Kunjungan Kerja Pertama ke Jateng, Menteri Nusron: Samakan Gelombang Pemikiran dan Filosofi untuk Mencapai Tujuan

Semarang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Jawa Tengah, tepatnya Kota Semarang pada Jumat (01/11/2024). Dalam pengarahan ke jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah, Menteri Nusron mengatakan kunjungan dilakukan untuk konsolidasi pemikiran dan menyamakan langkah ke depan.

"Di dalam pertemuan ini saya sebetulnya masih dalam rangka konsolidasi pemikiran karena kita mau berjalan kalau gelombang cara berpikirnya tidak sama itu berat, jadi saya keliling dalam rangka menyamakan gelombang pemikiran, filosofinya sama dulu, kalau sudah sama gerak langkahnya akan sama," kata Nusron Wahid dalam acara yang berlangsung di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.

Langkah tersebut, menurut Menteri Nusron juga memiliki filosofi sama dengan yang diungkapkan Presiden Prabowo Subianto ketika usai melantik seluruh jajaran Kabinet Merah Putih kemudian melakukan retreat di Angkatan Militer Magelang. "Filosofinya adalah kita dengan satu barisan, menyamakan gelombang pikiran, langkah, gerak supaya sama untuk mencapai sebuah tujuan," lanjutnya.

Meskipun masih dalam tahap konsolidasi dengan jajaran, Menteri Nusron mengimbau agar jajaran di daerah tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat. "Bulan-bulan ini fasenya itu sambil Bapak/Ibu sekalian menentukan langkah dan layanan yang sifatnya rutinitas, sambil menunggu perubahan kebijakan yang akan kita ambil," ucap Nusron Wahid.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Nusron juga menyaksikan serah terima jabatan antara Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah periode Agustus 2021-Oktober 2024, Dwi Purnama kepada Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Sri Yanti Ahmad. Serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara diikuti penyerahan memori jabatan.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN pada kunjungan kerja pertamanya, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Hadir dalam kesempatan ini, seluruh Kepala Bidang dan Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Tengah. (LS/JR/OK)

Read More

537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa HGU, Menteri Nusron Sampaikan akan Ada Sanksi

 

Jakarta - Memasuki masa 100 hari kerja dalam Kabinet Merah Putih, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid fokus pada penertiban 537 perusahaan/badan hukum yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu (30/10/2024).

“Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU-nya,” tegas Menteri Nusron usai memaparkan program kerja 100 harinya di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat.

Menurutnya, tindakan perusahaan yang terus beroperasi tanpa izin mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan. “Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah,” terang Nusron Wahid.

Berdasarkan data dari tahun 2016 hingga Oktober 2024, tercatat ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU. “Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektare,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Menurutnya, penertiban dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41. 

“Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” pungkas Menteri Nusron.

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Rapat kerja ini juga diikuti Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan seluruh Wakil Ketua Komisi II DPR RI bersama sejumlah anggota. (GE/PHAL)

Read More

Ikuti Retreat di Lembah Tidar Bersama Presiden Prabowo, Menteri Nusron: Kesempatan Menyatukan Visi Kabinet Merah Putih

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan telah tiba di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti Rapat Kerja dan Retreat Magelang. Menteri ATR/Kepala BPN menyebut kegiatan ini ialah kegiatan pertama Kabinet Merah Putih di luar Istana Negara.

"Insyaallah kesempatan ini juga kami gunakan untuk menyatukan visi agar bisa langsung bersinergi dan bekerja demi kemajuan bangsa. Mohon doa agar proses kegiatan ini dilancarkan dan dimudahkan. _Aamiin Yaa Robbal Alamin_," kata Nusron Wahid dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Kegiatan ini akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diikuti oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Seluruh anggota kabinet pun berangkat menggunakan pesawat Hercules C130J dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Bertempat di Lembah Tidar, lokasi yang biasa difungsikan sebagai tempat pelatihan Akademi Militer, Retreat Magelang akan berlangsung hingga Minggu (27/10/2024). "Sebagaimana arahan Bapak Presiden kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai berbangsa dan bernegara," tutur Nusron Wahid.

Adapun kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, para anggota kabinet diboyong ke Akmil untuk membentuk kerja sama tim yang baik. 

"Daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah mulai ratusan tahun dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Diponegoro di antara lima gunung, itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta Tanah Air," kata Prabowo Subianto dalam sidang kabinet, Rabu (23/10/2024). (JM/FA)

Read More

Laksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Wujudkan Amanat Presiden Prabowo tentang Swasembada Pangan

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kegiatan Bidang Penataan dan Pemberdayaan Tahun 2024 pada Rabu (23/10/2024) di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati mengajak seluruh pegawai Ditjen Penataan Agraria di seluruh Indonesia untuk bersama melanjutkan program Reforma Agraria.

“Kita bisa bekerja sama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui program Reforma Agraria. Beberapa kali Pak Menteri juga menyebutkan bahwa kepemimpinan saat ini juga (berfokus) untuk mempertahankan ketahanan pangan, yang mana ini banyak juga berhubungan dengan kita selaku Ditjen Penataan Agraria,” ujar Yulia Jaya Nirmawati. 

Terkait ketahanan pangan, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan Indonesia harus segera mencapai swasembada pangan untuk menjaga ketahanan pangan, yaitu dengan menambah 4 juta hektare luas panen hingga tahun 2029. “Amanat ini sangat berkaitan dengan kerangka kerja kita, yaitu Reforma Agraria. Di mana salah satu tujuan dari Reforma Agraria selain mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan, juga untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan,” ujar Dirjen Penataan Agraria.

Keberlanjutan program Reforma Agraria ini juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah disahkan. “Kita diminta untuk terus melaksanakan Redistribusi Tanah melalui pemberian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan sertipikasi tanah atau penataan aset, serta diikuti dengan penataan akses atau pemberdayaan tanah masyarakat. Ini menjadi dasar kita untuk melanjutkan pekerjaan besar Reforma Agraria,” jelas Yulia Jaya Nirmawati.

Lebih lanjut ia mengingatkan kepada jajarannya agar terus memperkuat sinergi dan kolaborasi pasca transisi kepemimpinan yang baru terjadi. Bukan hanya kolaborasi antar internal Kementerian ATR/BPN, namun juga dengan pihak eksternal.

“Sinergi dan kolaborasi tak hanya di tingkat menteri dan dirjen, namun juga kolaborasi di tingkat direktur, kasubdit, dan kepala seksi, semuanya harus berkolaborasi dengan tugas masing-masing. Lintas kementerian/lembaga juga, terutama saat ini beberapa kementerian mitra kita sudah diperluas, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, dan Kementerian UMKM,” ungkap Dirjen Penataan Agraria.

“Untuk itu saya berharap, ke depannya kita dapat mengajak mereka untuk lebih fokus dalam mengakselerasi tugas bersama ini, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak peningkatan manfaat dari program Reforma Agraria,” pungkas Yulia Jaya Nirmawati. 

Dalam kegiatan ini, terdapat sesi diskusi panel yang diikuti oleh beberapa panelis, salah satunya ialah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN periode 2019-2022, Surya Tjandra. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria serta perwakilan bidang penataan dan pemberdayaan dari Kanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia. (AR/YZ)

Read More

Menteri dan Wamen Baru Pimpin Rapim Pertama di Kementerian ATR/BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dan Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan memimpin Rapat Pimpinan pertamanya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Rapat berlangsung pada Selasa (22/10/24) di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Dalam rapat ini, Menteri ATR/Kepala BPN dan Wamen ATRWaka BPN berkenalan dengan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di tingkat kementerian. Kemudian, dilanjutkan dengan sesi pengarahan oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

Nusron Wahid dan Ossy Dermawan berharap, pertemuan resmi pertama dengan seluruh jajaran ini bisa menjadi momentum memantapkan sinergi dan kolaborasi untuk menyukseskan target yang diberikan ke Kementerian ATR/BPN. (JM/FA)

Read More

Kenal Baik, Menteri ATR/Kepala BPN Ajak Tamu yang Hadir dalam Sertijab untuk Doakan Almarhumah Ibu Ani Yudhoyono

 

Jakarta - Mengawali sambutannya dalam acara Serah Terima Jabatan, Senin (21/10/2024) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengajak seluruh tamu yang hadir untuk mengirim doa bagi Alm. Ibu Ani Yudhoyono.

"Dalam kesempatan ini sebelum saya menyapa yang lain izinkanlah sama-sama kita memimpin doa. Jujur saya teringat ibunya Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bu Ani Yudhoyono, orangnya sangat begitu baik, pada kesempatan baik ini kita kirim Al-Fatihah bersama-sama," ucap Nusron Wahid.

Menteri ATR/Kepala BPN mengaku telah mengenal sosok AHY cukup lama. Satu hal yang sangat ia ingat dari keluarga Yudhoyono adalah sosok mendiang Ibu Ani Yudhoyono yang begitu baik.

Tak hanya Alm. Ibu Ani Yudhoyono, Nusron Wahid juga menyampaikan rasa hormatnya kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia merasa tidak menyangka bisa menduduki jabatan lama dari putra mantan kepala negara tersebut. 

"Saya tidak menyangka bisa menduduki tempat yang saya gantikan itu anaknya seorang yang sangat saya kagumi, orang yang membesarkan saya, yaitu Jenderal TNI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono," ucap Nusron Wahid dengan penuh hormat.

Di momen yang penuh kehangatan ini, hadir sejumlah tokoh di antaranya Joyo Winoto selaku Kepala BPN periode 2005-2012; Hendarman Supandji selaku Kepala BPN periode 2012-2014; Sofyan A. Djalil selaku Menteri ATR/Kepala BPN periode Juli 2016-Juni 2022; Surya Tjandra selaku Wamen ATR/Waka BPN periode Oktober 2019-Juni 2022; Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Menteri ATR/Kepala BPN periode Februari-Oktober 2024 yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan; serta Raja Juli Antoni selaku Wamen ATR/Waka BPN Periode Juni 2022-Oktober 2024 yang kini menjadi Menteri Kehutanan.

Hadir dalam kesempatan ini, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi; Kepala Badan Bank Tanah; serta jajaran Pengurus Pusat IKAWATI Kementerian ATR/BPN. (LS/PHAL)

Read More

Sertijab Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid: Siap Lanjutkan yang Dirintis para Pemimpin Pendahulu

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri ATR/Kepala BPN dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN di Aula Prona Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/10/2024). Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengaku akan melanjutkan hal-hal yang telah dirintis oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya di Kementerian ATR/BPN. 

“Apa yang sudah dilakukan Pak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah sangat baik sekali, begitu juga yang sudah dicanangkan oleh Mas Joyo Winoto, Pak Hendarman, Pak Sofyan A. Djalil sudah pasti baik. Hal yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita yang baik harus dilestarikan dan kita lanjutkan. Jadi Pak AHY tidak usah khawatir kalau titipannya akan dilanjutkan,” ujar Nusron Wahid. 

Sertijab kali ini berlangsung antara Menteri ATR/Kepala BPN terlantik, Nusron Wahid dengan Menteri ATR/Kepala BPN periode Februari-Oktober 2024, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sertijab juga dilakukan antara Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN terlantik, Ossy Dermawan dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN periode 2022-2024, Raja Juli Antoni yang kini menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

Di momen ini, Nusron Wahid berpesan agar jajaran ATR/BPN senantiasa melayani masyarakat dengan baik. “Ada hadits yang mengatakan, Ya Allah kalau ada di antara umatku yang memimpin rakyat, mengurusi urusan rakyat yang di dalam memimpinnya itu mempersulit urusan rakyat, maka persulitlah hidupnya. Sebaliknya, kalau ada di antara umatku yang memimpin rakyatnya, mengurusi urusan rakyat tapi dia mengangkat masyarakatnya, maka angkatlah derajatnya,” tuturnya. 

“Marilah kita sama-sama keluarga besar Kementerian ATR/BPN ini, kita sama-sama niatkan diri memimpin ini dengan niat mengangkat harkat dan martabat rakyat, tidak usah mempersulit rakyat. Itu hakikat melayani secara profesional,” lanjut Nusron Wahid.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri AHY mengapresiasi seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN yang telah mendukung kinerjanya sepanjang ia menjabat menjadi Menteri ATR/Kepala BPN. 

“Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para sahabat sekalian, Bapak/Ibu yang luar biasa bekerja keras selama ini, pagi, siang dan malam tidak kenal lelah, membantu tugas-tugas yang memang harus kita capai secara progresif. Tentu banyak harapan dan keinginan yang belum bisa terwujud seluruhnya. Oleh karena itu, kami akan titipkan dengan penuh rasa hormat kepada Bapak Menteri yang baru,” ujar Menteri AHY. 

Dalam kegiatan ini, hadir sejumlah tokoh di antaranya Joyo Winoto selaku Kepala BPN periode 2005-2012; Hendarman Supandji selaku Kepala BPN periode 2012-2014; Sofyan A. Djalil selaku Menteri ATR/Kepala BPN periode Juli 2016-Juni 2022; serta Surya Tjandra selaku Wamen ATR/Waka BPN periode Oktober 2019-Juni 2022.

Hadir mengikuti rangkaian acara, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi; Kepala Badan Bank Tanah; serta jajaran Pengurus Pusat IKAWATI Kementerian ATR/BPN. (AR/PHAL)

Read More

Presiden Prabowo Subianto Lantik Nusron Wahid sebagai Menteri ATR/Kepala BPN di Istana Negara

 

Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melantik 53 jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Turut dilantik pada hari ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang baru saja dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Setelah pelantikan, Nusron Wahid menyampaikan sejumlah arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Hal ini disebut juga sebagai Reforma Agraria, sebuah program strategis nasional yang telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya. 

“Pemerintah harus mengutamakan prinsip keadilan, prinsip pemerataan, prinsip keberlanjutan, jangan sampai ada satu pihak swasta yang menguasai jutaan hektare tanah di Indonesia, tapi ada petani yang kesulitan mencari tanah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN kepada sejumlah awak media.

Selain Reforma Agraria, ia menyebutkan pesan Presiden Prabowo Subianto lainnya untuk segera dilaksanakan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Yang kedua, pemanfaatan tanah negara yang telantar dan ketiga, penyelesaian sengketa,” tutur Nusron Wahid.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN hadir didampingi sang istri, Dily Rosi Timadar. Usai pelantikan, keduanya disambut oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis beserta jajaran. (YS/PHAL)

Read More

Memiliki Tugas yang Mulia, Menteri AHY Jatuh Hati dengan Kementerian ATR/BPN

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengemban tugas mulia yang memberikan dampak langsung ke masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri AHY/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat meresmikan Satuan Tugas Pemberantas Mafia Tanah atau SPARTAN Command Center di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Sabtu (19/10/2024).

Selama delapan bulan menjabat, Menteri AHY yang terjun langsung ke masyarakat mendapat banyak cerita dan testimoni soal kebahagiaan warga yang telah terbantu program Kementerian ATR/BPN. Salah satu yang sangat dirasakan manfaatnya ialah dengan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Tidak sedikit warga yang menangis bahagia ketika ditemui oleh Menteri AHY. 

“Saya jatuh cinta dengan ATR/BPN, walaupun hanya delapan bulan saja. Karena cerita-cerita pendek tadi, karena testimoni-testimoni dari hati tadi, itulah mengapa kita harus sering-sering turun ke lapangan. Mengapa sering-sering ketemu masyarakat? Karena setelah itu saya menyapa masyarakat korban-korban mafia tanah itu,” ucap Menteri AHY.

Tugas mulia lain dari Kementerian ATR/BPN ialah Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah. Satgas ini terbentuk dengan sinergi empat pilar antara Kementerian ATR/BPN dengan lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah (Pemda). Tugas ini dianggap mulia ditujukan untuk membantu masyarakat yang terzalimi. Keseriusan Satgas Anti-Mafia Tanah juga dinilai tidak main-main, banyak kasus yang ditangani dengan sigap, cepat, dan tanggap.

Salah satu wujud keseriusan Satgas Anti-Mafia Tanah, yakni berhasil menyelesaikan kasus mafia tanah di Bandung 18 Oktober 2024. “Alhamdulillah kemarin dengan niat yang tulus sama-sama kita datang ke Bandung menyelesaikan masalah, khususnya kasus mafia tanah di Dago Elos yang sudah menjadi isu bahkan nasional sejak tahun 2016. Ini membuktikan bahwa Satgas Anti-Mafia Tanah tidak mengenal waktu pagi, siang, malam, awal, tengah, akhir tahun. Baterainya ke-_charge_ terus, tidak boleh ada _lowbatt_-nya,” ujar Menteri AHY. (MW/YZ/RM)

Read More

Bongkar Praktik Gelap Mafia Tanah di Bandung, Menteri AHY: Kita Berhasil Selamatkan Potensi Kerugian Lebih dari Rp3,6 Triliun

 

Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali mengungkap kasus tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Mapolda Jawa Barat, Jumat (18/10/2024), ia membeberkan kasus di Kota dan Kabupaten Bandung yang telah mengakibatkan kerugian, baik bagi masyarakat maupun bagi negara dengan total senilai Rp3,65 triliun.

“Yang pertama, kita menyelamatkan masyarakat dari ketidakadilan. Yang kedua, mencegah semakin berkembangnya situasi yang tidak menentu. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial dan kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat yang jumlahnya besar, lebih dari Rp36 triliun karena ini lokasi (tanah) sangat strategis yang kalau dikembangkan punya nilai yang tinggi,” ujar Menteri AHY.

Ia memaparkan, kasus di Dago Elos, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan modus operandi pemalsuan surat dan/atau memasukan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik. Lokasi objek bidang tanah yang menjadi persoalan ini merupakan bagian wilayah metropolitan dan salah satu wilayah strategis, sehingga total kerugian yang berhasil diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp3.603.335.000.000.

Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Bandung dengan modus operandi pemalsuan surat, penipuan, dan penggelapan jasa pengurusan perizinan pembangunan perumahan. Lokasi objek bidang tanah akan dibangun sejumlah 264 unit rumah, maka total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp51.391.343.500.

Pemberantasan mafia tanah terus dilaksanakan di berbagai daerah oleh Kementerian ATR/BPN melalui Satgas Anti-Mafia Tanah yang berkolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah (Pemda), serta peran aktif masyarakat. “Bagi kami, satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan, satu rupiah pun harus dicegah dari perbuatan kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara, jadi ini juga menjadi _concern_ kami,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Barat, Akhmad Wiyagus menuturkan komitmen Polda Jawa Barat untuk menindak dengan tegas setiap pelanggaran hukum di bidang pertanahan tanpa pandang bulu. “Demi menjaga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak agar penanganan kasus-kasus ini berjalan lancar. Saya juga ingin mengajak seluruh jajaran dan segenap masyarakat mendukung penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan,” tuturnya.

Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik sekaligus Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN, Arif Rachman menjelaskan bahwa seluruh pihak telah berkoordinasi dengan baik dalam memberantas mafia tanah di Kota dan Kabupaten Bandung. “Mari kita tetap bersinergi dan kita menghukum mafia tanah yang telah menjadi musuh bersama. Gebuk, gebuk, gebuk, mafia tanah!” pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Widodo, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran. Turut hadir, jajaran Polda Jawa Barat dan perwakilan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, serta Forkopimda Jawa Barat. (YS/PHAL)

Read More