Pimpin Upacara Peringatan HANTARU 2024, Menteri AHY: Penuhi Kebutuhan Masyarakat untuk Dapatkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan jajaran Kementerian ATR/ BPN untuk terus bekerja memenuhi harapan masyarakat.

“Kementerian ATR/BPN memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kepastian hukum hak atas tanah menjadi nilai penting dalam memberikan landasan bagi masyarakat, bahwa tanah yang mereka kuasai, mendapatkan pengakuan secara legal dari negara," kata Menteri AHY dalam amanatnya di Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2024, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (24/09/2024). 

Upacara ini dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka memperingati Hari Lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ini. Pada tahun 2024, peringatan HANTARU mengusung tema "Semangat HANTARU, Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045".

Menteri AHY mengungkapkan, implementasi perwujudan Indonesia Emas 2045 dijalankan Kementerian ATR/BPN melalui berbagai program dan capaian yang telah diraih. Mulai dari percepatan legalisasi aset melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah menyentuh angka 117,9 juta bidang tanah; peningkatan penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik, di mana 1.112.879 Sertipikat Tanah Elektronik telah diterbitkan di 465 Kantor Pertanahan dari total 486 Kantor Pertanahan di Indonesia. 

Program strategis lainnya adalah pemberian dukungan dalam rangka penyediaan Rencana Tata Ruang. Hingga saat ini, sudah 516 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah terealisasi dari target 2.000 RDTR. Di mana, sebanyak 260 RDTR telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, Kementerian ATR/BPN telah berhasil menjalankan pencegahan timbulnya kejahatan pertanahan yang dilakukan mafia tanah dengan potensi kerugian negara yang berhasil kita selamatkan mencapai Rp5,71 triliun.

Capaian sejumlah program strategis Kementerian ATR/BPN pun turut diakui dan diapresiasi oleh lembaga internasional maupun lokal dengan diraihnya sejumlah penghargaan. Capaian tersebut menjadi pemicu semangat jajaran Kementerian ATR/BPN untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan pertanahan terbaik bagi masyarakat Indonesia. "Pencapaian dan penghargaan ini memberikan kepercayaan diri dan keyakinan bagi kita, untuk terus melangkah dan melakukan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045," lanjut Menteri AHY.

"Pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya, selaku Menteri ATR/Kepala BPN mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras, dedikasi, ketulusan, dan keikhlasan segenap jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh tingkatan dan di mana pun berada, sehingga kerja kita membuahkan hasil dan mendapatkan apresiasi serta penghargaan dari berbagai pihak," pungkas Menteri AHY.

Dalam Upacara Peringatan HANTARU 2024, Menteri AHY menyematkan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi pegawai yang telah berdedikasi selama 10, 20, hingga 30 tahun. Menteri AHY juga menyematkan pin emas dan memberikan piagam penghargaan kepada sembilan purnabakti yang telah berjasa kepada Kementerian ATR/BPN.

Setelah upacara selesai, dilakukan pemotongan tumpeng oleh Menteri AHY yang didampingi Sekretaris Jenderal; Plt. Inspektur Jenderal; dan Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II yang juga selaku Ketua Pelaksana HANTARU 2024. Menutup rangkaian kegiatan yang berlangsung, seluruh jajaran berfoto bersama dengan Menteri ATR/Kepala BPN.

Hadir mengikuti Upacara Peringatan HANTARU 2024, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; undangan yang hadir dari mitra Kementerian ATR/BPN; para purnabakti yang menerima penghargaan; dan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (LS/PHAL)

Read More

Pertemuan dengan Ketua Umum KADIN, Menteri AHY Bahas Peluang Sinergi dalam Membangun Ekonomi Indonesia

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Anindya Bakrie pada Senin (23/09/2024) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membicarakan soal langkah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan serta peluang sinergi dalam aspek pertanahan dan tata ruang. 

“Kehadiran Mas Anin di Kementerian ATR/BPN ini menyampaikan pesan bahwa untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan di berbagai sektor itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Tentu KADIN juga akan menaungi berbagai organisasi, tidak hanya KADIN di daerah tapi juga berbagai asosiasi,” ujar Menteri AHY di depan awak media. 

Ia menjelaskan, Kementerian ATR/BPN juga punya peran penting dan strategis dalam membangun ekonomi Indonesia ke depan. Salah satunya melalui perencanaan tata ruang wilayah di Indonesia yang baik. “Tata ruang ini bisa benar-benar dikelola dengan baik peruntukannya, jelas mana yang buat hunian, mana yang buat industri, mana yang buat pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Tentunya kami juga ingin menghadirkan kepastian hukum,” ungkap Menteri AHY. 

Lebih lanjut, dari kepastian hukum hak atas tanah yang terus dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN, menurut Menteri AHY akan berdampak pada jalannya investasi. “Karena tadi bicara investasi itu akan mengalir jika ada kepastian hukum, termasuk kepastian hukum atas tanah di Indonesia. Sehingga, tentunya saya berharap KADIN bisa semakin maju dan bisa terus berkontribusi pada ekonomi Indonesia,” ucapnya.

Ketua Umum KADIN, Anindya Bakrie mengapresiasi kesempatan bertemu dengan Menteri ATR/Kepala BPN dan membicarakan soal peluang kerja sama antara KADIN dengan ATR/BPN. “Saya sangat bahagia Pak Menteri meluangkan waktu untuk menerima kami. Ini sangat membantu untuk bisa bekerja sama dan kita melihat kerja samanya dengan KADIN sangat besar karena memang KADIN adalah mitra strategis pemerintah dan juga payung dunia usaha berdasarkan undang-undang,” ungkapnya.

Pada pertemuan ini mengemuka pula bahasan terkait Redistribusi Tanah yang dikerjakan Kementerian ATR/BPN. Anindya Bakrie menyebut bahwa program Redistribusi Tanah bisa menjadi suatu kesempatan bagi KADIN di kabupaten/kota maupun provinsi untuk ikut mendukung ekonomi Indonesia semakin bertumbuh.

“Selain itu, tadi juga kita bicara mengenai bagaimana inovasi Bank Tanah, di mana itu sangat membantu untuk investasi di Indonesia, terutama dalam hal kepastian hukumnya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Juga kita akan sentuh sedikit mengenai peraturan pemerintah mengenai _carbon trading_ agar bisa melibatkan dunia usaha swasta agar menjadi bensin untuk bisa mengedepankan program pemerintah,” pungkas Anindya Bakrie yang hadir didampingi sejumlah jajarannya. (AR/FA/RT)

Read More

Sekjen Kementerian ATR/BPN Tandatangani Nota Kesepahaman dengan DPR RI, Dorong Sinkronisasi Data Pengaduan Masyarakat

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana bersama Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Indra Iskandar menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penandatanganan dilakukan di Gedung Nusantara II, DPR RI pada Senin (23/09/2024).

“Hari ini kita menandatangani Nota Kesepahaman dengan DPR RI terkait dengan penanganan sengketa yang ditangani oleh DPR RI. Saya harap melalui Nota Kesepahaman ini, interoperability antara pengaduan diterima oleh Kementerian ATR/BPN dan DPR RI, serta Ombudsman RI bisa disinkronkan,” jelas Suyus Windayana saat ditemui usai penandatanganan Nota Kesepahaman.

Sekjen Kementerian ATR/BPN juga berharap, instansi yang menandatangani Nota Kesepahaman ini ke depannya memastikan pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. 

“Jadi jangan sampai ada satu bidang (divisi instansi, red) diadukan oleh beberapa bidang, padahal itu subjeknya (masalah/pengadunya, red) sama saja. Jadi kita akan sinkronkan supaya pengaduannya itu bisa kita monitor,” tutur Suyus Windayana.

Adapun Nota Kesepahaman menuangkan terkait kerja sama dalam pencegahan maladministrasi; percepatan penyelesaian laporan masyarakat; pemanfaatan sarana dan prasarana; pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan pertukaran data dan/atau informasi.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan bagian dari acara Kick Off AIRA (Artificial Intelligence for Recommendation and Analytic). Hadir membuka acara, yakni Anggota DPR RI Komisi X, Ferdiansyah. Selain dengan Kementerian ATR/BPN, DPR RI dalam kesempatan ini juga melakukan penandatangan Nota Kesepahaman dengan Ombudsman RI. 

Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN sudah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Ombudsman RI terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah berjalan sejak tahun 2018.

Hadir mendampingi Sekjen Kementerian ATR/BPN, Kepala Biro Perencanaan, Dony Erwan dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis beserta jajaran. (GE/FA)

Read More

Disaksikan Presiden ke-6 Indonesia dan Menteri AHY, Juara Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024 Diraih oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka Final Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024 yang berlangsung di GOR Nanggala Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (21/09/2024). Setelah berlangsung selama dua jam, pertandingan final dimenangkan oleh tim dari Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur dengan skor 3-0 melawan tim Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.

“Kami senang pertandingan demi pertandingan ini diikuti secara serius, tapi juga penuh dengan keceriaan dari seluruh tim di jajaran Kanwil se-Indonesia. Jadi kami pada tahap awal menyelenggarakan di enam region, kemudian babak _grand final_. Tadi sudah kita saksikan bersama di siang hari, Juara 3 yang dimenangkan oleh Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat dan Juara 4 Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta,” ujar Menteri AHY.

Pertandingan voli ini turut disaksikan oleh Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Komandan Jenderal Kopassus, Brigjen TNI Yudha Airlangga. Menteri AHY merasa gembira atas penyelenggaraan turnamen voli yang penuh dengan keceriaan.

“Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024 ini juga dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) dan dengan semangat, sinergi, sportivitas, dan juga kolaborasi mudah-mudahan Kementerian ATR/BPN bisa terus menjadi bagian dari masyarakat Indonesia untuk memajukan negeri dan menyejahterakan masyarakat kita,” tutur Menteri AHY.

Ia berharap, kegiatan seperti ini dapat terus diselenggarakan untuk memajukan dunia olahraga Indonesia. “Tentunya semangat yang lain adalah kita ingin menjadi bagian untuk memajukan dunia olahraga, khususnya bola voli yang tentunya semakin hari semakin maju prestasinya dan semakin banyak penggemarnya,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam kesempatan ini, Menteri AHY menyerahkan piala, medali, dan hadiah berupa uang pembinaan kepada Juara 1 Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024, yakni Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. Kemudian, untuk Juara 2, 3, dan 4 diserahkan oleh Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; serta Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan DKI Jakarta yang hadir bersama para atlet dan pelatih masing-masing tim. (YS/PHAL)

Read More

Beri Kuliah Umum di UNPAD, Menteri AHY Ungkap Capaian Sertipikat Tanah Elektronik Meningkat 46 Kali Lipat dalam Tujuh Bulan Terakhir

Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan kuliah umum pada rangkaian kegiatan Dies Natalis Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada Kamis (19/9/2024). Di hadapan para mahasiswa UNPAD, ia menjelaskan terkait Sertipikat Tanah Elektronik yang tengah digalakkan Kementerian ATR/BPN.

"Dalam tujuh bulan terakhir ini peningkatan produksi Sertipikat Tanah Elektronik mencapai 46 kali lipat dan hampir semua Kantor Pertanahan se-Indonesia sudah mampu menyelenggarakan administrasi elektronik termasuk sertipikasi elektronik," kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam kuliah umumnya.

Untuk diketahui, Sertipikat Tanah Elektronik telah diterapkan di sejumlah negara. Dengan diterapkannya Sertipikat Tanah Elektronik maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan pertanahan di Indonesia telah berstandar dunia dan setara dengan negara lainnya. Hal ini sesuai dengan visi misi Kementerian ATR/BPN untuk menjadi institusi berstandar dunia. 

Dengan Sertipikat Tanah Elektronik, banyak keuntungan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, di antaranya meminimalisir risiko kehilangan, terbakar, pencurian, serta kerusakan akibat bencana alam. Selain itu, Sertipikat Tanah Elektronik tidak mudah diduplikasi sehingga bisa mempersempit ruang gerak mafia tanah. "Dengan Sertipikat Tanah Elektronik lebih mudah, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih baik buat masyarakat," lanjut Menter AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN tidak menampikkan bahwa sejauh ini layanan elektronik yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN belum sepenuhnya sempurna. Untuk itu, ia mengimbau kepada peserta kuliah umum agar dapat turut serta dalam penyempurnaan dan peningkatan layanan pertanahan elektronik di Indonesia.

"Tolong diberikan masukan kepada kami melalui Kanwil dan Kantah, agar jika ada yang bisa diperbaiki. Semangatnya, kami senang sekali kalau ada masukan kritik yang membangun. Kita sangat terbuka dan bisa duduk bersama untuk melakukan perbaikan," ucap Menteri AHY kepada para mahasiswa.

Plt. Rektor UNPAD, Arief S. Kartasasmita menyampaikan bahwa kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN di UNPAD merupakan kesempatan berharga bagi para mahasiswa yang hadir. "Kesempatan ini adalah ilmu yang langsung kami dapatkan dari orang yang memang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pertanahan, karena sejatinya mahasiswa kami di kampus tentu harus mendapat pencerahan bahwa tidak semua teori yang ada bisa sesuai dengan keadaan di lapangan," jelasnya.

Adapun kuliah umum ini dimoderatori oleh dosen Fakultas Hukum UNPAD, Nia Kurniawati. Turut hadir pada kegiatan ini anggota Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, serta jajaran civitas akademika UNPAD. 

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal Agust Jovan Latuconsina; Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; sejumlah Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Barat. (JM/PHAL)

Read More

Lantik 327 Pejabat Kementerian ATR/BPN, Menteri AHY Harapkan Pejabat yang Dilantik Berikan Dampak Terbaik bagi Institusi dan Masyarakat

Cikeas - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik 327 pegawai yang terdiri dari 310 Pejabat Administrator dan 17 Pejabat Fungsional pada Rabu (18/09/2024). Ia berharap, para pejabat terlantik akan siap mengabdi untuk bangsa Indonesia.

“Selamat dan semoga sukses pada jabatan baru. Bapak/Ibu adalah orang-orang terpilih. Mudah-mudahan momentum ini menjadi semangat baru agar Bapak/Ibu bisa lebih sukses menjalankan tugas-tugas yang jadi amanahnya. Kita juga harapkan untuk dapat terus memberikan dampak terbaik, tak hanya untuk Kementerian ATR/BPN, masing-masing satuan kerja dan pada akhirnya untuk masyarakat luas,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Sebagai Abdi Negara, Menteri AHY juga berpesan agar jajarannya memiliki sikap dan ketetapan untuk siap ditugaskan dan menjalankan amanah dengan semangat di mana pun di seluruh Indonesia. “Kementerian ATR/BPN akan terus maju, kita semakin melayani, dan kita semakin profesional dan mudah-mudahan membuat kita semakin terpercaya,” ujar Menteri AHY di Aula PPSDM Kementerian ATR/BPN Cikeas. 

Ia mengatakan, persoalan pertanahan beragam macamnya, mulai soal kepastian hukum hak atas tanah hingga soal kepentingan pembangunan dan infrastruktur. Mulai dari alasan yang paling sederhana hingga yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain. “Begitu mulia yang Bapak/Ibu lakukan, begitu kompleks yang Bapak/Ibu hadapi, namun selalu ada solusi. Mari berbuat yang terbaik apa pun posisi dan jabatan yang kita emban. Lakukan yang terbaik, insyaallah hasilnya akan baik,” pesan Menteri AHY.

Sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, ia terus berupaya mendukung agar jajarannya dalam bertugas senantiasa lancar. Salah satu bentuk dukungannya dibuktikan dengan setiap melakukan Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Menteri AHY beserta jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN terus mendorong terkait jaminan bagi pegawai Kementerian ATR/BPN dalam bertugas. 

“Saya ingin Bapak/Ibu bekerja dengan baik, tapi juga tenang tidak terhantui urusan yang menjerat kita saat menjabat maupun saat purna. Saya tahu banyak hal yang bukan karena kesadaran kita dan bukan karena niat buruk kita, di berbagai kejadian ada yang menjadi korban. Ini yang harus kita cegah, tidak boleh ada yang menjadi korban atas sesuatu yang tidak dilakukannya, tidak diniatkannya. Ini harus jadi komitmen kita,” terang Menteri AHY. 

Menutup sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN berpesan kepada seluruh pegawai terlantik agar selalu belajar dan melakukan pengembangan diri untuk dapat mendukung kelancaran tugas. “Jangan ragu untuk belajar dari para senior. Selain itu, jangan lupa senantiasa berbagi ilmu bagi para junior. Selebihnya mari kita kawal pemerintahan di akhir masa kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo ini,” pungkasnya.

Dalam kegiatan ini, Menteri AHY didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni dan Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono. Turut hadir dalam kesempatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (AR/PHAL)

Read More

Buka Konferensi Internasional Penilaian Dampak Sosial, Menteri AHY Tekankan Pengadaan Tanah Harus Utamakan Keadilan

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka International Conference on Social Impact Assessment, di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (17/09/2024). Sejalan dengan tema “Implementing Better Land Acquisition in Challenging Tenurial Settings: Balancing Acceleration, Certainty, and Fairness”, Menteri AHY menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus melakukan pendekatan yang tepat, humanis, dan progresif dalam Pengadaan Tanah bagi masyarakat.

“Dalam prosesnya kita harus ingat bahwa Pengadaan Tanah tidak boleh menyakiti siapa pun. Kepedulian terhadap kelompok rentan dalam Pengadaan Tanah diharapkan tidak hanya dicerminkan melalui pemberian ganti rugi yang adil secara nominal, tetapi bagaimana memastikan mereka menjadi bagian dari pembangunan dan tidak menjadi kelompok yang terpinggirkan akibat Pengadaan Tanah. _No one left behind_,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Konferensi ini diharapkan mampu menjadi ruang diskusi para ahli dan delegasi berbagai negara dalam proses penyusunan serta penerbitan kebijakan mengenai Pengadaan Tanah di Indonesia. “Tidak hanya bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan ke depannya, tetapi juga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat, petani kecil, masyarakat miskin perkotaan, dan kelompok rentan lainnya,” terang Menteri AHY.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, dalam kesempatan yang sama juga menegaskan komitmennya mendukung upaya berkelanjutan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat proses penilaian dampak sosial, termasuk Pengadaan Tanah. 

Konferensi Internasional ini langsung diapresiasi oleh delegasi yang hadir, salah satunya Deputy Head of Mission, Minister Counsellor and Head of Pol. Section, European Union Delegation to Indonesia and Brunei, Stéphane Mechati. Ia melihat konferensi ini menjadi platform yang sangat penting untuk berbagi wawasan dan mengidentifikasi langkah dalam menangani masalah pembangunan.

“Pengalaman yang akan dibagikan oleh delegasi dari berbagai negara negara hari ini dapat menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana penilaian dampak sosial yang mendukung pembangunan dan kohesi sosial. Saya berharap kita bisa melihat bagaimana wawasan ini dapat disesuaikan dengan konteks unik Indonesia dan berkontribusi pada tujuan kolektif kami untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Stéphane Mechati.

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari melaporkan bahwa Konferensi Internasional terselenggara atas kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan World Bank, KfW Development Bank, dan the European Union (EU). Konferensi ini juga merupakan rangkaian dari kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan World Bank yang sejak 2022 lalu telah memulai tahapan _social impact assessment_.

Adapun peserta yang hadir dalam konferensi, baik secara daring maupun luring, yakni perwakilan dari World Bank; Asian Development Bank; KfW Development Bank; the European Union (EU), kementerian/lembaga; akademisi dalam dan luar negeri; serta perwakilan pemerintah daerah dan swasta dari Australia, Kanada, Kenya, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Nepal, Pakistan, Zambi, dan beberapa negara lainnya. 

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam Konferensi Internasional ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran. (GE/PHAL)

Read More

Sosialisasikan Sertipikat-El kepada Praktisi dan Akademisi, Sekjen Kementerian ATR/BPN Sampaikan Capaian Sertipikat Elektronik

Bandung - Seiring implementasi Sertipikat Tanah Elektronik atau Sertipikat-El, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya menyosialisasikan soal sertipikat ini ke masyarakat, termasuk kepada praktisi kadastral, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan akademisi. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana saat menjadi _keynote speaker_ dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI), di Hotel Horison Bandung pada Sabtu (14/09/2024). 

"Hari ini kita melakukan sosialisasi mengenai bagaimana implementasi Sertipikat Tanah Elektronik yang sudah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo sejak Desember 2023, supaya masyarakat lebih _aware_ bagaimana proses sertipikasi elektronik. Kebetulan ini bukan hanya masyarakat, namun juga ada para praktisi pengukuran, kadastral, PPAT di sini. Saya pikir perlu adanya pemahaman mengenai bagaimana Sertipikat Tanah Elektronik ke depannya, bagaimana kegunaannya," jelas Suyus Windayana dalam seminar bertajuk ‘Pemahaman Sertipikat Tanah Elektronik bagi Masyarakat’.

Sertipikat-El adalah sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik yang data fisik dan yuridisnya telah tersimpan dalam Buku Tanah Elektronik atau BT-El. Dalam hal ini, masyarakat juga tetap menerima Sertipikat Tanah Elektronik dalam bentuk fisik, yaitu 1 lembar kertas yang memiliki spesifikasi khusus berupa _security paper_ dan tanda tangan elektronik tersertifikasi. 

Lebih lanjut, Suyus Windayana menjelaskan, implementasi layanan pertanahan elektronik, termasuk Sertipikat-El ini juga merupakan bagian dari proses Kementerian ATR/BPN memperbaiki pengelolaan pertanahan. "Ini juga merupakan arahan Pak Menteri AHY (implementasi layanan elektronik, red). Saat ini sudah 455 Kantor Pertanahan yang menjalankan layanan pertanahan elektronik. Serta Sertipikat elektronik yang sudah kita hasilkan saat ini sebanyak 891.939,” jelasnya. 

Suyus Windayana juga menjelaskan, saat ini progres pendaftaran tanah telah mencapai 117 juta bidang tanah dari total 126 juta bidang tanah seluruh Indonesia. Ia juga menyebut bahwa hingga akhir 2024, target pendaftaran tanah Kementerian ATR/BPN adalah sebanyak 120 juta bidang dan diharapkan pada 2025 pendaftaran tanah dapat diselesaikan seluruhnya. 

Dilatarbelakangi lonjakan pendaftaran tanah, Suyus Windayana menyebut bahwa hal tersebut membuat pelayanan pertanahan berubah dari yang sifatnya manual menjadi elektronik. “Tentunya kita tidak bisa mengelola secara manual lagi. Terlebih ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pelayanan berbasis digital atau yang biasa disebut Digital Melayani/Dilan,” terangnya.

Untuk implementasi layanan pertanahan elektronik, Suyus Windayana mengungkapkan bahwa Menteri AHY senantiasa menekankan soal pengelolaan sistem keamanan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. “Tentunya sistem keamanan itu selalu kita siapkan. Selain itu, kita juga perlu melakukan penguatan di sisi internal kita, yaitu aspek sumber daya manusia (SDM). Sehingga, kita bisa optimal dalam melayani masyarakat,” ujarnya. 

Dalam kegiatan ini, Sekjen Kementerian ATR/BPN didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; serta beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kegiatan ini juga diikuti oleh peserta dari praktisi kadastral, PPAT, dan akademisi. (AR/GE)

Read More

Terima Sertipikat dari Menteri AHY, Warga Eks Timor Timur Petik Hasil Kesetiaan kepada NKRI Setelah 25 Tahun

Kabupaten Kupang - Warga eks Timor-Timur mengucapkan terima kasih atas pembagian sertipikat Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui program Redistribusi Tanah. Ini mengakhiri penantian selama 25 tahun sejak mereka memutuskan menyeberang ke Indonesia, pasca referendum kemerdekaan di Timor Leste tahun 1999.

Lima ratus dari 2.100 warga yang berhak, menerimanya langsung dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  dalam acara sederhana di Kapela Desa Oebola Dalam, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, NTT (14/9).

"Terima kasih kepada ATR/ BPN yang hari ini sudah memberikan kami sertipikat yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, hari ini jadi kenyataan. Kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Apa yang kami lakukan ini untuk kesejahteraan bagi masyarakat NTT, sehingga kami terus melangkah dan hari ini Bapak Menteri datang menyerahkan sertipikat," kata Eurico Guterres, Ketua Umum Forum Komunikasi Pejuang Timor-Timur (FKPTT) saat memberi sambutan.

"Kami mau melihat ke depan, menata hidup kita sebagai warga negara yang setia kepada NKRI," kata Eurico Guterres, Ketua Umum Forum Komunikasi Pejuang Timor-Timur (FKPTT) dalam sambutannya.

Penyerahan sertipikat ini mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi warga eks Timor Timur. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang sudah memberikan kami tanah dan rumah, walaupun belum semuanya tuntas. Mudah-mudahan akan dituntaskan oleh presiden berikutnya," tuturnya.

Ditemui terpisah, Angelino Da Costa, salah satu penerima sertipikat yang diserahkan langsung oleh Menteri AHY tak henti-hentinya bersyukur pentingnya nilai sertipikat tanah ini bagi dirinya dan masyarakat eks Timor Timur. 

"Sertipikat ini sangat penting sebagai pengakuan hukum  hak milik tanah dan kami berterima kasih khususnya kepada Kementerian ATR/BPN," ucapnya.

Begitu pun dengan Vitoriano Fernades. Ia berharap sertipikat diterimanya dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan modal usaha ke perbankan. 

"Sebagai seorang petani saya berharap sertipikat ini bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan kehidupan kami sehari-hari melalui usaha dan modal bertani nantinya," ujarnya.

Dalam kesempatan ini Menteri AHY menyerahkan 505 sertipikat tanah yang terdiri dari sertipikat hasil Redistribusi Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan sertipikat untuk rumah ibadah. 

Hadir mendampingi Menteri AHY saat menyerahkan sertipikat, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT beserta jajaran. Turut hadir, Pj. Gubernur NTT beserta jajaran Forkopimda Provinsi NTT. (LS/PHAL)

Read More

Sudah Lebih dari 117 Juta Bidang Tanah Terdaftar, Menteri AHY Tetap Fokus Kejar Target PTSL untuk Hadirkan Kepastian Hukum bagi Masyarakat

Balikpapan - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa progres Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) saat ini sudah berhasil mendaftarkan lebih dari 117 juta bidang tanah. Hal tersebut disampaikan saat kedatangannya di Bandar Udara Internasional Sepinggan Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (12/09/2024).

“Target yang kita ingin capai sampai dengan akhir tahun artinya akhir Desember 2024 ini, 120 juta bidang tanah terdaftar. Per hari ini, sudah lebih dari 117 juta bidang tanah yang terdaftar,” ujar Menteri AHY di hadapan awak media.

Secara lebih rinci, berdasarkan data Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) jumlah tanah terdaftar adalah 117,4 juta bidang tanah. Dengan angka tersebut, Kementerian ATR/BPN telah mencapai 97,8% target PTSL tahun 2024 ini. Sementara itu, jumlah tanah tersertipikat, yaitu 93,4 juta bidang tanah.

“Mudah-mudahan sisa waktu yang ada, kami juga tetap bisa fokus, daerah-daerah perlu saya pastikan agar Kantah-kantah bekerja secara efektif, termasuk juga yang ada di Kalimantan Timur ini, agar target-target PTSL bisa tercapai dengan baik,” tutur Menteri AHY.

Program PTSL ini dilakukan dalam rangka menertibkan administrasi pertanahan serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. “PTSL ini merupakan program yang strategis, tujuannya adalah untuk menghadirkan kepastian hukum atas tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia, individu, komunal, dan tentunya kita berharap tata ruang secara nasional ini juga semakin rapi administrasinya,” papar Menteri ATR/Kepala BPN.

Adapun kehadiran Menteri AHY di Kota Balikpapan kali ini untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju di Ibu Kota Nusantara (IKN) esok hari. Turut mendampingi, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis.

Kedatangan Menteri AHY disambut oleh Staf Khusus Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Sigit Raditya; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran; Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Herman Hidayat; dan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur. (YS/PHAL)

Read More