2024). Pengukuhan ditandai dengan pengucapan kalimat pengukuhan yang dilakukan oleh Menteri ATR/Kepala BPN di hadapan Ketua Umum PP IPPAT beserta jajaran PP IPPAT yang hadir.

Dalam sambutannya, Menteri AHY menilai kerja sama yang terbangun antara Kementerian ATR/BPN dengan PP IPPAT telah berjalan sangat baik. Hal ini terlihat dari kerja-kerja nyata yang dilakukan kedua belah pihak, di antaranya dalam mewujudkan layanan pertanahan elektronik, implementasi Sertipikat Tanah Elektronik, hingga menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Ketika Kementerian ATR/BPN termasuk keluarga besar IPPAT bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat, rasanya kita optimis bahwa Indonesia ke depan semakin baik ekosistem pertumbuhan ekonominya, termasuk mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Menteri AHY.

Untuk diketahui, jumlah PPAT yang telah tervalidasi di seluruh Indonesia saat ini sebanyak 22.956 PPAT. Sementara itu, PPAT yang telah terverifikasi mencapai 21.706 PPAT. Menteri AHY berpesan kepada seluruh PPAT yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia untuk bekerja secara profesional dengan hati dan pikiran yang jernih, serta membangun kapasitas dan integritas diri.

“Kapasitas diri yang hebat, kecerdasan intelektual yang luar biasa tanpa dibarengi integritas dan karakter yang baik bisa berbahaya, bisa menimbulkan masalah baru. Begitu juga sebaliknya, kita sulit untuk maju dan kita tidak akan kemana-mana. Tentu kita tidak boleh memilih di antara keduanya, mari bangun kedua hal tersebut dengan sama baik, mari bangun IPPAT yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Menteri AHY berkomitmen untuk terus bersama-sama PP IPPAT menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam menata tanah di Indonesia dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, ia mengajak agar jajaran PPAT bisa lebih bijak melihat setiap hal dengan jernih, tetap patuh terhadap hukum dan aturan yang berlaku, dan juga selalu menemukan cara untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan. 

"Sekali lagi kita kembalikan pada niat dan cara yang baik agar Bapak/Ibu sekalian bukan hanya sukses tetapi juga kita semua selamat dalam menjalankan tugas di masa mendatang. Selamat atas pelantikannya, semoga kebersamaan ini menjadi awal yang baik untuk kita semakin mengabdi pada profesi kita untuk masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai,” imbuh Menteri AHY.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PP IPPAT, Hapendi Harahap melaporkan bahwa telah dilakukan pelantikan serta rapat pleno terhadap PP IPPAT masa bakti 2024-2027. Dari hasil rapat pleno yang didapat, Hapendi Harapap telah memutuskan sejumlah program kerja yang utamanya tetap mendukung kebijakan serta menjaga program strategis Kementerian ATR/BPN. 

"Kami berkomitmen mendukung Kementerian ATR/BPN sepenuhnya terkait layanan digitalisasi pertanahan, kami juga akan mempersiapkan seluruh PPAT agar bisa mengikuti kebijakan terkait dengan rencana penerapan akta elektronik. Oleh karena itu, kami dari PP IPPAT akan selalu bersinergi dan siap memberikan bantuan untuk terwujudnya kebijakan yang akan dilakukan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Hapendi Harahap.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (LS/PHAL)

Read More

Menteri AHY Resmikan Si Kanjeng, Ruang Situasi dan Informasi Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah

 

Semarang - Inovasi dalam layanan pertanahan serta modernisasi Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota telah dilakukan di seluruh Indonesia. Salah satunya, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah yang baru saja meresmikan Situation Room bernama Si Kanjeng atau Ruang Situasi dan Informasi Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.

Ruang Si Kanjeng diresmikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Senin (15/07/2024). Ia menyambut baik upaya jajarannya menginisiasi Ruang Si Kanjeng dalam rangka pemantauan kemajuan, data, dan informasi atas program-program yang dilaksanakan seluruh satuan kerja di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.

“Kita meresmikan Ruang Si Kanjeng, 'Situasi dan Informasi Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah'. Semoga ruangan ini bisa menghadirkan kebaikan dan kemajuan dalam berbagai urusan pertanahan dan tata ruang se-Provinsi Jawa Tengah,” ujar Menteri AHY diamini oleh para pegawai yang turut hadir menyaksikan.

Di dalam Ruang Si Kanjeng terdapat fasilitas yang disiapkan untuk mendukung kinerja jajaran. Di ruangan ini, Menteri AHY melihat dan mempelajari tiga layar monitor yang menampilkan CCTV Loket di setiap Kantah, kanal pengaduan masyarakat yang masuk ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, pemantauan pengelolaan media sosial, serta Dashboard program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan layanan prioritas .

Ia berharap, Ruang Si Kanjeng dapat digunakan sebaik-baiknya hingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. “Tadi saya lihat untuk Sertipikat Tanah Elektronik Jawa Tengah Nomor 3, terus tingkatkan agar jumlahnya semakin banyak. Di layar juga di-breakdown antar kabupaten/kota terlihat mana yang jelas, mana yang masih berprogres, dan mana yang memerlukan atensi,” tutur Menteri AHY.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama mengungkapkan, melalui Ruang Si Kanjeng ia mengumpulkan seluruh loket Kantah untuk memastikan petugas di daerah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. "Kita bisa menggabungkan strategi program terutama PTSL di sini, Pak. Setiap hari kita lihat CCTV di Kantah untuk mengetahui ada masalah atau tidak. Ada juga media sosial masing-masing Kantah dan media sosial milik kami. Ruang Si Kanjeng memudahkan itu semua,” ungkap Dwi Purnama.

Ketika ia bisa memonitor secara berkala, maka kinerja jajarannya dipastikan akan meningkat dan penyelesaiannya lebih tepat waktu sesuai prosedur. Dalam hal inilah Dwi Purnama berharap kepercayaan masyarakat kepada ATR/BPN akan meningkat.

Turut hadir dalam Peresmian Ruang Si Kanjeng di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; jajaran Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha serta seluruh Kepala Kantah se-Provinsi Jawa Tengah. (YS/PHAL)

Read More

Beri Arahan untuk Pimpinan di Jawa Tengah, Menteri AHY Tekankan Perkuat Sinergi dan Kolaborasi dalam Menyukseskan Strategi Program

 

tanah dengan aparat penegak hukum, lembaga peradilan, pemerintah daerah, serta _stakeholders_ lainnya. “Perlu penyelesaian-penyelesaian yang taktis di lapangan, perlu sinergi dan kolaborasi,” tutur Menteri AHY.

Sebagai pimpinan Kementerian ATR/BPN, Menteri AHY akan memberikan arahan dan terus menanamkan nilai-nilai yang perlu diterapkan jajarannya. “Ini penting karena salah satu fungsi utama dari kepemimpinan adalah bagaimana menghadirkan nilai-nilai dalam menjalankan tugas dan mengelola organisasi,” ungkapnya.

Dalam kunjungannya ini, Menteri AHY juga meresmikan Ruang Si Kanjeng atau Ruang Situasi dan Informasi Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Ruangan ini berfungsi sebagai command center yang memiliki tiga layar utama, yakni untuk menghubungkan CCTV Loket di setiap Kantah, memonitor kanal pengaduan masyarakat yang masuk ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, serta memonitor Dashboard PTSL dan layanan prioritas.

Sebelum kembali ke Jakarta, Menteri AHY bersama Pembina IKAWATI ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono meninjau Bazaar UMKM dari sejumlah Kantah se-Provinsi Jawa Tengah. Bazar yang diadakan di halaman Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah ini menjual berbagai makanan khas, kain batik, dan aksesoris dari masing-masing daerah.

Turut hadir dalam kunjungan kerja Menteri AHY, beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya; dan seluruh Kepala Kantah se-Provinsi Jawa Tengah. (YS/PHAL)

Read More

Annisa Yudhoyono Ajak Ikatan Istri Dan Karyawati Kementerian ATR/BPN Untuk Sosialisasi Melalui Jalur Pertemanan

 

Semarang - Annisa Pohan Yudhoyono, sebagai Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengajak para anggota IKAWATI ATR/BPN memanfaatkan jaringan pertemanan mereka untuk menyosialisasikan program-program Kementerian ATR/ BPN. 

“Saya tahu Ibu-ibu punya jaringan pertemanan, komunitas, organisasi yang lain. Tolong manfaatkan untuk membantu sosialisasikan program-program Kementerian ATR/BPN dengan baik. Sehingga masyarakat lebih paham lagi apa yang menjadi keuntungan dari program Kementerian ATR/BPN,” pesan Annisa, dalam kunjungannya di Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada Senin (15/07/2024).

Ia mencontohkan soal mafia tanah. “Banyak yang dirugikan, apalagi masyarakat kecil yang terkena dampak atau ditipu oleh mafia tanah. Kita ini gak boleh diam saja melihat kejahatan ini,” tegasnya.

Contoh lain, kata Pembina IKAWATI ATR/BPN, adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).“Kita sering sekali bicara PTSL, tapi banyak juga yang belum paham apa itu PTSL. Untuk itu, kita bisa lebih sering mengimbau lagi orang-orang di sekitar kita untuk bisa ikut serta, sambil menjelaskan manfaatnya,” imbaunya.

“Sebagai bagian dari keluarga besar Kementerian ATR/BPN, marilah kita juga bersama-sama membangun kebersamaan untuk menyosialisasikan program-program Kementerian ATR/BPN, khususnya Reforma Agraria di sekitar kita. Sosialisasi yang efektif akan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memahami manfaat dan tujuan dari Reforma Agraria, serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara aktif,” tambahnya.

Annisa Pohan Yudhoyono berkunjung untuk mendampingi kegiatan Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jawa Tengah. Dalam acara tersebut Menteri AHY menyempatkan turut memberikan Arahan bagi para IKAWATI Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. 

Dalam laporannya, Ketua IKAWATI ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah, DE Endarwatik Dwi Purnama melaporkan bahwa IKAWATI Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah terus mendukung pengembangan dan pemasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Bina UMKM. Maka, pada kegiatan ini dihadirkan seluruh UMKM binaan IKAWATI Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.

Pada momen tersebut juga disampaikan paparan “Capacity Building” oleh Eko Suseno, pemberian cindera mata, hingga peninjauan UMKM dari binaan IKAWATI Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.

Turut hadir, Ketua IKAWATI ATR/BPN, Dian Suyus beserta para Pengurus Pusat IKAWATI ATR/BPN; Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama yang juga selaku Pembina IKAWATI Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah; serta para Ketua dan Anggota IKAWATI dari Kantah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. (MW/PHAL)

Read More

Apresiasi Langkah Menteri AHY Gebuk Mafia Tanah di Jawa Tengah, Korban: Amankan Peluang Investasi Rp1,7 T

 

Semarang - Mafia tanah terbukti merugikan keuangan negara, menyengsarakan kehidupan rakyat, serta menghambat investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen memberantas mafia tanah hingga ke akar-akarnya, seperti yang baru dilakukan dengan pengungkapan kasus pertanahan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ini, mafia tanah telah membelenggu potensi investasi mencapai Rp3,415 triliun. “Negara merugi. Padahal kita sangat membutuhkan investasi. Mafia-mafia tanah ini membelenggu potensi investasi kita. Bukan hanya kita mengejar investasi semata, kami juga selalu menekankan operasi Pemberantasan Mafia Tanah ini benar-benar ditujukan untuk menegakkan keadilan hidup kita,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam Konferensi Pers Tindak Pidana Pertanahan di Mapolda Jawa Tengah, Senin (15/07/2024).

Dalam pengungkapan kasus tindak pidana pertanahan ini, korban mafia tanah di Kabupaten Grobogan yang juga selaku Direktur PT Azam Laksana Intan Buana (ALIB), Didik Prawoto turut menyampaikan bahwa tanah seluas 86 hektare miliknya sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 peruntukannya untuk kawasan industri. Oleh sebab itu, ia berterima kasih karena kini tanahnya dapat terbebas dari mafia tanah.

“Beberapa tahun ini kami diganggu oleh mafia tanah yang luar biasa melakukan perlawanan, namun alhamdulillah semua selesai dan tidak terbukti. Mafia tanah sudah inkracht, divonis, saya di sini mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri dan jajaran. Mudah-mudahan tanah itu cepat bisa bermanfaat seperti fungsi dan perizinan yang dikeluarkan,” ungkap Didik Prawoto.

Didik Prawoto dalam kesempatan ini juga mengajak Feri, investor dari PT Nortek Berkah Indonesia yang telah menanamkan investasinya senilai Rp1,7 triliun dengan peluang serapan tenaga kerja mencapai 2.000 orang. Selama setahun belakangan, ia mengaku kesulitan untuk memilih lahan industri yang baik. Namun ketika sudah mendapatkannya, ia justru mengalami kejahatan pertanahan oleh mafia tanah.

“Investasi kami harus ditunda karena masalah mafia tanah ini. Kami juga mengalami kerugian, harus segera memproduksi. Pak Didik terus meyakinkan kami dan hari ini diminta hadir untuk melihat sendiri kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan masalah mafia tanah dan juga untuk mendukung Investasi. Tanpa tanah investasi tidak bisa masuk, Tanpa tanah tidak ada industri yang bisa dibangun. Jadi tanah adalah pintu masuk dari sebuah investasi,” cerita Feri.

Sebagai informasi, pada kasus mafia tanah di Kabupaten Grobogan ini dilakukan penangkapan terhadap tersangka DB (66), warga Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Modus operandi tersangka menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan. Semua berkas perkara statusnya sudah melewati tahapan P21 (berkas lengkap), di mana terhadap kasus tersangka DB sudah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Purwodadi. (YS/PHAL)

Read More

Menteri AHY Gebuk Mafia Tanah di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang, Selamatkan Potensi Kerugian Rp3,41 Triliun

 

Semarang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang. Dua kasus kejahatan pertanahan ini dibeberkan dalam konferensi pers yang berlangsung di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Tengah pada Senin (15/07/2024).

Para mafia tanah melakukan kejahatan dengan menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan dan melakukan penipuan dan/atau penggelapan. Dari dua kasus tersebut, berhasil diselamatkan objek tanah seluas 826.612 meter persegi atau 82,66 hektare serta potensi kerugian negara dan masyarakat Rp3,417 triliun.

“Pemberantasan mafia tanah penting karena semangat kita untuk bisa menghadirkan keadilan atas urusan tanah dan tata ruang di negeri kita. Sekaligus kita ingin meyakinkan kepastian hukum untuk menghadirkan iklim investasi yang semakin kompetitif dan menjanjikan kepada para investor,” ujar Menteri AHY.

Dalam hal ini, Menteri AHY juga mengapresiasi kerja empat pilar dalam memberantas mafia tanah, yakni Kementerian ATR/BPN, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan pemerintah daerah. “Kami ingin benar-benar meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders terutama jajaran kepolisian dan kejaksaan di seluruh tingkatan karena kita ingin memberantas mafia tanah sampai dengan ke akar-akarnya,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pengungkapan kasus mafia tanah sama saja dengan menjamin kepastian hukum, sehingga meningkatkan keamanan investasi dan mendukung ekonomi nasional. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang telah membantu melaporkan kejahatan pertanahan yang dialami.

“Ini semua berkat komitmen kami, kerja sama yang kokoh dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah serta kejaksaan dan anggota sekalian, sehingga ini dapat kita laksanakan. Ini menjadi motivasi bagi kami Polda Jawa Tengah bahwa dalam rangka ikut serta menegakkan hukum serta membangun perekonomian Indonesia,” tutur Kapolda Jawa Tengah.

Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah, Arif Rachman yang juga selaku Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Kementerian ATR/BPN melaporkan bahwa mafia tanah di Jawa Tengah berasal dari semua lini termasuk dari tokoh intelektual. Kerugian yang dialami tidak hanya dari nilai tanah, namun juga melihat nilai pajak dan potensial tanah yang berada dalam kawasan industri.

“Kita juga mengembalikan pajak bahkan potensial lost. Ini yang paling penting kalau dari objek tanah mungkin terlihat Rp100 miliar, tapi pajak juga besar, belum lagi ini yang paling penting berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2022 bahwa kawasan Grobogan akan menjadi kawasan Industri. Investasi ini yang akan menyerap ribuan pekerja, namun mati karena mafia tanah,” papar Arif Rachman.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam konferensi pers ini, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Widodo; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama. Turut hadir, perwakilan Kabareskrim Polri; perwakilan gubernur, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. (YS/PHAL)

Read More