Buka Rapat Perdana LANDLAB, Menteri Nusron Dorong Kebijakan Pertanahan dan Bank Tanah yang Berbasis Data dan Jangka Panjang

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi membuka rapat perdana Joint Coordinating Committee (JCC) untuk proyek Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement (LANDLAB), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (14/05/2025). Proyek LANDLAB ini merupakan implementasi hibah dari Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada Kementerian ATR/BPN dan Badan Bank Tanah.

“Atas nama Kementerian ATR/BPN, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap pihak JICA, yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan dalam rangka proyek ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan kebijakan di bidang pengembangan pertanahan dan Bank Tanah lebih berkualitas,” ujar Menteri Nusron saat membuka rapat perdana JCC untuk program LANDLAB.

Proyek ini akan berlangsung selama tiga tahun, terhitung sejak April 2025 hingga April 2028. Melalui forum JCC ini, dirumuskan langkah-langkah peningkatan kapasitas dalam pembuatan kebijakan pengembangan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Di momen ini, Menteri Nusron menekankan pentingnya menyusun kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

“Kebijakannya tidak lagi menggunakan feeling atau rencana jangka pendek, tapi betul-betul based on data dan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Jadi, ke depan (kebijakan) kita tidak tambal sulam dalam mengambil keputusan,” terang Menteri Nusron.

Kepala JICA Indonesia, Takeda Sachiko, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan langkah awal untuk memperkuat tata kelola pengembangan pertanahan dan Bank Tanah di Indonesia. “Jika dibandingkan dengan Jepang, Indonesia punya daratan lima kali lebih luas. Ini memberikan potensi besar dalam pengembangan pertanahan yang strategis,” ucapnya.

Ia berharap, LANDLAB mampu mendukung pengembangan infrastruktur, termasuk proyek berbasis Transit Oriented Development (TOD). Ia lantas menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. “Sepanjang pelaksanaan kegiatan ini, kami sangat mengharapkan masukan dari instansi yang terlibat. Saya sangat senang kita bisa memulai langkah pertama ini bersama-sama, kerja sama produktif dengan kita semua,” ungkap Takeda Sachiko.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai perwakilan dari kementerian/lembaga, baik secara langsung maupun daring. Pihak yang hadir antara lain dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pekerjaan Umum; Pemerintah Provinsi DKJ Jakarta; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; serta PT MRT Jakarta.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Menteri Nusron turut didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (AR/RT/FA)

Read More

Selamat Hari Raya Waisak 2569 BE

 

Segenap jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengucapkan “Selamat Hari Raya Waisak 2569 BE”.

“Mari wujudkan perdamaian melalui ketenangan pikiran, kebijaksanaan dalam bertindak, dan kasih sayang tanpa batas”.

Selamat merayakan Tri Suci Waisak dengan penuh makna. Sabbe Satta Bhavantu

Read More

Menteri ATR/Kepala BPN Harapkan Warga Parangtritis Manfaatkan Tanah untuk Masa Depan Keluarga

 

Sleman - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak masyarakat Parangtritis untuk memanfaatkan tanahnya yang telah disertipikatkan sebagai bekal masa depan keluarga. Usai menyerahkan sertipikat kepada para penerima pada Sabtu (10/05/2025), ia menekankan pentingnya menjadikan tanah sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan.

“Tolong rawat tanah ini dengan baik, silakan ditanami apa pun yang penting menghasilkan. Bisa untuk menyekolahkan anak. Semoga berkah dan dapat dinikmati anak cucu Bapak, Ibu untuk ke depannya,” ucap Menteri Nusron usai menyerahkan 811 sertipikat hasil program Konsolidasi Tanah di Kantor Lurah Parangtritis, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta.

Menurut Menteri Nusron, tanah tidak hanya berfungsi sebagai aset, tetapi juga sebagai warisan yang harus dijaga dan dimanfaatkan demi generasi berikutnya. Ia menyebut, kepemilikan tanah yang sah dan jelas merupakan langkah penting dalam menciptakan ketenangan hidup.

“Sekarang Bapak, Ibu, sudah punya tanah, semoga bisa hidup lebih tenang. Karena sejarahnya manusia diciptakan dari tanah, sekarang sudah punya tanah, dan sekarang jadi lebih tentram. Manfaatkan tanah ini secara produktif sebagai bekal ibadah kita untuk kembali ke tanah,” tambah Menteri Nusron yang disambut antusias oleh warga Parangtritis.

Adapun sertipikat yang diserahkan Menteri Nusron kali ini memiliki total luas tanah sebesar 703.844 meter persegi. Dari luasan tersebut, sebesar 169.940 meter persegi akan diperuntukkan untuk masjid, balai pertemuan, pelebaran jalan, pembangunan jalan lingkungan dan fasilitas lainnya. Warga Parangtritis menyambut baik atas rencana pembangunan tersebut.

“Pemanfaatan hasil penataan ini sebelumnya sudah kita rembuk bersama. Harapan kami, tanah yang disertipikatkan ini nantinya benar-benar tertata, baik untuk pembuatan jalan maupun kepentingan umum lainnya. Sekarang sudah mulai dipasang patok-patoknya,” ungkap salah satu warga penerima sertipikat dari dusun Sono, Suhardi (65).

Suhardi menilai program Konsolidasi Tanah ini sangat bermanfaat dan membuka peluang pengembangan lahan ke depannya. “Konsolidasi Tanah ini sudah jadi harapan masyarakat semua, khususnya untuk yang pemilik tanah tutupan. Harapannya nanti bisa dikembangkan untuk tanah pertanian, untuk wisata karena tempatnya sangat strategis,” pungkas Suhardi yang merupakan pensiunan pengawas pendidikan itu.

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Trias Wiriahadi; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Dony Erwan Brilianto beserta jajaran. (GE/RT)

Read More

Serahkan Sertipikat Hasil Konsolidasi Tanah Tutupan Jepang, Menteri Nusron Berpesan agar Warga Hati-Hati Jaga Sertipikat

 

Sleman - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid tak henti berpesan agar masyarakat menjaga sertipikat tanahnya dan tak mudah memberikan kepada orang lain untuk mencegah penyalahgunaan sertipikat. Ia menyampaikan pesan itu usai membagikan sertipikat hasil Konsolidasi Tanah untuk Tanah Tutupan Jepang, di Kantor Lurah Parangtritis, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, Sabtu (10/05/2025).

“Bapak/Ibu semua jika punya sertipikat tanah, dirawat ya. Kalau ada yang mau pinjam sertipikatnya, bahkan keponakan atau keluarga sekalipun jangan boleh. Kalau diminta tanda tangan, tolong dibaca dengan teliti. Jika disuruh tanda tangan, tidak dibaca, ternyata malah ditipu. Kalau misal Bapak/Ibu tidak bisa baca tulis, minta tolong Pak Carik (sebutan sekretaris desa di Jawa) untuk dibacakan agar tidak tertipu. Semoga Bapak/Ibu sudah tenang hidupnya karena sudah mempunyai sertipikat tanah,” ujar Menteri Nusron.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menyerahkan sebanyak 811 sertipikat hasil Konsolidasi Tanah untuk tanah tutupan Jepang. Tanah tutupan Jepang itu sendiri adalah sebutan bagi tanah masyarakat yang dirampas oleh pihak Jepang saat masa penjajahan di tahun 1943-1945 untuk kebutuhan pertahanan Jepang kala itu.

Terkait Konsolidasi Tanah, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari, menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah (Pemda) bekerja sama dalam memastikan kejelasan status tanah dari tanah tutupan Jepang ini.

“Pertama, (mengupayakan) kejelasan status tanahnya supaya tidak menghasilkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dari Pemda sendiri kemudian mengakui bahwa status tanahnya ini milik masyarakat,” jelas Embun Sari dalam keterangannya.

Total sertipikat yang dibagikan Menteri Nusron kali ini meliputi luas tanah sebesar 703.844 meter persegi dan diserahkan kepada 680 penerima. Sertipikat tersebar untuk tanah di tujuh dusun, yakni Sono, Duwuran, Kretek, Grogol VII, Grogol VIII, Grogol IX, dan Grogol X.

Embun Sari menjelaskan, karena ini kegiatan Konsolidasi Tanah, maka tak hanya soal legalisasi hak atas tanah, namun juga melakukan penataan kembali bidang tanah yang sesuai dengan tata ruang.

“Jadi tanahnya ditata kembali. Ada tanah pertanian dan non pertanian, tanah untuk permukiman, fasos dan fasum, seperti jalan raya, drainase, rumah ibadah dan infrastruktur dasarnya lengkap terpenuhi sesuai dengan tata ruang. Akhirnya perjuangan masyarakat dari 1943 telah berhasil, dengan diterbitkannya sertipikat hasil Konsolidasi Tanah,” terang Embun Sari.

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam penyerahan sertipikat ini, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Trias Wiriahadi; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Dony Erwan Brilianto beserta jajaran. (AR/RT)

Read More

Pesan Menteri ATR/Kepala BPN kepada Warga Parangtritis: Jaga Sertipikat dan Manfaatkan Tanah secara Produktif

 

Bantul - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menitipkan pesan khusus kepada warga Parangtritis agar menjaga dan memanfaatkan tanah dengan bijak. Pesan tersebut disampaikan saat menyerahkan 811 Sertipikat hasil program Konsolidasi Tanah, di Kantor Lurah Parangtritis, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, Sabtu (10/05/2025).

“Sekarang Bapak, Ibu, sudah punya tanah, semoga nanti bisa hidup lebih tenang karena sudah punya sertipikat tanah. Karena sejarahnya manusia diciptakan dari tanah, sekarang sudah punya tanah, dan sekarang jadi lebih tentram. Kalau sudah punya tanah, tanahnya bisa dimanfaatkan secara produktif sebagai bekal ibadah kita untuk kembali ke tanah,” pesan Menteri Nusron.

Selain memanfaatkan tanah secara produktif, Menteri ATR/Kepala BPN juga berharap masyarakat bisa memanfaatkannya untuk masa depan keluarga. “Tolong rawat tanah ini dengan baik, silakan ditanami apa pun yang penting menghasilkan. Bisa untuk menyekolahkan anak. Semoga berkah dan dapat dinikmati anak cucu Bapak/Ibu untuk ke depannya,” ucapnya.

Menteri Nusron juga mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan meminjamkan atau menyerahkan sertipikat tanah kepada siapa pun, termasuk keluarga sendiri. Ia menekankan pentingnya membaca dan memahami isi sebelum menandatangani suatu dokumen.

“Hati-hati ya, kalau ada yang mau pinjam sertipikatnya, hati-hati. Bahkan keponakan atau keluarga sekalipun jangan boleh. Kalau diminta tanda tangan, tolong dibaca dengan teliti,” pungkas Menteri Nusron.

Saat menyerahkan sertipikat, Menteri Nusron didampingi oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih; Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Dony Erwan Brilianto.

Sertipikat yang diserahkan memiliki total luas tanah sebesar 703.844 meter persegi. Sertipikat tersebar untuk tanah di tujuh dusun, yakni Sono, Duwuran, Kretek, Grogol VII, Grogol VIII, Grogol IX, dan Grogol X.

Turut menyambut kehadiran Menteri Nusron di Kabupaten Bantul, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Tri Harnanto. Hadir pula pada kegiatan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis serta Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Trias Wiriahadi. (GE/RT)

Read More

Bincang Santai dan TAWAF: Perkuat Sinergi dalam Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Gresik

Gresik – Dalam rangka memperkuat sinergi internal dan mengakselerasi program sertipikasi tanah wakaf, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menyelenggarakan kegiatan Bincang Santai Silaturahmi dan Talking About Wakaf (TAWAF) secara daring melalui Zoom Meeting pada hari Minggu, 11 Mei 2025.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Bapak Muhammad Arifin Siregar, S.T., M.E., dan diikuti oleh seluruh Kepala Seksi, Koordinator Subseksi, Staf, serta seluruh Satgas Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf Kabupaten Gresik.

Dalam forum yang berlangsung hangat dan komunikatif tersebut, dibahas dua fokus utama, yakni:

1. Capaian progres penerbitan sertipikat tanah wakaf yang telah berjalan selama tahun 2025,

2. Identifikasi hambatan dan kendala sensus tanah wakaf di lapangan, yang masih menjadi tantangan teknis maupun administratif.

Bapak Muhammad Arifin Siregar menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai ruang koordinasi, evaluasi, dan penguatan komitmen bersama dalam upaya percepatan pendaftaran dan sertipikasi tanah wakaf di Kabupaten Gresik.

"Kita semua memiliki peran dalam memastikan tanah-tanah wakaf yang ada terdata dan tersertifikasi dengan baik. Dengan semangat kolaboratif, kita harus mampu menyelesaikan hambatan teknis di lapangan serta meningkatkan kualitas data wakaf secara menyeluruh," tegas beliau dalam arahannya.

Berbagai masukan, pengalaman lapangan, serta solusi alternatif dari masing-masing satuan tugas menjadi bagian penting dalam diskusi ini. Harapannya, seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dapat terus bergerak selaras demi tercapainya target percepatan sertipikasi tanah wakaf secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Read More

BPN Gresik Libur beropersai saat waisak

 

📢 PENGUMUMAN

LIBUR NASIONAL – HARI RAYA WAISAK

Dalam rangka Hari Raya Waisak, kami informasikan bahwa:

🗓 Hari/Tanggal: Senin - Selasa, 12-13 Mei 2025

🏢 Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik LIBUR dan tidak beroperasi.

Pelayanan akan kembali dibuka seperti biasa pada:

🗓 Rabu, 14 Mei 2025

Demikian informasi kami sampaikan.

Terima kasih atas perhatian Anda, dan selamat memperingati Jumat Agung bagi yang merayakan.

Read More

Beri Arahan di Munas KAPTI-Agraria 2025, Menteri Nusron Tekankan Peran Alumni dalam SDM dan Layanan Pertanahan

 

Sleman - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan dalam Musyawarah Nasional Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-Agraria) Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN sangat mengandalkan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang sebagian besar merupakan alumni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

“Kata kunci pengembangan kita itu SDM. Jadi, KAPTI ini salah satu yang stand by. Kalau dalam teori bisnisnya itu stand by buyer, orang yang harusnya sudah siap masuk di dalam Kementerian ATR/BPN,” terang Menteri Nusron di Pendopo Sasana Widya Bhumi, STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, Sabtu (10/05/2025).

Dengan latar belakang tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan bahwa KAPTI-Agraria memiliki peranan penting dalam menunjang pelayanan publik, khususnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Di antara 34 ribu pegawai Kementerian ATR/BPN, mungkin mayoritas adalah anggota KAPTI-Agraria. Jadi bisa dikatakan, pelayanan di Kementerian ATR/BPN akan lumpuh kalau tidak didukung oleh orang-orang KAPTI-Agraria,” ungkap Nusron Wahid.

Tidak hanya mendukung pelayanan birokrasi, ia juga menekankan agar alumni berkontribusi dalam mendukung pengembangan institusi pendidikan. “Karena itu, sebagai alumni STPN, harusnya juga terlibat memikirkan tentang masa depan STPN. Tidak hanya soal bangunan fisiknya, tapi masa depan dalam arti tentang pengembangan kurikulum,” pesan Nusron Wahid.

Arahan Menteri Nusron sejalan dengan semangat tema Munas “KAPTI-Agraria The Next Generation”, yang mendorong alumni agar menjadi agen perubahan dan inovator di sektor agraria. Bukan hanya semata-mata sebagai pelaksana teknis dalam birokrasi pertanahan.

Setelah menyampaikan arahan, Menteri Nusron dikukuhkan sebagai Alumni Kehormatan KAPTI-Agraria. Pengukuhan ditandai dengan pemakaian jas almamater dan penyerahan Kartu Tanda Alumni (KTA) Kehormatan oleh Ketua KAPTI-Agraria terpilih periode 2025-2028, Sri Pranoto.

Hadir dalam kesempatan tersebut, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Munas juga dihadiri jajaran Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah KAPTI-Agraria dari seluruh Indonesia. (GE/RT/MW)

Read More

Serahkan 811 Sertipikat Konsolidasi Tanah di Parangtritis, Menteri ATR/Kepala BPN: Manfaatkan, Gunakan Sebaik-baiknya

 

Bantul – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 811 sertipikat hasil program Konsolidasi Tanah kepada masyarakat Parangtritis, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, Sabtu (10/05/2025). Penyerahan berlangsung di Kantor Lurah Parangtritis dan kehadiran Menteri Nusron di sana disambut antusias oleh warga. Secara khusus, ia berpesan kepada para penerima sertipikat agar memanfaatkan tanah secara produktif dan bertanggung jawab.

“Tanah ini sebelumnya sulit diakses, tertutup sejak lama. Sekarang sudah resmi. Datanya jelas. Bapak, Ibu, sudah pegang sertipikatnya. Silakan dimanfaatkan, digunakan sebaik-baiknya,” tutur Menteri Nusron kepada warga dengan menggunakan bahasa Jawa.

Ia juga mengimbau agar tanah yang telah bersertipikat tidak dijual murah, melainkan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Sudah punya sertipikat, sudah tenang. Tanahnya bisa untuk usaha, untuk bangun kehidupan yang lebih baik. Yang penting, jangan dijual murah. Jaga baik-baik,” pesan Menteri Nusron.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyampaikan apresiasi atas penyelesaian program ini dan berterima kasih atas peran serta semua pihak yang terlibat. “Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gus Menteri, juga warga Parangtritis yang bekerja sama dengan Gugus Tugas Reforma Agraria DIY sehingga penyertipikatan tanah tutupan Jepang ini bisa kita selesaikan,” ungkapnya.

Total sertipikat yang dibagikan meliputi luas tanah sebesar 703.844 meter persegi dan diserahkan kepada 680 penerima. Sertipikat tersebar untuk tanah di tujuh dusun, yakni Sono, Duwuran, Kretek, Grogol VII, Grogol VIII, Grogol IX, dan Grogol X.

Tanah yang disertipikatkan tersebut merupakan bagian dari lahan yang dikenal warga sebagai “tanah tutupan Jepang”, yakni tanah yang pernah dirampas oleh Jepang pada masa penjajahan sekitar tahun 1943–1945 untuk keperluan pertahanan.

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Trias Wiriahadi; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Dony Erwan Brilianto beserta jajaran. (GE/RT)

Read More

811 Sertipikat Konsolidasi Tanah di Bantul Siap Diserahkan Menteri Nusron

 

Bantul - Sebanyak 811 sertipikat hasil program Konsolidasi Tanah di kawasan Parangtritis, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, akan diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, pada Sabtu (10/05/2025). Sertipikat tersebut merupakan hasil penataan ulang atas lahan yang masyarakat setempat kenal sebagai “tanah tutupan Jepang.”

“Akhirnya penantian masyarakat sejak tahun 1943 membuahkan sertipikat hasil Konsolidasi Tanah, ini sudah terbit 811 bidang ya, yang nantinya akan diserahkan langsung oleh Pak Menteri Nusron,” terang Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari, usai bertemu Menteri Nusron pada Jumat (09/05/2025).

Menurut Embun Sari, tanah yang berhasil dikonsolidasi luasnya mencakup sekitar 70 hektare. Wilayah tersebut dulunya pernah digunakan oleh tentara Jepang pada masa penjajahan sekitar tahun 1943 hingga 1945 untuk keperluan pertahanan sehingga warga menyebutnya sebagai tanah tutupan Jepang.

“Jadi tanah itu sekarang sudah ditata kembali, mau itu lahan pertanian atau non pertanian. Kalau di sini komplit, ada pertaniannya, ada non pertaniannya, ada permukimannya ditata. Yang mana untuk pertanian, yang mana untuk rumah penduduk, rumah tempat tinggal, kemudian juga fasilitas sosial dan fasilitas umumnya,” jelas Embun Sari.

Disampaikan Dirjen PTPP, pelaksanaan Konsolidasi Tanah tidak akan berjalan baik tanpa dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, khususnya Pemerintah Daerah, yang juga dijadwalkan hadir dalam acara penyerahan sertipikat. Penyerahan sertipikat Konsolidasi Tanah ini, akan dilaksanakan di Kantor Lurah Parangtritis.

Selain menyerahkan sertipikat hasil Konsolidasi Tanah, di hari yang sama Menteri ATR/Kepala BPN juga dijadwalkan mengunjungi Kampus STPN Yogyakarta. Menteri Nusron akan memberikan arahan kepada jajaran pengurus pusat dan pengurus daerah Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-Agraria) yang sedang melaksanakan Musyawarah Nasional. (GE/RT)

Read More