Rapat koordinasi lintas sektor digelar pada Selasa (24/02/2026) guna mendukung kelancaran pengadaan tanah bagi pembangunan fasilitas umum.
Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Rapat koordinasi lintas sektor digelar pada Selasa (24/02/2026) guna mendukung kelancaran pengadaan tanah bagi pembangunan fasilitas umum.
Sosialisasi Pencegahan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan sengketa dan konflik pertanahan pada Sabtu (21/02/2026) bertempat di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan kecamatan di wilayah Kabupaten Gresik.
Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya legalitas hak atas tanah serta prosedur administrasi yang benar dalam setiap transaksi pertanahan. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan faktor-faktor yang kerap memicu sengketa, seperti ketidakjelasan batas bidang tanah, transaksi di bawah tangan tanpa akta PPAT, serta belum terdaftarnya tanah secara resmi.
Kepala Kantor dalam arahannya menegaskan bahwa pencegahan sengketa merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan kepastian hukum. Melalui edukasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat semakin sadar pentingnya mendaftarkan tanah dan memastikan setiap peralihan hak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendataan dan Verifikasi Tanah Wakaf
Pendataan dan verifikasi tanah wakaf dilaksanakan pada Jumat (20/02/2026). Langkah ini mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Gresik.
Percepatan Penyelesaian Permohonan Hak Milik
Upaya percepatan penyelesaian permohonan Hak Milik dilakukan melalui evaluasi internal pada Kamis (19/02/2026). Setiap bidang memastikan berkas diproses sesuai standar kualitas data.
Monitoring Target Kinerja Bulanan
Monitoring capaian target kinerja bulan Februari dilakukan pada Rabu (18/02/2026). Evaluasi difokuskan pada realisasi program prioritas dan percepatan layanan.
Apel Penguatan Integritas Pegawai
Kepala Kantor menegaskan pentingnya pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Pembinaan PPAT Kabupaten Gresik
Pembinaan kepada PPAT dilaksanakan pada Senin (16/02/2026). Materi yang disampaikan meliputi ketelitian pembuatan akta serta kelengkapan dokumen pendukung pendaftaran tanah.
Kegiatan ini bertujuan meminimalisir kesalahan administrasi yang dapat menghambat proses penerbitan sertipikat.
Koordinasi Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah
Dilaksanakan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Gresik pada Jumat (13/02/2026) terkait percepatan sertifikasi tanah aset pemerintah daerah.
Upaya ini bertujuan mewujudkan tertib administrasi aset dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari.
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Ajudikasi PTSL TA 2026
Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (12/02/2026) bertempat di Aula Sabagiri Bhumi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor dan diikuti oleh seluruh jajaran panitia serta tim pendukung PTSL 2026.
Pelantikan ini menjadi langkah awal dimulainya rangkaian kegiatan PTSL tahun 2026 di Kabupaten Gresik. Dalam sambutannya, Kepala Kantor menegaskan pentingnya integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab seluruh panitia dalam melaksanakan tugas. Program PTSL merupakan bagian dari Program Strategis Nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.
Melalui momentum ini, seluruh tim diharapkan dapat bekerja secara kolaboratif, menjaga kualitas data fisik dan yuridis, serta memastikan target penyelesaian sertipikat dapat tercapai tepat waktu.
Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
Rapat evaluasi penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan pada Rabu (11/02/2026). Forum ini membahas tindak lanjut laporan yang masuk melalui kanal pengaduan resmi.
Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik berkomitmen menyelesaikan setiap pengaduan secara profesional dan transparan guna menjaga kepercayaan publik.
