Lewat Pengajian Bulanan, Menteri Nusron Ajak Jajaran Meraih Berkah dan Menambah Ilmu Agama

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kerap menekankan pentingnya menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Dalam Pengajian Bulanan yang digelar di Masjid Nuurur Rahman Kementerian ATR/BPN pada Kamis (30/10/2025) ini, ia mengapresiasi konsistensi jajarannya yang tetap meluangkan waktu mengikuti kajian di tengah kesibukan pekerjaan. 

“Alhamdulillah, pengajian ini sudah yang kedelapan kalinya kita laksanakan. Semoga kegiatan ini membawa berkah dan menambah ilmu bagi kita semua,” ujar Menteri Nusron.

Bagi Menteri Nusron, menuntut ilmu adalah kewajiban yang tidak mengenal batas usia maupun waktu. Ia mengutip firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 122 sebagai dasar pentingnya umat Islam mempelajari ilmu agama. “Orang menuntut ilmu itu tidak dibatasi waktu dan usia. Karena ini perintah Allah SWT, maka meskipun kita sibuk bekerja, harus tetap meluangkan waktu untuk belajar, terutama ilmu agama,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengisahkan konteks turunnya ayat tersebut atau asbabun nuzul, yang terjadi pada masa Rasulullah SAW menghadapi perang Ahzab. Saat itu seluruh pemuda diwajibkan ikut berlatih perang, hingga tidak ada yang menuntut ilmu agama. Allah SWT kemudian berfirman agar sebagian umat tetap fokus belajar ilmu agama untuk menjaga keberlangsungan dakwah dan pengetahuan umat.

“Jangan semua anak dijadikan tentara, polisi, atau pegawai. Minimal satu di antara mereka harus belajar ilmu agama. Begitu pula dalam masyarakat, paling tidak satu RW harus punya imam yang paham agama,” pesan Menteri Nusron.

Pengajian rutin yang dilakukan di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini merupakan bagian dari upaya memperkuat spiritualitas dan kesadaran religius di tengah tugas-tugas kenegaraan. “Saya berterima kasih karena di tengah kesibukan dan usia yang sudah tidak muda lagi, banyak yang masih semangat mengaji. Ini bagian dari tanggung jawab kita untuk terus belajar,” pungkas Menteri Nusron.

Rangkaian pengajian dimulai dengan pembacaan Surah Yasin oleh Ahmad Ziyad, dan ditutup dengan pembacaan Kitab Hadist Arbain Imam An Nawawi oleh Zulfa Mustafa. Pengajian bulanan ini diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama beserta jajaran Kementerian ATR/BPN. (LS/YZ)

Read More

Setahun Menteri Nusron, Nilai Ekonomi Pendaftaran Tanah Capai Rp1.021 Triliun

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian signifikan di sektor pertanahan dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Program pendaftaran tanah terus menunjukkan peningkatan yang memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun negara.

“Pendaftaran tanah bukan hanya soal administrasi, tapi juga fondasi ekonomi. Setiap bidang tanah yang terdaftar berarti kepastian hukum bagi rakyat, sekaligus membuka potensi ekonomi yang luar biasa,” ujar Menteri Nusron, Kamis (23/10/2025).

Selama periode satu tahun, tercatat 4.002.281 bidang tanah berhasil didaftarkan, dengan 2.687.686 bidang di antaranya telah bersertipikat. Dari upaya tersebut, tambahan nilai ekonomi yang dihasilkan mencapai Rp1.021,95 triliun. “Nilai ini mencerminkan kontribusi langsung program pendaftaran tanah terhadap peningkatan aset masyarakat, akses permodalan, dan penerimaan negara,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri Nusron merincikan, kontribusi ekonomi tersebut berasal dari Hak Tanggungan Rp980,5 triliun, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp25,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp3,15 triliun, serta Pajak Penghasilan (PPh) Rp12,4 triliun. “Pendaftaran tanah memberikan dampak ekonomi yang konkret, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi negara,” kata Menteri Nusron.

Selain percepatan pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN juga melakukan pemutakhiran data spasial seluas 3,05 juta hektare di luar kawasan yang memiliki batasan tertentu, seperti garis pantai, sempadan sungai, dan kawasan hutan. Peningkatan kualitas data spasial ini memastikan pemanfaatan ruang dapat berjalan lebih tepat sasaran dan minim sengketa.

“Data spasial yang valid menjadi kunci agar pembangunan berjalan terukur, investasi aman, dan konflik pertanahan dapat diminimalkan,” tegas Menteri Nusron.

Hingga saat ini, sudah ada 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar secara nasional, dengan 97 juta bidang telah bersertipikat. Capaian ini memperlihatkan percepatan nyata menuju target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sekaligus memperkuat upaya pemerataan aset bagi seluruh warga negara.

“Dengan tanah yang terdaftar dan bersertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum untuk berusaha, mengakses kredit, dan meningkatkan nilai ekonomi asetnya. Itulah esensi Reforma Agraria yang sesungguhnya,” pungkas Menteri Nusron.

Read More

Pendaftaran Tanah Wakaf Meningkat Signifikan, Menteri Nusron: Gandeng Kepala KUA dan Kekuatan Masyarakat

Bekasi - Dalam periode satu tahun terakhir, pendaftaran tanah wakaf di Indonesia meningkat signifikan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan hal itu bisa tercapai dengan penerapan strategi kolaboratif antara Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), serta berbagai organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan.

“Tanah wakaf sekarang strateginya adalah menggandeng dua sektor. Pertama, para Kepala KUA yang juga berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Kata kuncinya ada di situ. Kedua, kita menggandeng kekuatan masyarakat,” ujar Menteri Nusron usai Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025, di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025).

Menurut Menteri Nusron, pendekatan kolaboratif ini berhasil memberikan hasil nyata. Dilihat sejak awal masa jabatannya, pendaftaran tanah wakaf meningkat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Waktu saya masuk, baru 27% tanah wakaf yang terdaftar. Sekarang, dalam satu tahun naik menjadi sekitar 35%,” ungkapnya.

Percepatan pendaftaran tanah wakaf ini tidak terlepas dari kerja sama dengan berbagai organisasi besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Melalui kemitraan ini, Kementerian ATR/BPN memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga serta memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf. 

“Intinya, kami ingin ada percepatan, dan alhamdulillah tahun ini banyak sekali lompatan,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Percepatan sertipikasi tanah wakaf memiliki arti strategis bagi keberlanjutan fungsi sosial keagamaan tanah tersebut. “Kami memandang pentingnya sertipikasi wakaf karena kalau tidak segera disertipikasi akan berdampak terhadap konflik di masa depan, apalagi di daerah yang akan dimasuki kawasan PSN. Itu bisa berdampak panjang kalau tidak segera diselesaikan,” pungkasnya. (LS/JM)

Read More

Temui Pimpinan KPK, Menteri Nusron Bahas Perbaikan Bisnis Proses Layanan Pertanahan

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (22/10/2025). Pertemuan tersebut membahas terkait rencana perbaikan proses bisnis (business process) layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Kami datang untuk meminta masukan terkait transformasi pelayanan. Business process kita dibuat sejak lama dan sampai hari ini dianggap sebagian masyarakat sudah tidak lagi sesuai,” terang Menteri Nusron dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Nusantara, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Menurut Menteri Nusron, pembaruan proses bisnis diperlukan agar masyarakat mengetahui sejak awal dokumen yang harus dilengkapi, batas waktu penyelesaian, serta kepastian biaya pelayanan. “Yang harus kita desain adalah proses bisnis yang membuat pemohon dapat melengkapi persyaratan secara jelas, layanan selesai pada waktu yang ditentukan, dan biaya yang dikenakan transparan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pelibatan KPK sangat penting dalam mengidentifikasi titik rawan penyimpangan dalam rancangan proses bisnis nantinya. “Kita ingin masukan dari Bapak/Ibu, di mana letak retak dan celahnya, yang itu berpotensi menjadi tindakan pidana korupsi dan pungutan liar,” kata Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN untuk menata ulang layanan secara menyeluruh. Menurutnya, orientasi perbaikan proses bisnis tidak hanya relevan dalam konteks pelayanan publik, tapi juga sejalan dengan agenda nasional terkait optimalisasi penerimaan negara dari basis pertanahan.

“Kami melihat bahwa ada keinginan untuk melakukan bisnis proses dalam rangka mengefisiensikan waktu, biaya, dan transparansi yang tujuannya adalah transformasi atau terobosan untuk meningkatkan PNBP. Ini tujuan yang luar biasa,” ujar Setyo Budiyanto.

Ketua KPK juga menekankan bahwa agenda perbaikan proses bisnis harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas aparatur. Ia merujuk pada capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian ATR/BPN yang saat ini berada di angka 75,88. Menurutnya, hasil tersebut cukup positif sebagai pijakan awal, namun tidak boleh berhenti pada nilai semata. 

“Ini tentu bisa ditingkatkan lagi pada tahun 2025. Mudah-mudahan angkanya bisa di atas 75,88. Tapi lebih dari itu, kami berharap itu bukan sekadar angka, tapi menunjukkan perilaku pegawai di kementerian hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mengantisipasi dan menolak korupsi,” pungkas Setyo Budiyanto.

Hadir dalam pertemuan tersebut, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto; Johanis Tanak; dan Ibnu Basuki Widodo beserta jajaran. (GE/RT)

Read More

Jadi Bagian dari Satgas P2SP, Kementerian ATR/BPN Fokus Akselerasi Penyelesaian dan Integrasikan RDTR dengan OSS

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masuk ke dalam Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang dibentuk pemerintah untuk memastikan Program Strategis Nasional (PSN) berjalan efektif. Peran dari Kementerian ATR/BPN sendiri akan difokuskan pada percepatan implementasi program serta penyelesaian hambatan (debottlenecking), khususnya dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Dari target 2.000 RDTR, saat ini telah diselesaikan 668. Sampai akhir tahun, kita optimistis bisa capai 700 RDTR,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Pimpinan Satgas P2SP, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Satgas P2SP dibentuk berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 Oktober 2025 lalu. Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Rakornas para Menteri Kabinet Merah Putih. Satgas ini terbagi ke dalam tiga Pokja, dengan masing-masing fokus pekerjaan.

Fokus Kementerian ATR/BPN bukan hanya percepatan RDTR, namun juga integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Menteri Nusron menekankan bahwa percepatan digitalisasi melalui OSS penting untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan mendorong investasi. Ia berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh RDTR yang belum masuk ke dalam OSS. 

“Dari 668, belum semuanya terintegrasi ke dalam OSS. Ini menjadi PR kami dan insyaallah saya komit. Dua bulan ke depan akan saya dorong agar seluruh yang belum (terintegrasi) OSS segera ditindaklanjuti,” ungkap Menteri Nusron.

Sebagai pemimpin rapat kali ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa hasil pembahasan akan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Pokja. “Kita ingin semua program strategis berjalan sinkron, sesuai arahan presiden. Pembicaraan hari ini langsung ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” ujarnya.

Adapun hadir mendampingi Menteri Nusron dalam rapat ini, Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuke Harniati. Turut hadir mengikuti rapat, sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait. (MW)

Read More

Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo – Kementerian ATR/BPN Catat Lompatan Capaian Reformasi Agraria dan Digitalisasi Layanan Pertanahan

Dalam kurun satu tahun masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat berbagai capaian signifikan dalam pelaksanaan reformasi agraria dan modernisasi layanan pertanahan. Langkah-langkah strategis ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan agraria, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pengelolaan ruang dan tanah yang berkeadilan dan efisien.

Hingga Oktober 2025, capaian pendaftaran tanah nasional telah mencapai 123,3 juta bidang, dengan 97 juta bidang di antaranya telah bersertipikat. Selama satu tahun terakhir, terdapat tambahan 4.002.281 bidang tanah terdaftar, dan 2.687.686 bidang berhasil disertipikatkan, menghasilkan nilai tambah ekonomi sebesar Rp1.021,95 triliun.

Transformasi digital turut memperkuat kinerja layanan pertanahan. Melalui sistem Sertipikat Elektronik, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 6,1 juta sertipikat elektronik, naik signifikan dari 639 ribu di tahun sebelumnya. Sebanyak 474 kantor pertanahan di seluruh Indonesia juga telah mengimplementasikan peralihan elektronik (98%), menunjukkan kesiapan penuh menuju pelayanan publik berbasis digital yang transparan dan efisien.

Selain itu, capaian sertipikasi tanah wakaf juga menunjukkan hasil menggembirakan. Hingga 2025, telah terdaftar 278.689 bidang tanah wakaf seluas 26.865 hektare, meningkat 16.600 bidang hanya dalam satu tahun terakhir. Peningkatan signifikan ini memperlihatkan perhatian serius pemerintah terhadap pengamanan aset-aset keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Melalui capaian tersebut, Kementerian ATR/BPN menegaskan perannya sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi “Melayani, Profesional, Terpercaya,” serta mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan Indonesia yang berdaulat secara agraria dan unggul dalam tata kelola ruang.

Read More

Bikin Ngakak tapi Nendang, Kantah Gresik Edukasi Publik soal Sentuh Tanahku Lewat Video Reels

 

Siapa bilang edukasi publik harus kaku? Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik membuktikan hal sebaliknya lewat video reels terbaru mereka di media sosial. Dengan konsep jenaka, santai, dan relatable, video ini sukses menyampaikan pesan penting tentang pentingnya memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku untuk mengakses layanan pertanahan.

Dalam video berdurasi kurang dari satu menit itu, ditampilkan situasi lucu antara warga yang masih bergantung pada cara lama—datang ke kantor dan bingung mengurus berkas—dengan warga lain yang sudah “melek digital” cukup membuka Sentuh Tanahku di smartphone-nya. Humor yang diselipkan terasa segar, mengingatkan masyarakat bahwa teknologi hadir untuk memudahkan, bukan mempersulit.

Tak hanya mengundang tawa, pesan moralnya juga jelas: transformasi digital di bidang pertanahan sedang berjalan, dan masyarakat diajak ikut serta. Langkah Kantah Gresik ini menunjukkan bahwa birokrasi bisa tampil kreatif, komunikatif, dan humanis dalam menyampaikan informasi publik.

Dengan pendekatan ringan dan gaya kekinian, Kantah Gresik berhasil menjembatani kesenjangan antara pelayanan publik dan generasi digital. Warganet pun ramai memberikan apresiasi di kolom komentar, menyebut video tersebut “ngena banget” dan “bikin paham tanpa harus dijelasin panjang lebar.”

Melalui Sentuh Tanahku, pelayanan pertanahan kini hadir di genggaman. Dan lewat kreativitas jenaka Kantah Gresik, pesan itu tersampaikan dengan cara yang paling mudah diterima: lewat tawa yang mendidik.

Read More

Edukasi Tanah Lewat Cara Jenaka, Kantah Gresik Bikin Reels yang Bikin Melek Digital

 

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik kembali menunjukkan cara kreatif dalam mengedukasi masyarakat. Melalui unggahan video reels berisi humor ringan, lembaga di bawah Kementerian ATR/BPN itu berhasil menarik perhatian publik untuk lebih mengenal aplikasi “Sentuh Tanahku”, platform digital resmi yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pertanahan.

Video berdurasi singkat tersebut menampilkan gaya bercerita jenaka yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, menggambarkan bagaimana masyarakat sering kebingungan mengurus persoalan tanah, padahal semua bisa diakses langsung lewat gawai. Dengan sentuhan humor khas lokal, pesan yang disampaikan terasa ringan namun mengena: “Urus tanah sekarang tak perlu ribet, cukup Sentuh Tanahku!”

Pendekatan ini menjadi langkah menarik di tengah transformasi digital pelayanan publik yang sedang digalakkan Kementerian ATR/BPN. Tak hanya menghibur, video tersebut berhasil mengubah citra layanan pertanahan yang biasanya dianggap rumit menjadi sesuatu yang modern dan mudah dijangkau.

Bagi masyarakat Gresik dan sekitarnya, video ini seakan membuka mata bahwa digitalisasi bukan hanya milik kota besar. Dengan Sentuh Tanahku, semua bisa mendapatkan akses informasi pertanahan secara cepat, transparan, dan praktis.

Langkah jenaka namun edukatif dari Kantah Gresik ini patut diapresiasi sebagai contoh bagaimana instansi pemerintah bisa beradaptasi dengan bahasa generasi digital untuk menyampaikan pesan serius dengan cara yang menyenangkan.

Read More

Jangan Mudah Tergiur! BPN Tidak Pernah Bagikan Tanah Gratis Lewat Media Sosial

Belakangan ini beredar luas di berbagai platform media sosial pesan dan video yang mengatasnamakan BPN memberikan tanah gratis kepada masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik melalui akun resminya memberikan klarifikasi dan imbauan kepada masyarakat agar tidak tertipu oleh informasi palsu tersebut.

Dalam unggahan tersebut ditegaskan bahwa BPN tidak pernah mengadakan program pembagian tanah gratis melalui pesan berantai, grup WhatsApp, ataupun akun media sosial yang tidak resmi. Informasi semacam itu adalah hoaks dan berpotensi merugikan masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa sumber informasi, serta hanya mempercayai kabar yang berasal dari kanal resmi Kementerian ATR/BPN, yaitu situs web www.atrbpn.go.id, akun media sosial resmi Kementerian, dan akun terverifikasi milik Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

Melalui imbauan ini, masyarakat diingatkan agar tidak mudah tergiur dengan janji tanah gratis atau kemudahan pengurusan tanah tanpa prosedur resmi. Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik terus berkomitmen menjaga integritas pelayanan pertanahan dan mengedukasi masyarakat agar semakin melek informasi digital dan bebas dari penipuan online.

Read More

Waspada! Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Imbau Masyarakat Jangan Percaya Hoaks Tanah Gratis Mengatasnamakan BPN

Waspada terhadap akun akun hoax diatas ini

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya konten hoaks di media sosial yang mengatasnamakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan tawaran tanah gratis dari pemerintah.

Melalui unggahan resmi di akun media sosialnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan bukan berasal dari kanal resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui akun terverifikasi dan website resmi Kementerian ATR/BPN atau Kantor Pertanahan setempat.

Dalam postingan tersebut juga dijelaskan bahwa program pertanahan pemerintah, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), memiliki prosedur dan tahapan resmi, tidak pernah dilakukan dengan cara membagikan tanah secara cuma-cuma melalui pesan berantai, tautan mencurigakan, atau undangan via media sosial.

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengajak masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi sebelum membagikan atau mempercayainya. Apabila menemukan konten mencurigakan, masyarakat diimbau untuk melaporkan ke kanal pengaduan resmi Kementerian ATR/BPN atau mendatangi langsung Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

Dengan kewaspadaan bersama, diharapkan masyarakat dapat terlindung dari penipuan digital dan hoaks pertanahan yang meresahkan.

Read More