• This is default featured slide 1 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

  • This is default featured slide 2 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

  • This is default featured slide 3 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

  • This is default featured slide 4 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

  • This is default featured slide 5 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Rarif Setiawan, S.ST., M.H. Mohon Ijin Bergabung menjadi Keluarga Besar Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik


Pada Selasa, 8 Juli 2025, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menggelar acara Pisah Sambut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yang berlangsung di Ballroom Aston Inn Gresik. Acara ini menandai serah terima jabatan dari Bapak Kamaruddin, S.H., M.H. kepada Bapak Rarif Setiawan, S.ST., M.H. sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yang baru.

Dengan mengusung tema “Melangkah Bersama, Meninggalkan Jejak, Menyambut Harapan”, acara ini menjadi momentum untuk mengenang kontribusi dan dedikasi Bapak Kamaruddin selama masa kepemimpinannya, sekaligus menyambut semangat baru di bawah kepemimpinan Bapak Rarif Setiawan.

Acara dimulai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan, dilanjutkan dengan penyerahan memori serah terima jabatan, yang menandai peralihan kepemimpinan secara resmi dan penuh makna.

Dalam sambutannya, Bapak Kamaruddin, S.H., M.H. menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

“Saya bangga pernah menjadi bagian dari keluarga besar Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Terima kasih atas kerja sama, dedikasi, dan semangat luar biasa dari seluruh tim selama saya menjabat. Tanpa sinergi dan kekompakan ini, capaian-capaian yang telah diraih tidak akan mungkin terwujud,” ungkap beliau dengan penuh haru.

Beliau juga menyampaikan harapan agar semangat kebersamaan ini terus dijaga dan dikembangkan di bawah kepemimpinan yang baru.

Sementara itu, Bapak Rarif Setiawan, S.ST., M.H. dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

“Ini adalah amanah besar yang saya terima, dan saya akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan dukungan semua pihak, saya yakin kita bisa terus meningkatkan pelayanan dan membangun kantor ini menjadi lebih baik lagi,” ujarnya optimis.

Beliau juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program strategis dan menjalin kolaborasi yang kuat dengan semua pemangku kepentingan.

Acara yang turut dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Gresik, di antaranya Wakil Bupati Gresik, Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, Ketua DPRD Gresik, serta perwakilan dari Kodim 0817 Gresik, Polres Gresik, dan Pengadilan Negeri Gresik, berlangsung dengan khidmat, lancar, dan penuh kehangatan.

Semoga dengan kepemimpinan baru, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik terus melangkah maju dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta menjadi institusi yang profesional, terpercaya, dan berdampak nyata.


📢 Yuk, tetap terhubung dengan kami!

Layanan Informasi & Pengaduan:

📱 WhatsApp: 0823-3676-9574

☎ Hotline: (031) 3930324

🌐 Media Sosial:

Instagram: @kantahkabgresik

Twitter/X: @kantahkabgresik

YouTube: @kantahkabgresik

TikTok: @kantahkabgresik

Facebook: @kantahkabupatengresik

💻 Website Resmi: kab-gresik.atrbpn.go.id

Share:

Kamaruddin, S.H., M.H. sampaikan Rasa Terimakasih kepada seluruh Jajaran Kasi Korsub dan Staff BPN Gresik


Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menggelar acara Pisah Sambut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yang berlangsung di Ballroom Aston Inn Gresik. Acara ini menandai serah terima jabatan dari Bapak Kamaruddin, S.H., M.H. kepada Bapak Rarif Setiawan, S.ST., M.H. sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yang baru.

Dengan mengusung tema “Melangkah Bersama, Meninggalkan Jejak, Menyambut Harapan”, acara ini menjadi momentum untuk mengenang kontribusi dan dedikasi Bapak Kamaruddin selama masa kepemimpinannya, sekaligus menyambut semangat baru di bawah kepemimpinan Bapak Rarif Setiawan.

Acara dimulai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan, dilanjutkan dengan penyerahan memori serah terima jabatan, yang menandai peralihan kepemimpinan secara resmi dan penuh makna.

Dalam sambutannya, Bapak Kamaruddin, S.H., M.H. menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

“Saya bangga pernah menjadi bagian dari keluarga besar Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Terima kasih atas kerja sama, dedikasi, dan semangat luar biasa dari seluruh tim selama saya menjabat. Tanpa sinergi dan kekompakan ini, capaian-capaian yang telah diraih tidak akan mungkin terwujud,” ungkap beliau dengan penuh haru.

Beliau juga menyampaikan harapan agar semangat kebersamaan ini terus dijaga dan dikembangkan di bawah kepemimpinan yang baru.

Share:

Lantik 79 Pejabat Struktural Se-Indonesia, Menteri Nusron Tekankan Semangat Nationwide dan Sistem Meritokrasi


Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi melantik 79 Pejabat Struktural yang terdiri dari 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 77 Pejabat Administrator dari penjuru Indonesia, secara daring dan luring di Aula Prona, Jakarta, Kamis (03/07/2025). Ia menyatakan, pelantikan ini adalah bagian dari konsolidasi organisasi yang telah dilakukan secara berkelanjutan selama delapan bulan terakhir.

“Pelantikan ini bagian dari upaya membangun sistem karier yang lebih terukur, berjenjang, dan berbasis pada prinsip meritokrasi. Kita sudah mulai menata ritme organisasi secara multi sirkuler, secara lebih teratur dengan kepastian jabatan yang terukur, serta dapat dibayangkan perjalanan kariernya bagi para pegawai di lingkungan ATR/BPN,” ujar Nusron Wahid.

Ia mengakui bahwa Peraturan Menteri tentang career path memang masih dalam proses finalisasi. Namun, langkah-langkah reorganisasi dan rotasi yang dilakukan saat ini disebut telah mengarah pada sistem karier yang lebih adil. 

“Pola proses reorganisasi maupun konsolidasi organisasi yang kita lakukan ini minimal sudah mendekati pola dari perjalanan karier yang tepat, dengan pendekatan sharing the pain, sharing the gain,” jelas Menteri Nusron.

Ia mengingatkan jajarannya, sebagai instansi vertikal, seluruh pegawai ATR/BPN harus siap ditugaskan di berbagai wilayah di Indonesia. “Semua pegawai harus mempunyai semangat nationwide. Setiap pegawai harus siap ditugaskan di pusat, di wilayah barat, tengah, timur, termasuk di wilayah terpencil,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Sistem meritokrasi juga akan diterapkan secara konsisten dalam proses mutasi, reorganisasi, dan konsolidasi organisasi. Menurut Menteri Nusron, mutasi maupun promosi harus berdasarkan sistem meritokrasi, bukan berdasarkan kedekatan atau unsur subjektivitas lainnya.

Terkait mutasi, Menteri Nusron memberikan perhatian kepada pegawai yang selama bertahun-tahun hanya ditempatkan di wilayah tertentu. Ia menegaskan pentingnya pemerataan penugasan sebagai bagian dari keadilan organisasi. Ia pun mengajak seluruh jajaran untuk mendukung proses penataan ini demi memperkuat Kementerian ATR/BPN sebagai instansi nasional yang profesional dan berintegritas. 

“Kita ingin menciptakan prinsip bahwa instansi kita adalah instansi nasional, maka harus punya prinsip nationwide. Mohon ini diterima dan bersabar bagi teman-teman yang belum bertugas di tengah dan sebagainya,” pungkas Menteri Nusron.

Adapun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik dalam kesempatan ini, yaitu Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Budi Santosa serta Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad. Hadir dalam kesempatan ini, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (LS/FA)

Share:

Lampaui Target Penyelesaian PTSL, Menko AHY dan Wamen Ossy Serahkan Langsung Sertipikat Masyarakat Kabupaten Pacitan


Pacitan - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan menyerahkan sertipikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Pacitan, Kamis (03/07/2025). Sertipikat yang diserahkan merupakan hasil dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2025.

“Alhamdulillah, Kabupaten Pacitan sudah berhasil melampaui target PTSL. Dari target 39.000 bidang di tahun 2025, sudah terdaftar lebih dari 39.089 bidang atau lebih dari 100%. Ini bukti nyata kerja bersama yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Wamen Ossy di Desa Sirnoboyo.

Dalam kesempatan ini, ada lima Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diserahkan secara door to door oleh Menko AHY dan Wamen Ossy kepada warga Desa Sirnoboyo, Pacitan. Sementara, secara simbolis ada total 136 sertipikat yang diserahkan kepada sejumlah perwakilan. Detail sertipikat itu antara lain 90 SHM hasil PTSL, 1 sertipikat lintas sektor untuk UMKM, 14 sertipikat wakaf milik perkumpulan NU dan Muhammadiyah, 10 sertipikat BMN milik BBWS Bengawan Solo, serta 21 sertipikat aset milik Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Kepada para penerima sertipikat, Wamen Ossy mengingatkan untuk selalu menjaga aset tanahnya dengan baik dan memanfaatkannya secara produktif. “Legalitas tanah akan menjadi modal penting untuk kesejahteraan keluarga. Saya berharap, penyerahan sertipikat ini bisa mendorong percepatan pembangunan desa sekaligus memutus rantai sengketa tanah di masa depan,” ujarnya.

Menko AHY pun memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN atas kerja keras mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat. “Saya mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN yang terus hadir di lapangan, memastikan legalitas tanah rakyat, dan membuka peluang peningkatan ekonomi warga. Ini kerja nyata yang harus dijaga keberlanjutannya,” ucapnya.

Mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam penyerahan sertipikat ini, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri dan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Timur. Turut hadir, jajaran Kemenko IPK, Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji; serta Forkopimda Kabupaten Pacitan. (JM/YZ)

Share:

Rapat Koordinasi Perdana, Rarif sampaikan arahan strategis pelayanan


Gresik - Komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kualitas pelayanan terus diwujudkan melalui berbagai upaya strategis. Salah satunya adalah Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik bersama Pejabat Pengawas dan Korsub pada Jum’at (04/07/2025) di Ruang Kepala Kantor.

Dalam rakor ini, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan arahan strategis terkait pelaksanaan pelayanan di Kantah Kab. Gresik. Beliau menekankan pentingnya profesionalisme dalam bekerja dengan menjalankan seluruh tugas berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sesuai aturan yang berlaku. Hal ini menjadi pondasi utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan yang lebih cepat, akurat, dan berpihak pada masyarakat.

“Kolaborasi dan sinergi menjadi kunci keberhasilan kita dalam memberikan pelayanan terbaik,” tegas beliau. Semangat ini sejalan dengan visi #ATRBPNMajudanModern, di mana Kantah Kab. Gresik terus berkomitmen mewujudkan layanan yang profesional, transparan, dan terpercaya.


📢 Yuk, tetap terhubung dengan kami!

Layanan Informasi & Pengaduan:

📱 WhatsApp: 0823-3676-9574

☎️ Hotline: (031) 3930324

🌐 Media Sosial:

Instagram: @kantahkabgresik

Twitter/X: @kantahkabgresik

YouTube: @kantahkabgresik

TikTok: @kantahkabgresik

Facebook: @kantahkabupatengresik

💻 Website Resmi: kab-gresik.atrbpn.go.id

Share:

PERINGATAN RESMI! WASPADA PENIPUAN MENGATASNAMAKAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK


Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gresik, kami sampaikan bahwa telah beredar nomor telepon tidak resmi (HOAX) yang mengatasnamakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

Kami tegaskan bahwa:

✅ Seluruh komunikasi resmi hanya dilakukan melalui saluran dan nomor resmi kantor.

✅ Jika masyarakat menerima pesan mencurigakan yang mengatasnamakan pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, jangan ditanggapi dan segera laporkan ke kami.

📞 Untuk konfirmasi atau pelaporan, hubungi : 0823-3676-9574 (WA Only)

Mari bersama-sama waspada dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

📢 Ikuti Media Sosial Resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik untuk informasi akurat dan terpercaya:

📘 Facebook

🔗 https://www.facebook.com/share/1K74ekRMBp/?mibextid=wwXIfr

📸 Instagram

🔗 instagram.com/kantahkabgresik

🐦 X (d/h Twitter)

🔗 x.com/KantahKabGresik

🎵 TikTok

🔗 tiktok.com/@kantahkabgresik

▶️ YouTube

🔗 youtube.com/@KantahKabGresik

🌐 Website: kab-gresik.atrbpn.go.id


Share:

SAKIP Cerminan Akuntabilitas Publik, Irjen dan Sekjen Kementerian ATR/BPN Tegaskan Peran Strategis Pemimpin dan Integritas Kinerja


Jakarta - Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bukan sekadar instrumen administratif, melainkan cerminan tanggung jawab kementerian kepada rakyat. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan menegaskan, akuntabilitas bukan hanya soal pelaporan penggunaan anggaran, tetapi juga menyangkut substansi kinerja dan dampak riil dari anggaran yang digunakan. Menurutnya, pertanggungjawaban yang baik harus berbasis perencanaan yang jelas dan hasil yang terukur.

“Kalau kita bicara SAKIP, maka kita sedang bicara akuntabilitas atas apa yang sudah dititipkan oleh rakyat kepada kementerian ini. Harus kita pertanggungjawabkan. Misalnya sebuah kantor diberi Rp4 miliar, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Uangnya dipakai apa, buktinya seperti apa, apakah sesuai dengan yang direncanakan? Itu yang harus dijawab,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam webinar bertema Roadmap Menuju Predikat SAKIP A, yang digelar BPSDM bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Selasa (01/07/2025).

Ia menilai, keberhasilan SAKIP membutuhkan sinergi dari seluruh bagian organisasi. Ibaratnya, instansi pemerintah sebagai tubuh manusia, di mana semua organ harus bekerja bersama agar sistem berjalan optimal. “Kalau kita ingin SAKIP kita bagus, maka seluruh organ di kantor harus bergerak bersama, sesuai fungsinya masing-masing,” jelas Dalu Agung Darmawan.

Irjen Kementerian ATR/BPN kemudian menekankan pentingnya integritas dan pemahaman menyeluruh terhadap tanggung jawab kinerja. “SAKIP itu adalah cara pemerintah merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan hasil kerjanya secara terbuka, terukur, dan bertanggung jawab kepada rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyebut kunci keberhasilan meraih predikat SAKIP A terletak pada kepemimpinan yang aktif, hadir, dan bertanggung jawab di setiap lini organisasi. “Karena kalau tidak ada kebersamaan di antara kita, kemungkinan kecil SAKIP A bisa tercapai. Kita semuanya di sini memiliki tanggung jawab besar untuk bersama-sama mencapai itu,” tuturnya.

Baginya, pemimpin bukan sebatas Pejabat Struktural, namun harus menjadi figur teladan yang mampu membimbing dan mengawasi. Ketidakhadiran pemimpin dalam proses operasional berisiko membuka celah terjadinya persoalan birokrasi. “Kalau seorang pemimpin hanya duduk di belakang meja saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pengawasan itu adalah tugas utama seorang pemimpin,” tegas Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Sekjen Kementerian ATR/BPN juga menyoroti pentingnya komunikasi intensif antara pimpinan dan bawahan, serta dengan mitra eksternal. Menurutnya, banyak permasalahan hukum terjadi karena lemahnya komunikasi dan kurangnya koordinasi.

Ia pun menegaskan, perubahan budaya kerja menuju SAKIP A harus dimulai dari niat dan komitmen pimpinan. Untuk itu, pihaknya bersama Inspektorat Jenderal akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang tidak menunjukkan dukungan nyata terhadap agenda perbaikan ini. “Kalau tidak dipaksa, tidak ditekan, saya yakin tidak akan tercapai. Harus ada sanksi bagi yang tidak menunjukkan semangat,” tutup Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Hadir pula sebagai narasumber dalam webinar kali ini, Inspektur Wilayah I, Arief Mulyawan. Untuk diketahui, webinar ini diikuti oleh sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi; beserta jajaran di pusat maupun daerah. (AR/LS/RT)

Share:

Targetkan Predikat SAKIP A, Wamen Ossy Sampaikan Lima Strategi Utama yang Lebih Terukur dan Berdampak


Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan capaian tertinggi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yakni predikat A (Memuaskan). Dalam webinar bertema "Roadmap Menuju Predikat SAKIP A" yang diselenggarakan oleh BPSDM bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, memaparkan lima strategi utama yang menjadi langkah sistematis, terukur, dan konsisten menuju target SAKIP A.

“Dengan lima strategi ini, saya yakin budaya kinerja Kementerian ATR/BPN akan lebih terukur, lebih terdampak, dan tentu saja akan lebih membanggakan menuju predikat SAKIP A,” ujar Wamen Ossy saat menyampaikan keynote speech dalam webinar tahap kedua ini, Selasa (01/07/2025).

Adapun kelima strategi yang dipaparkan Wamen Ossy adalah leadership commitment; perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; digitalisasi dan pengambilan keputusan berbasis data; monitoring dan evaluasi berbasis evidence; dan reward and consequence management.

Wamen Ossy menegaskan bahwa capaian tersebut bukan hanya sekadar angka administratif, tetapi mencerminkan masa depan tata kelola birokrasi yang lebih baik. “Kita sedang berbicara tentang kepercayaan dari rakyat, efektivitas program nasional, dan legacy organisasi yang kita cintai ini,” terangnya.

Dalam paparannya, ia menggarisbawahi bahwa SAKIP bukan hanya akronim, tapi suatu mindset baru dalam pelayanan publik dan standar baru dalam akuntabilitas anggaran negara. Menuju predikat A dari posisi sebelumnya, dinilai Wamen Ossy akan menjadi perjalanan yang menantang karena menyangkut transformasi budaya kerja dan konsistensi kolektif.

Di momen ini, Wamen Ossy berharap webinar yang diselenggarakan ini akan menjadi titik balik bagi seluruh unit kerja dalam menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. “SAKIP A adalah bukti nyata bahwa kita mampu bekerja dengan cerdas, terukur, dan berdampak,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa webinar ini menjadi wadah penting untuk memperkuat roadmap implementasi SAKIP yang realistis sekaligus progresif. “Roadmap diperlukan untuk meningkatkan kolaborasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mewujudkan implementasi SAKIP yang berkelanjutan. Kami harap para peserta dapat aktif menyerap wawasan dari para narasumber,” ujar Agustyarsyah.

Webinar yang diikuti oleh sekitar 1.000 peserta ini menghadirkan narasumber yang memaparkan kebijakan, strategi, dan efektivitas tindak lanjut evaluasi SAKIP di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Di antaranya hadir, Sekretaris Jenderal, Pudji Prasetijanto Hadi; Inspektur Jenderal, Dalu Agung Darmawan; dan Inspektur Wilayah I, Arief Mulyawan.

Share:

Pelantikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik di Kanwil BPN Provinsi Jatim


Surabaya - Senin (23/06/2025), telah dilaksanakan pelantikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yang bertempat di Aula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Dalam prosesi yang berlangsung khidmat tersebut, Bapak Rarif Setiawan, S.ST., M.H. resmi dilantik sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Pelantikan ini juga turut dihadiri oleh Ibu Ny. Ema Rarif Setiawan, yang akan mendampingi dalam pengabdian di tempat tugas yang baru.

Keluarga besar Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menyampaikan selamat datang dan selamat mengemban amanah kepada Bapak dan Ibu. Semoga pelantikan ini menjadi langkah awal yang penuh berkah dan semangat untuk membawa perubahan positif, memperkuat integritas, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Gresik.

Harapan besar tertuju kepada Bapak Rarif Setiawan agar dapat melanjutkan program-program strategis yang telah berjalan, sekaligus menghadirkan inovasi dan kepemimpinan yang visioner dalam memajukan sektor pertanahan di Gresik. Semoga di bawah kepemimpinan beliau, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik semakin profesional, terpercaya, dan mampu memberikan pelayanan terbaik menuju pelayanan pertanahan kelas dunia.

Selamat bertugas dan berkarya di Bumi Gresik, Bapak dan Ibu!

Share:

Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing


Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjawab isu jual-beli pulau yang jadi perbincangan di masyarakat belakangan ini. Jawaban ini ia sampaikan dalam Rapat Bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membahas permasalahan wilayah pesisir dan kepulauan.

“Kami tekankan, tanah di Indonesia, apalagi bentuknya Sertipikat Hak Milik, hanya boleh dimiliki warga negara Indonesia (WNI). Tidak boleh dimiliki oleh orang asing,” kata Nusron Wahid, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (01/07/2025).

Menteri Nusron menjelaskan bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang secara tegas membatasi kepemilikan hak milik hanya untuk WNI. Termasuk, jika bentuknya Hak Guna Bangunan (HGB), maka status kepemilikannya wajib melalui badan hukum Indonesia, bukan badan hukum asing.

Lebih lanjut, Menteri Nusron mengingatkan, pengelolaan pulau-pulau kecil di wilayah pesisir perlu diatur agar tidak dikuasai sepenuhnya oleh pihak tertentu. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 juncto UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, minimal 30% wilayah pulau harus tetap dikuasai negara untuk kepentingan publik, kawasan lindung, dan zona evakuasi.

“Jadi tidak boleh 100% pulau dimiliki satu orang atau satu badan hukum. Sebagian harus tetap menjadi milik negara dan bermanfaat untuk masyarakat luas,” tegas Menteri Nusron.

Rapat ini dihadiri oleh seluruh Pimpinan Komisi II DPR RI beserta anggota; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN beserta Staf Khusus, Staf Ahli, dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN. (JM/FA)


Share:

Arsip Blog