Peringati Hari Pahlawan, Kementerian ATR/BPN Kobarkan Semangat Cahaya Perjuangan

Jakarta - Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional digelar di lapangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Senin (10/11/2025). Selaku inspektur upacara, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia (RI), Saifullah Yusuf, yang berisikan pesan semangat perjuangan.

“Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini di bawah langit Indonesia yang merdeka, kita menundukkan kepala penuh hormat mengenang para pahlawan bangsa. Mereka bukan sekadar nama yang terukir di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini,” ujar Suyus Windayana membacakan amanat Menteri Sosial RI.

Dalam amanat tersebut, disampaikan tiga nilai yang dapat diteladani dari perjuangan pahlawan RI, yaitu kesabaran para pahlawan, semangat mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya, dan pandangan jauh ke depan.

“Di masa kini, perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Namun semangatnya tetap sama, yaitu membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan,” lanjut Suyus Windayana.

Semangat perjuangan pahlawan selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya ketahanan nasional, kemajuan pendidikan, penegakan keadilan sosial, serta pembangunan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya.

“Hari ini, mari kita bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Sebagaimana para pahlawan telah memberikan segalanya untuk Indonesia, kini giliran kita menjaga agar api perjuangan itu tidak pernah padam, dengan bekerja, bergerak, dan berdampak. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan,” ucap Suyus Windayana menutup amanat upacara.

Upacara Hari Pahlawan di lingkungan Kementerian ATR/BPN juga diisi dengan pembacaan pesan para pahlawan nasional, antara lain dari dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Pangeran Antasari, Sisingamangaraja XII, Frans Kaisiepo, Ida Anak Agung Gde Agung, dan Raden Dewi Sartika. Pelaksanaan upacara melibatkan insan ATR/BPN dari perwakilan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Ruang, serta Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

Sebagai penutup rangkaian upacara, turut diumumkan hasil pemenang lomba Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025. Momen ini menjadi wujud apresiasi sekaligus pengingat bagi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk terus berinovasi, berkontribusi, dan bekerja dengan semangat kebangsaan. (MW/FA/YZ)

Read More

Kasus Sengketa Tanah JK Produk Puluhan Tahun Lalu, Menteri Nusron: Kementerian ATR/BPN Kini Sedang Berbenah

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa sengketa tanah seluas 16,4 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, merupakan kasus lama yang akarnya telah berlangsung puluhan tahun sebelum masa kepemimpinannya di ATR/BPN. Seperti diketahui, sengketa tersebut melibatkan sejumlah pihak seperti PT Hadji Kalla, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang terafiliasi dengan Lippo Group, serta Mulyono dan Manyombalang Dg. Solong. 

“Kasus ini merupakan produk tahun 1990an. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib,” ujar Menteri Nusron di Jakarta, Minggu (09/11/2025).

Berdasarkan penelusuran Kementerian ATR/BPN, bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa ternyata memiliki dua dasar hak yang berbeda. Pertama, terdapat sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar pada 8 Juli 1996 dan berlaku hingga 24 September 2036. Kedua, di atas lahan yang sama juga terdapat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk, yang berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah Gowa dan Makassar sejak tahun 1990-an.

Selain kedua dasar hak tersebut, sengketa ini juga berkaitan dengan gugatan dari Mulyono serta putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pdt.G/2000/PN Makassar dalam perkara antara GMTD melawan Manyombalang Dg. Solong, di mana GMTD dinyatakan sebagai pihak yang menang.

Menteri Nusron menjelaskan, bahwa secara hukum, putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara dan ahli warisnya, sehingga tidak otomatis berlaku terhadap pihak lain di lokasi yang sama. Namun, ia menegaskan bahwa fakta hukum juga menunjukkan PT Hadji Kalla memiliki hak atas dasar penerbitan yang berbeda.

“Fakta hukum menunjukkan bahwa di lahan itu terdapat beberapa dasar hak dan subjek hukum berbeda. Karena itu, penyelesaiannya harus berdasarkan data dan proses administrasi yang cermat, bukan dengan mengeneralisasi satu putusan,” jelas Nusron Wahid.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi di lapangan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (_inkracht_). Sementara itu, Kementerian ATR/BPN menjalankan fungsi administratif berdasarkan data pertanahan yang sah.

“Secara administrasi, Kementerian ATR/BPN berkewajiban memastikan bahwa objek tanah yang disebut dalam putusan sesuai dengan data pertanahan yang ada,” tegasnya.

Sebagai langkah koordinatif, Kantor Pertanahan Kota Makassar telah mengirim surat resmi kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk meminta klarifikasi dan koordinasi teknis. “Termasuk perlunya _konstatiring_ administratif sebelum pelaksanaan eksekusi agar tidak terjadi salah objek,” tambahnya.

Menteri Nusron menyebut bahwa kasus ini menjadi momentum penting untuk mempercepat pembersihan dan digitalisasi data lama, serta sinkronisasi peta bidang tanah guna mencegah terbitnya sertipikat ganda (_double certificate_) dan _overlapping_ di masa depan. “Kalau hari ini kasus lama muncul ke publik, itu justru karena sistem kita sedang jujur dan dibuka. Kami ingin semua terang agar ke depan tidak ada lagi tumpang tindih,” kata Menteri Nusron.

Menteri Nusron menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tidak berpihak kepada siapa pun, baik PT Hadji Kalla, PT GMTD (Lippo), Mulyono, maupun Manyombalang Dg. Solong. Kementerian ATR/BPN berfokus pada penertiban administrasi dan kepastian hukum pertanahan, dengan prinsip netralitas dan keterbukaan informasi. “Kami berdiri di atas hukum, bukan di atas kepentingan siapa pun. Fokus kami membenahi sistem agar ke depan setiap hak atas tanah berdiri di atas kepastian hukum,” tutup Menteri Nusron. (*)

Read More

Tutup Latsar Gelombang 1 Tahun 2025, Sekjen Kementerian ATR/BPN Beri 3 Pesan untuk Pedoman CPNS dalam Bertugas

Cikeas - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Dalu Agung Darmawan, resmi menutup Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan I hingga VIII Gelombang 1 Tahun 2025, Jumat (07/11/2025) malam. Dalam sambutan penutup, ia menitipkan pesan kepada peserta untuk menerapkan ilmu dan nilai yang diperoleh selama pelatihan saat nanti terjun ke masing-masing unit kerja.

"Saya pesankan kepada kalian ada tiga kontemplasi, tiga refleksi yang harus kalian jawab. Kalian membuat apa? Kalian bekerja untuk siapa? dan akan meninggalkan legacy apa? Saya berharap pelatihan ini membuat para peserta dapat menambah wawasan,” ucap Dalu Agung Darmawan, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas.

Bukan hanya wawasan, Dalu Agung Darmawan juga mengingatkan pentingnya ASN menjaga kebugaran jasmani serta memelihara kesehatan mental agar memiliki kondisi batin yang prima. Hal itulah yang mendukung pelaksanaan tugas berjalan optimal.

“Latsar CPNS ini bertujuan untuk membentuk ASN yang profesional, beretika, dan memahami tanggung jawabnya. Dengan fisik, pikiran dan batin yang seimbang, maka ASN mampu menjalankan peran besar dalam menjaga tanah, melindungi masyarakat, serta mempertahankan keutuhan bangsa,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Rangkaian pelatihan untuk CPNS Gelombang I tahun 2025 ini diikuti oleh 332 peserta. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi, Norman Subowo, melaporkan, ada satu peserta yang tidak dapat mengikuti karena sakit sehingga jumlah peserta menjadi 42 peserta dari pusat dan 290 dari daerah. Peserta pelatihan ini merupakan CPNS Angkatan I s.d. VIII. 

Seluruh peserta pelatihan mengikuti kurikulum yang terdiri dari empat agenda, yaitu Sikap Perilaku Bela Negara, Nilai-Nilai Dasar PNS, Kedudukan dan Peran ASN, serta Habituasi. Setelah melalui rangkaian pelatihan, ada 24 CPNS yang dinilai sebagai peserta terbaik.

Adapun hadir mendampingi Sekjen dalam Penutupan Latsar CPNS ini, Kepala BPSDM, Agustyarsyah; Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, Indira Proboratri Warpani; Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Heri Mulianto, serta Pejabat Administrator, Fungsional, dan Pengawas di lingkungan BPSDM Kementerian ATR/BPN. (SG/RT)

Read More

Jaga Kedaulatan Negara, Irjen Bangun Rasa Kebanggaan CPNS Kementerian ATR/BPN

Cikeas - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menanamkan semangat kebanggaan dan tanggung jawab kepada para peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian ATR/BPN. Rasa bangga itu berdasar dari peran strategis Kementerian ATR/BPN dalam menegakkan kedaulatan Indonesia.

“Kita menjaga, sejengkal tanah kita kuasai, sejengkal tanah kita amankan. Itulah kedaulatan. Jangan sampai tanah kita diambil oleh negara lain. Siapa yang menjaga? Teman-teman ini juga nanti,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi, di Aula Nusantara, Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Jumat (07/11/2025).

Di momen pelatihan ini, Irjen Kementerian ATR/BPN juga menekankan pentingnya kesiapan mental dan semangat pengabdian para CPNS. Seluruh peserta harus siap ditugaskan di penjuru Indonesia. 

“Ada yang ditempatkan di perbatasan, ada yang di pulau terluar. Jadi jangan berangan-angan penempatan hanya di Pulau Jawa,” tutur Irjen Kementerian ATR/BPN di hadapan 331 peserta Latsar CPNS Angkatan I s.d. VIII Gelombang 1 Tahun 2025.

Menurutnya, pengabdian sejati seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tercermin dari kesediaannya melayani di lokasi mana pun negara membutuhkan. “Lihatlah bahwa Indonesia ini sangat luas. Itulah tugas para peserta nantinya setelah menjadi PNS. Berat tugasnya,” pungkas Pudji Prasetijanto Hadi. (GE/RT)

Read More

Kolaborasi GTRA di Majalengka, Hasilkan 1.641 Bidang Tanah Bersertipikat

Kab. Majalengka - Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sangat strategis dalam mewujudkan Reforma Agraria sebagai ujung tombak pemerataan dan keadilan tanah bagi masyarakat. Salah satu buktinya tampak pada kinerja GTRA Kabupaten Majalengka yang berhasil merealisasikan pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan dilanjutkan dengan Redistribusi Tanah bagi warga Desa Nunuk Baru di Kecamatan Maja, yang telah menetap di wilayah tersebut selama ratusan tahun.

“Perjalanan panjang luar biasa, ketika status (awalnya) hutan, dan muncul SK Biru, kemudian tanah tersebut diredistribusi dalam waktu dua bulan, itu luar biasa. Kami selaku Ketua Gugus Tugas selalu proaktif berkoordinasi dengan BPN bagaimana untuk mempercepat waktu,” jelas Bupati Majalengka, Eman Suherman dalam keterangannya, di Pendopo Kabupaten Majalengka.

Perjalanan proses tersebut berbuah hasil nyata melalui langkah konkret lintas instansi di bawah koordinasi GTRA Majalengka. Dimulai dari pelepasan kawasan hutan untuk TORA, lalu terbit Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1598 pada 18 Oktober 2024. Sebagai tindak lanjut, Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat menetapkan lokasi objek Redistribusi Tanah di Desa Nunuk Baru sebanyak 1.431 bidang dan di Desa Cengal sebanyak 210 bidang. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka pun bergerak cepat memulai penyuluhan Redistribusi Tanah tahun anggaran 2024, identifikasi dan inventarisasi objek dan subjek, hingga tahapan pengukuran dan pemetaan terhadap batas-batas bidang tanah di bulan November 2024. Di akhir prosesnya, Sidang GTRA yang dipimpin oleh kepala daerah pun digelar untuk menetapkan objek dan subjek Redistribusi Tanah. 

“Peran Kementerian ATR/BPN yang paling menonjol karena petugas langsung turun lapangan untuk pendataan bidang dan lain-lain. Kami pun berpikir jangan sampai ada kendala, maka kami bangun jalannya, jembatan, agar redistribusi ini lancar, aman, dan kondusif. Alhamdulillah, dalam waktu dua bulan, peta bidang sudah ada,” ujar Eman Suherman. 

Desa Nunuk Baru bermula dari sebuah perkampungan yang sudah ada sejak 1.471, jauh sebelum berdirinya Kabupaten Majalengka. Dari generasi ke generasi, warga setempat terus memperjuangkan dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk bisa mendapatkan legalitas atas tanah yang didiami mereka. Hingga akhirnya, kepastian hukum itu diperoleh melalui Redistribusi Tanah pada akhir tahun 2024. 

Sertipikat tanah untuk Desa Nunuk Baru itu sendiri diserahkan langsung secara simbolis oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, pada 13 Februari 2025. Bupati Majalengka sangat mengapresiasi ATR/BPN yang selalu memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam proses Redistribusi Tanah ini.

“Posisi dan peranan ATR/BPN walaupun instansi vertikal, ini sangat terasa bagi kami manfaatnya. Terima kasih. Masyarakat yang kemarin berada dalam ketidakpastian sekarang hidup dengan nyaman, tenang, tidur pun nyenyak karena bangunan yang sudah ditempati punya kepastian, sertipikat,”  ujar Bupati Majalengka.

Program Redistribusi Tanah di Desa Nunuk Baru merupakan bagian dari pelaksanaan Reforma Agraria yang terus digulirkan Kementerian ATR/BPN di berbagai daerah. Melalui kerja kolaboratif dengan pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN berkomitmen menghadirkan kepastian hukum dan pemerataan akses tanah bagi masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, Hendro Prastowo  menambahkan, keberhasilan Reforma Agraria tidak lepas dari dukungan penuh pemerintah daerah. Sejak awal, perencanaan dan pelaksanaan program dilakukan secara kolaboratif antara BPN dan Pemerintah Kabupaten Majalengka, dengan tujuan akhir agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. 

“Ke depan, kami berharap seluruh kegiatan dapat terus direncanakan dan dijalankan bersama Pemerintah Kabupaten, mulai dari tahap perencanaan hingga saat menyentuh masyarakat. Karena keberhasilan Reforma Agraria ini bukan hanya keberhasilan BPN, tapi keberhasilan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Majalengka,” ujar Hendro Prastowo. (DR/YZ/TM)

Read More

Menteri Nusron Arahkan Transformasi Layanan Pertanahan yang Adaptif terhadap Tuntutan Generasi Muda

Kudus - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelayanan publik di bidang pertanahan harus bertransformasi agar sesuai dengan karakter masyarakat masa kini, khususnya generasi muda. Menurutnya, generasi muda menuntut kecepatan, transparansi, dan integritas tinggi dalam setiap layanan pertanahan.

“Generasi muda tidak mau lagi berurusan dengan proses yang rumit atau tidak transparan. Mereka ingin semua layanan jelas, terukur, dan sesuai aturan. Kalau tidak sesuai, berani bersuara di media sosial. Itulah yang akan terjadi lima tahun mendatang, generasi itu menjadi majority pemohon terhadap proses pertanahan. Untuk itu kita perlu juga bertransformasi,” ujar Menteri Nusron dalam arahannya kepada jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan se-Karesidenan Pati, di Kudus, Jawa Tengah, Kamis (07/11/2025).

Menteri Nusron mengatakan, perubahan perilaku masyarakat perlu diimbangi dengan pembaruan sistem pelayanan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Layanan pertanahan perlu beradaptasi dengan tuntutan zaman melalui percepatan proses, kemudahan akses, dan kepastian hasil.

Transformasi layanan akan dilakukan secara menyeluruh. Menteri Nusron mengungkapkan, langkahnya dimulai dari penyederhanaan proses bisnis agar masyarakat dapat mengurus seluruh kebutuhan dalam satu jalur terpadu. Langkah tersebut juga perlu dukungan teknologi informasi yang kuat untuk menjamin kecepatan, efisiensi, dan keamanan data.

Proses transformasi juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM jadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang modern dan berintegritas. Oleh karena itu, Menteri Nusron menekankan kepada jajarannya, ASN di lingkungan Kementerian ATR/BPN harus memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas tinggi agar mampu menyesuaikan diri dengan tantangan baru.

“Transformasi pelayanan bukan sekadar perubahan sistem, tetapi perubahan cara berpikir. Kita layani masyarakat dengan cara yang sesuai dengan semangat zaman,” tutup Menteri ATR/Kepala BPN.

Sesi pengarahan bagi jajaran di Provinsi Jawa Tengah ini dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian. Turut menyampaikan laporan kinerja kepada Menteri Nusron, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri. (JM/YZ)

Read More

Berikan Pengarahan Latsar CPNS, Harison Mocodompis: ASN Ujung Tombak Komunikasi Publik Instansi Pemerintahan

Cikeas - Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Angkatan I s.d. VIII, Gelombang 1 Tahun 2025, sudah dimulai sejak 24 Juli-8 November 2025. Pelatihan tersebut diisi oleh banyak pemateri ahli, termasuk Harison Mocodompis selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol periode Juli 2024-November 2025. Dalam materi “Ceramah Strategi Komunikasi”, ia mengingatkan bahwa membangun komunikasi adalah tanggung jawab seluruh jajaran sebagai ujung tombak komunikasi publik instansi pemerintahan.

“Komunikasi bukan hanya tugas Humas, tapi tanggung jawab semua ASN. Sejak menjadi bagian dari ASN, Teman-teman telah terikat oleh etika profesi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang dijunjung oleh kementerian,” tegas Harison Mocodompis, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Bogor, Jumat (07/11/2025).

Sosok yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Banten ini menjelaskan, insan humas dalam pemerintahan punya peran menjadi sumber informasi resmi untuk publik. ASN sebagai pelayan publik merupakan jembatan yang membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Setiap ASN adalah komunikator instansi. Tindakan, ucapan, dan keputusan seorang ASN mencerminkan citra lembaga,” ungkap Harison Mocodompis.

Saat ini, semua orang semakin mudah menyebarkan informasi melalui berbagai kanal, khususnya media sosial. Merespons hal tersebut, Harison Mocodompis menitipkan pesan kepada para CPNS agar lebih bijak menggunakan media sosial. Karena menurutnya, setiap ASN adalah ambasador yang dapat membentuk citra Kementerian ATR/BPN.

“Meskipun yang kalian pakai adalah akun media sosial pribadi, identitas dan etika sebagai seorang ASN tetap terikat pada setiap tindakan dan ucapan di dunia maya,” imbau Harison Mocodompis.

Dalam sesi Ceramah Strategi Komunikasi ini, turut hadir Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo; Kepala Subbagian Pemberitaan dan Media, Arie Satya Dwipraja; serta pegawai pelaksana di Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN. (SG/RT)

Read More

Pisah Sambut dan Serah Terima Jabatan, Era Baru Kepemimpinan Biro Humas dan Protokol

Jakarta - Kegiatan Pisah Sambut dan Serah Terima Jabatan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, jadi penanda era kepemimpinan baru dalam membangun dan menjaga citra positif kementerian. Estafet kepemimpinan kini diterima Shamy Ardian yang resmi menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol, menggantikan Harison Mocodompis yang juga mengemban amanah baru sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.

“Kita melihat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Humas dan Protokol yang telah banyak dididik oleh Bang Harison, bukan tidak mungkin potensi ini turut membangun Kementerian ATR/BPN ke depan menjadi lebih baik,” ujar Shamy Ardian di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (06/11/2025).

Menyadari peran vital Biro Humas dan Protokol dalam mendukung komunikasi publik, Shamy Ardian berkomitmen untuk beradaptasi memperkuat tugas dan fungsi strategis di Kementerian ATR/BPN. Tugas itu meliputi pendokumentasian kegiatan pimpinan, pelaksanaan strategi komunikasi, pengelolaan informasi publik, hingga keprotokolan.

“Saya bersedia duduk bareng bersama Teman-teman semua (dalam bekerja), saya juga pastikan akan bertanggungjawab penuh atas kerja di Biro Humas dan Protokol. Kalau terjadi apa-apa saya yang berdiri paling depan,” tegas Kepala Biro Humas dan Protokol. 

Harison Mocodompis, yang memimpin Biro Humas dan Protokol pada periode Juli 2024-November 2025, menitipkan pesan agar semangat kebersamaan terus dijaga dan tetap bekerja dengan baik melaksanakan tugas.

“Pak Shamy, tolong sayangi anak-anak Humas, mengingat mayoritas dari mereka masih tergolong muda. Tolong bela mereka, tolong pasang badan. Teman-teman juga harus bekerja dengan baik karena saya yakin banyak Teman-teman yang akan terus berkembang ke depannya,” ungkap Harison Mocodompis.

Serah terima jabatan ditandai dengan penyerahan pin Biro Humas dan Protokol dari Harison Mocodompis kepada Shamy Ardianz. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian kenang-kenangan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Harison Mocodompis selama menjabat.

Kegiatan Pisah Sambut dan Serah Terima Jabatan ini dihadiri oleh beberapa perwakilan pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama serta diikuti oleh seluruh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta pegawai pelaksana di Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN serta sejumlah perwakilan pegawai dari Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen PHPT). (AR/RT)

Read More

Serahkan Sertipikat Hak Pakai kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Nusron: Langkah Amankan Aset Negara

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan secara langsung Sertipikat Hak Pakai kepada Menteri Luar Negeri, Sugiono pada Kamis (06/11/2025). Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas aset milik negara, khususnya yang digunakan untuk mendukung fungsi diplomasi dan hubungan luar negeri.

“Syukur alhamdulillah, kita di sini untuk menyerahkan sertipikat pemerintah atas nama Kementerian Luar Negri. Semoga ini menjadi langkah baik. Sertipikat Kementerian Luar Negeri yang kita garap ini hampir tidak ada konflik dan tidak diduduki masyarakat,” ungkap Menteri Nusron, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Ia menilai, sertipikasi ini menjadi cerminan kolaborasi baik antar instansi pemerintah dalam mengamankan aset negara dan memperkuat tata kelola Barang Milik Negara (BMN). “Kita mengamankan aset negara dengan memberikan kepastian hukum atas aset BMN milik Teman-teman di Kementerian Luar Negeri. Terima kasih sudah sangat rapi dalam penataan aset,” tutur Menteri Nusron.

Tanah yang disertipikatkan terletak di Kecamatan Menteng, Kota Administratif Jakarta Pusat, dengan luas 4.185 meter persegi. Bidang tanah tersebut kini terdaftar atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Luar Negeri, dengan status Hak Pakai berbentuk Sertipikat Elektronik yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN pada Oktober lalu.

Menteri Luar Negeri, Sugiono, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Kementerian ATR/BPN hingga bisa menyelesaikan sertipikasi aset tersebut. “Setelah melalui serangkaian proses, alhamdulillah sertipikatnya dapat diterbitkan bulan Oktober kemarin. Ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan penyertipikatan tanah milik negara,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam penyerahan sertipikat ini, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi; Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal dan Transformasi Layanan Pertanahan, Syarif Syahrial; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani; dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Firman Ariefiansyah Singagerda beserta jajaran. (GE/YZ)

Read More

Menteri Nusron: Reforma Agraria Jadi Langkah Pemerintah Putus Mata Rantai Kemiskinan Ekstrem

Banten - Pemerintah terus mengupayakan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program Reforma Agraria. Program ini berfokus pada pemberian tanah kepada masyarakat miskin untuk dikelola menjadi lahan pertanian produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidup. 

“Kalau soal memberikan tanah untuk masyarakat sangat miskin agar bisa dikelola, khususnya di sektor pertanian itu namanya program Reforma Agraria. Sudah ada keputusan pemerintah untuk itu. Reforma Agraria ini salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan, dengan memberikan tanah supaya mereka punya kesempatan berusaha,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat berkunjung ke B Universe, di Banten, Kamis (06/11/2025).

Menteri Nusron menjelaskan, dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesesuaian fungsi tanah, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan tanah untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria. “Tanahnya kita siapkan. Tapi jangan minta tanah di sekitar tempat tinggal yang memang tidak tersedia. Misalnya, kalau minta tanah di kawasan Monas, tentu tidak ada. Tapi kalau untuk pertanian, di daerah seperti Cianjur Selatan, Garut Selatan, atau Sukabumi Selatan, insyaallah ada,” jelasnya.

Tanah yang diberikan melalui program Reforma Agraria ini nantinya akan berstatus Hak Pakai, bukan Sertipikat Hak Milik (SHM). Hak Pengelolaan (HPL) tanah tersebut tetap atas nama negara. Dengan status Hak Pakai, pemerintah berharap tanah yang diredistribusikan benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif masyarakat dan tidak diperjualbelikan.

“Kenapa Hak Pakai? Karena berdasarkan data kami selama 20 tahun terakhir, banyak tanah hasil Reforma Agraria yang sudah SHM justru dijual dan berpindah tangan,” ungkap Menteri Nusron.

Adapun dalam kunjungannya ke B Universe, Menteri Nusron turut didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen Internal dan Transformasi Layanan Pertanahan, Syarif Syahrial; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; serta Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Prasetyo Wiranto. (MW/RS)

Read More