Memiliki Tugas yang Mulia, Menteri AHY Jatuh Hati dengan Kementerian ATR/BPN

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengemban tugas mulia yang memberikan dampak langsung ke masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri AHY/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat meresmikan Satuan Tugas Pemberantas Mafia Tanah atau SPARTAN Command Center di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Sabtu (19/10/2024).

Selama delapan bulan menjabat, Menteri AHY yang terjun langsung ke masyarakat mendapat banyak cerita dan testimoni soal kebahagiaan warga yang telah terbantu program Kementerian ATR/BPN. Salah satu yang sangat dirasakan manfaatnya ialah dengan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Tidak sedikit warga yang menangis bahagia ketika ditemui oleh Menteri AHY. 

“Saya jatuh cinta dengan ATR/BPN, walaupun hanya delapan bulan saja. Karena cerita-cerita pendek tadi, karena testimoni-testimoni dari hati tadi, itulah mengapa kita harus sering-sering turun ke lapangan. Mengapa sering-sering ketemu masyarakat? Karena setelah itu saya menyapa masyarakat korban-korban mafia tanah itu,” ucap Menteri AHY.

Tugas mulia lain dari Kementerian ATR/BPN ialah Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah. Satgas ini terbentuk dengan sinergi empat pilar antara Kementerian ATR/BPN dengan lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah (Pemda). Tugas ini dianggap mulia ditujukan untuk membantu masyarakat yang terzalimi. Keseriusan Satgas Anti-Mafia Tanah juga dinilai tidak main-main, banyak kasus yang ditangani dengan sigap, cepat, dan tanggap.

Salah satu wujud keseriusan Satgas Anti-Mafia Tanah, yakni berhasil menyelesaikan kasus mafia tanah di Bandung 18 Oktober 2024. “Alhamdulillah kemarin dengan niat yang tulus sama-sama kita datang ke Bandung menyelesaikan masalah, khususnya kasus mafia tanah di Dago Elos yang sudah menjadi isu bahkan nasional sejak tahun 2016. Ini membuktikan bahwa Satgas Anti-Mafia Tanah tidak mengenal waktu pagi, siang, malam, awal, tengah, akhir tahun. Baterainya ke-_charge_ terus, tidak boleh ada _lowbatt_-nya,” ujar Menteri AHY. (MW/YZ/RM)

Read More

Bongkar Praktik Gelap Mafia Tanah di Bandung, Menteri AHY: Kita Berhasil Selamatkan Potensi Kerugian Lebih dari Rp3,6 Triliun

 

Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali mengungkap kasus tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Mapolda Jawa Barat, Jumat (18/10/2024), ia membeberkan kasus di Kota dan Kabupaten Bandung yang telah mengakibatkan kerugian, baik bagi masyarakat maupun bagi negara dengan total senilai Rp3,65 triliun.

“Yang pertama, kita menyelamatkan masyarakat dari ketidakadilan. Yang kedua, mencegah semakin berkembangnya situasi yang tidak menentu. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial dan kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat yang jumlahnya besar, lebih dari Rp36 triliun karena ini lokasi (tanah) sangat strategis yang kalau dikembangkan punya nilai yang tinggi,” ujar Menteri AHY.

Ia memaparkan, kasus di Dago Elos, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan modus operandi pemalsuan surat dan/atau memasukan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik. Lokasi objek bidang tanah yang menjadi persoalan ini merupakan bagian wilayah metropolitan dan salah satu wilayah strategis, sehingga total kerugian yang berhasil diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp3.603.335.000.000.

Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Bandung dengan modus operandi pemalsuan surat, penipuan, dan penggelapan jasa pengurusan perizinan pembangunan perumahan. Lokasi objek bidang tanah akan dibangun sejumlah 264 unit rumah, maka total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp51.391.343.500.

Pemberantasan mafia tanah terus dilaksanakan di berbagai daerah oleh Kementerian ATR/BPN melalui Satgas Anti-Mafia Tanah yang berkolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah (Pemda), serta peran aktif masyarakat. “Bagi kami, satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan, satu rupiah pun harus dicegah dari perbuatan kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara, jadi ini juga menjadi _concern_ kami,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Barat, Akhmad Wiyagus menuturkan komitmen Polda Jawa Barat untuk menindak dengan tegas setiap pelanggaran hukum di bidang pertanahan tanpa pandang bulu. “Demi menjaga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak agar penanganan kasus-kasus ini berjalan lancar. Saya juga ingin mengajak seluruh jajaran dan segenap masyarakat mendukung penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan,” tuturnya.

Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik sekaligus Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN, Arif Rachman menjelaskan bahwa seluruh pihak telah berkoordinasi dengan baik dalam memberantas mafia tanah di Kota dan Kabupaten Bandung. “Mari kita tetap bersinergi dan kita menghukum mafia tanah yang telah menjadi musuh bersama. Gebuk, gebuk, gebuk, mafia tanah!” pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Widodo, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran. Turut hadir, jajaran Polda Jawa Barat dan perwakilan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, serta Forkopimda Jawa Barat. (YS/PHAL)

Read More

Sekjen Kementerian ATR/BPN Serahkan 3.256 Sertipikat Tanah bagi Masyarakat Jawa Barat: Minimalisir Sengketa dan Persempit Ruang Gerak Mafia Tanah

Kab. Bekasi - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diwakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menyerahkan 3.256 sertipikat tanah bagi masyarakat Jawa Barat di President University Convention Center, Kabupaten Bekasi pada Rabu (16/10/2024). Secara langsung ia menyerahkan sertipikat kepada perwakilan 12 orang penerima. 

Sertipikat yang diserahkan kali ini berasal dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah yang dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat. "Dengan diterimanya sertipikat tentunya akan meminimalisir sengketa dan mengurangi ruang gerak mafia tanah," kata Sekjen dalam sambutannya.

"Mafia tanah ini sangat meresahkan masyarakat, mudah-mudahan dengan terbitnya sertipikat yang terus kita keluarkan, ruang gerak mafia tanah sudah tidak ada lagi," tambah Suyus Windayana.

Sertipikat memberikan kepastian bagi para pemilik bahwa tanah-tanahnya sudah terdaftar dan memiliki kekuatan hukum. Sertipikat tanah merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia. Adapun total bidang tanah di Indonesia yang harus didaftarkan ada sebanyak 126 juta bidang. 

"Sampai saat ini sudah 118 juta bidang, berarti sekitar 97% dan 94 juta bidang sudah diterbitkan sertipikat termasuk yang diterima hari ini. Saya ingin memastikan 2025 kita akan mendaftarkan 126 juta bidang tanah," tutur Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat dalam kesempatan yang sama melaporkan bahwa sertipikat yang diserahkan terdiri dari 2.000 sertipikat hasil program PTSL di Kabupaten Bekasi; 250 sertipikat hasil PTSL di Kota Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta; serta 256 sertipikat hasil program Redistribusi Tanah di Kabupaten Sukabumi.

"Dari jumlah ini yang sudah beralih media sebanyak 2.275 bidang, sedangkan sisanya masih merupakan sertipikat analog karena pembukuannya dilaksanakan di bulan Juni. Kami berkomitmen penuh untuk menuntaskan target sertipikasi 100% secara berkualitas," pungkas Yuniar Hikmat Ginanjar.

Hadir dalam penyerahan sertipikat ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat; jajaran Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat; perwakilan dari lima Pemerintah Kabupaten/Kota; serta jajaran Forkopimda setempat. (LS/PHAL)

Read More

Di Penghujung Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri AHY Kembali Gebuk Mafia Tanah di Jawa Barat

Kab. Bekasi - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir dalam hitungan hari. Di penghujung masa pemerintahan ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menggebuk mafia tanah dengan mengungkap dua kasus tindak pidana pertanahan yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Walaupun sekarang tanggal 15 Oktober, 5 hari lagi tanggal 20 Oktober biasanya sudah fokus pada urusan politik dan transisi kepemimpinan dan pemerintahan di tingkat nasional, tapi kehadiran kami dan kita semua menunjukkan bahwa tugas pokok tetap nomor satu dan kita lanjutkan gebuk mafia tanah," kata Menteri AHY dalam konferensi pers yang berlangsung di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

Menteri AHY mengungkapkan dua kasus tindak pidana pertanahan dengan total potensi nilai kerugian negara dan masyarakat yang diselamatkan mencapai Rp183.563.890.260. Adapun kasus pertama, dilakukan oleh lima orang mafia tanah yang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan modus operandi pemalsuan akta jual beli. Dari tindak pidana pertanahan ini, total kerugian yang diselamatkan mencapai lebih dari Rp4 miliar yang berasal dari _riil lost_.

Sementara untuk kasus kedua, dilakukan oleh dua orang tersangka. Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini, yaitu pemalsuan dengan menduplikasi sertipikat atas nama keluarganya menjadi 39 sertipikat. Tak tanggung-tanggung, total potensi kerugian yang diselamatkan dari kasus ini mencapai lebih dari Rp179 miliar yang berasal dari _riil lost, fiscal lost,_ dan _potential lost_ proyek jalan Tol Cibitung-Cilincing.

"Jadi dihitung secara cermat oleh Satgas Anti-Mafia Tanah karena saya mengatakan kita harus benar-benar _presize_ karena setiap rupiah itu harus bisa kita selamatkan karena rakyat yang menjadi korban, negara juga merugi. Kalau ini terus terjadi maka kita sulit untuk melajukan pembangunan yang berkelanjutan, yang bisa membawa peningkatan nilai ekonomi sekaligus keadilan bagi masyarakat kita," lanjut Menteri AHY.

Untuk tahun 2024 sendiri, Menteri AHY mengatakan terdapat 98 target operasi (TO) yang sudah masuk dalam tahap penetapan tersangka. Untuk TO yang ditetapkan masuk tahap P19 dan P21 sudah sebanyak 85 TO. Sementara khusus yang masuk tahap P21, artinya berkas perkara telah lengkap, ada 55 TO dengan jumlah tersangka 165 orang meliputi luas objek tanah seluas lebih dari 488 hektare dan potensi nilai kerugian sebesar Rp11.642.191.813.116. 

Keberhasilan mengungkap tindak pidana pertanahan merupakan hasil kerja bersama dari tim Satgas Anti-Mafia Tanah. Kejahatan pertanahan ini juga dapat terungkap berkat sinergi dan kolaborasi empat pihak, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah (Pemda). 

"Tanpa kerja sama yang solid dan kalau bekerja sendiri-sendiri, sulit mengungkap kejahatan seperti ini. Atas nama Kementerian ATR/BPN dan tentu Satgas Anti-Mafia Tanah, kami semua mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kerja kerasnya selama ini," pungkas Menteri AHY.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran; serta jajaran pimpinan Kepolisian dan Kejaksaan. (LS/PHAL)

Read More

Berhasil Menciptakan Ekosistem Komunikasi, Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan Pelayanan dan Komunikasi Publik dari iNews TV

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana mewakili Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima penghargaan kategori Pelayanan dan  Komunikasi Publik dari iNews TV. Penghargaan diberikan dalam acara Kementerian & Lembaga Negara Awards 2024 yang diselenggarakan di MNC Conference Hall, Senin (14/10/2024).

Penghargaan diberikan kepada kementerian dan lembaga yang dinilai berhasil menjalankan fungsinya secara optimal dalam hal pelayanan publik, transparansi, inovasi, maupun pengelolaan sumber daya yang efektif. Dalam kesempatan ini, apresiasi diberikan kepada Kementerian ATR/BPN atas keberhasilan membentuk Ekosistem Komunikasi dan Humas Internal (EKSISTENSI) di satuan kerja (Satker) yang tersebar di penjuru Indonesia. 

Strategi utama EKSISTENSI, yaitu “One Satker One Media, One Day One Post, dan One Day One Information” setiap harinya dijalankan oleh 512 Satker yang menjadi kekuatan bagi Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan informasi penting seputar pertanahan dan tata ruang.

Selain Kementerian ATR/BPN, hadir pula perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima penghargaan kategori yang sama. Penghargaan diberikan langsung oleh Programming Director iNews Media Group, M. Choiril Alam.

Turut hadir dalam kesempatan ini sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju menerima penghargaan dalam berbagai kategori. Turut mendampingi Sekjen Kementerian ATR/BPN, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis beserta jajaran. (GE/FA)

Read More

Lantik 67 Pejabat Struktural dan Fungsional, Menteri AHY Harapkan Jajaran Kementerian ATR/BPN Bangun Semangat Integritas

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik 67 pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta Pejabat Administrator dan Fungsional. Pelantikan sekaligus Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural dan Fungsional ini berlangsung di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dalam kesempatan ini, Menteri AHY mengucapkan selamat atas amanah baru yang diemban para pejabat. Khususnya, kepada Dalu Agung Darmawan sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) dan Yulia Jaya Nirmawati sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria.

“Irjen di Kementerian ATR/BPN, sebuah posisi yang mengharuskan untuk terus memonitor sekaligus membangun semangat integritas yang baik. Salah satu tantangan terbesar bagi Kementerian ATR/BPN adalah bagaimana bukan hanya membangun narasi, ekosistem Zona Integritas, tetapi transparansi, akuntabilitas, itu menjadi fondasi utama dan itulah yang menjadi harapan masyarakat kita,” ujar Menteri AHY.

Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Zona Integritas sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi bukan hanya menjadi slogan, tetapi harus benar dijalankan, sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya. “Produk-produk yang kita hasilkan termasuk sertipikasi tanah, tata ruang, dan lain sebagainya itu harus benar-benar menghadirkan dampak positif bagi ekonomi masyarakat juga kehidupan sosial masyarakat,” tegasnya.

Kepada Dirjen Penataan Agraria, ia berharap dapat menghadirkan solusi atas kendala dalam menjalankan dua aspek Reforma Agraria, yakni Penataan Aset dan Penataan Akses. “Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan masyarakat kita semakin mendapatkan manfaat dan negara kita semakin mendapat benefit juga dari Reforma Agraria yang utamanya adalah Penataan Aset dan Akses yang juga semakin kredibel,” ungkap Menteri AHY.

Selain itu, kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang baru saja dilantik, Menteri AHY menyampaikan agar menuntaskan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. “Kita jalankan kebijakan yang selama ini sudah ditetapkan, termasuk meningkatkan nilai ekonomi dari hasil pendaftaran tanah sekaligus juga upaya memberikan investasi,” tambahnya.

Sebagai pimpinan Kementerian ATR/BPN, ia juga memotivasi jajarannya untuk selalu mengembangkan potensi diri dalam rangka menghadapi tugas dan fungsi pada posisi selanjutnya. “Selebihnya kepada para Pejabat Struktural maupun Fungsional, selamat bertugas sekali lagi, tunjukkan kinerja yang baik sambil terus mengasah diri untuk posisi dan peran-peran selanjutnya, saya doakan semua yang ada di ruangan ini bisa sukses karirnya,” tutur Menteri AHY.

Turut hadir dalam pelantikan ini, Pembina IKAWATI ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta Wakil Pembina IKAWATI ATR/BPN, Nurlaeli Raja Juli Antoni; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama; serta jajaran Pengurus IKAWATI ATR/BPN. (YS/PHAL)

Read More

Berdiri di Atas Tanah Seluas 56,8 Hektare, Istana Negara dan Istana Garuda di IKN Telah Bersertipikat

 

Nusantara - Istana Negara dan Istana Garuda yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia kini resmi bersertipikat. Sertipikat Tanah Elektronik berupa Hak Pakai telah diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), Jumat (11/10/2024).

“Bidang tanah yang diserahkan itu seluas 56,8 hektare, sebetulnya ini satu bidang meliputi Istana Negara tempat kita berada saat ini, dan juga Istana Garuda yang ada di belakang,” ujar Menteri AHY usai penyerahan yang berlangsung di Halaman Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun sertipikat yang diserahkan tersebut merupakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 ini diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara yang tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Kementerian Sekretariat Negara.

Diterbitkan di atas tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Sertipikat Hak Pakai menjadi alas hukum untuk tanah tempat berdirinya Istana Negara dan Istana Garuda yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.

Penyerahan sertipikat bersamaan dengan peresmian Istana Negara oleh Presiden Jokowi. Sementara itu, Istana Garuda masih dalam tahap penyempurnaan dan akan diresmikan pada waktu yang berbeda.

“Untuk Istana Garuda, sesuai penjelasan Presiden Jokowi bahwa masih perlu waktu untuk penyelesaiannya, perapihan, dan penyempurnaan. Insyaallah kemudian pada saatnya oleh Bapak Prabowo Subianto setelah beliau dilantik sebagai Presiden periode 2024-2049,” tambah Menteri AHY.

Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi secara simbolis meresmikan Istana Negara yang kerap digunakan untuk berbagai kegiatan kenegaraan. Peresmian ini dihadiri sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju.

Turut mendampingi Menteri AHY, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sekaligus Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Zulkhoir dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Ade Chandra Wijaya. (AS/YS/PHAL)

Read More

Disaksikan Presiden Jokowi, Menteri AHY Serahkan Sertipikat Tanah Elektronik Hak Pakai untuk Istana Negara dan Istana Garuda di IKN

 

Nusantara - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Peresmian Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024). Dalam kesempatan ini, Menteri AHY menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik berupa Hak Pakai untuk Istana Negara dan Istana Garuda kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno di hadapan Presiden Joko Widodo.

“Dengan penyerahan Sertipikat Hak Pakai, maka secara hukum, formal, semua sudah bisa dijelaskan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk pembangunan dan pengembangan berikutnya untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang ada di IKN ini,” ujar Menteri AHY kepada awak media usai kegiatan peresmian.

Sertipikat Hak Pakai dengan pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Sekretariat Negara ini memiliki luas 56,87 hektare atau 568.705 meter persegi. Sertipikat Tanah Elektronik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara ini merupakan yang pertama di Kawasan KIPP.

Peresmian Istana Negara ditandai dengan penekanan tombol sirine yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju yang hadir. Di hari bersejarah ini, Menteri AHY berharap Istana Negara akan menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

“Hari ini kita berbahagia dan bersejarah, bisa hadir secara langsung dalam acara peresmian Istana Negara di IKN yang tentunya kita harapkan bisa benar-benar menjadi sebuah simbol menuju Indonesia yang semakin maju di abad 21 ini. Kita berharap juga akan terus lahir pemikiran-pemikiran besar sekaligus berbagai langkah strategis untuk membuat Indonesia semakin maju negaranya dan semakin sejahtera rakyatnya,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Turut mendampingi Menteri AHY, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sekaligus Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Zulkhoir dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Ade Chandra Wijaya. (YS/PHAL)

Read More

Tiba di Kota Balikpapan, Menteri AHY Menuju IKN untuk Peresmian dan Penyerahan Sertipikat Istana Negara dan Istana Garuda

 

Balikpapan - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Bandara Internasional Sepinggan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat (11/10/2024). Kunjungan kerjanya kali ini dalam rangka menghadiri peresmian serta menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik Istana Garuda dan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Saya akan menuju ke IKN untuk peresmian Istana Negara juga Istana Garuda di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan bersama Presiden Joko Widodo. Dan tentunya dengan kapasitas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, akan menyerahkan sertipikat berupa Hak Pakai kepada Kementerian Sekretariat Negara,” ujar Menteri AHY kepada sejumlah awak media.

Menurutnya, penyerahan Sertipikat Hak Pakai seluas 568.705 meter persegi ini merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pembangunan IKN. Menteri AHY memastikan, pengadaan tanah dan pembangunan di IKN tetap memprioritaskan masyarakat setempat.

“Ini juga penting agar sejak awal administrasinya jelas, dan mudah-mudahan ini juga menjadi simbol yang baik sekaligus menjadi penyemangat untuk selanjutnya kita bisa menuntaskan berbagai tantangan pembangunan IKN. Mudah-mudahan prosesnya bisa lebih cepat lagi, sehingga tidak meninggalkan masalah di kemudian hari,“ tutur Menteri AHY.

Dalam kesempatan ini, Menteri AHY didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis. Kehadiran Menteri AHY disambut hangat oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran. (YS/PHAL)

Read More

Terima Sertipikat dari Menteri AHY, Warga Lumajang Berharap Program PTSL Terus Berlanjut

 

Surabaya - Warga asal Kabupaten Lumajang, Joko Santoso (57) baru saja menerima sertipikat tanahnya dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Selasa (08/10/2024). Bukan hanya bangga, ia juga merasa puas karena sudah ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mempercepat dirinya memiliki sertipikat tanah.

"Saya senang, bangga, dan berterima kasih kepada Pemerintahan Kabupaten Lumajang, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur yang telah membantu, dan Bapak AHY khususnya selaku Menteri ATR/Kepala BPN. Terima kasih juga kepada Bapak Presiden Joko Widodo, mudah-mudahan program ini bisa dilanjutkan oleh presiden yang akan datang," ucap Joko Santoso di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Kota Surabaya yang jadi lokasi penyerahan sertipikat.

Baginya, program PTSL memberikan banyak kemudahan dan dengan kemudahan itu, membuat waktu pembuatan sertipikat menjadi cepat. "Gampang, cukup saya itu hanya menyerahkan fotokopi KTP, KK, dan SPBT saya ajukan ke Pokmas Desa setempat dan diproses langsung," cerita Joko Santoso.

"Alhamdulillah sudah jadi dan sudah saya terima sertipikatnya. Kami juga hanya dikenai biaya untuk meterai yang kami beli sendiri dan ongkos membuat patok sendiri," tambah pria yang berprofesi sebagai petani ini.

Tidak hanya bernilai menjadi kepastian hukum, sertipikat tanah juga dapat dimanfaatkan sebagai akses modal ke lembaga keuangan formal. Saat ditanya mengenai rencananya dalam memanfaatkan sertipikat, Joko Santoso mengaku akan digunakan sewaktu-waktu jika dirinya membutuhkan modal untuk bertani.

"Kalau memang nantinya kami butuh modal ke depan yang jelas kami buat usaha pertanian karena kami bercocok tanam, kami berladang di sana, untuk menanam cabai merah, cabai keriting, ini sangat bisa saya jadikan modal. Makanya, saya senang sekali, bangga, yang jelas ke depannya saya punya modal," pungkas Joko Santoso. (LS/PHAL)

Read More