PT Bank Mandiri Tbk Hadir di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik untuk Permudah Pembukaan Rekening Pegawai

Petugas Bank Mandiri terlihat sedang membantu Pegawai BPN Gresik untuk pembukaan rekening dan pengoperasian aplikasi Livin by Bank Mandiri

Gresik - PT Bank Mandiri Tbk dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur mengumumkan kerjasama baru yang bertujuan untuk mempermudah pembukaan rekening bagi pegawai BPN. Kerjasama ini berfokus pada penyaluran tunjangan kinerja dan uang makan pegawai, guna meningkatkan efisiensi dan pelayanan keuangan bagi seluruh pegawai.

Dalam acara penandatanganan kerjasama yang berlangsung di kantor BPN Provinsi Jawa Timur, kedua belah pihak menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan pegawai melalui akses layanan keuangan yang lebih baik. Dengan dibukanya rekening baru, pegawai BPN akan mendapatkan kemudahan dalam menerima tunjangan kinerja secara langsung ke rekening masing-masing, serta uang makan yang akan mempermudah pengelolaan keuangan sehari-hari.

Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk menyatakan, "Kami sangat mengapresiasi kerjasama ini sebagai bentuk komitmen kami untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai. Melalui kemudahan akses perbankan, kami berharap pegawai BPN dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya."

Sementara itu, Kepala BPN Provinsi Jawa Timur juga menyampaikan harapannya, "Kerjasama ini diharapkan dapat mempermudah administrasi serta memberikan manfaat lebih bagi pegawai, sehingga mereka dapat lebih produktif dalam menjalankan tanggung jawabnya.”

Dengan adanya kerjasama ini, PT Bank Mandiri Tbk dan BPN Provinsi Jawa Timur berharap dapat menjalin sinergi yang lebih baik ke depannya dan berkontribusi positif terhadap pelayanan publik serta kesejahteraan pegawai. Ke depan, kedua institusi akan terus mengembangkan program-program lain yang bermanfaat bagi masyarakat dan pegawai yang ada di provinsi ini.

Dalam rangka mendukung kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, PT Bank Mandiri Tbk melaksanakan kegiatan pembukaan rekening baru bagi pegawai BPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah akses layanan perbankan bagi seluruh pegawai, terutama dalam penyaluran tunjangan kinerja dan uang makan.

Acara ini dibuka dengan sambutan dari perwakilan PT Bank Mandiri Tbk yang menjelaskan tentang berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam proses pembukaan rekening. Pegawai BPN diberikan penjelasan mendetail tentang produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan mereka serta manfaat yang bisa didapatkan, seperti layanan mobile banking dan pencairan tunjangan yang lebih cepat.

"Kehadiran kami di Kantor Pertanahan Gresik adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk memberikan layanan terbaik kepada mitra kami, khususnya pegawai BPN. Kami ingin memastikan proses pembukaan rekening berjalan lancar dan pegawai dapat dengan mudah mengakses tunjangan yang mereka terima," ungkap perwakilan dari PT Bank Mandiri Tbk.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif ini. "Kerjasama ini sangat bermanfaat bagi pegawai kami. Dengan adanya layanan perbankan yang mudah diakses, kami berharap pegawai dapat lebih fokus pada tugas utama mereka dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan."

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara PT Bank Mandiri Tbk dan BPN Provinsi Jawa Timur. Dengan pembukaan rekening yang lebih mudah, diharapkan pegawai BPN Kabupaten Gresik dapat menikmati pelayanan keuangan yang lebih baik, serta mendukung efisiensi dalam administrasi keuangan di lingkungan instansi pemerintahan.

PT Bank Mandiri Tbk dan BPN Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam berbagai inisiatif yang bermanfaat bagi pegawai dan masyarakat luas di provinsi Jawa Timur.

Read More

Sudah Terbitkan 2,4 Juta Sertipikat Elektronik, Sekjen ATR/BPN: Implementasinya Lebih Efisien 35% Dibandingkan Sertipikat Analog

Jakarta - Sejak diluncurkan pada Desember 2023 lalu, 2,4 juta Sertipikat Elektronik sudah berhasil diterbitkan dan dapat mengefisiensi hingga lebih dari 35% waktu penerbitan sertipikat tanah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana saat membuka Monitoring dan Evaluasi Implementasi Penerbitan Dokumen Elektronik pada Layanan Pertanahan Tahun 2024, Kamis (28/11/2024).

“Kita telah menghemat lebih dari 35% proses pembuatan sertipikat tanah. Jadi yang dulu sertipikat harus dicap stempel garuda, dijahit buku tanah dan surat ukur, dibawa pulang untuk ditandatangani, di-print, dan lain-lain. Kalau sekarang dengan Sertipikat Elektronik ini jadi lebih cepat,” ujar Suyus Windayana di Grand Mercure Jakarta Kemayoran.

Sertipikat Elektronik memiliki berbagai manfaat, di antaranya mencegah pemalsuan, terhindar dari pencurian maupun kehilangan, aman dari bencana alam, bencana banjir ataupun kebakaran, serta lebih mudah diakses melalui brankas elektronik. Dari sisi kementerian, Sertipikat Elektronik ini juga memberikan keamanan data karena Buku Tanah Elektronik disimpan sebagai blok data sehingga tidak dapat diubah.

Dalam hal ini, Sekjen Kementerian ATR/BPN mengimbau agar jajaran Kantor Pertanahan mengisi data pertanahan secara lengkap. “Jadi penting dokumen-dokumen elektronik datanya harus valid karena infonya akan ditampilkan untuk masyarakat. Kalau Kota/Kabupaten Lengkap, saya kira pelayanannya tidak perlu lambat lagi. Saya akan monitor terus supaya proses-proses pelayanan ini jadi lebih cepat lagi,” paparnya.

Adapun kegiatan monitoring dan evaluasi ini diikuti 300 peserta yang berasal dari Kementerian ATR/BPN pusat maupun daerah. Peserta kegiatan meliputi para Kepala Bidang Survei dan Pemetaan, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, serta Koordinator Substansi bidang terkait pada Kantor Wilayah BPN Provinsi dan 104 Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten prioritas.

Hadir dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir sebagai narasumber, Plt. Kepala Arsip Nasional RI dan Koordinator Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. (YS/PHAL)

Read More

Terima Pengaduan Melalui BAP DPD RI, Menteri Nusron Jelaskan Soal Tanah di Food Estate Papua Selatan dan Penguasaan Fisik Tanah di NTB

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN) peningkatan penyediaan pangan nasional yang dikenal dengan food estate, yang akan dilakukan di Merauke, Papua Selatan. Dalam hal ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menjelaskan kondisi tanah di lokasi tersebut.

"Jadi posisi kami di dalam sawah hanya dua, pertama masalah tata ruangnya, dari hutan diubah menjadi sawah, cocok atau tidak. Kedua, urusan kita adalah pelepasan dan penetapan hak atas tanahnya," terang Menteri Nusron saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung B DPD RI, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Untuk menerbitkan hak atas tanah di kawasan food estate, Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan harus ada kejelasan dari status tanahnya. "Pertama harus clean and clear dengan kehutanan, jadi kami tidak menerbitkan hak atas tanah, kalau belum ada surat pelepasan kawasan hutan," ucap Nusron Wahid.

"Kalau menyangkut tanah adat, selama masuk ke dalam peta adat harus mendapatkan surat pelepasan adat dari masyarakat adat setempat. Ini peta adat, bukan claim dari satu dua orang karena pemerintah sudah menempatkan mana yang sudah dan mana yang tidak ada peta adatnya. Apakah ini masuk ke dalam peta adat dalam peta kami atau tidak, akan kami cek," tambah Menteri Nusron.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala juga menjelaskan terkait penggunaan tanah yang terindikasi telantar di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mengatakan, lokasi yang dimaksud dalam pengaduan masyarakat sudah ditetapkan sebagai kawasan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

"Kita tinggal melaksanakan, akan kami tindaklanjuti dengan Pak Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan di sana untuk segera melakukan verifikasi kepada subjek atau calon penerima supaya tidak menimbulkan konflik baru di sana," terang Menteri ATR/Kepala BPN.

Ketua BAP DPD RI, Abdul Hakim menyebut pertemuan ini merupakan bentuk BAP DPD RI dalam menjalankan fungsi representasi melalui kegiatan penyerapan aspirasi dan menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan daerah. "Kami berharap peran BAP DPD RI dalam memfasilitasi pengaduan masyarakat ini dapat segera menemukan titik temu dan jalan keluar untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak terkait," ucap Abdul Hakim.

Turut hadir mengikuti jalannya Rapat Dengar Pendapat kali ini, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung. Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (LS/PHAL)

Read More

DPD RI Undang RDP Menteri Nusron Wahid, Bahas Proyek Strategis Nasional

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid akan bertemu dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung B DPD RI, Jakarta pada Kamis (28/11/2024). Agendanya, Menteri Nusron akan memaparkan beberapa progres dan capaian terkait Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Siang ini Menteri Nusron didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktur Jenderal (Dirjen) terkait di ATR/BPN, akan bertemu dengan DPD RI, khususnya Badan Akuntabilitas Publik,” ungkap Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Harison Mocodompis dalam keterangannya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Salah satu kemungkinan bahasan yang akan ditanyakan dalam pertemuan dengan DPD RI ini adalah perihal PSN antara lain proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan food estate Merauke. 

“Diketahui bahwa untuk bisa masuk dalam PSN itu diperlukan rekomendasi, salah satunya dari Kementerian ATR/BPN. Hal ini tentu berkaitan dengan Rencana Tata Ruang dan penggunaan tanah atau lahannya," ungkap Harison Mocodompis.

Kepala Biro Humas lebih lanjut mengatakan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN sedang melakukan kajian guna mengevaluasi usulan-usulan PSN tersebut. Pertemuan kali ini juga dilakukan sebagai salah satu tindak lanjut dan memenuhi undangan DPD RI sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan. (FT/JM)

Read More

Sinergitas Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Malang - Dalam rangka memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, digelar employee gathering (27/11/2024). Kegiatan ini secara langsung dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asisten Kajati, para Kepala Kejaksaan Negeri, serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Timur.

Melalui giat ini, diharapkan sinergitas antara kedua institusi semakin kokoh, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi masing-masing, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di bidang pertanahan.

Kehadiran Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yang didampingi oleh Pejabat Pengawas turut menegaskan komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dalam menyukseskan kerja sama strategis ini. Dengan langkah bersama ini, diharapkan percepatan reformasi pertanahan dapat terwujud demi melayani masyarakat secara profesional dan terpercaya.

Mari terus dukung sinergi positif ini untuk kemajuan Jawa Timur dan Indonesia yang lebih baik!

Read More

Kementerian ATR/BPN Catat Ada 99 Ribu Hektare Tanah Telantar, Dirjen PPTR: Kita Akan Tingkatkan Pengawasan dengan Artificial Intelligence

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat ada 99.099,27 hektare tanah di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai tanah telantar di 23 provinsi. Untuk mengembalikan fungsi tanah telantar sebagaimana peruntukan awalnya, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) berupaya meningkatkan pengawasan dan mengembangkan metode pemantauan terbaru dengan artificial intelligence (AI).

Untuk efektivitas dan optimalisasi pemantauan hak atas tanah, Ditjen PPTR akan melakukan pengendalian secara holistik dengan metode pengendalian tahap awal, tengah, dan akhir, serta menggunakan teknologi Geo AI. 

“Nantinya, pemantauan bisa dilakukan di Kantor Pertahanan (Kantah), di Kantor Wilayah (Kanwil), maupun Kementerian ATR/BPN pusat. Ini masih didiskusikan dan yang sedang mulai uji coba di Sulawesi Selatan,” ujar Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR), Jonahar dalam keterangannya, Selasa, (26/11/2024).

Tidak sedikit tanah yang dinyatakan telantar tersebut sebetulnya memiliki potensi besar, tetapi pemanfaatannya tidak dikelola dengan baik oleh pemilik hak atas tanahnya. Hal ini jadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait, yang juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita, yaitu untuk mencapai swasembada pangan.

“Kita berorientasi, berpikiran bahwa tanah telantar yang banyak itu, mulai sekarang, detik ini, dan ke depan itu kalau bisa tidak telantar. Kita awasi betul tidak ada yang melanggar hukum, melanggar tata ruang, dan sebagainya sehingga akhirnya tidak terjadi sengketa juga,” tutur Jonahar.

Menurut Dirjen PPTR, tanpa adanya pengawasan yang efektif, banyak tanah yang sebelumnya dianggap telantar justru digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebagai contoh, tanah pertanian yang tidak dikelola dengan baik bisa beralih menjadi lahan perumahan, komersial, atau bahkan dibiarkan terbengkalai tanpa pemanfaatan yang jelas. Hal ini tidak hanya merugikan potensi ekonomi tanah tersebut, tetapi juga berisiko menimbulkan sengketa, baik antar pemilik tanah, masyarakat, maupun pemerintah.

“Coba yang terjadi sengketa, biasanya tanah yang dikuasai masyarakat itu akibat dari pemilik Hak Guna Usaha (HGU) itu tidak memanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Misal, yang luas tanah di HGU untuk kebun 10.000, ternyata baru ditanam 2.000, akhirnya 8.000 dikuasai (dimanfaatkan tanahnya, red) oleh masyarakat. Terjadilah sengketa,” cerita Jonahar.

Penertiban tanah telantar juga dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar. “Jangan sampai menjadi telah terlantar. Itu tugas utama kita yang paling maju ke depan,” tambah Dirjen PPTR. (MW/RT)

Read More

Berikan Pengarahan di Ditjen SPPR, Menteri Nusron Fokus Benahi Pelayanan dan Kualitas SDM

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid memberikan pengarahan langsung kepada jajaran Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR), Senin (25/11/2024). Pada masa awal kepemimpinannya, ia ingin memastikan adanya perubahan baik dalam aspek kualitas pelayanan.

Menteri Nusron menegaskan, seluruh unit kerja Kementerian ATR/BPN wajib berinovasi dalam meningkatkan pelayanan, mengingat semakin kompleksnya kebutuhan dan tantangan di sektor pertanahan dan tata ruang di masyarakat. 

Menteri ATR/Kepala BPN juga menyampaikan harapannya agar setiap sumber daya manusia (SDM ) memiliki kompetensi dan pengalaman memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab atas jabatan yang diemban. Peningkatan kualitas SDM ini diharapkan berjalan paralel dengan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

Hadir dalam pengarahan yang berlangsung di Kantor Ditjen SPPR, Jakarta ini, Direktur Jenderal SPPR, Virgo Eresta Jaya serta Sekretaris Ditjen SPPR, Hendy Pranabowo beserta jajaran. Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis beserta jajaran. (GE/PHAL)

Read More

Berhasil Realisasikan 2 Lokasi Konsolidasi Tanah Vertikal, Dirjen PTPP Ungkap Tantangan Besar Pelaksanaannya di Indonesia

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah berhasil merealisasikan Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV). Program ini mewujudkan penataan kembali permukiman kumuh menjadi hunian vertikal yang lebih layak huni tanpa memindahkan lokasi warga. Setidaknya sudah ada dua KTV di Jakarta, yaitu di Palmerah, Jakarta Barat dan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

Meskipun manfaatnya dapat dilaksanakan langsung oleh masyarakat, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari menyampaikan ada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan KTV. Salah satunya adalah soal keinginan kolektif dari masyarakat setempat.

"KTV ini benar-benar harus datang dari keinginan masyarakat. Sebagai contoh, project pertama kita sangat menyakitkan gagal itu di Cipinang, di sana sebagian ada yang mau dikonsolidasi, tapi ada sebagian lainnya yang maunya tanah yang mereka kuasai dibeli saja, sementara dalam konsolidasi kita tidak boleh ada penghuni yang keluar," kata Embun Sari dalam keterangannya, Kamis (21/11/2024).

Dalam pengerjaan KTV ini, keterlibatan seluruh pihak memang sangat dibutuhkan. Mulai dari masyarakat yang akan di konsolidasikan, pemerintah daerah untuk menetapkan pertelaan, hingga partisipasi swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR)-nya untuk membangun hunian vertikal tersebut.

Sejatinya, KTV adalah solusi penataan permukiman kumuh di kota-kota besar yang acap kali memiliki keterbatasan tanah. Dirjen PTPP berharap, cerita sukses KTV di Palmerah dan Tanah Tinggi bisa jadi contoh untuk melaksanakan konsolidasi di permukiman kumuh lainnya.

"Sekarang teman-teman di daerah (Kantor Pertanahan, red) saya minta cari lagi lokasi untuk KTV. Termasuk juga partisipasi dari pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan swasta melalui program CSR-nya untuk bisa membangun hunian-hunian vertikal seperti ini untuk masyarakat," pungkas Embun Sari. (JM/JR)

Read More

Kerja Sama Kanwil BPN Provinsi dan Kantah se-Jawa Timur dengan PWNU, Menteri Nusron: Untuk Percepatan Sertipikasi Tanah Milik NU

Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Kamis (21/11/2024). Di kesempatan ini, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Pertanahan (Kantah) dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Provinsi Jawa Timur.

“Ini untuk percepatan sertipikasi hak atas tanah yang dimiliki NU secara struktural dan komunitas keagamaan berbasis NU di Jawa Timur. Kita mendorong pendaftaran, pemetaan, dan sertipikasi tanah di tiap kabupaten/kota. Keluarga besar NU juga mempunyai kepentingan untuk menyelamatkan aset-aset tanah yang dimiliki supaya ke depan mempunyai kepastian hukum dan tidak menimbulkan sengketa dan konflik tanah,” ujar Menteri Nusron di Kantor Pengurus PWNU di Kota Surabaya.

Kerja sama yang diresmikan hari ini terkait dengan Percepatan Layanan Pertanahan dan Sertipikasi Tanah Milik dan Tanah Wakaf Badan Hukum Perkumpulan NU. Menteri Nusron pun memastikan bahwa selain tanah wakaf, Kementerian ATR/BPN juga melakukan sertipikasi tanah rumah ibadah lainnya. 

“Selain NU, Muhammadiyah juga sama. Semuanya akan kita permudah sertipikasinya, termasuk aset gereja juga,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada kesempatan ini, Menteri Nusron juga menyerahkan sebanyak 9 sertipikat tanah wakaf milik Perkumpulan NU dan 3 sertipikat tanah wakaf lainnya di Jawa Timur. Pendaftaran tanah wakaf ini terus dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan umat dalam beribadah.

Ketua PWNU Jawa Timur, Abdul Hakim Mahfudz mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah memudahkan pendaftaran tanah wakaf perkumpulan NU. Ia berharap, kegiatan ini dapat mempercepat layanan dan menertibkan administrasi pertanahan, terutama di Jawa Timur. 

“Kita menyadari banyak permasalahan sertipikat tanah wakaf non produktif, dan sekarang pelayanan ini sudah dipermudah. Sekarang ini dengan banyaknya perubahan-perubahan, kita semakin maju dengan partisipasi aktif masyarakat dan bantuan pemerintah, untuk pondok dan yayasan bisa kita proses sertipikasinya,” ungkap Ketua PWNU Jawa Timur.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kegiatan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri. Turut hadir, Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Anwar Manshur; Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Anwar Iskandar; dan para Kepala Kantah se-Jawa Timur. (YS/PHAL)

Read More

Menteri ATR/BPN Hadiri Silaturahmi di Kanwil BPN Jawa Timur

 

Surabaya, 21 November 2024 – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengunjungi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dalam rangka silaturahmi dan perkenalan dengan jajaran pegawai Kanwil BPN serta para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Kunjungan ini bertujuan mempererat hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memberikan arahan terkait program prioritas Kementerian ATR/BPN dalam pengelolaan pertanahan yang adil, transparan, dan efisien.

Pesan Menteri ATR/BPN: Sinergi untuk Layanan Publik yang Optimal
Dalam sambutannya, Menteri ATR/BPN menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam pelayanan pertanahan di Jawa Timur, yang merupakan salah satu provinsi dengan jumlah tanah terdaftar terbesar di Indonesia. "Jawa Timur adalah wilayah strategis dengan tantangan dan potensi yang luar biasa dalam pengelolaan pertanahan. Saya berharap kita semua dapat bekerja bersama-sama untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat," ujar Menteri.

Beliau juga menyoroti keberhasilan beberapa program prioritas di Jawa Timur, seperti percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan upaya penyelesaian sengketa tanah, sebagai model yang dapat diadaptasi di daerah lain.

Apresiasi dari Kepala Kanwil BPN Jawa Timur
Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Lampri, mengapresiasi kehadiran Menteri ATR/BPN sebagai motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja. "Silaturahmi ini sangat penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara pusat dan daerah. Kami berkomitmen untuk menjalankan arahan Menteri dengan sepenuh hati," ujarnya.

Arahan untuk Program Lanjutan
Dalam sesi diskusi, Menteri ATR/BPN juga memberikan arahan khusus terkait pengembangan layanan berbasis digital, seperti percepatan implementasi Geoportal dan Sertipikat Elektronik, serta pemetaan ulang untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis.

Kunjungan ini diakhiri dengan sesi ramah tamah dan foto bersama antara Menteri ATR/BPN dengan seluruh Kepala Kantor Pertanahan dan pegawai di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur. Kehadiran Menteri diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan pertanahan yang lebih baik di Indonesia.

Read More

Pengurus Wilayah NU dan BPN Jatim Sepakati Kerja Sama Strategis untuk Pengelolaan Pertanahan

 

Surabaya, 21 November 2024 – Dalam upaya memperkuat sinergi untuk mengelola dan melindungi aset tanah milik Nahdlatul Ulama (NU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama. Penandatanganan ini berlangsung di Surabaya dengan disaksikan oleh para pejabat tinggi dan tokoh masyarakat.

Dalam acara yang sama, dilakukan pula Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.

Kerja Sama untuk Melindungi Aset NU
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri, menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memastikan aset-aset tanah yang dimiliki NU, termasuk pondok pesantren, masjid, dan fasilitas pendidikan, dapat didaftarkan dan dilindungi secara hukum. "Kerja sama ini adalah langkah nyata untuk memperkuat legalitas aset NU sehingga terhindar dari potensi sengketa di masa mendatang," ujarnya.

Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz, mengapresiasi kolaborasi ini sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah terhadap organisasi keagamaan. "Kami percaya, dengan bantuan dari BPN, proses pendaftaran tanah yang selama ini terkendala dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif," kata beliau.

Sinergi Hingga Tingkat Kabupaten/Kota
Pada tingkat daerah, kerja sama serupa dijalin antara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan Ketua Tanfidziyah PCNU setempat. Perjanjian ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian administrasi pertanahan hingga ke tingkat cabang, sekaligus memberikan pendampingan hukum kepada pengurus NU di daerah.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Kamaruddin, menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh, termasuk melalui program-program layanan prioritas dan sosialisasi terkait tata cara pendaftaran tanah.

Harapan dan Langkah Ke Depan
Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam upaya memastikan keberlanjutan aset-aset milik NU untuk mendukung kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan. Ke depan, diharapkan pengurus NU di semua tingkatan dapat memanfaatkan layanan BPN secara optimal untuk melindungi aset mereka.

Acara ini ditutup dengan sesi doa bersama dan foto bersama sebagai simbol sinergi dan komitmen yang kuat antara NU dan BPN Jawa Timur untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih baik dan berkeadilan.

Read More

Kerja Sama dengan JICA, Dirjen PTPP Harap Pengelolaan Pertanahan Semakin Inovatif dan Berdampak

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) memulai kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Resminya kerja sama ditandai dengan penandatanganan Record of Discussions (RoD) “Project for Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement” di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

“Penandatanganan ini menandai awal dari sebuah perjalanan yang akan memperkuat kelembagaan kita, meningkatkan kemampuan pengembangan pertanahan, dan menjamin kebijakan pengelolaan pertanahan bersifat inovatif dan berdampak,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP Kementerian ATR/BPN, Embun Sari.

Melalui kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan JICA diharapkan dapat menumbuhkan budaya unggul dan inovasi dalam mengembangkan pengelolaan tanah dengan memaksimlkan pemanfaatannya untuk kepentingan rakyat.

Hal tersebut senada dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita tentang Swasembada Pangan dan Energi. Dalam beberapa kesempatan, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyampaikan untuk mencapai cita-cita tersebut dibutuhkan tata kelola pertanahan yang baik. Bersama JICA, Embun Sari meyakini visi masa depan yang lebih cerah dan inklusif dapat tercapai.

“Semoga kolaborasi ini menginspirasi inisiatif lebih lanjut dan menumbuhkan culture of excellence dalam pengembangan pertanahan. Mari kita bekerja sama untuk memastikan kemitraan ini memberikan hasil yang berarti bagi masyarakat Indonesia,” tutur Dirjen PTPP Kementerian ATR/BPN.

Chief Representative of JICA Indonesia, Takeda Sachiko menyampaikan kebanggaannya dapat bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, kegiatan ini merupakan simbol kemajuan dan komitmen untuk terus bersama membangun sistem pengelolaan tanah yang aman serta dapat menjaga lingkungan hidup di Indonesia.

“Di bidang administrasi pertanahan dan pengembangan pertanahan, saya berharap proyek ini akan mengarah pada tata kelola yang lebih kuat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan pertanahan,” ungkap Takeda Sachiko.

Turut mengikuti kegiatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Direktorat Jenderal PTPP Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Senior Representative of JICA Indonesia, Kazuyuki Kakuda dan perwakilan Badan Bank Tanah. (YS/MW)

Read More

Terima Laporan Hasil Kajian Sistemik dari Ombudsman RI, Wamen Ossy: Tindaklanjuti dengan Semangat Sinergi dan Kolaborasi

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dalam hal ini diwakili Ossy Dermawan selaku Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN menerima Laporan Hasil Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Senin (18/11/2024).

Berdasarkan laporan tersebut, Kementerian ATR/BPN mendapat rekomendasi untuk menindaklanjuti penyelesaian tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan. 

Wamen Ossy mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN akan berupaya keras untuk mencarikan solusi, bersinergi dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta instansi terkait lain untuk mencarikan solusi yang pas terkait hal ini. 

"Saya yakin dengan semangat meniadakan ego sektoral, dan mengedepankan visi dan misi Presiden Prabowo untuk mengejar kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat kita yakini semua permasalahan pasti ada solusinya," ujarnya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta.

Sinergi dan kolaborasi antar instansi, terutama Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Kehutanan sangat diperlukan, sebab menurut Wamen Ossy permasalahan yang terjadi masih berada dalam kewenangan Kementerian Kehutanan. 

"Permasalahan areal perkebunan sawit yang ada di dalam areal hutan, apabila permasalahan areal kebun yang tumpang tindih ini belum terdapat hak atas tanah, maka sesuai peraturan perundang-undangan masih menjadi domain dari Kementerian Kehutanan, kecuali kita carikan terobosan baru untuk mencarikan solusi penyelesaiannya," ucapnya.

Namun demikan, lanjut Ossy apabila permasalahan areal perkebunan yang tumpang tindih dengan kawasan kehutanan ini adalah perkebunan yang telah memiliki hak atas tanah, maka Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi secara erat dengan Kementerian Kehutanan untuk mencari solusinya.

Di kesempatan ini, Wamen ATR/Waka BPN mengapresiasi Ombudsman RI yang telah melakukan kajian sistemik. Kajian ini ia nilai sangat dibutuhkan agar tata kelola perkebunan sawit dapat menjadi salah satu komoditas unggulan di sektor pertanian Indonesia dalam memberikan kesejahteraan yang lebih tinggi terhadap masyarakat Indonesia. 

"Seraya kita berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan Pak Presiden Prabowo, kita berupaya untuk menggapai pertumbuhan ekonomi 8%, dan tata kelola kebun sawit ini akan menjadi salah satu faktor atau elemen penting untuk mencapai tujuan tersebut," terang Ossy Dermawan.

Pada pertemuan ini, sedikitnya Ombudsman RI memberikan lima saran utama kepada pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola sawit. Tujuannya ialah agar industri sawit semakin berdaya saing dan menjadi booster bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Anggota sekaligus Pengampu Keasistenan Utama III Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menuturkan bahwa perbaikan tata kelola ini bisa berkontribusi terhadap peningkatan nilai kapasitas industri kelapa sawit.

"Karena ada nilai yang luar biasa kalau kita ubah tata kelolanya (ada tambahan) hampir sekitar Rp300 triliun, ini akan berkontribusi terhadap peningkatan nilai kapasitas industri kelapa sawit yang sekarang dinilai sekitar Rp729 triliun, kalau ditambahkan menjadi Rp1.008 triliun," ungkap Yeka Hendra Fatika.

Dalam kesempatan ini, Wamen ATR/Waka BPN didampingi oleh Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang, Hasan Basri. Hadir pula, pimpinan dari sejumlah kementerian/lembaga yang turut mendapatkan rekomendasi dari Ombudsman RI terkait tata kelola sawit sesuai kewenangannya. (LS/MW)

Read More

Wakil Menteri ATR/BPN Hadiri Silaturahmi di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik

Gresik, 18 November 2024 – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengunjungi Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dalam rangka menghadiri kegiatan silaturahmi yang digelar oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Lampri.

Acara ini bertujuan memperkenalkan Wakil Menteri ATR/BPN kepada jajaran pegawai di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Gresik, serta mempererat komunikasi antara pimpinan pusat dan daerah dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri menyampaikan apresiasi atas kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dan berharap agar silaturahmi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. "Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa kita semua satu visi dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Jawa Timur, termasuk Gresik, merupakan wilayah yang strategis dalam program reformasi agraria, sehingga saya harap kerja sama kita semakin erat," ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri
, menyambut baik kehadiran Wakil Menteri ATR/BPN dan menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan dan program kerja kementerian. "Kami siap menjalankan arahan Wakil Menteri dalam memberikan layanan yang cepat, transparan, dan responsif kepada masyarakat," katanya.

Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program prioritas ATR/BPN, seperti percepatan pendaftaran tanah, penyelesaian sengketa, dan pengembangan sistem layanan berbasis digital.

Acara silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, ditutup dengan sesi foto bersama antara Wakil Menteri, Kepala Kanwil, serta seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Diharapkan pertemuan ini dapat memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan layanan pertanahan yang lebih baik di masa depan.

Read More

Wakil Menteri ATR/BPN tekankan pentingnya Loket Prioritas di Kantor Pertanahan Gresik

Wamen ATR/BPN berfoto di depan Loket Prioritas Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik

Gresik, 18 November 2024 – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik untuk meninjau pelaksanaan Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN). Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus keperluan pertanahan di luar hari kerja biasa.

Dalam kunjungannya, Wakil Menteri ATR/BPN menekankan pentingnya mempercepat dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat, terutama mereka yang langsung datang tanpa menggunakan perantara. Untuk itu, Kantor Pertanahan Gresik menyediakan Loket Prioritas yang dikhususkan bagi pemohon individu agar proses pelayanan lebih efisien dan transparan.

“Pelayanan seperti ini harus menjadi contoh karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang langsung datang dan mengurus sendiri keperluan mereka mendapat perhatian khusus, tanpa terhambat oleh prosedur yang berbelit-belit atau keterlibatan pihak ketiga,” ujar Wakil Menteri dalam sambutannya.

Selain itu, beliau juga berdialog dengan para petugas layanan dan masyarakat yang sedang mengurus dokumen pertanahan. Beberapa warga menyampaikan apresiasi terhadap program Pelayanan Akhir Pekan yang dirasa sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, [nama Kepala Kantor], mengungkapkan bahwa Loket Prioritas telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan. “Kami ingin memastikan layanan ini tidak hanya efektif tetapi juga memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung agenda reformasi agraria melalui layanan berbasis kepentingan masyarakat. Diharapkan, program serupa dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia guna memperkuat aksesibilitas dan transparansi dalam layanan publik.

Read More

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Tinjau Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan di Gresik

Wamen ATR/BPN meninjau loket pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik

Gresik, 18 November 2024 – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik untuk meninjau kegiatan Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pertanahan, serta mempercepat proses pengurusan dokumen pertanahan.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri menyampaikan pentingnya pelayanan publik yang cepat dan efisien, terutama di bidang pertanahan. "Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan ini adalah langkah positif dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini sebaik mungkin," ujarnya.

Kegiatan ini menarik perhatian banyak warga Gresik yang datang untuk memperoleh informasi dan menyelesaikan beragam administrasi pertanahan mereka, termasuk pengurusan sertifikat tanah. Selain itu, Wakil Menteri juga berdialog dengan masyarakat untuk mendengarkan langsung kendala yang mereka hadapi dalam proses pertanahan.

Para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pun menunjukkan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat, dengan menyediakan informasi yang jelas dan memfasilitasi semua permohonan yang masuk.

Dengan adanya program ini, diharapkan dapat mengurangi antrean dan mempercepat pelayanan pertanahan di berbagai daerah, serta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi pertanahan yang baik dan benar. Kunjungan ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik di sektor pertanahan di seluruh Indonesia.

Read More

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2024, Menko Infra: Kita Tidak Tebang Pilih

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024 yang ditandai dengan pemukulan gong pada Kamis (14/11/2024), di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Dalam sambutannya, Menko AHY menyampaikan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan komitmen menyelesaikan persoalan pertanahan, dengan tidak tebang pilih dalam proses penyelesaiannya.

“Satgas Anti-Mafia Tanah yang pagi, siang, malam berupaya untuk mengungkap kejahatan, untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat, dari satu daerah ke daerah yang lain. Kasusnya ada yang serupa, ada yang berbeda, tapi yang jelas semangat kita sama, kita tidak pick and choose. Kita tidak tebang pilih, tindak tegas siapa pun yang terlibat,” tegas Menko AHY.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa spektrum kejahatan pertanahan sangatlah kompleks, mulai dari skala kecil hingga skala besar. “Ada yang kelasnya amatir. Ada juga yang kelasnya sudah kelas internasional dan sudah well organized dan ini yang tentunya jauh lebih rumit, melibatkan banyak pihak dan tidak menutup kemungkinan melibatkan pihak internal baik di tubuh birokrasi Kementerian ATR/BPN maupun di lembaga atau kementerian lain yang harus kita bersihkan juga,” ucap Menko Infra.

Melihat persoalan pertanahan yang kompleks, Menko AHY menyebut diperlukan kerja sama dan kolaborasi antar kementerian/lembaga. “Kami dari Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan siap melayani semua dan tentunya berharap ATR/BPN  menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk pembangunan Indonesia ke depan,” pungkasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid berharap akan ada langkah konkret yang lebih terukur. “Jangan sampai Rakor ini berhenti pada level pidato, tapi kemudian melahirkan aksi yang konstruktif dan dinamis serta bisa diukur tahun depan,” tegas Menteri Nusron.

Ia mengakui, untuk melahirkan aksi yang konstruktif, Kementerian ATR/BPN tidak bisa bekerja sendiri. “Mohon dibantu karena ini kerja berat, kami tidak mungkin bisa bekerja sendiri karena itu kolaborasi dan partisipasi dari aparatur keamanan, aparatur hukum, dan aparatur pertahanan menjadi penting, menjadi urgent, dan signifikan,” tutup Menteri ATR/Kepala BPN.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Wakil Menteri ATR/Kepala BPN, Ossy Dermawan serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Kepala BIN, Muhammad Herindra; Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin; Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin; Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto; Mahkamah Agung yang diwakili Ketua Kamar Pidana MARI, Prim Haryadi; dan Kapolri yang diwakili Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Wahyu Widada. (GE/PHAL)

Read More

Menteri Nusron Peringatkan Oknum Tindak Pidana Pertanahan: Saya Sendiri yang Akan Menghantarkan ke Aparat Penegak Hukum

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid secara tegas memperingatkan pihak yang terlibat dalam tindak pidana pertanahan bahwa dirinya akan menghantarkan sendiri oknum ke aparat penegak hukum (APH). Peringatan tersebut sebagai tanda keseriusan memberantas mafia tanah karena menurutnya masalah pertanahan sudah menjadi masalah yang akut.

"Jadi ini warning bagi siapa pun yang terlibat dalam mafia tanah ini, kalau menyangkut aparatur negara, apalagi menyangkut aparatur Kementerian ATR/BPN, kami tidak akan segan-segan, bukan orang lain yang akan menghantarkan kepada APH, tapi saya sendiri," tegas Menteri Nusron saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024, di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Bicara tindak pidana pertanahan, Menteri Nusron mengaku telah mengidentifikasi akar persoalannya. Menurutnya, dalam sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi ada juga keterlibatan oknum internal ATR/BPN. Oleh sebab itu, selain perkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya, Nusron Wahid menegaskan perlu penguatan sistem di internal ATR/BPN.

"Kalau kita ingin melakukan pemberantasan mafia tanah, selain kita bekerja sama dengan stakeholder yang ada di luar, kita harus memperkuat dan memperbaiki sistem dan peningkatan kapabilitas, serta integritas sumber daya manusia dari teman-teman di BPN sendiri. Ini dari sisi internal kami," terang Menteri ATR/Kepala BPN.

Kendati demikian, Menteri Nusron tak menampik adanya keterlibatan dari pihak eksternal Kementerian ATR/BPN. "Dari sisi eksternal, memang ada variabel lain, adalah komponen pemborong tanah, variabel pendukung seperti oknum kepala desa, notaris, PPAT, dan oknum lain termasuk BIMANTARA (bisnis makelar dan perantara) atau PERMATA (persatuan makelar tanah). Itu pasti terlibat di dalam elemen-elemen tersebut," ujarnya.

Upaya pemberantasan mafia tanah adalah upaya berkelanjutan yang perlu dukungan dan bantuan seluruh pihak berwenang. Di kesempatan ini, Menteri Nusron mengajak Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan secara bersama-sama.

"Mohon dibantu karena ini kerja berat, kami tidak mungkin bisa bekerja sendiri karena itu kolaborasi dan partisipasi dari aparatur keamanan, aparatur hukum, dan aparatur pertahanan menjadi penting, menjadi urgent, dan signifikan," pungkas Nusron Wahid.

Hadir membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hadir mendampingi Menteri Nusron, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Turut hadir, Kepala BIN, Muhammad Herindra; Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin; Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin; Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto; Mahkamah Agung yang diwakili Ketua Kamar Pidana MARI, Prim Haryadi; dan Kapolri yang diwakili Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Wahyu Widada. (LS/PHAL)

Read More

Menteri Nusron dan Menteri Transmigrasi Sepakat Manfaatkan Tanah Telantar Seluas 564.957 Hektare untuk Menyukseskan Program Transmigrasi

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertnahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menerima kunjungan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Usai pertemuan ini, kedua belah pihak bersepakat untuk memanfaatkan tanah telantar dalam rangka menyukseskan program transmigrasi.

“Kami butuh kerja sama dengan lembaga apa pun yang bisa memanfaatkan tanah-tanah telantar supaya tanah tersebut mempunyai nilai ekonomi. Kebetulan hari ini datang pemanfaatannya dari transmigrasi. Jadi gayung bersambut, beliau punya program dan akan mendatangkan orang untuk memanfaatkan tanah tersebut,” ujar Menteri Nusron.

Nusron Wahid memaparkan, tanah terindikasi telantar yang berpotensi dimanfaatkan untuk program nasional, khususnya transmigrasi ada seluas 564.957 hektare. Ia juga menjelaskan bahwa tanah tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

“Dengan program transmigrasi, ke depan, tanah-tanah telantar itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini persis yang diharapkan dan diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 bahwa bumi, air, udara, dan segala isinya yang dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi mengapresiasi kesepakatan yang diambil bersama Menteri Nusron dalam rangka mendukung program transmigrasi, salah satunya di wilayah Papua. Ia mengatakan, pihaknya terus berkomitmen mewujudkan nilai ekonomi untuk rakyat Indonesia.

“Tidak mungkin ada penempatan para transmigran tanpa ada lahan, tanpa ada tata ruang yang di telah ditentukan atau ditetapkan dan disetujui oleh Kementerian ATR/BPN. Fokusnya nanti bagaimana pengembangan kawasan yang memiliki nilai tambah ekonomi untuk untuk bangsa dan negara,” terang M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam pertemuan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Wamen Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Transmigrasi. (YS/FA)

Read More

Menteri Nusron Siapkan 50 Hektare Tanah untuk Relokasi Korban Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki NTT

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengikuti Rapat Percepatan Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur (NTT), di Gedung Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (12/11/2024). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.

Ditemui usai rapat, Menteri Nusron mengatakan bahwa kewenangan Kementerian ATR/BPN adalah untuk memastikan ketersediaan tanah untuk relokasi korban bencana. "Kepentingan saya menyiapkan tanah untuk relokasi pengungsi, sudah disiapkan, 50 hektare," ungkapnya.

Untuk mempercepat proses penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Menteri Nusron dalam waktu dekat akan melakukan verifikasi ulang terhadap tanah yang rencananya digunakan untuk relokasi. Hal ini untuk memastikan tanah tersebut sudah clean and clear.

Di atas tanah seluas 50 hektare ini, nantinya pemerintah akan mendirikan sebanyak 1.100 rumah untuk relokasi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Demikian dikatakan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait dalam Konferensi Pers usai Rapat Percepatan Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki.

"Rumah yang siap 1.100, keadaan baik, yang sudah ready, yang akan segera jalan, kira-kira delapan hari atau sembilan hari kami perkirakan bisa sampai di lokasi," kata Maruarar Sirait.

Hadir mengikuti rapat, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; dan Panglima Tentara Nasional Indonesia. (LS/YZ)

Read More

PLN UPP Jawa bagian Timur dan Bali bersama BPN Gresik, Kejaksaan, Polres dan Kodim lakukan Sosialisasi Rencana Pembangunan SUTT 150kV Paciran-Bungah

Gresik - Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik  yang diwakili Oleh Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan hadir pada Sosialisasi Rencana Pembangunan SUTT 150kV Paciran-Bungah. Agenda sosialisasi ini dilaksanakan oleh PLN UPP Jawa bagian Timur dan Bali 2 di Kantor Desa Lasem dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Gresik, Polres Gresik dan Kodim 0817 Gresik, pada Selasa (12/11/2024).

Selain para narasumber, pihak PLN UPP Jawa bagian Timur dan Bali 2 juga mengundang pihak Desa dan kecamatan juga pemilik lahan yang tanahnya terkena rencana pembangunan SUTT 150kV Paciran-Bungah.

Kegiatan ini merupakan sosialisasi tahap awal untuk memetakan lahan lahan yang akan terkena Pembangunan SUTT 150kV. Pada pemaparanya disampaikan bahwa akan ada 3 bidangan yang dibangun SUTT tersebut dengan rincian 2 bidang dengan masing masing luas 400 m2 dan 1 bidang dengan luas 225 m2.(WW)

Read More

Kunjungan ke Kantor Kementerian ATR/BPN di Jl. Agus Salim, Menteri Nusron Tekankan Penataan SDM yang Adil

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid bersama Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan mengunjungi Kantor Kementerian ATR/BPN Sabang, di Jalan Agus Salim, Jakarta, Senin (11/11/2024). Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron memberikan pengarahan ke jajaran terkait program kerja ke depan, utamanya dalam penataan sumber daya manusia (SDM).

“Langkah pertama adalah penataan SDM, mutasi, jika ada yang lebih dari dua tahun di posisi saat ini, perlu adanya rotasi. Supaya teman-teman punya pengalaman di tempat yang berbeda,” jelas Menteri Nusron. 

 “Supaya jadi pimpinan punya cara pandang yang luas dan holistik. Jika cara berpikirnya holistik, maka jadinya tidak ego sektoral. Tidak berada di comfort zone, tidak moral hazard,” terang Menteri Nusron. 

Menteri Nusron juga bicara soal jenjang karier di Kementerian ATR/BPN agar berjalan dengan baik. “Saya juga sudah sepakat buat career path. Kalau Eselon 4 atau Fungsional mau ke Eselon 3, harus (berkarier) ke Kantor Pertanahan (Kantah) dulu. Kantah satu daerah ke daerah yang lain. Begitu juga yang ingin ke Eselon 2. Hal ini agar sistemnya berjalan dengan fair atau adil,” jelasnya. 

Dalam pertemuan ini, Menteri Nusron juga bicara soal pengawasan kinerja di Kementerian ATR/BPN. Ia mengimbau kepada insan Inspektorat Jenderal (Irjen) agar senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan intern di Kementerian ATR/BPN. 

“Saya ngomong di Rapim (Rapat Pimpinan) bahwa Itjen itu harus keras. Dalam pemerintahan itu ada governance, crisis management dan compliance. Governance itu ada di masing-masing satuan kerja, sedangkan crisis management dan compliance ini berjalan di Itjen. Inspektorat harus galak dan disegani,” imbau Menteri ATR/Kepala BPN. 

Dalam kunjungan kali ini, Menteri Nusron Wahid dan Wamen Ossy Dermawan bertemu dengan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria, Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Inspektorat Jenderal, serta Badan Bank Tanah. (AR/FA)

Read More

Perkuat Koordinasi Antar Jajaran, BPN Gresik Rutin Laksanakan Coffee Morning Setiap Awal Pekan

Gresik – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik menggelar cofee morning pada Senin pagi ini, yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Kamaruddin. Dalam cofee morning yang dihadiri oleh jajaran kasi dan koordinator BPN Gresik tersebut, Kamaruddin menekankan pentingnya koordinasi antarpegawai sebagai fondasi dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.

Dalam kegiatan coffee morning digunakan untuk mendiskusikan pelaksanaan pelayanan di kantor sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam forum informal tersebut, para pejabat membahas berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan serta mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan.

“Kami menyadari bahwa pelayanan pertanahan sering kali menghadapi kendala-kendala teknis maupun administratif. Melalui diskusi seperti ini, kami bisa saling berbagi masukan dan mencari cara terbaik untuk mengatasinya,” jelas Kamaruddin kepada awak media. Ia berharap kegiatan seperti coffee morning ini dapat semakin mempererat kerja sama antarpegawai BPN Gresik dalam mewujudkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Dengan apel rutin dan evaluasi berkala ini, Kantor Pertanahan Gresik berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Kamaruddin juga mengajak seluruh pegawai untuk senantiasa berinovasi dan tanggap dalam menghadapi perubahan dan kebutuhan masyarakat. "Tugas kita melayani masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan lebih baik dari kemarin, itulah yang harus kita upayakan. Saya optimis, dengan kerja sama dan semangat kedisiplinan yang tinggi, BPN Gresik akan mampu memberikan pelayanan yang membanggakan," pungkasnya.

Coffee Morning ini merupakan bagian dari upaya BPN Gresik dalam memastikan setiap pegawai memahami pentingnya peran mereka dalam melayani masyarakat. Dengan peningkatan disiplin, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi yang terus dilakukan, BPN Gresik berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pertanahan.

Read More

Diskusi dengan Menhan, Menteri Nusron akan Lakukan Penguatan Kerja Sama dalam Pengamanan Tanah Aset Negara hingga Ketahanan Pangan

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menerima kunjungan dari Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, Senin (11/11/2024).  Dalam diskusinya, Menteri Nusron mengaku akan melakukan penguatan kerja sama di bidang pertanahan dan pertahanan nasional, di antaranya pengamanan tanah aset negara serta terkait program ketahanan pangan.

"Pertama kita akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertahanan yang menyangkut beberapa hal, pertama mengamankan tanah aset-aset negara yang saat ini dikelola oleh Kemenhan dan TNI (Tentara Nasional Indonesia, red)," ujar Nusron Wahid usai melangsungkan pertemuan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Kerja sama tersebut, dikatakan Menteri Nusron menjadi salah satu prioritas karena menurut laporan Menteri Pertahanan banyak tanah aset TNI yang fungsinya telah berubah. Untuk itu, perlu dilakukan penataan ulang terkait tanah aset yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan. "Kita kerja sama penataan ulang sertipikasi yang bagus dan diamankan supaya tanah aset-aset negara tidak hilang," tuturnya.

Program lain yang perlu disukseskan bersama adalah mengenai ketahanan pangan dan energi. Dalam hal ini, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN mempercepat pengadaan tanah seluas 1 juta hektare di Papua untuk program tersebut. "Pak Menhan concern terhadap sejauh mana proses pelepasan lahan dan sertipikasi untuk mencetak (lahan) sawah di Papua dan daerah lain," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Penguatan kerja sama pun akan dilakukan dalam hal penanganan sengketa dan konflik pertanahan, khususnya yang dapat menghambat sistem pertahanan nasional. "Terutama yang menyangkut konflik antara individu dengan negara dan korporasi dengan negara. Ini sensitif kalau sampai tidak dikelola dengan baik, ini kita diskusikan bersama dengan Pak Sjafrie," ucap Menteri Nusron.

Kementerian ATR/BPN juga akan mendukung Pengadaan Tanah untuk kepentingan pertahanan, seperti halnya tempat latihan hingga pangkalan TNI. "Kita diminta untuk menyisir lahan yang perlu disiapkan. Intinya karena masalah lahan ini masalah penting terutama banyak lahan TNI yang diambil alih pihak lain, beliau datang ke sini menjadi prioritas utama untuk diselamatkan," pungkas Menteri Nusron.

Dalam diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri ATR/Kepala BPN ini, Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (LS/PHAL)

Read More

Kementerian ATR/BPN Siapkan 1,3 Juta Hektare Tanah untuk Dukung Pembangunan Prioritas, Salah Satunya Program 3 Juta Rumah

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut serta dalam mendukung program pemerintah melalui penyediaan tanah bagi kepentingan pembangunan. Hal ini disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam sambutannya di acara Program 3 Juta Rumah, Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, Jumat (08/11/2024).

“Bagi kami untuk men-support soal masalah pembangunan 3 juta rumah ini, yang pertama adalah menyediakan lahan. Memang ada lahan yang saya hitung dan collect untuk tanah yang berpotensi menjadi idle itu jumlahnya sekitar 1,3 juta hektare. Tapi 1,3 juta hektare ini tidak mungkin bisa dipakai untuk perumahan semua. Pak Menteri Transmigrasi sudah minta untuk kepentingan transmigrasi, Pak Menteri Pertanian juga minta untuk kepentingan membantu membuka sawah,” jelas Menteri Nusron di Menara Bank Tabungan Negara, Jakarta.

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BTN ini, Menteri Nusron menjelaskan bahwa ATR/BPN telah melakukan identifikasi terkait tanah telantar yang menjadi potensi tanah untuk mendukung beberapa program pembangunan. 

“Dari identifikasi itu untuk dinyatakan liar (tanah telantar, red) ada persyaratannya. Persyaratannya adalah 2 tahun setelah masa Hak Guna Bangunan (HGB)-nya habis dan yang bersangkutan tidak mengurus proses perpajakan, Supaya bisa memenuhi ekspektasi Pak Menteri PKP dengan cepat, kami sedang menyusun peraturan supaya keputusan dinyatakan liar ini adalah 6 bulan setelah status Hak Guna Usaha (HGU)-nya habis,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Terkait salah satu fokus Kementerian ATR/BPN, yakni kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), Menteri Nusron mengatakan, potensi tanah memang sudah dihitung di Pulau Jawa, namun masih perlu dilakukan pengecekan unsur tata ruangnya. Ia tetap menegaskan bahwa LSD harus dijaga keberadaannya.

“Kalau itu masuk di LSD, maka Bapak/Ibu yang nanti akan membangun itu menjadi perumahan akan diwajibkan untuk mengganti membuka sawah di lahan yang lain karena tentunya kita secara ekonomi tidak boleh memenuhi permintaannya Pak Menteri PKP, tapi mengorbankan permintaannya Pak Menteri Pertanian untuk kepentingan ketahanan pangan,” ungkap Menteri Nusron. 

Menteri PKP, Marurar Sirait dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa ia meminta dukungan dari berbagai pihak agar Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat ini dapat berjalan dengan lancar. Ia pun menyebut, salah satu potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan program ini adalah lahan idle/eks HGU dan HGB dari Kementerian ATR/BPN.

“Kami mohon dukungan untuk program ini, dalam 2 minggu ini saya sudah bertemu dengan Jaksa Agung, juga bertemu dengan Pak Menteri Nusron terkait penyediaan lahan untuk program ini, saya harapkan adanya kerja sama yang kompak untuk mendukung target pembangunan,” ujarnya. 

Dalam kegiatan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan dan Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama. Turut hadir pada acara ini, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu. (AR/MW)

Read More