Pertama Kalinya Diterapkan di Kalbar, Sertipikat Tanah Elektronik Diserahkan Menteri AHY di Kubu Raya

 

Kubu Raya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sepuluh Sertipikat Tanah Elektronik milik masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya pada Sabtu (22/06/2024). Penyerahan sertipikat di Kabupaten Kubu Raya ini merupakan pertama kalinya Sertipikat Tanah Elektronik diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat.

"Mengapa kita galakkan ini, karena dengan Sertipikat Tanah Elektronik harapannya bukan hanya lebih ringkas karena sebetulnya tinggal satu lembar saja dan sebetulnya tidak perlu di-print, tapi kalau di-print juga bisa, di handphone juga bisa. Dan kalau sudah masuk ke dalam database kita artinya tidak semudah itu ada yang menduplikasi, menggandakan, dan memalsukan," kata Menteri ATR/Kepala BPN kepada awak media.

Ia menyampaikan, Sertipikat Tanah Elektronik ini bisa memberikan rasa aman terhadap masyarakat karena seluruh data pertanahan disimpan dalam bentuk digital.  Hal ini bisa mempersempit ruang gerak mafia tanah karena sertipikat tidak mungkin lagi dipalsukan.

"Kalau sudah semua bersertipikat elektronik apalagi kalau kabupaten/kotanya sudah lengkap artinya semua bidang tanah terpetakan dengan baik. Mudah-mudahan keadilan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan juga institusi bisa kita wujudkan," tuturnya.

Adapun 10 sertipikat yang diserahkan Menteri ATR/Kepala BPN kali ini terdiri dari, lima sertipikat berasal dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan lima sertipikat lainnya adalah hasil dari program Redistribusi Tanah objek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

Selain menyerahkan sertipikat, Menteri ATR/Kepala BPN juga meninjau setiap ruangan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Ia menyempatkan diri menyapa seluruh pegawai yang tengah mengerjakan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).

Dalam kunjungan ini, Menteri AHY didampingi oleh Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, Kepala Biro Humas; serta Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. (JM/PHAL)

Read More

Menteri AHY Apresiasi Menteri ATR/Kepala BPN Terdahulu Atas Capaian 10 Tahun Reforma Agraria

 

Denpasar - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru saja menggelar Reforma Agraria Summit 2024. Dalam puncak acara yang diselenggarakan di The Meru Sanur, Bali pada Sabtu (15/06/2024), Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan capaian pelaksanaan Reforma Agraria selama 10 tahun terakhir. Ia menyebut Reforma Agraria secara garis besar sudah on the track, bahkan melampaui target. Ia pun tak lupa mengapresiasi para pejabat ATR/BPN sebelumnya.

“Atas keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria dalam satu dasawarsa terakhir, tentu tak lepas dari jasa para Menteri ATR/Kepala BPN dan Pejabat ATR/BPN sebelumnya. Untuk itu, atas kerja keras beliau-beliau, kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya,” ungkap Menteri AHY.

Dalam satu dasawarsa perjalanan Reforma Agraria di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pertama kali terlihat adanya penguatan kelembagaan dengan berubahnya BPN menjadi Kementerian ATR/BPN. Dari sebelumnya hanya dipimpin oleh Kepala BPN, pada tahun 2014 mulai dipimpin oleh seorang Menteri ATR yang merangkap Kepala BPN. Kala itu posisi Menteri ATR/Kepala BPN dinobatkan kepada Alm. Ferry Mursyidan Baldan (2014-2016).

Tongkat estafet kemudian beralih kepada Sofyan Djalil (2016-2022). Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Indonesia (2015-2016).  Setelah enam tahun kepemimpinan beliau, posisinya digantikan oleh Hadi Tjahjanto pada (2022-2024). Hadi Tjahjanto sendiri merupakan Panglima Tentara Nasional Indonesia periode 2017-2021.

Terkait capaian Reforma Agraria, Menteri AHY menyampaikan bahwa hingga saat ini Kementerian ATR/BPN berhasil melampaui beberapa target sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2024. Dalam hal Penataan Aset yang terdiri dari legalisasi aset dan Redistribusi Tanah, dari target 9 juta hektare, Kementerian ATR/BPN berhasil mencapai 12,5 juta hektare. 

Tidak hanya legalisasi aset, Menteri AHY juga menyampaikan capaian jajarannya terkait Penataan Akses. “Pemerintah telah melaksanakan penyuluhan dan pendampingan kepada 364.397 kepala keluarga, sesuai dengan potensi tiap-tiap kelompok masyarakat, antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan lain sebagainya,” terangnya.

“Dari proses ini terjadi peningkatan pendapatan masyarakat sebanyak 41%, melebihi target 20% atau dua kali lipat dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian ATR/BPN,” lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam Reforma Agraria Summit 2024 yang mengusung tema “Sinergi untuk Reforma Agraria Berdampak dan Berkelanjutan” ini, Menteri AHY menyatakan koordinasi dan komunikasi antar kementerian harus semakin diintensifkan. Bukan hanya di atas kertas dan di meja-meja pertemuan saja, namun harus bisa diimplementasikan di lapangan.

“Untuk itu, marilah kita bersinergi dan menjadikan output dari Reforma Agraria Summit 2024 ini sebagai fondasi yang lebih kokoh untuk mengakselerasi kerja bersama, serta menyiapkan baseline bagi pelaksanaan Reforma Agraria di masa mendatang, yang kita harapkan semakin berdampak dan berkelanjutan,” pungkas Menteri AHY.

Hadir dalam kegiatan ini, jajaran Pimpinan Komisi II DPR RI, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong; Tim Percepatan dan Tim Pelaksana Reforma Agraria Nasional; Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi se-Indonesia; serta perwakilan akademisi dan Civil Society Organization (CSO). (AS/PHAL)

Read More

Serahkan 72 Hewan Kurban, Menteri AHY Maknai Iduladha: Semangat Berbagi kepada Sesama

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan hewan kurban para pegawai Kementerian ATR/BPN kepada Dewan Kemakmuran Masjid Nuurur Rahman. Total hewan yang diserahkan, yakni 61 sapi dan 11 kambing kurban. Prosesi penyerahan hewan kurban dilakukan pada hari pertama kerja pasca Hari Raya Iduladha, Rabu (19/06/2024).

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan kepada jajaran untuk mengambil hikmah dari Iduladha ini. Salah satunya ialah semangat berbagai kepada sesama manusia. “Kesalehan secara horizontal, berbagi solidaritas ini penting. Indonesia negara yang besar, Indonesia juga masih memiliki tantangan termasuk kemiskinan, ketimpangan di tempat-tempat tertentu yang kita tahu butuh atensi dan bantuan dari kita,” tuturnya.

Berkurban menjadi wujud kepedulian para pegawai di kementerian kepada sesama dengan menyisihkan sebagian hartanya agar masyarakat yang kurang mampu bisa merasakan khidmatnya hari raya. “Semoga pahala akan mengalir kepada Bapak/Ibu semuanya dan keluarga kita, sehingga keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT dan kepedulian dan solidaritas sosial yang tinggi ini menjadi kekuatan kita,” ujar Menteri AHY.

Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyampaikan bahwa seluruh jajaran dapat meneladani kisah Nabi Ibrahim yang merupakan asal muasal pelaksanaan kurban. Bagaimana perlunya memaknai kelapangan hati Nabi Ibrahim yang rela melaksanakan perintah Allah SWT mengorbankan anak yang telah puluhan tahun ia tunggu kehadirannya. “Inilah sebuah penggalan cerita yang luar biasa, sehingga mudah-mudahan bisa terus kita teladani kisah-kisah seperti ini,” ungkapnya.

Ia tak lupa mendoakan jajaran Kementerian ATR/BPN yang baru usai melaksanakan ibadah haji. “Semoga saudara-saudara kita yang baru saja menunaikan ibadah haji di tanah suci menjadi haji dan hajah yang mabrur, kembali ke tanah air dengan semangat yang baru dan tentunya kita semua mendapatkan keberkahannya,” ucap Menteri AHY.

“Termasuk, saya mendoakan kepada keluarga besar Kementerian ATR/BPN yang belum bisa menunaikan ibadah haji. Semoga mendapatkan panggilan dari Allah SWT ya di tahun-tahun mendatang,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Hadir pada kegiatan ini, Pembina IKAWATI ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono beserta jajaran; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; sejumlah Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN. (JM/PHAL).

Read More

RA Summit 2024, Perkuat Sinergi dan Kolaborasi demi Lanjutkan Perjalanan Reforma Agraria di Indonesia

 

Denpasar - Reforma Agraria Summit 2024 yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah terlaksana sejak 14-15 Juni 2024 di Denpasar, Bali. Dengan diawali sesi Sambung Rasa pada Jumat kemarin, hari ini Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merefleksi perjalanan Reforma Agraria di hadapan 700 peserta pertemuan puncak ini.

Reforma Agraria Summit 2024 merupakan upaya lanjutan dari Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Karimun 2023. Kegiatan ini merupakan wadah kolaborasi untuk memadukan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, hingga perwakilan organisasi masyarakat untuk bersama menyelesaikan permasalahan pertanahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan dalam laporannya menjelaskan bahwa Reforma Agraria adalah suatu perjalanan panjang yang mempunyai trajectory untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. "Reforma Agraria Summit perlu diselenggarakan secara rutin sebagai forum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun," jelas Dalu Agung Darmawan. 

“Bersamaan seluruh insan pegiat Reforma Agraria di Indonesia, dengan rangkaian yang dimulai sejak dilaksanakannya Gerakan Sinergi Reforma Agraria, Rapat Kerja Teknis Penataan Agraria, Rapat Koordinasi dengan Kementerian LHK, seminar dan Workshop,” lanjut Dirjen Penataan Agraria soal perjalanan Reforma Agraria tahun 2024 ini.

Pada momen besar ini juga dilakukan penyerahan Akta Pernyataan Pelepasan Sebagian Hak Guna Usaha (HGU) PT Sumber Agro Makmur. Penyerahan ini dilakukan PT Sumber Agro Makmur kepada Badan Bank Tanah untuk kemudian diserahkan kepada Dirjen Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan dalam rangka mendukung Reforma Agraria.

Hari kedua Reforma Agraria Summit 2024 dibuka dengan tarian khas Bali dikenal dengan nama Tarian Selat Segara. Tarian ini memiliki pola gerak yang sangat sederhana, terinspirasi dari gerakan tari pendet, tari legong, dan tari rejang yang biasanya dipersiapkan untuk menyambut tamu jauh yang menyeberangi lautan. Tarian ini adalah sebuah karya seni yang menggambarkan Hindu dalam budaya Bali. Tarian ini dapat digunakan sebagai media komunikasi antar bangsa yang pada akhirnya menjadi sebuah perdamaian. 

Adapun kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan Komisi II DPR RI; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN; Wakil Menteri LHK; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya beserta Staf Khusus Menteri; Kepala Badan Bank Tanah; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama beserta Tenaga Ahli Menteri; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran; sejumlah Gubernur, Pj. Gubernur, beserta Forkopimda dan Bupati/Wali Kota; Jaksa Agung Muda; serta perwakilan akademisi dan CSO. (AR/PHAL)

Read More

Alih Media ke Sertipikat Tanah Elektronik, Warga Tanjung Benoa: Mudah-mudahan Jadi Lebih Aman

 Kabupaten Badung - I Ketut Medang Wiranatha (59), warga Tanjung Benoa, Kabupaten Badung mengaku senang ketika sertipikatnya kini menjadi Sertipikat Tanah Elektronik. Dengan Sertipikat Tanah Elektronik, ia merasa keberadaan tanahnya menjadi lebih aman.

"Mudah-mudahan dengan Sertipikat Tanah Elektronik ini lebih aman. Jadi masyarakat bisa lebih aman dengan hak miliknya, jadi gak mungkin terjadi kepemilikan ganda, itu yang utama bagi kami," kata I Ketut Medang Wiranatha saat mengikuti Layanan Sertipikat Jemput di Tempat (LaserJet) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada Kamis (13/06/2024).

I Ketut Medang Wiranatha mengatakan, sebelum hari ini, ia masih menyimpan sertipikat berwarna hijau sebagai bukti kepemilikan tanahnya. Meskipun sudah memiliki sertipikat, perasaan was-was kalau tanahnya menjadi korban mafia tanah tetap ia rasakan.

Namun, saat datang ke LaserJet hari ini untuk mendapatkan layananan Peningkatan Hak, ia baru mengetahui bahwa ada solusi lebih aman untuk menjaga kepemilikan tanahnya. "Sertipikat Tanah Elektronik ini dikatakan pemerintah sebagai pilihan yang terbaik, maka saya mengikuti," tutur I Ketut Medang Wiranatha.

Sertipikat Tanah Elektronik ini lebih aman karena seluruh informasi pertanahan terekam secara digital pada block data, sehingga dapat diakses di mana pun oleh pemilik tanah dengan mengantisipasi risiko peretasan ataupun manipulasi. Hal ini dapat mengantisipasi terjadinya tumpang tindih hingga pemalsuan terhadap data pertanahan seseorang.

Selain itu, dengan data yang sudah terkemas secara digital, masyarakat tidak perlu takut lagi kehilangan tanda bukti kepemilikan tanahnya akibat pencurian ataupun bencana. (JM/PHAL)

Read More

Kementerian ATR/BPN Juara 2 dalam Turnamen Bulu Tangkis BAPOR KORPRI Cup 2024

 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih Juara 2 dalam Turnamen Bulu Tangkis BAPOR KORPRI Cup 2024, yang diselenggarakan di GOR Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta pada Jumat (14/06/2024). Turnamen kali ini mengangkat tema “Membudayakan Olahraga untuk ASN yang Sehat dan Bugar”.

Pada babak semi final, Kementerian ATR/BPN berhasil mengalahkan Kemenpora dengan skor 2:1. Saat memperebutkan Juara 1 di babak final, atlet Kementerian ATR/BPN harus puas menduduki posisi kedua setelah kalah melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan skor akhir 0:2.

Turnamen yang berlangsung dari tanggal 12-14 Juni 2024 diikuti oleh 13 K/L. Turnamen ini menggunakan sistem beregu yang terdiri dari tiga kategori, yakni Kategori Eselon dan ASN, Kategori Total Usia 90 tahun, dan Kategori Ganda Campuran. Adapun Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia menginisiasi kegiatan ini dengan tujuan membangun sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga (K/L). (GE/YZ)

Read More

Kebijakan Satu Peta, Solusi Percepatan Legalisasi Aset dalam Reforma Agraria

 

Denpasar - Reforma Agraria terdiri dari dua hal, yakni Penataan Aset dan Penataan Akses. Penataan Aset yang dilakukan melalui sertipikasi ini terus dikejar penyelesaiannya, termasuk yang berhubungan dengan tanah transmigrasi dan Redistribusi Tanah yang berasal dari kawasan hutan. 

Kedua hal tersebut butuh perhatian khusus dan tak jarang terjadi hambatan dalam pelaksanaan program Reforma Agraria karena letak kewenangannya lintas sektor. Kendati demikian, hambatan ini dapat diselesaikan oleh Kebijakan Satu Peta sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. 

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Marcia Tamba saat sesi Sambung Rasa dalam rangkaian Reforma Agraria Summit 2024 yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Denpasar, Bali, Jumat (14/06/2024).

“Salah satu terobosan ada di dalam Perpres 62/2023 bagaimana kita mengintegrasikan data-data tersebut dan kita sudah memiliki program Kebijakan Satu Peta. Itu tujuannya adalah mengumpulkan peta-peta, kemudian mengintegrasikannya menjadi satu referensi untuk digunakan bersama-sama,” ujar Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kemenko Perekonomian.

Menurut Marcia Tamba, permasalahan utama dari pelepasan kawasan hutan dan penyelesaian tanah transmigrasi adalah data yang belum tersinkronisasi antar kementerian/lembaga. Sementara, dalam menyelesaikan masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi.

“Dalam Perpres 62/2023, terobosannya adalah untuk melakukan survei bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan ATR/BPN agar ketika dilakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan, datanya sama dengan yang dimiliki ATR/BPN ketika akan melakukan proses sertipikasi. Kemudian juga untuk tanah transmigrasi ini yang kami lihat datanya berbeda-beda, kita perlu merujuk kepada satu info yang sama,” lanjut Marcia Tamba.

Sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang sudah berjalan diharapkan dapat terus ditingkatkan. “Selama ini kebijakan sudah cukup bisa memenuhi kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Jadi mungkin yang perlu lebih kita dorong bagaimana implementasinya, bagaimana masing-masing instansi bisa terintegrasi berkoordinasi dengan baik dengan satu platform yang sama,” tegas Marcia Tamba.

Adapun kegiatan Reforma Agraria Summit tahun ini mengangkat tema “Sinergi untuk Reforma Agraria Berdampak dan Berkelanjutan”. Hadir sebagai moderator dalam sesi Sambung Rasa, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan. Turut hadir, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya beserta Staf Khusus Menteri; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama beserta Tenaga Ahli Menteri; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga lintas sektor, akademisi, dan CSO. (YS/PHAL)

Read More

Komitmen Kementerian ATR/BPN Dukung Percepatan Transformasi Digital, Layanan Pertanahan Akan Semakin Mudah Diakses

 

Denpasar - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Hal ini sejalan pula dengan arahan Presiden Joko Widodo saat meluncurkan INA Digital pada Mei 2024 lalu. Dengan transformasi yang dilakukan, layanan pertanahan diharapkan akan semakin mudah diakses dan semakin baik untuk melayani masyarakat Indonesia.

“Jadi bagaimana data-data yang ada, aplikasi yang ada di semua pemerintah itu bisa diintegrasikan dalam satu platform. Ini sudah mulai kita integrasikan karena ada 27.000 aplikasi yang ada di Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana saat mengikuti rangkaian Reforma Agraria Summit 2024, yaitu sesi Sambung Rasa, di The Meru Sanur, Denpasar, Bali pada Jumat (14/06/2024).

INA Digital itu sendiri berperan sebagai akselerator transformasi layanan digital pemerintah yang bisa mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, tepercaya, dan efisien. “Tujuannya adalah bagaimana masyarakat kita mendapatkan layanan tanpa perlu login ke berbagai aplikasi,” ungkap Suyus Windayana.

Saat ini, Kementerian ATR/BPN juga telah bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berkaitan pendataan aset pemerintah. “DJKN sudah bisa melihat datanya. Tidak perlu lagi sertipikat tanah ditumpuk dalam bentuk daftar tapi bisa dilihat di dalam sistem, siapa saja pemilik asetnya, di mana saja, luasnya berapa, tata ruangnya apa,” terang Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN juga tengah mengintegrasikan data spasial bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Suyus Windayana menyebut, beberapa tahun yang akan datang, data spasial bisa diakses bukan hanya oleh instansi pemerintah, namun juga masyarakat.

“Kita mengalokasikan untuk ke depannya bagaimana sistem informasi pertanahan, baik itu kita masuk ke dalam portal INA Digital maupun One Map Policy, bagaimana semua datanya bisa diintegrasikan, bisa single land administration. Jadi kita berharap semua datanya bisa sama,” ujar Suyus Windayana.

Adapun Reforma Agraria Summit tahun ini mengangkat tema “Sinergi untuk Reforma Agraria Berdampak dan Berkelanjutan”. Hadir sebagai moderator dalam sesi Sambung Rasa, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan. Turut hadir, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya beserta Staf Khusus Menteri; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama beserta Tenaga Ahli Menteri; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga lintas sektor, akademisi, dan CSO. (YS/PHAL)

Read More

BIG Dukung Pemenuhan Data Spasial dalam Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

 

Denpasar - Pelaksanaan program Reforma Agraria tidak terlepas dari unsur data spasial, baik dalam proses Redistribusi Tanah maupun pemberdayaan tanah masyarakat. Kesuksesan program ini memang tak semerta atas kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), namun butuh kolaborasi bersama dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG).

Dikatakan Kepala BIG, Muh. Aris Marfai dalam sesi “Sambung Rasa” Reforma Agraria (RA) Summit 2024 di Bali, Jumat (14/06/2024), peran BIG salah satunya mendukung pemenuhan basis data dan informasi geospasial di Indonesia. Pihaknya sedang mengumpulkan data dasar yang dapat mendukung program berbasis kadaster, termasuk Reforma Agraria. Informasi geospasial yang dimaksud berbentuk peta dasar dan jaring kontrol geodesi. 

"Ketersediaan peta dasar dan jaring kontrol tadi dapat dimanfaatkan untuk menyusun basis data dari kementerian/lembaga yang isunya dibahas dalam empat Pokja di RA Summit ini, sehingga dapat terstandarkan,” ucap Kepala BIG di The Meru Sanur, Denpasar, Bali.

Sebagai informasi, empat Pokja dalam RA Summit 2024 membahas terkait Resolusi Penyelesaian Legalisasi Aset Permukiman di Atas Air, Pulau-pulau Kecil, dan Pulau Terluar; Resolusi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi; Penyelesaian Konflik Agraria pada Aset BMN/BMD, BUMN/BUMD yang Dikuasai Masyarakat; serta Resolusi Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan. 

BIG juga mempunyai 436 Continuously Operating Reference Station (CORS) yang berada antara lain di lokasi transmigrasi dan perairan, sehingga akan membantu dalam melakukan pemetaan bidang tanah pada lokasi-lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Pada lokasi perairan, BIG juga memiliki 260 stasiun pasang surut yang digunakan untuk mengukur ketinggian air laut di pesisir pantai sebagai salah satu referensi pemetaan. "Sekali lagi kalau untuk terkait Pokja bidang tanah di atas laut tadi di daerah pantai, maka data pasang surut ini penting. Ini tentunya sangat membantu kita dalam konteks Reforma Agraria," ujar Kepala BIG. 

Sebagai main stakeholder dalam penyusunan Kebijakan Satu Peta, BIG melakukan penataan data agar seluruh peta hasil kompilasi dari kementerian/lembaga terkait sebangun dengan peta dasar yang telah dibuat BIG. "Untuk Reforma Agraria, data dari empat Pokja ini kita kumpulkan dulu, lalu kita lihat apakah standar data yang digunakan pada saat menyusun peta sama. Salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan agraria adalah firm dengan standar basis data spasial,” terang Kepala BIG. 

Adapun “Sambung Rasa” ini merupakan rangkaian awal Reforma Agraria Summit 2024 yang berlangsung pada 14-15 Juni 2024 di Bali. Sesi ini dimoderatori oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan dan dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta perwakilan dari kementerian/lembaga, akademisi, dan CSO. (MW/PHAL)

Read More

Komitmen Kementerian ATR/BPN Dukung Percepatan Transformasi Digital, Layanan Pertanahan Akan Semakin Mudah Diakses

 

Denpasar - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Hal ini sejalan pula dengan arahan Presiden Joko Widodo saat meluncurkan INA Digital pada Mei 2024 lalu. Dengan transformasi yang dilakukan, layanan pertanahan diharapkan akan semakin mudah diakses dan semakin baik untuk melayani masyarakat Indonesia.

“Jadi bagaimana data-data yang ada, aplikasi yang ada di semua pemerintah itu bisa diintegrasikan dalam satu platform. Ini sudah mulai kita integrasikan karena ada 27.000 aplikasi yang ada di Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana saat mengikuti rangkaian Reforma Agraria Summit 2024, yaitu sesi Sambung Rasa, di The Meru Sanur, Denpasar, Bali pada Jumat (14/06/2024).

INA Digital itu sendiri berperan sebagai akselerator transformasi layanan digital pemerintah yang bisa mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, tepercaya, dan efisien. “Tujuannya adalah bagaimana masyarakat kita mendapatkan layanan tanpa perlu login ke berbagai aplikasi,” ungkap Suyus Windayana.

Saat ini, Kementerian ATR/BPN juga telah bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berkaitan pendataan aset pemerintah. “DJKN sudah bisa melihat datanya. Tidak perlu lagi sertipikat tanah ditumpuk dalam bentuk daftar tapi bisa dilihat di dalam sistem, siapa saja pemilik asetnya, di mana saja, luasnya berapa, tata ruangnya apa,” terang Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN juga tengah mengintegrasikan data spasial bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Suyus Windayana menyebut, beberapa tahun yang akan datang, data spasial bisa diakses bukan hanya oleh instansi pemerintah, namun juga masyarakat.

“Kita mengalokasikan untuk ke depannya bagaimana sistem informasi pertanahan, baik itu kita masuk ke dalam portal INA Digital maupun One Map Policy, bagaimana semua datanya bisa diintegrasikan, bisa single land administration. Jadi kita berharap semua datanya bisa sama,” ujar Suyus Windayana.

Adapun Reforma Agraria Summit tahun ini mengangkat tema “Sinergi untuk Reforma Agraria Berdampak dan Berkelanjutan”. Hadir sebagai moderator dalam sesi Sambung Rasa, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan. Turut hadir, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya beserta Staf Khusus Menteri; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama beserta Tenaga Ahli Menteri; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga lintas sektor, akademisi, dan CSO. (YS/PHAL)

Read More