Ikuti Retreat di Lembah Tidar Bersama Presiden Prabowo, Menteri Nusron: Kesempatan Menyatukan Visi Kabinet Merah Putih

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan telah tiba di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti Rapat Kerja dan Retreat Magelang. Menteri ATR/Kepala BPN menyebut kegiatan ini ialah kegiatan pertama Kabinet Merah Putih di luar Istana Negara.

"Insyaallah kesempatan ini juga kami gunakan untuk menyatukan visi agar bisa langsung bersinergi dan bekerja demi kemajuan bangsa. Mohon doa agar proses kegiatan ini dilancarkan dan dimudahkan. _Aamiin Yaa Robbal Alamin_," kata Nusron Wahid dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Kegiatan ini akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diikuti oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Seluruh anggota kabinet pun berangkat menggunakan pesawat Hercules C130J dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Bertempat di Lembah Tidar, lokasi yang biasa difungsikan sebagai tempat pelatihan Akademi Militer, Retreat Magelang akan berlangsung hingga Minggu (27/10/2024). "Sebagaimana arahan Bapak Presiden kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai berbangsa dan bernegara," tutur Nusron Wahid.

Adapun kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, para anggota kabinet diboyong ke Akmil untuk membentuk kerja sama tim yang baik. 

"Daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah mulai ratusan tahun dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Diponegoro di antara lima gunung, itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta Tanah Air," kata Prabowo Subianto dalam sidang kabinet, Rabu (23/10/2024). (JM/FA)

Read More

Laksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Wujudkan Amanat Presiden Prabowo tentang Swasembada Pangan

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kegiatan Bidang Penataan dan Pemberdayaan Tahun 2024 pada Rabu (23/10/2024) di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati mengajak seluruh pegawai Ditjen Penataan Agraria di seluruh Indonesia untuk bersama melanjutkan program Reforma Agraria.

“Kita bisa bekerja sama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui program Reforma Agraria. Beberapa kali Pak Menteri juga menyebutkan bahwa kepemimpinan saat ini juga (berfokus) untuk mempertahankan ketahanan pangan, yang mana ini banyak juga berhubungan dengan kita selaku Ditjen Penataan Agraria,” ujar Yulia Jaya Nirmawati. 

Terkait ketahanan pangan, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan Indonesia harus segera mencapai swasembada pangan untuk menjaga ketahanan pangan, yaitu dengan menambah 4 juta hektare luas panen hingga tahun 2029. “Amanat ini sangat berkaitan dengan kerangka kerja kita, yaitu Reforma Agraria. Di mana salah satu tujuan dari Reforma Agraria selain mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan, juga untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan,” ujar Dirjen Penataan Agraria.

Keberlanjutan program Reforma Agraria ini juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah disahkan. “Kita diminta untuk terus melaksanakan Redistribusi Tanah melalui pemberian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan sertipikasi tanah atau penataan aset, serta diikuti dengan penataan akses atau pemberdayaan tanah masyarakat. Ini menjadi dasar kita untuk melanjutkan pekerjaan besar Reforma Agraria,” jelas Yulia Jaya Nirmawati.

Lebih lanjut ia mengingatkan kepada jajarannya agar terus memperkuat sinergi dan kolaborasi pasca transisi kepemimpinan yang baru terjadi. Bukan hanya kolaborasi antar internal Kementerian ATR/BPN, namun juga dengan pihak eksternal.

“Sinergi dan kolaborasi tak hanya di tingkat menteri dan dirjen, namun juga kolaborasi di tingkat direktur, kasubdit, dan kepala seksi, semuanya harus berkolaborasi dengan tugas masing-masing. Lintas kementerian/lembaga juga, terutama saat ini beberapa kementerian mitra kita sudah diperluas, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, dan Kementerian UMKM,” ungkap Dirjen Penataan Agraria.

“Untuk itu saya berharap, ke depannya kita dapat mengajak mereka untuk lebih fokus dalam mengakselerasi tugas bersama ini, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak peningkatan manfaat dari program Reforma Agraria,” pungkas Yulia Jaya Nirmawati. 

Dalam kegiatan ini, terdapat sesi diskusi panel yang diikuti oleh beberapa panelis, salah satunya ialah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN periode 2019-2022, Surya Tjandra. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria serta perwakilan bidang penataan dan pemberdayaan dari Kanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia. (AR/YZ)

Read More

Menteri dan Wamen Baru Pimpin Rapim Pertama di Kementerian ATR/BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dan Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan memimpin Rapat Pimpinan pertamanya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Rapat berlangsung pada Selasa (22/10/24) di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Dalam rapat ini, Menteri ATR/Kepala BPN dan Wamen ATRWaka BPN berkenalan dengan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di tingkat kementerian. Kemudian, dilanjutkan dengan sesi pengarahan oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

Nusron Wahid dan Ossy Dermawan berharap, pertemuan resmi pertama dengan seluruh jajaran ini bisa menjadi momentum memantapkan sinergi dan kolaborasi untuk menyukseskan target yang diberikan ke Kementerian ATR/BPN. (JM/FA)

Read More

Kenal Baik, Menteri ATR/Kepala BPN Ajak Tamu yang Hadir dalam Sertijab untuk Doakan Almarhumah Ibu Ani Yudhoyono

 

Jakarta - Mengawali sambutannya dalam acara Serah Terima Jabatan, Senin (21/10/2024) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengajak seluruh tamu yang hadir untuk mengirim doa bagi Alm. Ibu Ani Yudhoyono.

"Dalam kesempatan ini sebelum saya menyapa yang lain izinkanlah sama-sama kita memimpin doa. Jujur saya teringat ibunya Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bu Ani Yudhoyono, orangnya sangat begitu baik, pada kesempatan baik ini kita kirim Al-Fatihah bersama-sama," ucap Nusron Wahid.

Menteri ATR/Kepala BPN mengaku telah mengenal sosok AHY cukup lama. Satu hal yang sangat ia ingat dari keluarga Yudhoyono adalah sosok mendiang Ibu Ani Yudhoyono yang begitu baik.

Tak hanya Alm. Ibu Ani Yudhoyono, Nusron Wahid juga menyampaikan rasa hormatnya kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia merasa tidak menyangka bisa menduduki jabatan lama dari putra mantan kepala negara tersebut. 

"Saya tidak menyangka bisa menduduki tempat yang saya gantikan itu anaknya seorang yang sangat saya kagumi, orang yang membesarkan saya, yaitu Jenderal TNI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono," ucap Nusron Wahid dengan penuh hormat.

Di momen yang penuh kehangatan ini, hadir sejumlah tokoh di antaranya Joyo Winoto selaku Kepala BPN periode 2005-2012; Hendarman Supandji selaku Kepala BPN periode 2012-2014; Sofyan A. Djalil selaku Menteri ATR/Kepala BPN periode Juli 2016-Juni 2022; Surya Tjandra selaku Wamen ATR/Waka BPN periode Oktober 2019-Juni 2022; Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Menteri ATR/Kepala BPN periode Februari-Oktober 2024 yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan; serta Raja Juli Antoni selaku Wamen ATR/Waka BPN Periode Juni 2022-Oktober 2024 yang kini menjadi Menteri Kehutanan.

Hadir dalam kesempatan ini, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi; Kepala Badan Bank Tanah; serta jajaran Pengurus Pusat IKAWATI Kementerian ATR/BPN. (LS/PHAL)

Read More

Sertijab Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid: Siap Lanjutkan yang Dirintis para Pemimpin Pendahulu

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri ATR/Kepala BPN dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN di Aula Prona Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/10/2024). Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengaku akan melanjutkan hal-hal yang telah dirintis oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya di Kementerian ATR/BPN. 

“Apa yang sudah dilakukan Pak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah sangat baik sekali, begitu juga yang sudah dicanangkan oleh Mas Joyo Winoto, Pak Hendarman, Pak Sofyan A. Djalil sudah pasti baik. Hal yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita yang baik harus dilestarikan dan kita lanjutkan. Jadi Pak AHY tidak usah khawatir kalau titipannya akan dilanjutkan,” ujar Nusron Wahid. 

Sertijab kali ini berlangsung antara Menteri ATR/Kepala BPN terlantik, Nusron Wahid dengan Menteri ATR/Kepala BPN periode Februari-Oktober 2024, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sertijab juga dilakukan antara Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN terlantik, Ossy Dermawan dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN periode 2022-2024, Raja Juli Antoni yang kini menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

Di momen ini, Nusron Wahid berpesan agar jajaran ATR/BPN senantiasa melayani masyarakat dengan baik. “Ada hadits yang mengatakan, Ya Allah kalau ada di antara umatku yang memimpin rakyat, mengurusi urusan rakyat yang di dalam memimpinnya itu mempersulit urusan rakyat, maka persulitlah hidupnya. Sebaliknya, kalau ada di antara umatku yang memimpin rakyatnya, mengurusi urusan rakyat tapi dia mengangkat masyarakatnya, maka angkatlah derajatnya,” tuturnya. 

“Marilah kita sama-sama keluarga besar Kementerian ATR/BPN ini, kita sama-sama niatkan diri memimpin ini dengan niat mengangkat harkat dan martabat rakyat, tidak usah mempersulit rakyat. Itu hakikat melayani secara profesional,” lanjut Nusron Wahid.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri AHY mengapresiasi seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN yang telah mendukung kinerjanya sepanjang ia menjabat menjadi Menteri ATR/Kepala BPN. 

“Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para sahabat sekalian, Bapak/Ibu yang luar biasa bekerja keras selama ini, pagi, siang dan malam tidak kenal lelah, membantu tugas-tugas yang memang harus kita capai secara progresif. Tentu banyak harapan dan keinginan yang belum bisa terwujud seluruhnya. Oleh karena itu, kami akan titipkan dengan penuh rasa hormat kepada Bapak Menteri yang baru,” ujar Menteri AHY. 

Dalam kegiatan ini, hadir sejumlah tokoh di antaranya Joyo Winoto selaku Kepala BPN periode 2005-2012; Hendarman Supandji selaku Kepala BPN periode 2012-2014; Sofyan A. Djalil selaku Menteri ATR/Kepala BPN periode Juli 2016-Juni 2022; serta Surya Tjandra selaku Wamen ATR/Waka BPN periode Oktober 2019-Juni 2022.

Hadir mengikuti rangkaian acara, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi; Kepala Badan Bank Tanah; serta jajaran Pengurus Pusat IKAWATI Kementerian ATR/BPN. (AR/PHAL)

Read More

Presiden Prabowo Subianto Lantik Nusron Wahid sebagai Menteri ATR/Kepala BPN di Istana Negara

 

Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melantik 53 jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Turut dilantik pada hari ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang baru saja dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Setelah pelantikan, Nusron Wahid menyampaikan sejumlah arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Hal ini disebut juga sebagai Reforma Agraria, sebuah program strategis nasional yang telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya. 

“Pemerintah harus mengutamakan prinsip keadilan, prinsip pemerataan, prinsip keberlanjutan, jangan sampai ada satu pihak swasta yang menguasai jutaan hektare tanah di Indonesia, tapi ada petani yang kesulitan mencari tanah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN kepada sejumlah awak media.

Selain Reforma Agraria, ia menyebutkan pesan Presiden Prabowo Subianto lainnya untuk segera dilaksanakan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Yang kedua, pemanfaatan tanah negara yang telantar dan ketiga, penyelesaian sengketa,” tutur Nusron Wahid.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN hadir didampingi sang istri, Dily Rosi Timadar. Usai pelantikan, keduanya disambut oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis beserta jajaran. (YS/PHAL)

Read More

Memiliki Tugas yang Mulia, Menteri AHY Jatuh Hati dengan Kementerian ATR/BPN

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengemban tugas mulia yang memberikan dampak langsung ke masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri AHY/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat meresmikan Satuan Tugas Pemberantas Mafia Tanah atau SPARTAN Command Center di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Sabtu (19/10/2024).

Selama delapan bulan menjabat, Menteri AHY yang terjun langsung ke masyarakat mendapat banyak cerita dan testimoni soal kebahagiaan warga yang telah terbantu program Kementerian ATR/BPN. Salah satu yang sangat dirasakan manfaatnya ialah dengan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Tidak sedikit warga yang menangis bahagia ketika ditemui oleh Menteri AHY. 

“Saya jatuh cinta dengan ATR/BPN, walaupun hanya delapan bulan saja. Karena cerita-cerita pendek tadi, karena testimoni-testimoni dari hati tadi, itulah mengapa kita harus sering-sering turun ke lapangan. Mengapa sering-sering ketemu masyarakat? Karena setelah itu saya menyapa masyarakat korban-korban mafia tanah itu,” ucap Menteri AHY.

Tugas mulia lain dari Kementerian ATR/BPN ialah Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah. Satgas ini terbentuk dengan sinergi empat pilar antara Kementerian ATR/BPN dengan lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah (Pemda). Tugas ini dianggap mulia ditujukan untuk membantu masyarakat yang terzalimi. Keseriusan Satgas Anti-Mafia Tanah juga dinilai tidak main-main, banyak kasus yang ditangani dengan sigap, cepat, dan tanggap.

Salah satu wujud keseriusan Satgas Anti-Mafia Tanah, yakni berhasil menyelesaikan kasus mafia tanah di Bandung 18 Oktober 2024. “Alhamdulillah kemarin dengan niat yang tulus sama-sama kita datang ke Bandung menyelesaikan masalah, khususnya kasus mafia tanah di Dago Elos yang sudah menjadi isu bahkan nasional sejak tahun 2016. Ini membuktikan bahwa Satgas Anti-Mafia Tanah tidak mengenal waktu pagi, siang, malam, awal, tengah, akhir tahun. Baterainya ke-_charge_ terus, tidak boleh ada _lowbatt_-nya,” ujar Menteri AHY. (MW/YZ/RM)

Read More

Bongkar Praktik Gelap Mafia Tanah di Bandung, Menteri AHY: Kita Berhasil Selamatkan Potensi Kerugian Lebih dari Rp3,6 Triliun

 

Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali mengungkap kasus tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Mapolda Jawa Barat, Jumat (18/10/2024), ia membeberkan kasus di Kota dan Kabupaten Bandung yang telah mengakibatkan kerugian, baik bagi masyarakat maupun bagi negara dengan total senilai Rp3,65 triliun.

“Yang pertama, kita menyelamatkan masyarakat dari ketidakadilan. Yang kedua, mencegah semakin berkembangnya situasi yang tidak menentu. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial dan kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat yang jumlahnya besar, lebih dari Rp36 triliun karena ini lokasi (tanah) sangat strategis yang kalau dikembangkan punya nilai yang tinggi,” ujar Menteri AHY.

Ia memaparkan, kasus di Dago Elos, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan modus operandi pemalsuan surat dan/atau memasukan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik. Lokasi objek bidang tanah yang menjadi persoalan ini merupakan bagian wilayah metropolitan dan salah satu wilayah strategis, sehingga total kerugian yang berhasil diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp3.603.335.000.000.

Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Bandung dengan modus operandi pemalsuan surat, penipuan, dan penggelapan jasa pengurusan perizinan pembangunan perumahan. Lokasi objek bidang tanah akan dibangun sejumlah 264 unit rumah, maka total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp51.391.343.500.

Pemberantasan mafia tanah terus dilaksanakan di berbagai daerah oleh Kementerian ATR/BPN melalui Satgas Anti-Mafia Tanah yang berkolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah (Pemda), serta peran aktif masyarakat. “Bagi kami, satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan, satu rupiah pun harus dicegah dari perbuatan kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara, jadi ini juga menjadi _concern_ kami,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Barat, Akhmad Wiyagus menuturkan komitmen Polda Jawa Barat untuk menindak dengan tegas setiap pelanggaran hukum di bidang pertanahan tanpa pandang bulu. “Demi menjaga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak agar penanganan kasus-kasus ini berjalan lancar. Saya juga ingin mengajak seluruh jajaran dan segenap masyarakat mendukung penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan,” tuturnya.

Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik sekaligus Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN, Arif Rachman menjelaskan bahwa seluruh pihak telah berkoordinasi dengan baik dalam memberantas mafia tanah di Kota dan Kabupaten Bandung. “Mari kita tetap bersinergi dan kita menghukum mafia tanah yang telah menjadi musuh bersama. Gebuk, gebuk, gebuk, mafia tanah!” pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Widodo, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran. Turut hadir, jajaran Polda Jawa Barat dan perwakilan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, serta Forkopimda Jawa Barat. (YS/PHAL)

Read More

Sekjen Kementerian ATR/BPN Serahkan 3.256 Sertipikat Tanah bagi Masyarakat Jawa Barat: Minimalisir Sengketa dan Persempit Ruang Gerak Mafia Tanah

Kab. Bekasi - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diwakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menyerahkan 3.256 sertipikat tanah bagi masyarakat Jawa Barat di President University Convention Center, Kabupaten Bekasi pada Rabu (16/10/2024). Secara langsung ia menyerahkan sertipikat kepada perwakilan 12 orang penerima. 

Sertipikat yang diserahkan kali ini berasal dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah yang dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat. "Dengan diterimanya sertipikat tentunya akan meminimalisir sengketa dan mengurangi ruang gerak mafia tanah," kata Sekjen dalam sambutannya.

"Mafia tanah ini sangat meresahkan masyarakat, mudah-mudahan dengan terbitnya sertipikat yang terus kita keluarkan, ruang gerak mafia tanah sudah tidak ada lagi," tambah Suyus Windayana.

Sertipikat memberikan kepastian bagi para pemilik bahwa tanah-tanahnya sudah terdaftar dan memiliki kekuatan hukum. Sertipikat tanah merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia. Adapun total bidang tanah di Indonesia yang harus didaftarkan ada sebanyak 126 juta bidang. 

"Sampai saat ini sudah 118 juta bidang, berarti sekitar 97% dan 94 juta bidang sudah diterbitkan sertipikat termasuk yang diterima hari ini. Saya ingin memastikan 2025 kita akan mendaftarkan 126 juta bidang tanah," tutur Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat dalam kesempatan yang sama melaporkan bahwa sertipikat yang diserahkan terdiri dari 2.000 sertipikat hasil program PTSL di Kabupaten Bekasi; 250 sertipikat hasil PTSL di Kota Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta; serta 256 sertipikat hasil program Redistribusi Tanah di Kabupaten Sukabumi.

"Dari jumlah ini yang sudah beralih media sebanyak 2.275 bidang, sedangkan sisanya masih merupakan sertipikat analog karena pembukuannya dilaksanakan di bulan Juni. Kami berkomitmen penuh untuk menuntaskan target sertipikasi 100% secara berkualitas," pungkas Yuniar Hikmat Ginanjar.

Hadir dalam penyerahan sertipikat ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat; jajaran Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat; perwakilan dari lima Pemerintah Kabupaten/Kota; serta jajaran Forkopimda setempat. (LS/PHAL)

Read More

Di Penghujung Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri AHY Kembali Gebuk Mafia Tanah di Jawa Barat

Kab. Bekasi - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir dalam hitungan hari. Di penghujung masa pemerintahan ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menggebuk mafia tanah dengan mengungkap dua kasus tindak pidana pertanahan yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Walaupun sekarang tanggal 15 Oktober, 5 hari lagi tanggal 20 Oktober biasanya sudah fokus pada urusan politik dan transisi kepemimpinan dan pemerintahan di tingkat nasional, tapi kehadiran kami dan kita semua menunjukkan bahwa tugas pokok tetap nomor satu dan kita lanjutkan gebuk mafia tanah," kata Menteri AHY dalam konferensi pers yang berlangsung di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

Menteri AHY mengungkapkan dua kasus tindak pidana pertanahan dengan total potensi nilai kerugian negara dan masyarakat yang diselamatkan mencapai Rp183.563.890.260. Adapun kasus pertama, dilakukan oleh lima orang mafia tanah yang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan modus operandi pemalsuan akta jual beli. Dari tindak pidana pertanahan ini, total kerugian yang diselamatkan mencapai lebih dari Rp4 miliar yang berasal dari _riil lost_.

Sementara untuk kasus kedua, dilakukan oleh dua orang tersangka. Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini, yaitu pemalsuan dengan menduplikasi sertipikat atas nama keluarganya menjadi 39 sertipikat. Tak tanggung-tanggung, total potensi kerugian yang diselamatkan dari kasus ini mencapai lebih dari Rp179 miliar yang berasal dari _riil lost, fiscal lost,_ dan _potential lost_ proyek jalan Tol Cibitung-Cilincing.

"Jadi dihitung secara cermat oleh Satgas Anti-Mafia Tanah karena saya mengatakan kita harus benar-benar _presize_ karena setiap rupiah itu harus bisa kita selamatkan karena rakyat yang menjadi korban, negara juga merugi. Kalau ini terus terjadi maka kita sulit untuk melajukan pembangunan yang berkelanjutan, yang bisa membawa peningkatan nilai ekonomi sekaligus keadilan bagi masyarakat kita," lanjut Menteri AHY.

Untuk tahun 2024 sendiri, Menteri AHY mengatakan terdapat 98 target operasi (TO) yang sudah masuk dalam tahap penetapan tersangka. Untuk TO yang ditetapkan masuk tahap P19 dan P21 sudah sebanyak 85 TO. Sementara khusus yang masuk tahap P21, artinya berkas perkara telah lengkap, ada 55 TO dengan jumlah tersangka 165 orang meliputi luas objek tanah seluas lebih dari 488 hektare dan potensi nilai kerugian sebesar Rp11.642.191.813.116. 

Keberhasilan mengungkap tindak pidana pertanahan merupakan hasil kerja bersama dari tim Satgas Anti-Mafia Tanah. Kejahatan pertanahan ini juga dapat terungkap berkat sinergi dan kolaborasi empat pihak, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah (Pemda). 

"Tanpa kerja sama yang solid dan kalau bekerja sendiri-sendiri, sulit mengungkap kejahatan seperti ini. Atas nama Kementerian ATR/BPN dan tentu Satgas Anti-Mafia Tanah, kami semua mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kerja kerasnya selama ini," pungkas Menteri AHY.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran; serta jajaran pimpinan Kepolisian dan Kejaksaan. (LS/PHAL)

Read More