Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Ajudikasi PTSL TA 2026

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (12/02/2026) bertempat di Aula Sabagiri Bhumi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor dan diikuti oleh seluruh jajaran panitia serta tim pendukung PTSL 2026.

Pelantikan ini menjadi langkah awal dimulainya rangkaian kegiatan PTSL tahun 2026 di Kabupaten Gresik. Dalam sambutannya, Kepala Kantor menegaskan pentingnya integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab seluruh panitia dalam melaksanakan tugas. Program PTSL merupakan bagian dari Program Strategis Nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.

Melalui momentum ini, seluruh tim diharapkan dapat bekerja secara kolaboratif, menjaga kualitas data fisik dan yuridis, serta memastikan target penyelesaian sertipikat dapat tercapai tepat waktu.

Read More

Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Rapat evaluasi penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan pada Rabu (11/02/2026). Forum ini membahas tindak lanjut laporan yang masuk melalui kanal pengaduan resmi.

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik berkomitmen menyelesaikan setiap pengaduan secara profesional dan transparan guna menjaga kepercayaan publik.

Read More

Coffee Morning Evaluasi Kinerja Awal Tahun

Sebagai forum koordinasi rutin, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menggelar Coffee Morning pada Selasa (10/02/2026) di Ruang Rapat Kepala Kantor. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Substansi.

Dalam pertemuan tersebut dibahas evaluasi capaian kinerja bulan sebelumnya serta strategi percepatan pelayanan pada triwulan pertama tahun 2026. Kepala Kantor menekankan pentingnya monitoring terhadap berkas pelayanan agar tidak terjadi penumpukan dan keterlambatan penyelesaian.

Coffee Morning menjadi wadah komunikasi efektif antarbidang guna memastikan setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan secara kolektif.

Read More

Pendampingan Pengumpulan Data Yuridis PTSL

Tim PTSL melakukan pendampingan pengumpulan data yuridis di desa lokasi program pada Sabtu (08/02/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan kelengkapan dokumen masyarakat sebelum dilakukan pengukuran bidang tanah.

Petugas memberikan penjelasan kepada warga terkait pentingnya bukti kepemilikan dan riwayat tanah. Pendekatan persuasif dilakukan agar masyarakat aktif berpartisipasi dalam program PTSL.

Read More

Sosialisasi Layanan Elektronik Pertanahan kepada PPAT

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik melaksanakan sosialisasi layanan elektronik pertanahan kepada PPAT se-Kabupaten Gresik pada Kamis (06/02/2026).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman terkait pemanfaatan layanan berbasis digital guna mendukung transparansi dan efisiensi pelayanan. Para peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur pendaftaran elektronik serta penanganan kendala sistem.

Dengan optimalisasi layanan elektronik, diharapkan proses administrasi pertanahan dapat berjalan lebih efektif dan akurat.

Read More

Monitoring Percepatan Penyelesaian Berkas Peralihan Hak

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran melaksanakan monitoring terhadap penyelesaian berkas peralihan hak pada Rabu (05/02/2026).

Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap permohonan yang masuk diproses sesuai standar operasional prosedur dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan terhadap berkas yang memerlukan klarifikasi maupun kelengkapan tambahan.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada masyarakat.

Read More

Rapat Koordinasi Desa Lokasi PTSL 2026

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama Kepala Desa dan perangkat desa yang menjadi lokasi PTSL 2026 pada Selasa (03/02/2026).

Rapat ini bertujuan menyamakan persepsi terkait tahapan kegiatan PTSL, mulai dari penyuluhan, pengumpulan data yuridis, hingga pengukuran dan penerbitan sertipikat. Sinergi antara kantor pertanahan dan pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan program ini.

Melalui koordinasi yang intensif, diharapkan proses pelaksanaan PTSL di lapangan dapat berjalan lancar dan partisipatif.

Read More

Tingkatkan Kualitas Loket Layanan Pertanahan, Menteri Nusron: Bekali Petugas _Product Knowledge_ dan _Hospitality

Jakarta – Untuk meningkatkan kualitas loket layanan pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya pembekalan _product knowledge_ dan _hospitality_ bagi petugas loket. Menurutnya, peningkatan kapasitas tersebut perlu dibarengi dengan sinkronisasi antara loket pelayanan dan back office di Kantor Pertanahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

“Ini perlu adanya _assesment_ ulang para petugas loket di semua Kantah-kantah besar ini. Nantinya mereka akan dibekali pembinaan khusus _product knowledge_ atau pengetahuan, lalu yang kedua adalah _hospitality_. Kombinasi dua ini penting,” ujar Menteri Nusron dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, Selasa (13/01/2026).

Menurut Menteri Nusron, keseragaman pemahaman terhadap produk layanan yang didukung dengan _hospitality_ yang baik akan membuat pelayanan pertanahan tersampaikan secara jelas dan komprehensif kepada masyarakat. “Jadi makanya ini _hospitality_ tim Loket itu. Hari ini berkas kurang persyaratan A, besok datang lagi kurang persyaratan B, besok ganti lagi, kan tidak komprehensif,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah pembinaan tersebut penting dilakukan mengingat dalam beberapa kunjungan pembinaan ke daerah, masih ditemukan tantangan pelayanan yang terjadi di antara petugas loket dan _back office_. “Nantinya petugas loket dan _front office_ diberi pembinaan di BPSDM. Penting ini petugas loket, karena _front end_ kita kan di situ,” kata Menteri Nusron.

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya. Ia menilai, selain pembinaan khusus bagi petugas loket, diperlukan pula penguatan komunikasi dan koordinasi dari Kepala Kantor Pertanahan kepada para petugas pelayanan di lapangan.

“Dari Kepala Kantor juga harus singkronkan antara tugas petugas loket, manager loket dan _back office_. Itu dulu tugasnya untuk Kepala Kantor. Semisal berkas ditolak karena persyaratan ini, ya pastikan ada (satu kesepahaman),” terang Virgo Eresta Jaya.

Dalam kegiatan pembinaan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta turut memaparkan progres pelayanan serta berbagai tantangan yang dihadapi di masing-masing kantor. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; serta Para Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. (AR/YZ)

Read More

Menteri Nusron Ajak Pegawai Berkomitmen Bersama Tingkatkan Layanan Pertanahan

Jakarta - Memasuki awal tahun 2026, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya perubahan serta peningkatan pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat. Hal ini mengingat sebagian besar proses bisnis di Kementerian ATR/BPN berorientasi pada pelayanan publik. Peningkatan tersebut tidak hanya mencakup perbaikan alur pelayanan, tetapi juga evaluasi berkala agar kualitas layanan menjadi lebih terukur.

“Sekarang resolusi tahun 2026, komitmen kita bersama membangun visi pelayanan. Ada perubahan yang lebih bisa membuat kepuasan pelanggan. Tahun 2026 ini pelayanan akan kita evaluasi setiap tiga bulan. Harapan kita setiap tiga bulan tidak ada lagi dokumen yang numpuk,” tegas Menteri Nusron dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Selasa (13/01/2026).

Upaya perbaikan dan peningkatan layanan pertanahan tersebut dinilai krusial. Menurut Menteri Nusron, masyarakat sebagai pengguna layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN harus merasakan kepastian, tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga kepastian waktu penyelesaian layanan.

“Semisal jika selama tujuh hari, berkasnya dikatakan _comply_ (memenuhi syarat), maka setelahnya berkasnya sudah sampai (proses) mana, jika sudah 14 hari, sudah sampai mana. Kita bangun komitmen itu,” ujar Menteri Nusron.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Nusron juga melakukan evaluasi terhadap progres penyelesaian berkas pertanahan, khususnya di kantor-kantor pertanahan yang berada di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Upaya percepatan penyelesaian berkas tersebut telah dilaksanakan secara masif oleh seluruh kantor pertanahan di Indonesia sejak kuartal IV tahun 2025.

“Kita telah buat _guideline_ penyelesaian berkas ini ya. Seluruh berkas yang masuk pada Q1 2025, harus selesai di akhir bulan ini. Yang masuk Q2 2025, harus selesai di minggu pertama dan kedua Februari 2026, begitu seterusnya,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta memaparkan progres pelayanan masing-masing beserta tantangan yang dihadapi di lapangan kepada Menteri Nusron. Diskusi ini bertujuan untuk memetakan permasalahan pertanahan di setiap wilayah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (AR/YZ)

Read More

Buka Rakerda Kanwil BPN Provinsi Aceh, Sekjen ATR/BPN Ingatkan Capaian Kinerja Tak Sekadar Angka

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Sekjen ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Aceh yang dilaksanakan secara daring dan luring di Kanwil BPN Provinsi Aceh, Selasa (13/01/2026). Dalam arahannya, Sekjen ATR/BPN menegaskan perlunya evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan tugas dan program sepanjang tahun 2025, dengan penekanan bahwa capaian kinerja tidak boleh dipahami hanya dari sisi angka.

“Masih di awal tahun, ini momentum yang tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas tahun 2025. Ketika kita melihat angka capaian, jangan hanya dimaknai sebagai angka, tetapi juga harus dilihat kualitas, hasil, dan kesinambungannya. Hal ini perlu menjadi kebiasaan yang mencerminkan perilaku serta kualitas kerja kita,” ujar Dalu Agung Darmawan yang disampaikan secara daring dari Jakarta.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa realisasi kinerja Kanwil BPN Provinsi Aceh telah mencapai 95,73 persen dari pagu efektif. Bahkan, beberapa Kantor Pertanahan di wilayah Aceh mencatatkan realisasi yang mendekati 100 persen, dengan capaian terendah sebesar 98,17 persen dan tertinggi mencapai 99,61 persen. Atas capaian tersebut, Sekjen ATR/BPN menyampaikan apresiasi, namun tetap mengingatkan agar hasil tersebut tidak semata-mata dinilai dari sisi kuantitatif.

Selain apresiasi, Sekjen ATR/BPN juga menyoroti adanya sejumlah catatan dan rekomendasi yang telah disusun oleh biro terkait. Ia meminta jajaran Kanwil BPN Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan untuk menelaah rekomendasi tersebut secara serius, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek kualitatif, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan tindak lanjut ke depan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi dan perencanaan, memasuki tahun anggaran 2026, Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya pelaksanaan bedah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Ia berharap, setelah pelaksanaan Rakerda, setiap Kantor Pertanahan dapat melakukan bedah DIPA secara lebih rinci dan menyesuaikannya dengan kondisi serta kebutuhan di masing-masing wilayah.

“Bedah DIPA ini untuk memastikan kesesuaian antara DIPA yang diterima dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), perjanjian kinerja, serta arah kebijakan kementerian. Pastikan semuanya selaras dan mengalir,” jelas Dalu Agung Darmawan.

Ia juga menegaskan peran strategis pimpinan satuan kerja (Satker), baik Kepala Kanwil maupun Kepala Kantah, agar lebih berfokus pada perencanaan, pengendalian, dan mitigasi risiko sejak awal. Menurutnya, tugas-tugas teknis telah ditangani oleh pejabat fungsional, sementara pimpinan struktural harus memastikan kesinambungan program serta kualitas penyerapan anggaran.

“Pimpinan Satker harus mampu mengidentifikasi potensi masalah sejak awal, menyusun timeline penyerapan anggaran yang jelas, dan memastikan kualitas belanja. Dengan perencanaan yang matang sejak Januari, capaian penyerapan dan kualitas anggaran akan lebih optimal,” pungkas Sekjen ATR/BPN.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakerda tahun ini mengusung tema Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan di Aceh. Kegiatan Rakerda dilaksanakan secara hibrida selama tiga hari, mulai 12-14 Januari 2026, dan diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil BPN serta Kantor Pertanahan se-Provinsi Aceh, baik secara luring maupun daring. (MW/RS)

Read More