Terima Sertipikat dari Menteri AHY, Masyarakat Hukum Adat di Kapuas Hulu: Ini Penting bagi Keberlangsungan Kami

 

Bandung - Jarak ribuan kilometer dari Kapuas Hulu ke Kota Bandung tak mengurangi semangat Kepala Desa Batu Lintang, Ray Mundus Remang untuk hadir dalam , Kamis (05/09/2024). Pasalnya, di momen ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan langsung sertipikat untuk tanah ulayat, termasuk bagi Masyarakat Hukum Adat Menua Kulan dan Iban Menua Sungai Utik, Desa Batu Lintang, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Kepala Desa Batu Lintang merasa sangat terhormat mendapat kesempatan mewakili Masyarakat Hukum Adatnya menerima Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk tanah ulayat yang dihuni 184 kepala keluarga (KK) dengan total 578 jiwa. 

“Sertipikat tanah ini sangatlah penting bagi keberlangsungan kami Masyarakat Hukum Adat. Dengan memiliki sertipikat, dasar hukumnya jelas, ada kekuatan hukum yang bisa kita pegang,” tutur Ray Mundus Remang yang ditemui dalam Konferensi Internasional tentang Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dan Negara-negara ASEAN, di The Trans Luxury Hotel, Bandung.

Tidak hanya memiliki kekuatan hukum, dengan adanya sertipikat, tanah yang masyarakat adatnya tempati bisa semakin aman untuk dimanfaatkan, baik menjadi hunian maupun dikelola untuk sumber penghidupan. “Pengelolaannya nanti kita atur bersama. Karena ini tanah ulayat, memang tidak boleh diklaim milik individu, itu milik komunal,” ungkap Kepala Desa Batu Lintang.

Sejak awal memulai proses musyawarah sebelum lanjut mendaftarkan tanah ulayat ini, Ray Mundus Remang dan seluruh bagian masyarakat adatnya telah bersepakat untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagai ruang pengetahuan bagi generasi penerus.

“Supaya generasi selanjutnya tetap bisa tahu dan pelajari ragam kayu-kayu, jenis tanaman. Di sana akan jadi tempat bermacam-macam tumbuhan langka. Sangat penting buat kita, bukan hanya sepakat menjaga tumbuhannya, tapi juga memperkaya ragam tanaman dan memberi edukasi kepada masyarakat,” pungkas Ray Mundus Remang. 

Sebagai informasi, dalam Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini, hadir ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara. Di antaranya perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand; perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia; peserta dari Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari kementerian terkait; para akademisi, organisasi mahasiswa, serta perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia. (GE/PHAL)

Read More

Berikan Ceramah Pembekalan kepada Pasis Dikreg LII Sesko TNI, Menteri AHY: Siapkan Tata Ruang Wilayah Pertahanan yang Kredibel dan Adaptif

Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan ceramah pembekalan kepada Pasis Dikreg LII Sesko TNI, di Gedung Graha Widya Adibrata Sesko TNI, Bandung, Jumat (06/09/2024). Dalam kesempatan ini, ia berbicara mengenai pertanahan dan pertahanan negara, khususnya terkait tata ruang wilayah pertanahan untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan negara.

"Ini menjadi momen Kementerian ATR/BPN dan tentunya TNI termasuk Polri agar ke depan tugas-tugas yang dijalankan juga semakin relevan, menyiapkan tata ruang wilayah pertahanan yang semakin kredibel dan juga adaptif terhadap lingkungan strategis dan berbagai tantangan yang ada di sekelilingnya. Ini benar-benar bisa menghadirkan _blueprint_ yang semakin baik ke depan," kata Menteri AHY.

Dengan penataan ruang wilayah pertanahan yang baik, Menteri AHY mengatakan Indonesia akan tetap berdaulat, tidak ada kekayaan alam yang dicuri oleh negara lain. Selain itu, juga dapat mencegah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan. "Saya menyampaikan agar TNI, Polri, dan semua _stakeholders_ menjaga aset yang dimiliki jangan sampai kemudian juga menjadi bagian dari sengketa dan konflik (pertanahan, red) tersebut," ujarnya.

Tidak hanya mencegah sengketa konflik pertanahan, jika tanah dan ruang diatur dengan baik, menurut Menteri AHY dapat mewujudkan berbagai kebutuhan negara termasuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Pada akhirnya jika tanah diatur dengan baik, tata ruang kita gelar dengan proporsional untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, termasuk menjaga lingkungan hidup dan menjaga keberlanjutan alam, ke depan insyaallah Indonesia akan semakin maju, progresif, semakin sejahtera juga," terangnya.

Ia berharap, Kementerian ATR/BPN dapat terus bersinergi dengan TNI dan Polri. "Senang bisa merajut kebersamaan dan saya sangat optimis karena saya bisa merasakan energi yang sangat positif. Sama-sama kita bersinergi, berkolaborasi saya di jalur yang berbeda tetapi tujuan kita sama untuk Indonesia, untuk negara yang kita cintai," ucap Menteri AHY.

Komandan Sesko TNI, Marsekal Madya TNI Arief Widianto S.A.B, M.Tr (Han) pada kesempatan ini menyampaikan tujuan daripada pembekalan yang telah diberikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Pembekalan ini demi memberikan pemahaman strategis untuk pengelolaan tanah dan tata ruang wilayah dalam mendukung operasi militer dan pertahanan nasional.

"Hal ini tentunya demi para pasis mendapatkan pemahaman secara komprehensif tentang bagaimana mengelola pertanahan yang menjadi tanggung jawab nanti dan juga tata ruang wilayah yang seharusnya selalu sinergi dan strategis sesuai dengan tata ruang wilayah nasional maupun daerah. Karena, hal ini sangat penting bagi pertahanan nasional," pungkas Marsekal Madya TNI Arief Widianto S.A.B, M.Tr (Han).

Ceramah pembekalan kali ini diikuti oleh 187 peserta yang terdiri dari 74 dari Pasis Angkatan Darat, 50 dari Pasis Angkatan Laut, 38 dari Pasis Angkatan Udara, 19 dari Polri, serta 6 Pasis yang berasal dari mancanegara, yakni Australia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, India, dan Arab Saudi. Hadir dalam kesempatan yang sama, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN. (LS/PHAL)

Read More

Buka Pertemuan Puncak Internasional Pertama tentang Tanah Ulayat, Menteri AHY: Kita Lindungi Masyarakat Adat

 

Bandung - Untuk pertama kalinya, Konferensi Internasional terkait Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dan Negara-negara ASEAN resmi digelar. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat membuka kegiatan tersebut menyebut konferensi ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk membina kerja sama, bertukar praktik terbaik, dan membangun hubungan yang lebih kuat khususnya dalam komunitas ASEAN untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan masyarakat adat.

"Bagi masyarakat adat kita, tanah merupakan perwujudan hakikat kehidupan itu sendiri," kata Menteri AHY dalam sambutannya saat membuka International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries yang berlangsung di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Kamis (05/09/2024). 

Hubungan Masyarakat Hukum Adat dengan tanah ulayat, dikatakan Menteri AHY tidak hanya bersifat fisik tetapi juga spiritual, kultural, dan sosial yang melindungi dan memelihara mereka. Namun, menurutnya dalam banyak kasus, masyarakat adat telah kehilangan tanahnya akibat pengalihan hak secara ilegal, pelanggaran atau eksploitasi. "Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN telah mengambil tindakan tegas dengan membuat regulasi yang kuat untuk mengelola tanah adat," ungkapnya.

Terkait perkembangan kebijakan, Menteri AHY menerangkan, pada tahun 2021 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 yang memberikan Hak Pengelolaan untuk tanah ulayat. Pada tahun 2024, Kementerian ATR/BPN juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Nomor 2024 untuk menjamin pelaksanaan efektif administrasi pertanahan dan pendaftaran hak atas tanah adat bagi masyarakat hukum adat. 

Dalam Konferensi Internasional ini, Menteri AHY baru saja menyerahkan 15 Sertipikat Hak Pengelolaan. Sertipikat yang telah tercetak dalam bentuk Sertipikat Tanah Elektronik ini diserahkan langsung oleh Menteri AHY kepada sembilan perwakilan penerima Masyarakat Hukum Adat yang berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia.

"Hingga saat ini, kami telah menerbitkan 24 Sertipikat Hak Pengelolaan untuk tanah ulayat, yang mencakup hampir 850.000 hektare tanah di Sumatra Barat, Papua, Jawa Barat, Bali, dan Jambi. Tahun ini, kami telah menetapkan target ambisius untuk menyertipikasi tambahan 10.000 hektare di empat provinsi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan," jelas Menteri AHY.

Capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi antara lembaga pemerintah, masyarakat setempat, lembaga akademik, dan mitra internasional. Menteri AHY mengatakan, pihaknya juga telah bekerja erat dengan universitas seperti Universitas Andalas dan Universitas Hasanuddin untuk memastikan bahwa upaya tersebut didasarkan pada penelitian, berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip adat, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. 

"Dalam jangka panjang, kami akan memastikan bahwa setiap tanah ulayat masyarakat adat kami disertipikasi untuk memberikan kepastian hukum, serta untuk melindungi tanah dan orang-orang yang berhak menerimanya," pungkas Menteri AHY. 

Dalam Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini, hadir ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara. Di antaranya perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand; perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia; peserta dari Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari kementerian terkait; para akademisi, organisasi mahasiswa, serta perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia. (LS/PHAL)

Read More

Buka International Meeting on Best Practice of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries, Menteri AHY: Ini Semua tentang Keadilan dan Perlindungan Masyarakat Adat

 

Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi membuka International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Kamis (05/09/2024). Konferensi Internasional ini digelar untuk membahas terkait perlindungan Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN.

"Ini semua tentang keadilan dan perlindungan masyarakat adat. Bagi masyarakat adat kita, tanah merupakan perwujudan hakikat kehidupan itu sendiri. Tanah adalah roh, identitas mereka, penjaga sejarah mereka, dan fondasi masa depan mereka," kata Menteri AHY dalam sambutannya.

Menurut Menteri AHY, kehadiran delegasi baik dari dalam maupun luar negeri merupakan bukti komitmen bersama untuk membina kerja sama, bertukar praktik terbaik, dan membangun hubungan yang lebih kuat khususnya dalam komunitas di ASEAN. Ia mengajak berbagai pihak yang hadir untuk terlibat dalam pembicaraan yang lebih mendalam tentang pendaftaran tanah adat atau tanah ulayat sebagai bagian dari identitas inti, warisan, dan tanggung jawab bersama. 

"Ketika kita berbicara tentang tanah adat, kita tidak hanya membahas hak milik. Kita juga sedang menyerukan inti dari kehidupan budaya yang telah berkembang selama berabad-abad, terjalin dalam jalinan warisan leluhur mereka dan keberadaan yang begitu panjang," lanjut Menteri AHY.

Tanah ulayat, dikatakan Menteri AHY merupakan perwujudan kepemilikan komunal yang mencerminkan hubungan mendalam antara masyarakat adat dengan lingkungannya. "Hubungan ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga spiritual, kultural, dan sosial yang melindungi dan memelihara mereka," terangnya.

Untuk melindungi dan memelihara tanah adat diperlukan satu wadah bersama. Konferensi inilah yang menjadi wadah untuk berbagi informasi, mencari masukan, meningkatkan pemahaman serta pengetahuan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat khususnya di Indonesia dan negara ASEAN. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi.

"Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan harmonisasi kebijakan pendaftaran tanah ulayat di tingkat ASEAN, penguatan kapasitas masyarakat adat dalam mengelola dan mendaftarkan tanah ulayat, serta terciptanya iklim berbagai pengetahuan dan pengalaman antar negara ASEAN untuk memperkuat perlindungan hak-hak tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat," ujar Asnaedi.

Untuk diketahui, kegiatan yang berlangsung pada 4-7 September 2024 ini terdiri dari serangkaian kegiatan. Mulai dari sambutan perwakilan Masyarakat Hukum Adat, penandatanganan prasasti tanah ulayat, penyerahan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat kepada Masyarakat Hukum Adat, peluncuran buku saku pendaftaran tanah ulayat, dan buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini”.

Selanjutnya, ada juga pemaparan dari sejumlah narasumber, yaitu Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri, World Bank, WRI Global, dan Lincoln Institute of Land Policy. Dalam kesempatan ini juga dibuka sesi tanya jawab dan diskusi untuk pembahasan mendalam mengenai isu yang dihadapi dalam pendaftaran tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dan berbagai pengalaman antar negara.

Keesokan hari juga akan dilaksanakan site visit ke lokasi Tanah Ulayat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tujuannya, untuk mempelajari karakteristik ulayat Masyarakat Hukum Adat Kampung Naga secara langsung.

Turut hadir, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Kegiatan ini juga dihadiri 250 orang peserta yang terdiri dari representasi negara-negara ASEAN, kementerian/lembaga, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi internasional, organisasi masyarakat, perguruan tinggi di Indonesia, serta perwakilan Masyarakat Hukum Adat. (LS/PHAL)

Read More

Resmikan Ekshibisi Tanah Ulayat, Menteri AHY Harap Dapat Satukan Visi Sukseskan Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia dan ASEAN

 

Bandung - Mengawali rangkaian International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan Ekshibisi Tanah Ulayat yang digelar di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Rabu (04/09/2024). 

"Kita sama-sama melihat ekshibisi atau pameran dari _stakeholders_ untuk menyatukan visi dan semangat kita menyukseskan program registrasi tanah ulayat yang ada di Indonesia dan juga di ASEAN _countries_," kata Menteri AHY dalam sambutannya.

Ekshibisi yang berlangsung selama empat hari ini diikuti sejumlah perwakilan Masyarakat Hukum Adat. Beberapa di antaranya perwakilan Masyarakat Hukum Adat Baduy, Kampung Naga, Dayak Iban Sungai Itik, Dayak Menua Kulan, Dayak Sami, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Mukim Siem, Mukim Seulimeum, Kota Sungai Penuh, dan Desa Adat Asah Duren. 

Diharapkan, momen ini menjadi kesempatan bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia untuk dapat menunjukkan keragaman budaya yang mereka miliki. Hal ini juga sebagai sarana agar Kementerian ATR/BPN di setiap wilayah dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa membantu menyosialisasikan dan membantu pelaksanaan pendaftaran tanah ulayatnya.

Usai meresmikan ekshibisi, Menteri AHY meninjau stan pameran dari masing-masing daerah. Ia pun disambut meriah oleh penampilan budaya dari Suku Baduy hingga Papua. Sembari berdialog dengan para peserta, Menteri AHY melihat berbagai produk yang dihasilkan dari setiap suku.

Peninjauan ekshibisi diakhiri Menteri AHY dengan menandatangani lukisan yang merupakan _cover_ dari Buku "Cerita Tanah Ulayat Hari Ini" yang ditulis oleh tim Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen PHPT).

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, perwakilan Duta Besar negara-negara ASEAN untuk Indonesia; Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara antara lain perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan CSO; perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand; dan perwakilan Department of Land Thailand.  (LS/PHAL)

Read More

Gelar Konferensi Internasional Pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia, Menteri AHY Wujudkan Arahan Presiden Joko Widodo

 

Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan membuka Konferensi Internasional pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia, Kamis (05/09/2024). Acara yang diselenggarakan pada 4-7 September di Kota Bandung ini mengangkat tema “Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries: Socialization of Ulayat Land in Indonesia".

Pendaftaran tanah ulayat menjadi _milestone_ penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Dalam konferensi ini, jajaran Kementerian ATR/BPN akan berbagi kisah praktik terbaik dalam upaya melakukan pendaftaran tanah ulayat bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana Kementerian ATR/BPN menyosialisasikan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pihak terkait dalam melakukan pendaftaran tanah ulayat di Indonesia. 

Sehingga, apa yang dilakukan oleh Menteri AHY bersama jajaran Kementerian ATR/BPN merupakan bagian dari komitmen menjalankan arahan Presiden Joko Widodo untuk percepatan Reforma Agraria, seperti Redistribusi Tanah. Tujuannya tak lain agar program dapat dilaksanakan dengan baik serta tepat dan cepat, sehingga semakin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dengan demikian, Masyarakat Hukum Adat di Indonesia akhirnya dapat memiliki kepastian hukum atas tanah yang didiami oleh mereka secara turun-temurun sejak beratus tahun lalu. Ini bentuk upaya negara untuk bisa memberikan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat yang selama ini seakan-akan termarjinalkan dari lingkungan sekitarnya.

Untuk diketahui, Konferensi Internasional ini diikuti oleh utusan-utusan dari pemerintah berbagai negara yang juga _concern_ terhadap tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, seperti Thailand, Malaysia, Timor Leste, Laos, dan Filipina. Kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai international Civil Society Organization (CSO) yang juga turut memperjuangkan hak-hak Masyarakat Hukum Adat terutama yang terkait kepemilikan tanah antara lain World Resources Institute (WRI) Global, Lincoln Institute, Food and Agricultural Organization (FAO), World Bank, serta perwakilan pemerintah dan LSM.

Di kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi berkata bahwa konferensi internasional ini menjadi sarana pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai _best practice_ implementasi pendaftaran tanah ulayat di Indonesia. “Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait sebagai upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya,” ujarnya saat diwawancarai pada Selasa (03/09/2024).

Terkait implementasi pendaftaran tanah ulayat, Kementerian ATR/BPN telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat sejak 2021-2023. Sampai dengan tahun 2023, telah diperoleh potensi keberadaan tanah ulayat diketahui bidang tanah ulayat sekitar 3,8 juta hektare tersebar di 16 provinsi lokasi inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat. 

“Ke-16 provinsi tersebut antara lain Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat,” jelas Asnaedi.

Mengawali rangkaian acara, Menteri AHY akan membuka peresmian exhibition atau stan pameran yang diikuti beberapa perwakilan Masyarakat Hukum Adat. Beberapa di antaranya perwakilan Masyarakat Hukum Adat Baduy, Kampung Naga, Dayak Iban Sungai Itik, Dayak Menua Kulan, Dayak Sami, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Mukim Siem, Mukim Seulimeum, Kota Sungai Penuh, dan Desa Adat Asah Duren. 

Momen ini dapat menjadi kesempatan bagi para Masyarakat Hukum Adat Indonesia untuk dapat menunjukkan keragaman budaya yang mereka miliki. Ini juga sebagai sarana agar Kementerian ATR/BPN di setiap wilayah dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa membantu menyosialisasikan dan membantu pelaksanaan pendaftaran tanah ulayatnya.

Read More

Wamen ATR/Waka BPN Beri Orasi Ilmiah Ajak Wisudawan UMM untuk Terus Belajar

Malang - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni memberikan orasi ilmiah dalam Wisuda ke-115 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Selasa (03/09/2024) di Dome UMM. Dalam pidatonya, ia berpesan kepada wisudawan agar senantiasa menuntut ilmu dan mengembangkan apa yang sudah dipelajari saat kuliah di UMM. 

Ada empat hal menurut Raja Juli Antoni yang harus dilakukan wisudawan jika sudah memasuki dunia kerja. Hal itu antara lain etos kerja harus melampaui dari yang lainnya, mau belajar dengan cepat dan menambah ilmu pengetahun baik formal maupun informal, meningkatkan _social skill_ yang baik terutama _leadership_, dan selalu menjaga Integritas.

“Sehebat apa pun Anda bisa menyelesaikan persoalan di dunia kerja, tapi apabila tidak menjaga integritas itu tidak ada artinya sama sekali. Hidup ini adalah proses dan apabila orang yang setia dengan proses akan berhasil,” ujar Raja Juli Antoni.

Adaptasi juga menjadi unsur penting menghadapi dunia kerja. “Bagaimana menjadi _quick learner_, bagaimana membaca persoalan dengan cepat. Nah itu juga yang saya alami saat menjadi Wamen ATR/Waka BPN karena pertanahan beda sekali dengan _background_ saya,” ungkap Raja Juli Antoni. 

Ia kembali menegaskan bahwa wisuda bukanlah akhir dari pembelajaran tetapi awal dari pembelajaran sesungguhnya. “Ini bukan terminal terakhir buat Adik-adik, ada ruang perjuangan yang jauh lebih lebar, lebih panjang, lebih tinggi di luar sana yang akan dihadapi, yang akhirnya nanti akan terlihat siapa yang berhasil melewati lorong-lorong panjang tersebut,” pesan Raja Juli Antoni.

“Selamat untuk Adik-adik menjadi elit di negeri ini, kibarkan panji panji Universitas Muhammadiyah Malang di mana pun Adik-adik akan berkarya. Intinya tetaplah kembali ke almamater yang telah memberikan pendidikan kepada kalian semua,” tutup Raja Juli Antoni.

Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli Antoni mengenakan jaket almamater UMM yang diberikan oleh Rektor UMM, Nazaruddin Malik dan Sekretaris Badan Pembina Hukum UMM, Fauzan. Almamater ini sebagai simbol akademik bagi semua _civitas academica_ yang ada di UMM.

Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam acara ini, Tenaga Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Abd. Musawir Yahya; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri; serta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Timur. (MW/RT)

Read More

Jalin Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung, Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Sinergitas dan Penguatan bagi PPNS

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama 12 kementerian/lembaga (K/L) lainnya melangsungkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Selasa (03/09/2024). Kerja sama ini tentang Penguatan dan Sinergitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada K/L terkait. Sekretaris Jenderal (Sekjen), Suyus Windayana menyebut perjanjian ini akan menjadi pedoman kerja sama bagi kedua belah pihak.

“Jadi melalui ini (Perjanjian Kerja Sama, red) kita ingin adanya penguatan PPNS di Kementerian ATR/BPN, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung. Bagaimana peran PPNS di ATR/BPN ini nantinya akan diberikan beberapa penguatan,” terang Suyus Windayana usai menandatangani Perjanjian Kerja Sama di Hotel Le Meridien Jakarta.

Ia berharap, melalui Perjanjian Kerja Sama ini Kementerian ATR/BPN akan mendorong ketersediaan PPNS. “Jadi ke depan juga saya berharap, mungkin diperluas nanti PPNS bukan hanya berkaitan dengan tata ruang, tapi PPNS juga akan terkait dengan pertanahan,” pungkas Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh Sekjen Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindakan Hukum Pidana, Asep N. Mulyana yang disaksikan langsung oleh Jaksa Agung, Burhanuddin dan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas. 

Hadir mendampingi Sekjen Kementerian ATR/BPN, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Agus Sutanto dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dony Erwan. (GE/JR)

Read More

Selamatkan Setengah Triliun Aset Negara, Wamen ATR/Waka BPN Serahkan Sertipikat Tanah ke Pemkot Malang

 

Kota Malang - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni menyerahkan 12 Sertipikat Hak Pakai untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Sertipikat ia berikan langsung kepada Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Malang, Jawa Timur pada Senin (02/09/2024). Nilai dari total aset seluas 6.904 m2 yang disertipikatkan mencapai Rp500 miliar.

“Alhamdulillah, artinya kita bisa menyelamatkan aset negara sekitar Setengah Triliun Rupiah,” ujar Raja Juli Antoni di lokasi penyerahan sertipikat tanah.

Adapun sertipikat untuk Pemkot Malang ini sudah berupa Sertipikat Tanah Elektronik. Hal ini sejalan dengan penerapan pelayanan elektronik di Kantah Kota Malang sejak 3 Juni 2024 lalu. 

Dalam kesempatan ini, diserahkan pula 10 Sertipikat Tanah Elektronik atas tanah wakaf yang diperuntukkan sebagai masjid dan yayasan di sekitar Kota Malang. Ada pula 40 sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diserahkan bagi warga Kelurahan Polehan.

Wamen ATR/Waka BPN menyebut, dengan Sertipikat Tanah Elektronik masyarakat akan lebih aman. “Apalagi sekarang Sertipikat Tanah Elektronik, maka tingkat keamanan tanah ini meningkat dari (risiko, red) kejahatan para mafia tanah,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri melaporkan beberapa capaian program pertahanan di lingkungan Kanwilnya. Mulai dari capaian PTSL tahun 2024, penyerapan anggaran, pelayanan elektronik, hingga Kabupaten/Kota Lengkap di Jawa Timur.

“Dari tujuh karesidenan yang kami lakukan, alhamdulillah dari yang pertama kami datang ke sini _ranking_ 15-an, sekarang _ranking_ 3 seluruh Indonesia. Artinya dalam melaksanakan kunjungan atau _monitoring_ evaluasi (monev) ini ada hasilnya Pak Wamen. Hasilnya dari yang kami targetkan Oktober jauh lebih ke depan. Ini berkat kerja keras teman-teman, sehingga capaian itu bisa dilakukan,” ungkap Lampri.

Adapun hadir dalam kegiatan ini, seluruh Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Timur; Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang; perwakilan Forkopimda Kota Malang; Ketua Nahdlatul Ulama Kota Malang, serta Ketua IPPAT Kota Malang. (MW/RT)

Read More

Apresiasi Wisudawan Terbaik STPN Tahun Akademik 2023/2024, Menteri AHY: Perlu Disiapkan Program Studi Banding untuk Menambah Wawasan

Sleman - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi Reza Nur Amrin dan Rindi Ayu Sartika, sebagai lulusan terbaik Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Tahun Akademik 2023/2024. Ia ingin memberikan penghargaan berupa studi banding ke luar negeri kepada para lulusan terbaik.

“Khusus kepada lulusan terbaik, nanti kita cari program studi banding ke luar negeri agar mereka bisa menambah wawasan dan pengalamannya. Pak Sekretaris Jenderal, kalau ada ke negara mana yang bagus kita kirim mereka untuk menambah wawasan dan cerita kepada yang lain,” ujar Menteri AHY dalam Wisuda STPN Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Minggu (01/09/2024).

Lulusan Terbaik Prodi DIV Pertanahan tahun ini diraih oleh Reza Nur Amrin dengan IPK 3,95. Sementara, untuk Program DI Pengukuran dan Pemetaan Kadastral diraih oleh Rindi Ayu Sartika dengan IPK 3,93. Dengan studi banding yang akan diberikan, Menteri AHY berharap keduanya bisa mendapat wawasan lebih luas dan siap berkontribusi dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang.

Reza Nur Amrin sendiri mengaku senang belajar akademik. Terbukti, ia dapat melewati empat tahun perkuliahan di STPN meski telah bekerja sebagai petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai. Ia menjalani tugas belajar sejak 2020. Saat itu, Reza Nur Amrin merupakan lulusan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang juga berasal dari STPN.

“Organisasi, kegiatan kepanitiaan, _event_, semua ilmunya bisa terpakai. Jadi tidak hanya belajar di kelas tapi organisasinya juga dimanfaatkan agar balik ke kantor saya bisa bermanfaat. Saya adaptif, termasuk cepat menyesuaikan diri. Intinya sebenarnya berusaha maksimal, kalau saya bisa lebih, saya tuangkan,” tutur wisudawan berusia 26 tahun ini.

Perasaan bangga tentunya menyelimuti keluarga Reza Nur Amrin saat menghadiri wisuda pada siang hari ini. Keberhasilannya dalam bidang akademik diakui istrinya, Safira merupakan buah dari motivasi yang selalu diberikan kedua orang tua Reza Nur Amrin.

“Orang tua Mas Reza selalu memberikan motivasi untuk belajar. Setelah lulus dari STPN semoga ilmunya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, sebagai pelayan rakyat seperti yang tadi disampaikan Bapak AHY, semoga juga bisa melanjutkan pendidikan yang lebih bermanfaat dan seluas-luasnya,” ujar Safira, istri Reza Nur Amrin yang hadir bersama kedua orang tuanya.

Adapun Wisuda STPN Tahun Akademik 2023/2024 ini terdiri dari lulusan DIV Pertanahan sebanyak 263 wisudawan serta DI Pengukuran dan Pemetaan Kadastral sebanyak 439 wisudawan. Saat mewisuda 702 taruna-taruni STPN, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Ketua STPN, Agustyarsyah. (YS/PHAL)

Read More