Pertahankan Disertasi Doktoral Selama 3 Jam, AHY Lulus dengan Nilai A Sempurna

 

Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengikuti ujian tertutup untuk mempertahankan disertasinya di Universitas Airlangga pada Kamis (12/09/2024). Ujian tersebut berlangsung selama tiga jam sebelum akhirnya Menteri AHY mendapatkan nilai A.

"Ini merupakan ujian tertutup yang paling lama kita laksanakan. Lamanya di sini karena memang keingintahuan penguji yang luar biasa dalamnya dan juga jawaban yang diberikan oleh Saudara Agus Harimurti Yudhoyono sangat komprehensif dan terstruktur, sehingga kami menikmati jawaban tersebut," kata Profesor Rudi Purwono selaku Ketua Penguji.

Menteri AHY mengaku bersyukur bisa melalui ujian ini dengan baik dan memperoleh nilai yang sempurna. Ia berharap, apa yang ia tuangkan dalam disertasinya dapat bermanfaat bagi banyak orang.

"Sejak 2021 saya diterima sebagai mahasiswa di sini, dan terus menyempurnakan penelitian disertasi yang saya tulis itu tentang kepemimpinan transformasional dan orkestrasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Jadi saya menemukan dari berbagai studi dan membandingkan kisah sukses sejumlah negara di dunia, dan secara empiris kita juga memiliki banyak pengalaman dalam mengelola sumber daya manusia, termasuk juga di mana kekurangan kita saat ini tetapi juga apa kekuatan yang menjadi potensi yang bisa kita kembangkan di masa depan," jelas Menteri AHY.

Dengan keberhasilan ini, Menteri AHY hanya selangkah lagi untuk mendapatkan gelar doktoralnya, yakni mengikuti ujian terbuka. 

Adapun yang menjadi Dewan Pengawas pada sidang ini antara lain Profesor Rudi Purwono; Profesor Fendy Suhariadi; Profesor Badri Munir Sukoco; Profesor Sri Pantja Madyawati; Profesor Suparto Wijoyo; Profesor Bambang Tjahjadi; Profesor Mohammad Nuh; dan Nuri Herachwati. 

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Provinsi Jawa Timur. (JM/PHAL)

Read More

Jelang Sidang Kabinet Paripurna di IKN, Menteri AHY Siapkan Baseline Program Pertanahan dan Tata Ruang untuk Transisi Kepemimpinan

 

Balikpapan - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (12/09/2024). Kehadirannya kali ini untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada esok hari.

“Saya senang bisa kembali ke Balikpapan, dari Surabaya langsung tadi. Setelah ini langsung menuju ke IKN. Besok akan digelar Sidang Kabinet Paripurna membahas berbagai hal strategis, yang saya tahu tentang transisi kepemimpinan dari Pak Presiden Joko Widodo ke Bapak Presiden Terpilih, Pak Prabowo Subianto. Ini penting, sebuah fase yang perlu kita kawal bersama,” ujar Menteri AHY.

Ia menginginkan proses transisi kepemimpinan akan berjalan baik pada 20 Oktober mendatang, termasuk di Kementerian ATR/BPN. “Saya sendiri sambil terus berusaha untuk menuntaskan tugas-tugas, target-target pencapaian sampai dengan Oktober 2024 ini,” ungkap Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN memastikan jajarannya telah menyiapkan baseline yang akan diserahkan kepada pemerintahan baru. “Ini penting untuk mengetahui mana saja yang sudah on the track, yang sudah baik capaiannya agar bisa dilanjutkan. Tapi juga ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk bisa dikawal bersama-sama agar tentu bisa semakin baik ke depan,” tuturnya.

Adapun kedatangan Menteri AHY di Kota Balikpapan disambut oleh Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Sigit Raditya; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran; Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Herman Hidayat; dan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Turut mendampingi Menteri AHY, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis. Setibanya di Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan, Menteri AHY berbincang dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. (YS/PHAL)

Read More

Berhasil Pertahankan Disertasi tentang Kepemimpinan Tranformasional dan Orkestrasi SDM, Menteri AHY Siap Sambut Ujian Terbuka Doktoral

 Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji pada sidang program doktoralnya di Universitas Airlangga, Kamis (12/09/2024). 

Adapun disertasi dari Menteri AHY berjudul "Kepemimpinan Transformasional dan Orkestrasi Sumber Daya Manusia Kunci Sukses Menuju Indonesia Emas 2045". Disertasinya ini kemudian diuji oleh delapan orang Dewan Penguji.

"Niat dan tujuan penulisan disertasi dan penelitian tentang kepemimpinan transformasional dan orkestrasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 ini memang benar-benar dilatarbelakangi, didorong oleh semangat kita semua yang mungkin representasinya saat ini adalah saya yang menulis, tapi ini adalah semangat seluruh kalangan di Indonesia," ucap Menteri AHY menjelaskan soal disertasinya.

Menteri AHY berharap, apa yang ia tuangkan dalam disertasinya dapat memberi manfaat baik di bidang akademis maupun kebijakan publik di masa mendatang. Tujuan akhirnya, untuk mencapai cita-cita terwujudnya Indonesia Emas 2045.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dewan Penguji. Ini merupakan bagian yang benar-benar saya syukuri dalam perjalanan kehidupan saya," pungkas Menteri AHY yang terus mendorong percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia.

Adapun yang menjadi Dewan Pengawas pada sidang ini antara lain, Profesor Rudi Purwono; Profesor Fendy Suhariadi; Profesor Badri Munir Sukoco; Profesor Sri Pantja Madyawati; Profesor Suparto Wijoyo; Profesor Bambang Tjahjadi; Profesor Mohammad Nuh; dan Nuri Herachwati. 

Dengan keberhasilannya mempertahankan Disertasi dalam ujian tertutup ini, Menteri AHY selanjutnya akan dijadwalkan sidang promosi doktoral.

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Provinsi Jawa Timur. (JM/PHAL)

Read More

Pesan Menteri AHY di Konferensi Internasional: Kepemimpinan Transformasional dan Orkestrasi SDM Adalah Kunci Sukses Mencapai Pembangunan Berkelanjutan

 

Surabaya - Kepemimpinan transformasional dan orkestrasi sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci untuk mencapai 17 _Sustainable Development Goals_ (SDGs) atau yang biasa disebut pembangunan berkelanjutan. Demikian disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika menjadi _keynote speaker_ dalam International Conference of UNAIR Postgraduate School 2024 pada Rabu (11/09/2024) di Surabaya.

"Interaksi antara kepemimpinan transformasional dan orkestrasi SDM adalah tempat potensi nyata untuk mencapai SDGs berada. Pemimpin transformasional menetapkan visi dan mengilhami dorongan untuk perubahan. Sementara orkestrasi SDM memastikan bahwa orang yang tepat, dengan keterampilan yang tepat, berada di posisi yang tepat, untuk mengubah visi tersebut menjadi kenyataan," kata Menteri AHY dalam pidatonya.

Menurut Menteri AHY, seorang pemimpin harus mampu menerjemahkan setiap butir SDGs, sehingga masa depan yang berkelanjutan, adil, dan sejahtera bisa tercipta. Hal ini berlaku bagi setiap pemimpin di Indonesia mulai dari level pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

"Mereka harus mampu menyampaikan urgensi untuk mengatasi tantangan seperti kemiskinan, keadilan, ketidaksetaraan, dan degradasi lingkungan. Dengan melakukan hal itu, para pemimpin ini dapat menyatukan upaya yang terfragmentasi menjadi agenda nasional yang kohesif yang sejalan dengan prioritas pembangunan global," jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Selain di level pemimpin, Menteri AHY menyampaikan bahwa menyiapkan SDM yang unggul juga harus dilakukan untuk mencapai target ambisius dari SDGs. Ke depan, para generasi muda harus difokuskan pada pengembangan kompetensi di bidang-bidang teknologi hijau, pertanian berkelanjutan, inovasi digital, kesehatan masyarakat, dan tata kelola yang baik.

"Program-program tersebut akan memungkinkan Indonesia untuk memajukan tujuan-tujuan yang terkait dengan pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan ekonomi," ucap Menteri AHY.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Kementerian ATR/BPN telah menjalankan program Reforma Agraria berupa legalisasi aset dan akses. Legalisasi aset dilaksanakan melalui program revolusioner seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan juga Redistribusi Tanah yang terbukti membantu masyarakat mewujudkan cita-citanya akan kepemilikan tanah. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan ekonominya dan terwujud peningkatan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun Konferensi Internasional ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Australia, Pakistan, China, Oman, India, Sri Lanka, Bangladesh, Taiwan, Nigeria, Macedonia Utara, Kamboja, dan Maroko yang hadir secara luring dan daring. Acara ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya UNAIR, Muhammad Adyan dan Direktur Pascasarjana UNAIR, Badri Munir Sukoco. 

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Provinsi Jawa Timur. (JM/PHAL)

Read More

Jadi Pembicara Kunci di Seminar Internasional UNAIR, Menteri AHY Ungkap Peranan Reforma Agraria Capai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di 2030

Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi _keynote speaker_ dalam International Conference of UNAIR Postgraduate School 2024 pada Rabu (11/09/2024) di Surabaya, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, ia menjelaskan terkait partisipasi Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan 17 _Sustainable Development Goals_ (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Sesuai dengan kewenangannya, Kementerian ATR/BPN ikut berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan yang tertuang dalam SDGs melalui program Reforma Agraria. Pada program yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah ini, dalam kurun waktu 10 tahun Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 12,5 juta hektare tanah yang kemudian dapat dimanfaatkan masyarakat.

"Kita yakin bahwa tanpa tanah tidak akan ada makanan, tidak ada kehidupan, dan tidak ada masa depan. Oleh karena itu, kita mengimplementasikan Reforma Agraria, kebijakan strategis yang menargetkan untuk meredistribusikan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam paparannya.

Prestasi ini kemudian mendapatkan pengakuan dari Bank Dunia hingga Menteri ATR/Kepala BPN diundang ke Washington DC pada Mei 2024 lalu untuk menceritakan bagaimana kisah sukses pendaftaran tanah Indonesia di acara World Bank Land Conference yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta.

Kementerian ATR/BPN juga turut berkontribusi dalam menangani perubahan iklim (SDGs poin Climate Action) dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mempermudah pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk perdagangan karbon. "Kebijakan ini sejalan dengan _long-term strategy for low carbon and climate resilience_ 2050 dan mencapai target _zero emission_ 2026," jelas Menteri AHY.

Tak hanya itu, dengan Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN juga berusaha mewujudkan SDGs dalam konteks kota dan komunitas yang berkelanjutan. "Kita mengimplementasikan kebijakan _mixed-used planning and compact city_ dalam mengembangkan kota dan membawa dampak besar untuk menurunkan emisi karbon secara besar-besaran. Kami juga mengharuskan banyak kota untuk menyediakan setidaknya 30% Ruang Terbuka Hijau di wilayah mereka untuk menyerap karbon secara alami," ungkap Menteri AHY.

Adapun konferensi internasional ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Australia, Pakistan, China, Oman, India, Sri Lanka, Bangladesh, Taiwan, Nigeria, Macedonia Utara, Kamboja, dan Maroko yang hadir secara luring dan daring. Acara ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya UNAIR, Muhammad Adyan dan Direktur Pascasarjana UNAIR, Badri Munir Sukoco. 

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Provinsi Jawa Timur. (JM/PHAL)

Read More

Menteri AHY dan Jajaran ATR/BPN Kerja Keras, Terbitkan Sertipikat Tanah Elektronik 38 Kali Lipat dalam Enam Bulan

Surabaya - Sejak pertama diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Desember tahun lalu, jumlah Sertipikat Tanah Elektronik yang beredar di masyarakat kian bertambah, terutama di bawah kepemimpinan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Saat ini, ada 891.939 atau 36 kali lipat Sertipikat Tanah Elektronik yang sudah diproduksi Kementerian ATR/BPN sejak Februari 2024.

Pada Selasa (10/09/2024) sore di Kota Surabaya, Menteri AHY menyatakan bahwa faktor yang paling menentukan atas kenaikan signifikan Sertipikat Tanah Elektronik ini adalah peningkatan jumlah Kantor Pertanahan yang mampu melayani sertipikasi tanah elektronik bagi masyarakat.

"Saya berikan data sederhananya, pada saat saya masuk ke kementerian ini baru ada sekitar 10 Kantor Pertanahan yang bisa melakukan pelayanan elektronik termasuk Sertipikat Tanah Elektronik, hari ini sudah 450-an Kantor Pertanahan. Jadi, luar biasa pesat peningkatannya, bisa dikatakan ini sesuatu yang sangat signifikan," kata Menteri AHY kepada awak media setibanya di Provinsi Jawa Timur.

Menurut Menteri AHY, penerapan Sertipikat Tanah Elektronik ini sejatinya memiliki manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan ialah semakin sempitnya ruang mafia tanah untuk menyerobot tanah masyarakat.

Hal itu bisa terjadi karena seluruh data pertanahan sudah terekam secara digital, sehingga sertipikat tanah tidak bisa dimanipulasi ataupun diduplikasi. Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan, Kementerian ATR/BPN terus bekerja keras untuk melindungi data tersebut.

"Saya juga memberikan penekanan kepada Pusdatin agar memperkuat sistem keamanan karena yang serba digital ini tentu juga ada kerentanan, ada kerawanannya, kita tidak ingin ada cyber attack dari mana pun yang bisa mengganggu keamanan dari data-data yang dimiliki ATR/BPN," ucap Menteri ATR/Kepala BPN.

Adapun kehadiran Menteri AHY di Provinsi Jawa Timur ini dalam rangka menjadi pembicara dalam forum internasional yang dilaksanakan oleh Universitas Airlangga (Unair), Rabu (11/09/2024). Dalam forum tersebut, Menteri AHY akan berbicara terkait pembangunan berkelanjutan Indonesia. (JM/PHAL)

Read More

Komisi II DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 Rp6,4 Triliun, Menteri AHY: Alokasi untuk Lanjutkan Program Reforma Agraria

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan penyesuaian atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Tahun 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Senin (09/09/2024). Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta ini, Menteri AHY menyebut penyesuaian dilakukan untuk beberapa program kementerian di seluruh Indonesia, termasuk Reforma Agraria.

“Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.454.781.052.000. Alokasi yang sudah disiapkan ini, baik untuk melanjutkan program Reforma Agraria, namun secara khusus juga tetap bisa dijalankan dengan baik tugas-tugas Kementerian ATR/BPN di Pusat, Kantor Wilayah Provinsi, juga di tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bisa dijalankan secara optimal,” ujar Menteri AHY.

Lebih lanjut ia menyampaikan, terdapat penambahan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun sebelumnya menjadi Rp3,2 triliun yang akan dimaksimalkan dengan menjalankan pelayanan pertanahan elektronik. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, saat ini terdapat 445 Kantor Pertanahan yang menyelenggarakan sekaligus memproduksi Sertipikat Tanah Elektronik.

“Ada penambahan Rp200 miliar, kami akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari Kantor-kantor pertanahan. Dengan semangat yang tinggi bisa menambah hingga 445 Kantor Pertanahan yang sudah memiliki layanan Sertipikat Tanah Elektronik. Kemudian, juga kami ingin menghadirkan pelayanan-pelayanan lain yang baik bagi masyarakat, tentunya kita juga berpedoman pada birokrasi yang semakin transparan, akuntabel, sehingga prosesnya juga cepat. Dengan demikian, juga ada pemasukan PNBP yang bisa dikembalikan kepada negara,” jelas Menteri AHY.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku pemimpin rapat mengetuk palu yang menandakan persetujuan Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 sebesar Rp6,4 triliun. Adapun anggaran tersebut meliputi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4.276.905.998.000; Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Rp2.021.808.943.000; dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp156.066.111.000.

“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran dan pergeseran alokasi anggaran antar program tahun 2025 yang diajukan Kementerian ATR/BPN. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang sudah bekerja sama selama ini. Ini mungkin rapat kita yang terakhir karena kami tinggal tiga minggu lagi,” pungkas Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Turut hadir mendampingi Menteri AHY dalam Rapat Kerja ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut mengikuti rapat, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang dan Anggota Komisi II DPR RI yang mewakili seluruh fraksi. (YS/PHAL)

Read More

Tandatangani Lukisan untuk Sampul Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini”, Menteri AHY: Terus Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Masyarakat Adat

 

Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menandatangani lukisan yang merupakan _cover_ atau Sampul dari Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” pada Rabu (04/09/2024) di The Trans Luxury Hotel, Bandung. 

Di atas lukisan tersebut, Menteri AHY menorehkan pesan yang berbunyi, “Terus perjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat adat di mana pun berada”. Ungkapan itu adalah bentuk dukungan dan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.

Bentuk dukungan dan komitmennya dibuktikan melalui penerbitan dua buku mengenai Masyarakat Hukum Adat, yakni buku berjudul “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” dan Buku Saku Pendaftaran Tanah Ulayat. Kedua buku diluncurkan dalam rangkaian International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries yang berlangsung dari tanggal 4-7 September 2024.

Lukisan yang menggambarkan sebuah rumah adat, hutan, dan perbukitan tersebut dilukis oleh seorang seniman yang saat ini berkarya di Kota Cirebon, Saefudin. Pria ini menyebut lukisan yang ia buat merupakan bentuk apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN karena telah berupaya menyertipikasi tanah-tanah adat yang telah memberi kehidupan bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” berisi tentang identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat yang tersebar di seluruh Indonesia. Buku tersebut memudahkan pembaca untuk memahami sebaran Masyarakat Hukum Adat. Buku ini disusun oleh tim penulis yang terdiri dari Prof. Dr. Kurnia Warman; M. Adli Abdullah; Iskandar Syah; Setyo Anggraini; Adi Putra Fauzi; dan Beni Kurnia Illahi. 

Sebagai informasi, Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini dihadiri ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara. Di antaranya perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand; perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia; peserta dari Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari Kementerian-kementerian terkait; para akademisi, organisasi mahasiswa, dan perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia. (GE/PHAL)

Read More

Terima Sertipikat Tanah Ulayat, Apai Janggut: Jaga dan Peliharalah Wilayah Adat

 

Bandung - Tokoh masyarakat adat Dayak Apai Janggut selaku Tuai Rumah Dayak Iban Menua Sungai Utik mengajak Masyarakat Hukum Adat di seluruh Indonesia untuk menyertipikatkan tanah ulayat mereka, untuk ikut menjaga dan memelihara wilayah adat masing-masing.

Apai Janggut menyampaikan ajakan ini saat menerima sertipikat tanah ulayat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pembukaan International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries, di Bandung (05/09/2024).

Dalam sambutan pendek yang disampaikannya dalam bahasa Dayak, Apai menjelaskan bahwa wilayah adat yang terjaga itu terdiri dari tiga elemen, yaitu hutan, tanah, dan sungai. "Pesan leluhur kami, jaga dan peliharalah wilayah adat," ucap Tuai Rumah Dayak Iban Menua Sungai Utik, yang didampingi penerjemah berbahasa Indonesia dan seorang wanita Dayak.

"Jadi hutan dianggap sebagai bapak kami karena 80 persen kehidupan sehari-hari masyarakat Iban tidak lepas dari hutan, hutan adalah kehidupan bagi kami,” kata Apai di depan ratusan hadirin dari dalam dan luar negeri.

"Tanah merupakan ibu, karena dari tanah kami bisa dapat bercocok tanam, mengelola untuk kehidupan kami. Sungai kami anggap seperti darah, apabila sudah tercemar, lingkungan tidak lagi lestari, air jika tidak jernih maka keruh, begitu juga tidak bagus buat manusia," lanjut Apai Janggut dalam sambutannya.

Bukan hanya mendaftarkan tanah ulayat, Apai Janggut pun mengajak seluruh Masyarakat Hukum Adat untuk menjaga wilayah adat masing-masing sebelum terjadi konflik terkait tanah yang ditempati. 

"Dari Sabang sampai Merauke, mari jagalah wilayah adat masing-masing karena wilayah inilah yang menjadi titipan leluhur. Kami dari Sungai Utik memberikan pesan, jaga mata air jangan sampai meneteskan air mata," pungkasnya. (LS/PHAL)

Read More

Terima Sertipikat dari Menteri AHY, Masyarakat Hukum Adat di Kapuas Hulu: Ini Penting bagi Keberlangsungan Kami

 

Bandung - Jarak ribuan kilometer dari Kapuas Hulu ke Kota Bandung tak mengurangi semangat Kepala Desa Batu Lintang, Ray Mundus Remang untuk hadir dalam , Kamis (05/09/2024). Pasalnya, di momen ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan langsung sertipikat untuk tanah ulayat, termasuk bagi Masyarakat Hukum Adat Menua Kulan dan Iban Menua Sungai Utik, Desa Batu Lintang, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Kepala Desa Batu Lintang merasa sangat terhormat mendapat kesempatan mewakili Masyarakat Hukum Adatnya menerima Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk tanah ulayat yang dihuni 184 kepala keluarga (KK) dengan total 578 jiwa. 

“Sertipikat tanah ini sangatlah penting bagi keberlangsungan kami Masyarakat Hukum Adat. Dengan memiliki sertipikat, dasar hukumnya jelas, ada kekuatan hukum yang bisa kita pegang,” tutur Ray Mundus Remang yang ditemui dalam Konferensi Internasional tentang Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dan Negara-negara ASEAN, di The Trans Luxury Hotel, Bandung.

Tidak hanya memiliki kekuatan hukum, dengan adanya sertipikat, tanah yang masyarakat adatnya tempati bisa semakin aman untuk dimanfaatkan, baik menjadi hunian maupun dikelola untuk sumber penghidupan. “Pengelolaannya nanti kita atur bersama. Karena ini tanah ulayat, memang tidak boleh diklaim milik individu, itu milik komunal,” ungkap Kepala Desa Batu Lintang.

Sejak awal memulai proses musyawarah sebelum lanjut mendaftarkan tanah ulayat ini, Ray Mundus Remang dan seluruh bagian masyarakat adatnya telah bersepakat untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagai ruang pengetahuan bagi generasi penerus.

“Supaya generasi selanjutnya tetap bisa tahu dan pelajari ragam kayu-kayu, jenis tanaman. Di sana akan jadi tempat bermacam-macam tumbuhan langka. Sangat penting buat kita, bukan hanya sepakat menjaga tumbuhannya, tapi juga memperkaya ragam tanaman dan memberi edukasi kepada masyarakat,” pungkas Ray Mundus Remang. 

Sebagai informasi, dalam Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini, hadir ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara. Di antaranya perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand; perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia; peserta dari Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari kementerian terkait; para akademisi, organisasi mahasiswa, serta perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia. (GE/PHAL)

Read More