Kegiatan ini bertujuan meminimalisir kesalahan administrasi yang dapat menghambat proses penerbitan sertipikat.
Upaya ini bertujuan mewujudkan tertib administrasi aset dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari.
Pelantikan ini menjadi langkah awal dimulainya rangkaian kegiatan PTSL tahun 2026 di Kabupaten Gresik. Dalam sambutannya, Kepala Kantor menegaskan pentingnya integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab seluruh panitia dalam melaksanakan tugas. Program PTSL merupakan bagian dari Program Strategis Nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.
Melalui momentum ini, seluruh tim diharapkan dapat bekerja secara kolaboratif, menjaga kualitas data fisik dan yuridis, serta memastikan target penyelesaian sertipikat dapat tercapai tepat waktu.
Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik berkomitmen menyelesaikan setiap pengaduan secara profesional dan transparan guna menjaga kepercayaan publik.
Dalam pertemuan tersebut dibahas evaluasi capaian kinerja bulan sebelumnya serta strategi percepatan pelayanan pada triwulan pertama tahun 2026. Kepala Kantor menekankan pentingnya monitoring terhadap berkas pelayanan agar tidak terjadi penumpukan dan keterlambatan penyelesaian.
Coffee Morning menjadi wadah komunikasi efektif antarbidang guna memastikan setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan secara kolektif.
Petugas memberikan penjelasan kepada warga terkait pentingnya bukti kepemilikan dan riwayat tanah. Pendekatan persuasif dilakukan agar masyarakat aktif berpartisipasi dalam program PTSL.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman terkait pemanfaatan layanan berbasis digital guna mendukung transparansi dan efisiensi pelayanan. Para peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur pendaftaran elektronik serta penanganan kendala sistem.
Dengan optimalisasi layanan elektronik, diharapkan proses administrasi pertanahan dapat berjalan lebih efektif dan akurat.
Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap permohonan yang masuk diproses sesuai standar operasional prosedur dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan terhadap berkas yang memerlukan klarifikasi maupun kelengkapan tambahan.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada masyarakat.
Rapat ini bertujuan menyamakan persepsi terkait tahapan kegiatan PTSL, mulai dari penyuluhan, pengumpulan data yuridis, hingga pengukuran dan penerbitan sertipikat. Sinergi antara kantor pertanahan dan pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan program ini.
Melalui koordinasi yang intensif, diharapkan proses pelaksanaan PTSL di lapangan dapat berjalan lancar dan partisipatif.
Jakarta – Untuk meningkatkan kualitas loket layanan pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya pembekalan _product knowledge_ dan _hospitality_ bagi petugas loket. Menurutnya, peningkatan kapasitas tersebut perlu dibarengi dengan sinkronisasi antara loket pelayanan dan back office di Kantor Pertanahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
“Ini perlu adanya _assesment_ ulang para petugas loket di semua Kantah-kantah besar ini. Nantinya mereka akan dibekali pembinaan khusus _product knowledge_ atau pengetahuan, lalu yang kedua adalah _hospitality_. Kombinasi dua ini penting,” ujar Menteri Nusron dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, Selasa (13/01/2026).
Menurut Menteri Nusron, keseragaman pemahaman terhadap produk layanan yang didukung dengan _hospitality_ yang baik akan membuat pelayanan pertanahan tersampaikan secara jelas dan komprehensif kepada masyarakat. “Jadi makanya ini _hospitality_ tim Loket itu. Hari ini berkas kurang persyaratan A, besok datang lagi kurang persyaratan B, besok ganti lagi, kan tidak komprehensif,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah pembinaan tersebut penting dilakukan mengingat dalam beberapa kunjungan pembinaan ke daerah, masih ditemukan tantangan pelayanan yang terjadi di antara petugas loket dan _back office_. “Nantinya petugas loket dan _front office_ diberi pembinaan di BPSDM. Penting ini petugas loket, karena _front end_ kita kan di situ,” kata Menteri Nusron.
Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya. Ia menilai, selain pembinaan khusus bagi petugas loket, diperlukan pula penguatan komunikasi dan koordinasi dari Kepala Kantor Pertanahan kepada para petugas pelayanan di lapangan.
“Dari Kepala Kantor juga harus singkronkan antara tugas petugas loket, manager loket dan _back office_. Itu dulu tugasnya untuk Kepala Kantor. Semisal berkas ditolak karena persyaratan ini, ya pastikan ada (satu kesepahaman),” terang Virgo Eresta Jaya.
Dalam kegiatan pembinaan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta turut memaparkan progres pelayanan serta berbagai tantangan yang dihadapi di masing-masing kantor. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; serta Para Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. (AR/YZ)
