Coffee Morning Evaluasi Kinerja Awal Tahun

Sebagai forum koordinasi rutin, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menggelar Coffee Morning pada Selasa (10/02/2026) di Ruang Rapat Kepala Kantor. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Substansi.

Dalam pertemuan tersebut dibahas evaluasi capaian kinerja bulan sebelumnya serta strategi percepatan pelayanan pada triwulan pertama tahun 2026. Kepala Kantor menekankan pentingnya monitoring terhadap berkas pelayanan agar tidak terjadi penumpukan dan keterlambatan penyelesaian.

Coffee Morning menjadi wadah komunikasi efektif antarbidang guna memastikan setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan secara kolektif.

Read More

Pendampingan Pengumpulan Data Yuridis PTSL

Tim PTSL melakukan pendampingan pengumpulan data yuridis di desa lokasi program pada Sabtu (08/02/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan kelengkapan dokumen masyarakat sebelum dilakukan pengukuran bidang tanah.

Petugas memberikan penjelasan kepada warga terkait pentingnya bukti kepemilikan dan riwayat tanah. Pendekatan persuasif dilakukan agar masyarakat aktif berpartisipasi dalam program PTSL.

Read More

Sosialisasi Layanan Elektronik Pertanahan kepada PPAT

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik melaksanakan sosialisasi layanan elektronik pertanahan kepada PPAT se-Kabupaten Gresik pada Kamis (06/02/2026).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman terkait pemanfaatan layanan berbasis digital guna mendukung transparansi dan efisiensi pelayanan. Para peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur pendaftaran elektronik serta penanganan kendala sistem.

Dengan optimalisasi layanan elektronik, diharapkan proses administrasi pertanahan dapat berjalan lebih efektif dan akurat.

Read More

Monitoring Percepatan Penyelesaian Berkas Peralihan Hak

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran melaksanakan monitoring terhadap penyelesaian berkas peralihan hak pada Rabu (05/02/2026).

Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap permohonan yang masuk diproses sesuai standar operasional prosedur dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan terhadap berkas yang memerlukan klarifikasi maupun kelengkapan tambahan.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada masyarakat.

Read More

Rapat Koordinasi Desa Lokasi PTSL 2026

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama Kepala Desa dan perangkat desa yang menjadi lokasi PTSL 2026 pada Selasa (03/02/2026).

Rapat ini bertujuan menyamakan persepsi terkait tahapan kegiatan PTSL, mulai dari penyuluhan, pengumpulan data yuridis, hingga pengukuran dan penerbitan sertipikat. Sinergi antara kantor pertanahan dan pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan program ini.

Melalui koordinasi yang intensif, diharapkan proses pelaksanaan PTSL di lapangan dapat berjalan lancar dan partisipatif.

Read More

Tingkatkan Kualitas Loket Layanan Pertanahan, Menteri Nusron: Bekali Petugas _Product Knowledge_ dan _Hospitality

Jakarta – Untuk meningkatkan kualitas loket layanan pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya pembekalan _product knowledge_ dan _hospitality_ bagi petugas loket. Menurutnya, peningkatan kapasitas tersebut perlu dibarengi dengan sinkronisasi antara loket pelayanan dan back office di Kantor Pertanahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

“Ini perlu adanya _assesment_ ulang para petugas loket di semua Kantah-kantah besar ini. Nantinya mereka akan dibekali pembinaan khusus _product knowledge_ atau pengetahuan, lalu yang kedua adalah _hospitality_. Kombinasi dua ini penting,” ujar Menteri Nusron dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, Selasa (13/01/2026).

Menurut Menteri Nusron, keseragaman pemahaman terhadap produk layanan yang didukung dengan _hospitality_ yang baik akan membuat pelayanan pertanahan tersampaikan secara jelas dan komprehensif kepada masyarakat. “Jadi makanya ini _hospitality_ tim Loket itu. Hari ini berkas kurang persyaratan A, besok datang lagi kurang persyaratan B, besok ganti lagi, kan tidak komprehensif,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah pembinaan tersebut penting dilakukan mengingat dalam beberapa kunjungan pembinaan ke daerah, masih ditemukan tantangan pelayanan yang terjadi di antara petugas loket dan _back office_. “Nantinya petugas loket dan _front office_ diberi pembinaan di BPSDM. Penting ini petugas loket, karena _front end_ kita kan di situ,” kata Menteri Nusron.

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya. Ia menilai, selain pembinaan khusus bagi petugas loket, diperlukan pula penguatan komunikasi dan koordinasi dari Kepala Kantor Pertanahan kepada para petugas pelayanan di lapangan.

“Dari Kepala Kantor juga harus singkronkan antara tugas petugas loket, manager loket dan _back office_. Itu dulu tugasnya untuk Kepala Kantor. Semisal berkas ditolak karena persyaratan ini, ya pastikan ada (satu kesepahaman),” terang Virgo Eresta Jaya.

Dalam kegiatan pembinaan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta turut memaparkan progres pelayanan serta berbagai tantangan yang dihadapi di masing-masing kantor. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; serta Para Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. (AR/YZ)

Read More

Menteri Nusron Ajak Pegawai Berkomitmen Bersama Tingkatkan Layanan Pertanahan

Jakarta - Memasuki awal tahun 2026, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya perubahan serta peningkatan pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat. Hal ini mengingat sebagian besar proses bisnis di Kementerian ATR/BPN berorientasi pada pelayanan publik. Peningkatan tersebut tidak hanya mencakup perbaikan alur pelayanan, tetapi juga evaluasi berkala agar kualitas layanan menjadi lebih terukur.

“Sekarang resolusi tahun 2026, komitmen kita bersama membangun visi pelayanan. Ada perubahan yang lebih bisa membuat kepuasan pelanggan. Tahun 2026 ini pelayanan akan kita evaluasi setiap tiga bulan. Harapan kita setiap tiga bulan tidak ada lagi dokumen yang numpuk,” tegas Menteri Nusron dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Selasa (13/01/2026).

Upaya perbaikan dan peningkatan layanan pertanahan tersebut dinilai krusial. Menurut Menteri Nusron, masyarakat sebagai pengguna layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN harus merasakan kepastian, tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga kepastian waktu penyelesaian layanan.

“Semisal jika selama tujuh hari, berkasnya dikatakan _comply_ (memenuhi syarat), maka setelahnya berkasnya sudah sampai (proses) mana, jika sudah 14 hari, sudah sampai mana. Kita bangun komitmen itu,” ujar Menteri Nusron.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Nusron juga melakukan evaluasi terhadap progres penyelesaian berkas pertanahan, khususnya di kantor-kantor pertanahan yang berada di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Upaya percepatan penyelesaian berkas tersebut telah dilaksanakan secara masif oleh seluruh kantor pertanahan di Indonesia sejak kuartal IV tahun 2025.

“Kita telah buat _guideline_ penyelesaian berkas ini ya. Seluruh berkas yang masuk pada Q1 2025, harus selesai di akhir bulan ini. Yang masuk Q2 2025, harus selesai di minggu pertama dan kedua Februari 2026, begitu seterusnya,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta memaparkan progres pelayanan masing-masing beserta tantangan yang dihadapi di lapangan kepada Menteri Nusron. Diskusi ini bertujuan untuk memetakan permasalahan pertanahan di setiap wilayah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (AR/YZ)

Read More

Buka Rakerda Kanwil BPN Provinsi Aceh, Sekjen ATR/BPN Ingatkan Capaian Kinerja Tak Sekadar Angka

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Sekjen ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Aceh yang dilaksanakan secara daring dan luring di Kanwil BPN Provinsi Aceh, Selasa (13/01/2026). Dalam arahannya, Sekjen ATR/BPN menegaskan perlunya evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan tugas dan program sepanjang tahun 2025, dengan penekanan bahwa capaian kinerja tidak boleh dipahami hanya dari sisi angka.

“Masih di awal tahun, ini momentum yang tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas tahun 2025. Ketika kita melihat angka capaian, jangan hanya dimaknai sebagai angka, tetapi juga harus dilihat kualitas, hasil, dan kesinambungannya. Hal ini perlu menjadi kebiasaan yang mencerminkan perilaku serta kualitas kerja kita,” ujar Dalu Agung Darmawan yang disampaikan secara daring dari Jakarta.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa realisasi kinerja Kanwil BPN Provinsi Aceh telah mencapai 95,73 persen dari pagu efektif. Bahkan, beberapa Kantor Pertanahan di wilayah Aceh mencatatkan realisasi yang mendekati 100 persen, dengan capaian terendah sebesar 98,17 persen dan tertinggi mencapai 99,61 persen. Atas capaian tersebut, Sekjen ATR/BPN menyampaikan apresiasi, namun tetap mengingatkan agar hasil tersebut tidak semata-mata dinilai dari sisi kuantitatif.

Selain apresiasi, Sekjen ATR/BPN juga menyoroti adanya sejumlah catatan dan rekomendasi yang telah disusun oleh biro terkait. Ia meminta jajaran Kanwil BPN Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan untuk menelaah rekomendasi tersebut secara serius, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek kualitatif, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan tindak lanjut ke depan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi dan perencanaan, memasuki tahun anggaran 2026, Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya pelaksanaan bedah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Ia berharap, setelah pelaksanaan Rakerda, setiap Kantor Pertanahan dapat melakukan bedah DIPA secara lebih rinci dan menyesuaikannya dengan kondisi serta kebutuhan di masing-masing wilayah.

“Bedah DIPA ini untuk memastikan kesesuaian antara DIPA yang diterima dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), perjanjian kinerja, serta arah kebijakan kementerian. Pastikan semuanya selaras dan mengalir,” jelas Dalu Agung Darmawan.

Ia juga menegaskan peran strategis pimpinan satuan kerja (Satker), baik Kepala Kanwil maupun Kepala Kantah, agar lebih berfokus pada perencanaan, pengendalian, dan mitigasi risiko sejak awal. Menurutnya, tugas-tugas teknis telah ditangani oleh pejabat fungsional, sementara pimpinan struktural harus memastikan kesinambungan program serta kualitas penyerapan anggaran.

“Pimpinan Satker harus mampu mengidentifikasi potensi masalah sejak awal, menyusun timeline penyerapan anggaran yang jelas, dan memastikan kualitas belanja. Dengan perencanaan yang matang sejak Januari, capaian penyerapan dan kualitas anggaran akan lebih optimal,” pungkas Sekjen ATR/BPN.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakerda tahun ini mengusung tema Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan di Aceh. Kegiatan Rakerda dilaksanakan secara hibrida selama tiga hari, mulai 12-14 Januari 2026, dan diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil BPN serta Kantor Pertanahan se-Provinsi Aceh, baik secara luring maupun daring. (MW/RS)

Read More

Wamen Ossy Tekankan Kekompakan dan Soliditas Internal untuk Menjawab Tingginya Harapan Masyarakat terhadap Pelayanan Pertanahan

Banjarbaru - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan pentingnya kekompakan dan soliditas internal dalam menjawab tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pertanahan. Penegasan tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (12/01/2026).

“Kita harus kompak. Kita harus guyub, harus rukun di tengah masyarakat yang sangat menunggu dan sangat menginginkan kinerja yang terbaik dari kita. Di situ kita secara internal jangan saling menyalahkan. Kita harus kokoh untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan pertanahan di Indonesia,” kata Wamen Ossy kepada seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan pertanahan membutuhkan kerja kolektif yang kuat serta budaya kerja yang harmonis dan kolaboratif. Soliditas internal, menurutnya, menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kinerja organisasi sekaligus kualitas pelayanan publik.

Selain itu, Wamen Ossy juga menyampaikan optimismenya terhadap pemanfaatan teknologi sebagai solusi strategis dalam menjawab tantangan ke depan. Transformasi digital diyakini mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi pelayanan pertanahan kepada masyarakat. “Saya yakin dengan bantuan teknologi ke depan, semua permasalahan-permasalahan di BPN ini bisa kita selesaikan,” ungkapnya.

Melalui pengarahan tersebut, Wamen Ossy berharap jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan dapat terus memperkuat sinergi internal, menjaga kekompakan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Mathori, menyampaikan bahwa arahan Wamen ATR/Waka BPN menjadi penguat semangat bagi seluruh jajaran pertanahan di daerah. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan di Kalimantan Selatan merupakan komitmen bersama yang terus diupayakan oleh Kanwil BPN maupun seluruh Kantor Pertanahan.

“Saya kira ini menjadi semangat dalam upaya peningkatan kualitas, termasuk dalam hal pembangunan zona integritas, karena semuanya akan mengarah ke sana. Ketika dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan bersungguh-sungguh secara otomatis peningkatan layanan terhadap masyarakat itu juga akan meningkat,” pungkas Muhammad Mathori. (GE/RT)

Read More

Penuhi Kebutuhan Masyarakat akan Pelayanan, Kementerian ATR/BPN Tengah Menyusun Pola Pembinaan Kapasitas SDM

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyusun progres pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pembinaan SDM dinilai penting mengingat kompleksitas tugas serta tantangan pelayanan publik yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan dan peningkatan kompetensi pegawai.

“Untuk memitigasi risiko terkait ketimpangan kompetensi, ketimpangan pengetahuan, peran pengembangan dan pembinaan SDM ini sangat dibutuhkan. Mengingat kita memiliki SDM dengan berbagai jabatan, latar belakang pendidikan, serta tugas kita yang bertambah dan tuntutan masyarakat cukup tinggi (terhadap pelayanan),” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, pada Rapat Pembahasan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi, Senin (12/01/2026), di Kantor Kementerian ATR/BPN.

Berdasarkan data Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR), jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian ATR/BPN saat ini mencapai kurang lebih 34.000 pegawai, yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Melihat kondisi tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya membangun kelembagaan secara serius dan terperinci, sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap pegawai.

“Ini peran dari teman-teman pengembangan SDM, untuk melihat para aktor yang ada di kantah seperti apa. Misal untuk loket pelayanan, seperti apa karakteristik pegawainya, bahkan sampai pada pekerjaan yang sifatnya teknis seperti ketatausahaan, itu penting kita bahas,” ujar Dalu Agung Darmawan di hadapan peserta rapat yang terdiri atas sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Biro Sumber Daya Manusia; serta Biro Ortala dan Manajemen Risiko.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Agustyarsyah, menyampaikan bahwa sejumlah persoalan dalam organisasi kerap berawal dari permasalahan SDM. Oleh karena itu, untuk mendukung pemetaan SDM di lingkungan Kementerian ATR/BPN, BPSDM membentuk _assessment center_ guna menyusun profil pegawai serta menyediakan berbagai pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi, baik manajerial maupun teknis.

“Ke depan pada Mei 2026 kami tengah menyiapkan project kantor model untuk tiga kantor pertanahan. Mudah-mudahan sudah berjalan dengan harapan model kantor ini menjadi contoh untuk ratusan kantor pertanahan yang lain. Kita sudah memetakan kondisinya seperti apa, profilnya, pelatihan apa yang diperlukan. Mohon dukungannya pak sekjen dan bapak ibu kepala biro,” ujar Agustyarsyah. (AR/RS)

Read More