Segenap jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Mengucapkan Selamat dan Sukses atas dilantiknya Bapak Suyus Windayana sebagai Direktur Jenderal Tata Ruang.
Selamat mengemban amanah baru, semoga berkah dan menjadi lebih baik, serta berjalan lancar sesuai tujuan.
Amin
Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar serah terima jabatan (Sertijab) Sekretaris Jenderal (Sekjen) pada Kamis (15/05/2025), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Sertijab ini dilakukan setelah Pelantikan Pejabat Struktural terlaksana dalam hari yang sama. Sekjen terlantik, Pudji Prasetijanto Hadi, pada momen ini menyampaikan harapannya agar jajaran ikut mendukungnya dalam menjalankan tugas baru di lingkup pertanahan dan tata ruang
“Kementerian ATR/BPN ini adalah ruang yang baru bagi saya, karena selama ini saya berfokus di bagian penegakan hukum. Mohon dukungannya dari Bapak/Ibu semuanya,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi dalam sambutannya.
Ia menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah dirintis pejabat sebelumnya bersama seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. “Insyaallah, saya akan berusaha untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Suyus. Dalam kesempatan ini, saya tetap mohon dukungan dari Pak Suyus. Semoga Pak Suyus di tempat yang baru, yang sudah merupakan expert di bidang pertanahan, semakin sukses,” tambah Pudji Prasetijanto Hadi.
Sekjen periode 2023-2025, Suyus Windayana, yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Tata Ruang menyampaikan harapannya agar kepemimpinan di posisi Sekjen dapat berlanjut secara optimal. “Selamat menjalankan amanah baru sebagai Sekjen dan menjalankan estafet kepemimpinan. Semoga Bapak dapat memberikan arahan dan langkah baru, banyak hal yang masih harus diselesaikan,” tuturnya.
Suyus Windayana menyoroti sejumlah program penting yang perlu dilanjutkan. Program tersebut di antaranya peningkatan indeks Reformasi Birokrasi (RB), penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta percepatan transformasi digital di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Saya menyadari tantangannya makin besar, saya harapkan sinergi masing-masing unit di ke-Sekjen-an ini dan saya berharap Reformasi Birokrasi di Kementerian ATR/BPN ini bisa lebih baik,” harap Suyus Windayana.
Acara Sertijab ini turut dihadiri oleh Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (AR/YZ)
Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik Pejabat Struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Kamis (15/05/2025). Ia menginginkan jajarannya mempercepat pelaksanaan program kerja yang diemban di tengah tuntutan tugas berat pada masa mendatang.
“Yang dilantik ini merupakan orang-orang luar biasa. Mempertimbangkan tugas kita di depan mata sangat berat, kita dituntut untuk speed up untuk percepatan-percepatan program,” ungkap Menteri Nusron di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Meski faktor kecepatan kerja dinilai penting, Menteri Nusron berharap hal itu tidak mengurangi tingkat profesional dan kualitas layanan publik di Kementerian ATR/BPN. “Kita sudah memasuki akhir semester pertama dan harus bersiap memasuki semester dua. Biasanya tekanan antar unit makin tinggi. Tapi di sisi lain, akuntabilitas juga harus tetap kita jaga,” tegasnya.
Menteri ATR/Kepala BPN juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang baru dilantik serta seluruh pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Terima kasih bagi Teman-teman yang pasti lelah. Tapi, karena kemampuan dan kecepatan itu, saya yakin semua ini tidak dilakukan dengan terpaksa,” ucap Nusron Wahid.
Pelantikan yang berlangsung secara daring dan luring ini, Menteri Nusron sebut sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi. Penyegaran berupa perubahan struktur itu telah diresmikan dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN.
Sehubungan dengan perubahan tersebut, pada kesempatan ini sejumlah Pejabat Kementerian ATR/BPN dilantik ulang berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang baru. Di antara pejabat yang dilantik kali ini, Menteri Nusron melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi dan Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Turut hadir sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (GE/PHAL)
Jakarta – Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Macodompis, menegaskan digitalisasi layanan pertanahan, khususnya dalam penerapan Sertipikat Elektronik yang sedang digencarkan pemerintah bukan semata inovasi pelayanan. Menurutnya, hal tersebut juga bagian dari strategi jangka panjang untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.
“Digitalisasi sertipikat tanah ini bukan hanya soal kemudahan layanan, tapi juga sebagai langkah nyata untuk keamanan hukum. Ini adalah upaya strategis untuk melawan praktik mafia tanah dan mencegah masyarakat menjadi korban penipuan atau harapan palsu dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Harison Mocodompis, Rabu (14/05/2025).
Langkah ini, menurutnya, selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong birokrasi yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Kepala Biro Humas menjelaskan hal tersebut untuk menanggapi maraknya perbincangan di media sosial, termasuk video yang tengah viral di Instagram terkait transformasi digital di Kementerian ATR/BPN. Ia mengimbau agar masyarakat bijak dan kritis dalam menerima informasi. Ia mengingatkan agar publik tidak mudah terpengaruh oleh konten yang belum memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Jika ingin mendapatkan kepastian, sebaiknya langsung menghubungi atau mengikuti akun resmi dari Kementerian ATR/BPN,” tutur Harison Mocodompis.
Kepala Biro Humas juga menyampaikan apresiasi terhadap setiap masukan konstruktif dari masyarakat. Baginya, kritik dan saran publik merupakan bagian penting dalam menyempurnakan transformasi digital sektor pertanahan.
“Setiap kritik dan saran kami catat sebagai bagian dari evaluasi. Tujuan kami jelas, yaitu mewujudkan sistem pertanahan yang transparan, efisien, dan akuntabel,” pungkas Harison Mocodompis. (LS)
Gresik, 14 Mei 2025 – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Dr. Asep Heri, S.H., M.H., QRMP. melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada hari Rabu, 14 Mei 2025. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan layanan pertanahan, khususnya layanan prioritas wakaf yang tengah menjadi perhatian dalam program strategis nasional.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jatim disambut langsung oleh Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik beserta jajaran. Agenda peninjauan mencakup evaluasi terhadap kualitas layanan publik, percepatan sertifikasi tanah wakaf, serta optimalisasi pelayanan berbasis digital yang telah diterapkan di lingkungan Kantor Pertanahan Gresik.
“Kami ingin memastikan bahwa layanan pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf, berjalan dengan baik, cepat, dan tepat sasaran. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung kemudahan layanan pertanahan bagi masyarakat,” ujar Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dalam sambutannya.
Selain melakukan pemantauan terhadap pelayanan rutin, beliau juga berdialog langsung dengan masyarakat dan para pemohon layanan untuk mendapatkan masukan secara langsung. Hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan dan menciptakan birokrasi yang lebih responsif.
Kunjungan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Jatim dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dalam rangka mewujudkan reformasi agraria serta memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf dan aset-aset keagamaan lainnya di wilayah Jawa Timur.
Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi membuka rapat perdana Joint Coordinating Committee (JCC) untuk proyek Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement (LANDLAB), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (14/05/2025). Proyek LANDLAB ini merupakan implementasi hibah dari Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada Kementerian ATR/BPN dan Badan Bank Tanah.
“Atas nama Kementerian ATR/BPN, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap pihak JICA, yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan dalam rangka proyek ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan kebijakan di bidang pengembangan pertanahan dan Bank Tanah lebih berkualitas,” ujar Menteri Nusron saat membuka rapat perdana JCC untuk program LANDLAB.
Proyek ini akan berlangsung selama tiga tahun, terhitung sejak April 2025 hingga April 2028. Melalui forum JCC ini, dirumuskan langkah-langkah peningkatan kapasitas dalam pembuatan kebijakan pengembangan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Di momen ini, Menteri Nusron menekankan pentingnya menyusun kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Kebijakannya tidak lagi menggunakan feeling atau rencana jangka pendek, tapi betul-betul based on data dan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Jadi, ke depan (kebijakan) kita tidak tambal sulam dalam mengambil keputusan,” terang Menteri Nusron.
Kepala JICA Indonesia, Takeda Sachiko, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan langkah awal untuk memperkuat tata kelola pengembangan pertanahan dan Bank Tanah di Indonesia. “Jika dibandingkan dengan Jepang, Indonesia punya daratan lima kali lebih luas. Ini memberikan potensi besar dalam pengembangan pertanahan yang strategis,” ucapnya.
Ia berharap, LANDLAB mampu mendukung pengembangan infrastruktur, termasuk proyek berbasis Transit Oriented Development (TOD). Ia lantas menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. “Sepanjang pelaksanaan kegiatan ini, kami sangat mengharapkan masukan dari instansi yang terlibat. Saya sangat senang kita bisa memulai langkah pertama ini bersama-sama, kerja sama produktif dengan kita semua,” ungkap Takeda Sachiko.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai perwakilan dari kementerian/lembaga, baik secara langsung maupun daring. Pihak yang hadir antara lain dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pekerjaan Umum; Pemerintah Provinsi DKJ Jakarta; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; serta PT MRT Jakarta.
Dalam pelaksanaan kegiatan, Menteri Nusron turut didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (AR/RT/FA)
Segenap jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengucapkan “Selamat Hari Raya Waisak 2569 BE”.
“Mari wujudkan perdamaian melalui ketenangan pikiran, kebijaksanaan dalam bertindak, dan kasih sayang tanpa batas”.
Selamat merayakan Tri Suci Waisak dengan penuh makna. Sabbe Satta Bhavantu
Sleman - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak masyarakat Parangtritis untuk memanfaatkan tanahnya yang telah disertipikatkan sebagai bekal masa depan keluarga. Usai menyerahkan sertipikat kepada para penerima pada Sabtu (10/05/2025), ia menekankan pentingnya menjadikan tanah sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan.
“Tolong rawat tanah ini dengan baik, silakan ditanami apa pun yang penting menghasilkan. Bisa untuk menyekolahkan anak. Semoga berkah dan dapat dinikmati anak cucu Bapak, Ibu untuk ke depannya,” ucap Menteri Nusron usai menyerahkan 811 sertipikat hasil program Konsolidasi Tanah di Kantor Lurah Parangtritis, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta.
Menurut Menteri Nusron, tanah tidak hanya berfungsi sebagai aset, tetapi juga sebagai warisan yang harus dijaga dan dimanfaatkan demi generasi berikutnya. Ia menyebut, kepemilikan tanah yang sah dan jelas merupakan langkah penting dalam menciptakan ketenangan hidup.
“Sekarang Bapak, Ibu, sudah punya tanah, semoga bisa hidup lebih tenang. Karena sejarahnya manusia diciptakan dari tanah, sekarang sudah punya tanah, dan sekarang jadi lebih tentram. Manfaatkan tanah ini secara produktif sebagai bekal ibadah kita untuk kembali ke tanah,” tambah Menteri Nusron yang disambut antusias oleh warga Parangtritis.
Adapun sertipikat yang diserahkan Menteri Nusron kali ini memiliki total luas tanah sebesar 703.844 meter persegi. Dari luasan tersebut, sebesar 169.940 meter persegi akan diperuntukkan untuk masjid, balai pertemuan, pelebaran jalan, pembangunan jalan lingkungan dan fasilitas lainnya. Warga Parangtritis menyambut baik atas rencana pembangunan tersebut.
“Pemanfaatan hasil penataan ini sebelumnya sudah kita rembuk bersama. Harapan kami, tanah yang disertipikatkan ini nantinya benar-benar tertata, baik untuk pembuatan jalan maupun kepentingan umum lainnya. Sekarang sudah mulai dipasang patok-patoknya,” ungkap salah satu warga penerima sertipikat dari dusun Sono, Suhardi (65).
Suhardi menilai program Konsolidasi Tanah ini sangat bermanfaat dan membuka peluang pengembangan lahan ke depannya. “Konsolidasi Tanah ini sudah jadi harapan masyarakat semua, khususnya untuk yang pemilik tanah tutupan. Harapannya nanti bisa dikembangkan untuk tanah pertanian, untuk wisata karena tempatnya sangat strategis,” pungkas Suhardi yang merupakan pensiunan pengawas pendidikan itu.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Trias Wiriahadi; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Dony Erwan Brilianto beserta jajaran. (GE/RT)
Sleman - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid tak henti berpesan agar masyarakat menjaga sertipikat tanahnya dan tak mudah memberikan kepada orang lain untuk mencegah penyalahgunaan sertipikat. Ia menyampaikan pesan itu usai membagikan sertipikat hasil Konsolidasi Tanah untuk Tanah Tutupan Jepang, di Kantor Lurah Parangtritis, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, Sabtu (10/05/2025).
“Bapak/Ibu semua jika punya sertipikat tanah, dirawat ya. Kalau ada yang mau pinjam sertipikatnya, bahkan keponakan atau keluarga sekalipun jangan boleh. Kalau diminta tanda tangan, tolong dibaca dengan teliti. Jika disuruh tanda tangan, tidak dibaca, ternyata malah ditipu. Kalau misal Bapak/Ibu tidak bisa baca tulis, minta tolong Pak Carik (sebutan sekretaris desa di Jawa) untuk dibacakan agar tidak tertipu. Semoga Bapak/Ibu sudah tenang hidupnya karena sudah mempunyai sertipikat tanah,” ujar Menteri Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menyerahkan sebanyak 811 sertipikat hasil Konsolidasi Tanah untuk tanah tutupan Jepang. Tanah tutupan Jepang itu sendiri adalah sebutan bagi tanah masyarakat yang dirampas oleh pihak Jepang saat masa penjajahan di tahun 1943-1945 untuk kebutuhan pertahanan Jepang kala itu.
Terkait Konsolidasi Tanah, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari, menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah (Pemda) bekerja sama dalam memastikan kejelasan status tanah dari tanah tutupan Jepang ini.
“Pertama, (mengupayakan) kejelasan status tanahnya supaya tidak menghasilkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dari Pemda sendiri kemudian mengakui bahwa status tanahnya ini milik masyarakat,” jelas Embun Sari dalam keterangannya.
Total sertipikat yang dibagikan Menteri Nusron kali ini meliputi luas tanah sebesar 703.844 meter persegi dan diserahkan kepada 680 penerima. Sertipikat tersebar untuk tanah di tujuh dusun, yakni Sono, Duwuran, Kretek, Grogol VII, Grogol VIII, Grogol IX, dan Grogol X.
Embun Sari menjelaskan, karena ini kegiatan Konsolidasi Tanah, maka tak hanya soal legalisasi hak atas tanah, namun juga melakukan penataan kembali bidang tanah yang sesuai dengan tata ruang.
“Jadi tanahnya ditata kembali. Ada tanah pertanian dan non pertanian, tanah untuk permukiman, fasos dan fasum, seperti jalan raya, drainase, rumah ibadah dan infrastruktur dasarnya lengkap terpenuhi sesuai dengan tata ruang. Akhirnya perjuangan masyarakat dari 1943 telah berhasil, dengan diterbitkannya sertipikat hasil Konsolidasi Tanah,” terang Embun Sari.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam penyerahan sertipikat ini, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Trias Wiriahadi; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Dony Erwan Brilianto beserta jajaran. (AR/RT)
Bantul - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menitipkan pesan khusus kepada warga Parangtritis agar menjaga dan memanfaatkan tanah dengan bijak. Pesan tersebut disampaikan saat menyerahkan 811 Sertipikat hasil program Konsolidasi Tanah, di Kantor Lurah Parangtritis, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, Sabtu (10/05/2025).
“Sekarang Bapak, Ibu, sudah punya tanah, semoga nanti bisa hidup lebih tenang karena sudah punya sertipikat tanah. Karena sejarahnya manusia diciptakan dari tanah, sekarang sudah punya tanah, dan sekarang jadi lebih tentram. Kalau sudah punya tanah, tanahnya bisa dimanfaatkan secara produktif sebagai bekal ibadah kita untuk kembali ke tanah,” pesan Menteri Nusron.
Selain memanfaatkan tanah secara produktif, Menteri ATR/Kepala BPN juga berharap masyarakat bisa memanfaatkannya untuk masa depan keluarga. “Tolong rawat tanah ini dengan baik, silakan ditanami apa pun yang penting menghasilkan. Bisa untuk menyekolahkan anak. Semoga berkah dan dapat dinikmati anak cucu Bapak/Ibu untuk ke depannya,” ucapnya.
Menteri Nusron juga mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan meminjamkan atau menyerahkan sertipikat tanah kepada siapa pun, termasuk keluarga sendiri. Ia menekankan pentingnya membaca dan memahami isi sebelum menandatangani suatu dokumen.
“Hati-hati ya, kalau ada yang mau pinjam sertipikatnya, hati-hati. Bahkan keponakan atau keluarga sekalipun jangan boleh. Kalau diminta tanda tangan, tolong dibaca dengan teliti,” pungkas Menteri Nusron.
Saat menyerahkan sertipikat, Menteri Nusron didampingi oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih; Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Dony Erwan Brilianto.
Sertipikat yang diserahkan memiliki total luas tanah sebesar 703.844 meter persegi. Sertipikat tersebar untuk tanah di tujuh dusun, yakni Sono, Duwuran, Kretek, Grogol VII, Grogol VIII, Grogol IX, dan Grogol X.
Turut menyambut kehadiran Menteri Nusron di Kabupaten Bantul, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Tri Harnanto. Hadir pula pada kegiatan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis serta Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Trias Wiriahadi. (GE/RT)
.jpg)
