Berikan Pengarahan Latsar CPNS, Harison Mocodompis: ASN Ujung Tombak Komunikasi Publik Instansi Pemerintahan

Cikeas - Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Angkatan I s.d. VIII, Gelombang 1 Tahun 2025, sudah dimulai sejak 24 Juli-8 November 2025. Pelatihan tersebut diisi oleh banyak pemateri ahli, termasuk Harison Mocodompis selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol periode Juli 2024-November 2025. Dalam materi “Ceramah Strategi Komunikasi”, ia mengingatkan bahwa membangun komunikasi adalah tanggung jawab seluruh jajaran sebagai ujung tombak komunikasi publik instansi pemerintahan.

“Komunikasi bukan hanya tugas Humas, tapi tanggung jawab semua ASN. Sejak menjadi bagian dari ASN, Teman-teman telah terikat oleh etika profesi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang dijunjung oleh kementerian,” tegas Harison Mocodompis, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Bogor, Jumat (07/11/2025).

Sosok yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Banten ini menjelaskan, insan humas dalam pemerintahan punya peran menjadi sumber informasi resmi untuk publik. ASN sebagai pelayan publik merupakan jembatan yang membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Setiap ASN adalah komunikator instansi. Tindakan, ucapan, dan keputusan seorang ASN mencerminkan citra lembaga,” ungkap Harison Mocodompis.

Saat ini, semua orang semakin mudah menyebarkan informasi melalui berbagai kanal, khususnya media sosial. Merespons hal tersebut, Harison Mocodompis menitipkan pesan kepada para CPNS agar lebih bijak menggunakan media sosial. Karena menurutnya, setiap ASN adalah ambasador yang dapat membentuk citra Kementerian ATR/BPN.

“Meskipun yang kalian pakai adalah akun media sosial pribadi, identitas dan etika sebagai seorang ASN tetap terikat pada setiap tindakan dan ucapan di dunia maya,” imbau Harison Mocodompis.

Dalam sesi Ceramah Strategi Komunikasi ini, turut hadir Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo; Kepala Subbagian Pemberitaan dan Media, Arie Satya Dwipraja; serta pegawai pelaksana di Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN. (SG/RT)

Read More

Pisah Sambut dan Serah Terima Jabatan, Era Baru Kepemimpinan Biro Humas dan Protokol

Jakarta - Kegiatan Pisah Sambut dan Serah Terima Jabatan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, jadi penanda era kepemimpinan baru dalam membangun dan menjaga citra positif kementerian. Estafet kepemimpinan kini diterima Shamy Ardian yang resmi menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol, menggantikan Harison Mocodompis yang juga mengemban amanah baru sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.

“Kita melihat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Humas dan Protokol yang telah banyak dididik oleh Bang Harison, bukan tidak mungkin potensi ini turut membangun Kementerian ATR/BPN ke depan menjadi lebih baik,” ujar Shamy Ardian di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (06/11/2025).

Menyadari peran vital Biro Humas dan Protokol dalam mendukung komunikasi publik, Shamy Ardian berkomitmen untuk beradaptasi memperkuat tugas dan fungsi strategis di Kementerian ATR/BPN. Tugas itu meliputi pendokumentasian kegiatan pimpinan, pelaksanaan strategi komunikasi, pengelolaan informasi publik, hingga keprotokolan.

“Saya bersedia duduk bareng bersama Teman-teman semua (dalam bekerja), saya juga pastikan akan bertanggungjawab penuh atas kerja di Biro Humas dan Protokol. Kalau terjadi apa-apa saya yang berdiri paling depan,” tegas Kepala Biro Humas dan Protokol. 

Harison Mocodompis, yang memimpin Biro Humas dan Protokol pada periode Juli 2024-November 2025, menitipkan pesan agar semangat kebersamaan terus dijaga dan tetap bekerja dengan baik melaksanakan tugas.

“Pak Shamy, tolong sayangi anak-anak Humas, mengingat mayoritas dari mereka masih tergolong muda. Tolong bela mereka, tolong pasang badan. Teman-teman juga harus bekerja dengan baik karena saya yakin banyak Teman-teman yang akan terus berkembang ke depannya,” ungkap Harison Mocodompis.

Serah terima jabatan ditandai dengan penyerahan pin Biro Humas dan Protokol dari Harison Mocodompis kepada Shamy Ardianz. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian kenang-kenangan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Harison Mocodompis selama menjabat.

Kegiatan Pisah Sambut dan Serah Terima Jabatan ini dihadiri oleh beberapa perwakilan pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama serta diikuti oleh seluruh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta pegawai pelaksana di Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN serta sejumlah perwakilan pegawai dari Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen PHPT). (AR/RT)

Read More

Serahkan Sertipikat Hak Pakai kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Nusron: Langkah Amankan Aset Negara

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan secara langsung Sertipikat Hak Pakai kepada Menteri Luar Negeri, Sugiono pada Kamis (06/11/2025). Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas aset milik negara, khususnya yang digunakan untuk mendukung fungsi diplomasi dan hubungan luar negeri.

“Syukur alhamdulillah, kita di sini untuk menyerahkan sertipikat pemerintah atas nama Kementerian Luar Negri. Semoga ini menjadi langkah baik. Sertipikat Kementerian Luar Negeri yang kita garap ini hampir tidak ada konflik dan tidak diduduki masyarakat,” ungkap Menteri Nusron, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Ia menilai, sertipikasi ini menjadi cerminan kolaborasi baik antar instansi pemerintah dalam mengamankan aset negara dan memperkuat tata kelola Barang Milik Negara (BMN). “Kita mengamankan aset negara dengan memberikan kepastian hukum atas aset BMN milik Teman-teman di Kementerian Luar Negeri. Terima kasih sudah sangat rapi dalam penataan aset,” tutur Menteri Nusron.

Tanah yang disertipikatkan terletak di Kecamatan Menteng, Kota Administratif Jakarta Pusat, dengan luas 4.185 meter persegi. Bidang tanah tersebut kini terdaftar atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Luar Negeri, dengan status Hak Pakai berbentuk Sertipikat Elektronik yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN pada Oktober lalu.

Menteri Luar Negeri, Sugiono, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Kementerian ATR/BPN hingga bisa menyelesaikan sertipikasi aset tersebut. “Setelah melalui serangkaian proses, alhamdulillah sertipikatnya dapat diterbitkan bulan Oktober kemarin. Ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan penyertipikatan tanah milik negara,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam penyerahan sertipikat ini, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi; Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal dan Transformasi Layanan Pertanahan, Syarif Syahrial; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani; dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Firman Ariefiansyah Singagerda beserta jajaran. (GE/YZ)

Read More

Menteri Nusron: Reforma Agraria Jadi Langkah Pemerintah Putus Mata Rantai Kemiskinan Ekstrem

Banten - Pemerintah terus mengupayakan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program Reforma Agraria. Program ini berfokus pada pemberian tanah kepada masyarakat miskin untuk dikelola menjadi lahan pertanian produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidup. 

“Kalau soal memberikan tanah untuk masyarakat sangat miskin agar bisa dikelola, khususnya di sektor pertanian itu namanya program Reforma Agraria. Sudah ada keputusan pemerintah untuk itu. Reforma Agraria ini salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan, dengan memberikan tanah supaya mereka punya kesempatan berusaha,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat berkunjung ke B Universe, di Banten, Kamis (06/11/2025).

Menteri Nusron menjelaskan, dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesesuaian fungsi tanah, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan tanah untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria. “Tanahnya kita siapkan. Tapi jangan minta tanah di sekitar tempat tinggal yang memang tidak tersedia. Misalnya, kalau minta tanah di kawasan Monas, tentu tidak ada. Tapi kalau untuk pertanian, di daerah seperti Cianjur Selatan, Garut Selatan, atau Sukabumi Selatan, insyaallah ada,” jelasnya.

Tanah yang diberikan melalui program Reforma Agraria ini nantinya akan berstatus Hak Pakai, bukan Sertipikat Hak Milik (SHM). Hak Pengelolaan (HPL) tanah tersebut tetap atas nama negara. Dengan status Hak Pakai, pemerintah berharap tanah yang diredistribusikan benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif masyarakat dan tidak diperjualbelikan.

“Kenapa Hak Pakai? Karena berdasarkan data kami selama 20 tahun terakhir, banyak tanah hasil Reforma Agraria yang sudah SHM justru dijual dan berpindah tangan,” ungkap Menteri Nusron.

Adapun dalam kunjungannya ke B Universe, Menteri Nusron turut didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen Internal dan Transformasi Layanan Pertanahan, Syarif Syahrial; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; serta Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Prasetyo Wiranto. (MW/RS)

Read More

Menteri Nusron: Empat Visi Presiden Prabowo Bertumpu pada Pemanfaatan Tanah dan Tata Ruang yang Berkeadilan

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kebijakan penataan ruang harus jadi instrumen utama untuk mewujudkan empat visi besar Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, kemandirian energi, industrialisasi nasional, dan penyediaan perumahan rakyat yang terjangkau. Menurutnya, keempat visi tersebut saling bersinggungan dalam pemanfaatan ruang.

“Ketahanan pangan butuh tanah yang harus dilindungi, ketahanan energi juga butuh tanah, industrialisasi butuh tanah, dan perumahan murah pun memerlukan tanah yang sama. Inilah pentingnya tata ruang yang mampu menyeimbangkan semuanya,” ujar Menteri Nusron dalam acara Sarasehan Hari Tata Ruang (HANTARU), di Jakarta Selatan, Kamis (06/11/2025).

Menteri Nusron menyatakan, tata ruang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan antar sektor. Untuk itu, seluruh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah harus diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.

“Kita harus pastikan niat pembangunan itu benar sejak awal. Kalau salah niatnya maka salah juga tata ruangnya. Kesalahan dalam tata ruang berarti ada yang keliru dalam memaknai visi pembangunan itu sendiri,” tegas Menteri Nusron.

Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk menuntaskan 2.000 RDTR dalam dua tahun ke depan. Dengan tata ruang yang sinkron dan berkeadilan, Kementerian ATR/BPN optimistis arah pembangunan Indonesia akan semakin jelas menuju kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemajuan industri, serta keadilan akses terhadap hunian bagi seluruh rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, juga menyoroti pentingnya RDTR sebagai kunci membangun kota yang berkarakter dan berkelanjutan. “RDTR ini memang isinya adalah zonasi atau mengatur penempatan plotting untuk pembangunan. Tetapi lebih dari itu, kita berharap RDTR ini bisa membuat kota bertransformasi dari sekadar kota yang sama prototipenya menjadi kota yang kita mimpikan, kota yang berkelanjutan, hijau, dan inklusif,” ujarnya. 

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN pada kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut memberi sambutan dalam Sarasehan HANTARU 2025, Ketua Ikatan Ahli Perencana Indonesia, Hendricus Andy Simarmata. (JM/FA)

Read More

Rapat Dengar Pendapat Umum, Kementerian ATR/BPN Bahas Penyelesaian Pengaduan Konflik Agraria Bersama BAP DPD RI

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk mengakselerasi penyelesaian pengaduan masyarakat terkait persoalan pertanahan dan agraria. Komitmen tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI), Rabu (05/11/2025).

“Kami menghargai pertemuan hari ini sebagai forum komunikasi antara Kementerian ATR/BPN dengan DPD RI dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dengan pertemuan ini, semoga bisa menyelesaikan berbagai persoalan konflik agraria dengan baik,” ujar Dalu Agung Darmawan, di Ruang Rapat Kutai, Gedung DPD RI, Jakarta.

Ia menyatakan bahwa setiap pengaduan masyarakat yang masuk ke Kementerian ATR/BPN akan ditangani secara terbuka dan kolaboratif. “Kami menerima dengan baik setiap masukan, dan kami akan terus berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan ini secara cepat dan tepat,” tutur Dalu Agung Darmawan.

Volume pengaduan yang diterima Kementerian ATR/BPN cukup besar. Menurutnya, hal itu mencerminkan tingginya perhatian publik terhadap kebijakan dan program pertanahan nasional. Oleh karena itu, Dalu Agung Darmawan menilai pertemuan dengan BAP DPD RI menjadi momen tepat untuk memperkuat koordinasi dalam merespons dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di berbagai daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BAP DPD RI, Ahmad Syauqi Soeratno, juga berharap forum ini dapat memperkuat komunikasi dan mempertemukan berbagai kepentingan agar penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan secara bijak dan berkeadilan.

“Apresiasi kepada Bapak/Ibu atas sinergi yang berjalan selama ini dengan DPD RI, khususnya BAP DPD RI, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional. Semoga BAP DPD RI sebagai fasilitator maupun mediator dapat bersama-sama mencari solusi terbaik atas persoalan yang muncul di masyarakat,” ungkap Ahmad Syauqi Soeratno.

Pada pertemuan ini, turut hadir Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran. (GE/YZ)

Read More

Dua Tahun Beruntun Raih Top GPR Award, Kementerian ATR/BPN Buktikan Komunikasi Publik yang Berdampak

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali meraih penghargaan Top GPR Award 2025 kategori “Kementerian” dari GPR Institute pada acara 5th GPR Forum 2025 & Award Ceremony Top Award 2025, Selasa (04/11/2025). Ini menjadi capaian dua tahun berturut-turut setelah sebelumnya, pada 2024, Kementerian ATR/BPN juga memperoleh penghargaan di kategori “Special Achievement for Kementerian”.

“Tahun lalu Kementerian ATR/BPN sudah mendapatkan GPR Award ini. Untuk memperkuat komunikasi publik, kita menerapkan strategi komunikasi dengan model PESO, sebagaimana diperkuat dalam Keputusan Menteri Nomor 1912 Tahun 2024. Ini berlaku bagi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang berjumlah 520 satker di Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (PMHAL) Biro Humas dan Protokol, Bagas Agung Wibowo, yang menerima penghargaan secara langsung mewakili Kepala Biro Humas dan Protokol.

Bagas Agung Wibowo menjelaskan, penerapan model komunikasi  PESO, yaitu Paid, Earned, Shared, dan Owned Media, menjadi strategi komunikasi publik Kementerian ATR/BPN agar semakin terarah dan berdampak. Sebagai implementasinya, setiap satuan kerja diwajibkan melakukan publikasi One Day One News untuk disebarkan kepada media massa.  Hal Ini dilakukan sebagai langkah dalam menghadapi berbagai tantangan kehumasan di era seperti saat ini.

“Banyak sekali tantangan dalam pelaksanaan strategi komunikasi ini. Salah satunya maraknya berita hoaks dan konten palsu yang menyesatkan masyarakat. Dibutuhkan konsistensi dan kolaborasi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN agar strategi komunikasi yang dijalankan mampu menghadirkan informasi publik yang kredibel, memperkuat citra positif lembaga, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat di seluruh penjuru tanah air,” ungkap Bagas Agung Wibowo.

Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN meraih final score 74,50% berdasarkan tiga metode penilaian, yaitu Digital Awareness Aspect, Digital Media dan Website Aspect, serta Social Media Aspect. Berdasarkan penilaian GPR Institute, terdapat lebih dari 370 ribu ulasan mengenai Kementerian ATR/BPN di internet dan dicari oleh rata-rata 1.300 lebih pengguna internet tiap bulannya.

Dalam satu tahun terakhir, pemberitaan soal Kementerian ATR/BPN di media online mencapai lebih dari 108 ribu kali, sementara laman resmi atrbpn.go.id dikunjungi sekitar 3,48 juta pengunjung setiap bulan.

Top GPR Award sendiri merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada kementerian, lembaga negara, komisi negara, LPNK, serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia, yang dinilai berhasil menjalankan praktik kehumasan pemerintah dalam membangun digital awareness, digital engagement, dan digital reputation.

Turut hadir dalam malam penghargaan ini, Menteri Agama, Nasaruddin Umar yang juga meraih Top GPR Figure Award 2025, perwakilan pimpinan kementerian/lembaga, serta sejumlah bupati/wali kota. Hadir mendampingi Kepala Bagian PMHAL, Kasubbag Pemberitaan dan Media, Arie Satya Dwipraja. (JR/FA)

Read More

Lantik 840 Pejabat Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Jabatan Itu Amanah, Gunakan Sebaik-baiknya

Jakarta - Jabatan adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Hal ini jadi pesan utama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat melantik 840 Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Selasa (04/11/2025), di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

“Bagi yang hari ini dilantik dan mempunyai amanah jabatan ini, selama masih ada amanah itu, manfaatkan amanah dengan sebaik-baiknya. Jangan memanfaatkan jabatan untuk kesombongan, untuk pamer dan sebagainya,” tegas Menteri Nusron yang hadir didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.

Menteri Nusron mengingatkan, setiap jabatan merupakan amanah dari Tuhan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Kita sebagai makhluk Tuhan, insan yang beriman dan bertakwa harus sadar, jabatan itu amanah. Sesungguhnya itu adalah amanah yang datang dari Tuhan. Kita enggak tahu kapan Tuhan itu akan mengambil dan akan mendatangkan amanah jabatan tersebut,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, dilantik sebanyak 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 12 Pejabat Administrator, 4 Pejabat Fungsional, dan 818 Pejabat Pengawas. Kepada pejabat terlantik yang tersebar di penjuru Indonesia, Menteri Nusron menitipkan empat hal yang perlu dipedomani dalam menjalankan jabatan baru.

Pertama, bekerja untuk kepentingan umat manusia. Kedua, bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ketiga, bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. “Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, untuk kepentingan marwah dan martabat lembaga tempat kita bekerja, yaitu Kementerian ATR/BPN,” pungkas Menteri Nusron.

Adapun tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik kali ini adalah Sekretaris Jenderal, Dalu Agung Darmawan; Inspektur Jenderal, Pudji Prasetijanto Hadi; dan Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari.

Selain itu, tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru dilantik, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Sudaryanto; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian.

Pelantikan ini jadi momentum bagi seluruh pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme. Pelantikan berlangsung secara daring dan luring dengan dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Pratama Kementerian ATR/BPN dan jajaran. (GE/RT/FA)

Read More

Tidak Perlu Menunggu Lama di Loket, Antrian Online dalam Sentuh Tanahku Mudahkan Warga Urus Sertipikat Tanah

Kab. Karawang - Pemanfaatan fitur Antrian Online dalam aplikasi Sentuh Tanahku terbukti memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai urusan pertanahan. Kemudahan itu dirasakan langsung oleh Indri, salah satu pemohon di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Karawang, yang tidak lagi harus menunggu lama saat mengantre di loket pelayanan.

“Saya merasakan kemudahan. Ini sudah dua kali saya mengurus sertipikat pakai Antrian Online. Kalau dulu kayak gambling. Kita tidak tahu giliran kita kapan, jadi bisa datang dari pagi tapi belum tentu dilayani cepat,” terang Indri, saat ditemui di Loket Pelayanan Kantah Kabupaten Karawang, Selasa (29/10/2025).

Menurutnya, Antrian Online ini membuat masyarakat bisa mengetahui secara pasti kapan mereka akan dilayani sehingga waktu kedatangan ke kantor dapat disesuaikan. “Sekarang udah enak, bisa lihat jam berapa giliran kita. Jadi gak perlu nunggu lama di Kantor Pertanahannya,” tambah Indri yang datang untuk mengurus peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk bangunan rumah toko miliknya.

Meski awalnya sempat kebingungan karena belum terbiasa menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku, Indri mengaku terbantu karena aplikasinya cukup mudah dipahami. “Kadang kalau agak bingung saya tanya ke anak. Tapi kalau udah dicoba, ternyata gampang,” katanya sambil menunjukkan tampilan Sentuh Tanahku di ponselnya.

Setelah merasakan sendiri kemudahannya, Indri menyayangkan masih banyak masyarakat yang belum mencoba layanan digital tersebut. “Sebenarnya mereka belum coba saja. Kalau sudah coba, pasti merasakan sendiri kemudahannya. Banyak orang maunya yang cepat, datang langsung dan ambil nomor antrean. Tapi, kalau gitu kan kita gak bisa mengatur waktu, gak tahu kapan dilayaninya,” terang Indri.

Fitur Antrian Online diharapkan bukan hanya dimanfaatkan Indri, namun bisa memberikan manfaat bagi masyarakat lainnya. Tidak sekadar membantu menghemat waktu dan tenaga, fitur ini juga membuat proses pelayanan di Kantor Pertanahan jadi lebih tertib, efisien, dan transparan. 

Ke depan, pemanfaatan layanan digital seperti Sentuh Tanahku diharapkan semakin meluas sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan kemudahan dalam mengurus berkas pertanahan tanpa harus menunggu lama di loket pelayanan. “Sekarang pelayanan BPN sudah bagus menurut saya. Sudah jauh lebih baik bedanya dari yang dulu-dulu,” pungkas Indri. (GE/JR)

Read More

Mengenal Desa Nunuk Baru di Majalengka, Reforma Agraria Jadi Akhir Perjuangan Menjaga Warisan Leluhur

Kab. Majalengka - Bagi warga Desa Nunuk Baru, Kecamatan Maja, perjuangan memiliki tanah bukan sekadar urusan administrasi, melainkan warisan perjuangan panjang para leluhur. Ratusan tahun mereka tinggal dan menetap di atas lahan yang ternyata berstatus kawasan hutan tanpa adanya kepastian hukum. Harapan itu akhirnya muncul pada akhir 2024 melalui program Reforma Agraria yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kini, masyarakat Desa Nunuk Baru resmi memegang sertipikat hak atas tanah.

Kepala Desa Nunuk Baru, Nono Sutrisno, menceritakan soal perjuangan warga mendapatkan sertipikat. Perjuangan sudah dimulai sejak lama, bahkan sebelum desa ini berdiri secara definitif pada 2010. 

“Beberapa kepala desa sebelumnya sudah berupaya mewujudkan keinginan masyarakat agar memiliki hak milik atas tanah yang mereka tempati. Para sesepuh juga ingin jangan sampai ada polemik seperti yang dialami kasepuhan terdahulu. Alhamdulillah, di tahun 2021 kami sepakat untuk memulai proses ini,” ujarnya di Balai Desa Nunuk Baru, Jumat (31/10/2025).

Nono Sutrisno menjelaskan, pada tahun 2021, perangkat desa, lembaga adat, dan warga Nunuk Baru, bersama-sama memperjuangkan legalisasi tanah. Setelah melalui sejumlah proses, pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) terealisasi pada Oktober 2024 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1598 Tahun 2024. 

Langkah Kementerian ATR/BPN selanjutnya, menghadirkan titik terang. Program Redistribusi Tanah setelah proses pelepasan kawasan hutan menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk meraih kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati turun-temurun.

“Alhamdulillah, di akhir 2024 program Redistribusi Tanah benar-benar memberi hasil nyata. Warga menerima sertipikat tanah mereka dari BPN. Ini bukti nyata hadirnya negara dalam memberikan kepastian hukum,” ujar Nono Sutrisno.

Program Redistribusi Tanah di Desa Nunuk Baru menghasilkan 1.373 Sertipikat Hak Milik, 37 Sertipikat Hak Pakai, dan 21 Sertipikat Wakaf. Menurut Nono Sutrisno, sertipikat ini bukan sebatas dokumen kepemilikan, tapi simbol ketenangan hidup bagi masyarakat. “Kalau dibilang mah, sekarang warga sudah enak makan, enak tidur karena sudah jelas. Tidak ada lagi yang mengganggu atau polemik seperti masa lalu,” ungkapnya.

Desa Nunuk Baru memiliki sejarah panjang yang diyakini lebih tua dari Kabupaten Majalengka. Wilayah ini telah dihuni sejak tahun 1471 silam, bahkan jauh sebelum berdirinya Kabupaten Majalengka. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, masyarakat sempat diminta pindah ke utara Majalengka karena alasan keamanan. Namun, sebagian besar warga memilih bertahan di tanah warisan leluhur. Kini, Desa Nunuk Baru memiliki tujuh dusun yang tersebar di antara perbukitan Majalengka.

Nono Sutrisno menekankan, kendati kini telah memegang sertipikat, masyarakat Nunuk Baru tak melupakan akar budaya mereka. Desa ini masih memiliki lembaga adat dan ketua adat yang aktif menjaga tradisi, seperti upacara Penyiraman Pusaka Karuhun dan kerajinan Tenun Gadod, yang diwariskan dari generasi ke generasi. 

Dengan kepastian hukum atas tanah dan semangat menjaga warisan leluhur, masyarakat Desa Nunuk Baru menatap masa depan dengan rasa aman dan optimisme baru. Reforma Agraria tidak hanya mengubah status lahan, namun juga memulihkan martabat dan ketenangan warga yang telah berjuang selama berabad-abad. (DR/YZ/TM)

Read More