Tingkatkan Kualitas Lulusan, Kementerian ATR/BPN Bersama Komisi II DPR RI Dorong STPN Bertransformasi Jadi Politeknik

Sleman - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang berada dalam naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) didorong untuk bertransformasi menjadi politeknik. Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat membuka Simposium Nasional Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-Agraria) secara daring pada Jumat (30/08/2024).

“Saya mendorong STPN untuk terus mengembangkan kreasi dan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan sekaligus menghasilkan _multiplier effects_ bagi Kementerian ATR/BPN, dalam rangka mengakselerasi berbagai program strategis di bidang pertanahan dan tata ruang. Untuk mewujudkan hal tersebut, STPN harus segera bertransformasi,” ujar Menteri AHY.

Dengan status sebagai politeknik, Menteri AHY menilai STPN akan mampu menawarkan program pendidikan yang lebih aplikatif serta terfokus pada pengembangan keterampilan teknis dan vokasional. “Untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, STPN mempunyai peran penting dalam mewujudkan kualitas lulusan yang memiliki kompetensi intelektual, profesional, berwawasan kebangsaan, dan berkarakter,” tegasnya.

Hadir secara langsung dalam Simposium Nasional yang digelar di STPN Yogyakarta, Kabupaten Sleman ini, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Junimart Girsang. Ia berpesan agar Kementerian ATR/BPN dan KAPTI-Agraria membangun koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Dengan demikian, diharapkan lulusan STPN ke depannya dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama di Kementerian ATR/BPN sendiri.

“Bangun koordinasi, komunikasi kepada kementerian dan lembaga terkait khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau ini bisa kita lakukan, maka STPN ini akan menjadi sekolah favorit di negara ini. Dan alumni dari sini akan siap pakai, khususnya untuk juru ukur. Harapan kita ke depan, semua lulusan STPN itu otomatis menjadi CPNS dan paling lambat dua tahun sudah diangkat menjadi PNS,” tutur Junimart Girsang.

Ketua Umum KAPTI-Agraria, Andi Tenri Abeng dalam kesempatan ini berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses transformasi STPN menjadi politeknik. “Kami sangat _concern_ dengan keberadaan STPN agar berkelanjutan dan bisa kita dapatkan kembali jalur rekrutmen ikatan dinas di STPN,” ungkapnya.

Adapun Simposium Nasional ini mengangkat tema “Sinergi KAPTI-Agraria dalam Mendukung Transformasi STPN Menjadi Politeknik Agraria STPN dan Rekrutmen Jalur Ikatan Dinas”. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi Kemendikbud Ristek, Muhamad Fajar Subkhan dan Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Keuangan Negara STAN, Agus Bandiyono.

Turut hadir, beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; para anggota KAPTI-Agraria; Ketua STPN beserta sejumlah taruna; dan perwakilan Kemendikbud Ristek serta PKN STAN. (YS/YZ/JM)

Read More

Kementerian ATR/BPN dan MA Jalin Kerja Sama untuk Perkuat Kapasitas Hakim dalam Menangani Kasus Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Bogor - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menjalin kerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan upaya memperkuat kapasitas hakim dalam menangani perkara pertanahan dan tata ruang. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang berlangsung di Aula Badan Litbang Diklat Kumdil, MA, Megamendung, Kabupaten Bogor pada Kamis (29/08/2024) 

“Merupakan bagian integral dari upaya kolaboratif antara Kementerian ATR/BPN dan MA, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan tanah dan tata ruang, yang belakangan ini semakin kompleks dan dinamis,” jelas Plt. Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, Hardian.

Menurutnya, kerja sama ini dilatarbelakangi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan hakim dalam memutuskan perkara pertanahan yang sering muncul di pengadilan. 

“Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, sengketa tanah seringkali melibatkan aspek hukum yang rumit, sehingga memerlukan penanganan yang cermat dan tepat. Dengan kerja sama ini, kita berkomitmen untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efisien dalam mengelola sumber daya tanah yang sangat berharga,” ungkap Hardian.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Bambang Heri Mulyono juga menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis yang bisa dilakukan MA dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik. “Salah satu yang kita bisa berikan dari jajaran peradilan adalah kita mewujudkan sistem yang baik, dengan menyiapkan para hakim yang benar-benar siap dengan semua perkara yang berkaitan dengan pertanahan,” tegasnya.

Adapun Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh Plt. Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, Hardian dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan MA, Syamsul Arief. Proses penandatanganan juga disaksikan oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta MA. (GE/RT)

Read More

Hasilkan Progres Pendaftaran Tanah yang Signifikan, Menteri AHY Kembali Gandeng World Bank untuk Sukseskan Program ILASP

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima audiensi dari World Bank di Ruang Rapat Menteri pada Kamis (29/08/2024). Dalam pertemuan ini, dibahas terkait rencana kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan World Bank untuk menyukseskan program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP).

"Saya kira akan ada kesinambungan di banyak bidang (dalam program ILASP, red). Presiden berikutnya juga khususnya dalam agenda Reforma Agraria akan mempunyai prioritas pada perencanaan perkotaan dan perencanaan tata ruang," kata Menteri AHY.

Kerja sama antara Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian ATR/BPN dengan World Bank dinilai perlu berlanjut. Hal ini mengingat, dari kerja sama sebelumnya kedua belah pihak sukses menghasilkan capaian pendaftaran tanah yang signifikan di Indonesia. Dengan capaian ini, Menteri AHY pun mengapresiasi pihak World Bank.

"Kami mengapresiasi World Bank atas dukungannya untuk mempercepat program Reforma Agraria, khususnya pendaftaran tanah, ini merupakan kemajuan yang signifikan. Berkat dukungan dari World Bank, pemetaan partisipatif melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red) ini capaiannya sangat signifikan, yaitu 8,8 juta bidang dari target 7 juta bidang tanah," ungkap Menteri AHY.

Dengan kerja sama yang akan dilakukan, Menteri AHY berharap program ILASP dapat berjalan dengan baik, termasuk dalam capaian terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berdampak pada peningkatan investor dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Kita akan tingkatkan komunikasi kita, kita ingin mencapai perencanaan tata ruang (RDTR, red) yang lebih maju dan lebih detail, untuk meningkatkan kepastian bagi investor," ujar Menteri AHY.

Country Director World Bank for Indonesia, Carolyn Turk menyambut baik rencana kerja sama dalam program ILASP. Untuk hal ini, ia menyebut masih dalam tahap negosiasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pinjaman yang akan digunakan untuk menyukseskan program ILASP. Namun, ia berharap dapat mendukung program di bidang pertanahan dan tata ruang untuk kemajuan bangsa Indonesia.

"Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk lima tahun ke depan. Tim Anda sangat mendukung proyek-proyek di masa depan, dan semoga ILASP semakin sukses berkat kepemimpinan dan kolaborasi Anda antara kementerian Anda dan Bank Dunia," ucap Carolyn Turk kepada Menteri AHY.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (LS/PHAL)

Read More

Pertemuan dengan USAID, Menteri AHY Bicara Target Pendaftaran Tanah dan Keberlanjutan Pembangunan Indonesia

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan Mission Director of United States Agency for International Development (USAID) Indonesia, Jeffery P. Cohen. Pembahasan pertemuan ini berkisar seputar peluang kerja sama antara kedua negara, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang. Di mana hal ini juga sejalan dengan target kementerian untuk menyelesaikan target pendaftaran 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia.

“Hingga akhir tahun, seluruh bidang tanah di Indonesia harus seluruhnya terdaftar. Ini sudah mau selesai. Terlebih persoalan tanah merupakan merupakan hal yang kritikal,” jelas Menteri AHY dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (28/08/2024). 

Menteri AHY menyebut, saat ini Indonesia tengah berfokus dalam melanjutkan perkembangan di banyak sektor. Mulai dari sektor ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pemberantasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. 

“Dalam hal ini, kita ingin seimbang, kita ingin terus mendukung pertumbuhan infrastruktur secara menyeluruh di Indonesia, namun secara bersamaan, kita juga ingin terus memastikan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang," ujar Menteri AHY.

Menteri AHY menilai peluang kerja sama antara Indonesia dengan Amerika Serikat dapat diperkuat. "Saya ingin mendengar lebih banyak terkait program-program yang ditawarkan, serta peluang kolaborasi dan kerja sama apa yang bisa kita bangun,” ujar Menteri AHY.                   

Mission Director USAID Indonesia, Jeffery P. Cohen berkata kerja sama antara Amerika Serikat dengan Indonesia memiliki visi, yaitu demokrasi, keberagaman, dan kemakmuran. Beberapa program yang sudah berlangsung antara lain program air dan sanitasi. Program ini berperan dalam bagaimana penanganan limbah dan daur ulang limbah. 

“Kita juga bekerja di sektor kelautan, seperti halnya konservasi laut. Kita juga berupaya dalam mengatasi dampak perubahan iklim melalui pencegahan deforestasi melalui program Forest Watch. Program Forest Watch ini bertujuan untuk mengetahui titik-titik deforestasi seluruh dunia. Melalui penegakan pencegahan perubahan iklim ini, kita ingin melindungi keberlanjutan lingkungan,” jelas Jeffery P. Cohen.

Dalam kegiatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Tenaga Ahli Bidang Manajemen Internal, Mira Permatasari. (AR/FA)

Read More

Menteri AHY: Pendaftaran Bidang Tanah untuk Pemanfaatan Tanah Masyarakat yang Lebih Optimal

Surabaya - Dalam mendukung jalannya pembangunan merata juga harus dipastikan tidak ada tanah yang telantar. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pemanfaatan tanah oleh masyarakat lebih optimal

"Tanah kita sebagai aset juga harus bekerja, artinya harus berfungsi dengan baik," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai melakukan Ujian Kelayakan pada Program Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berlangsung di Universitas Airlangga Surabaya, Kamis (22/08/2024).

Dengan didaftarkannya bidang tanah masyarakat, tidak hanya tanah tersebut dimanfaatkan secara optimal, namun dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Hal ini juga dapat mengantisipasi masyarakat dari konflik pertanahan yang salah satunya bisa disebabkan oleh mafia tanah. 

“Tidak boleh ada masyarakat yang diperlakukan tidak adil. Misalnya ada tanah-tanah yang diserobot oleh mafia tanah. Ini semua harus kita tertibkan dan kita harus bertindak dengan tegas," imbuh Menteri AHY.

Dengan kepastian hukum hak atas tanah itulah, diharapkan dapat menghadirkan investasi di Indonesia. "Investasi hadir kalau ada kepastian hukum hak atas tanahnya. Jadi dengan demikian tentu elemen tata ruang dan tanah ini juga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi," pungkas Menteri AHY. 

Untuk diketahui, target bidang tanah di Indonesia yang akan didaftarkan Kementerian ATR/BPN pada tahun 2024 sebanyak 120 juta bidang tanah. Hingga 20 Agustus 2024, capaian bidang tanah terdaftar sudah mencapai sekitar 116,6 juta bidang tanah. Diharapkan di akhir tahun angka yang sudah ditargetkan bisa tercapai, sehingga cita-cita untuk mendaftarkan 126 juta bidang tanah di akhir 2025 bisa tercapai. (LS)

Read More

Buka Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024, Menteri AHY Berharap Keluarga Besar Kementerian ATR/BPN Semakin Kuat dan Solid

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024 dalam rangka Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU), di GOR Nanggala Kopassus, Cijantung, Jakarta, Jumat (23/08/2024). Pembukaan berlangsung secara serentak di enam regional, yakni Kota Batam, Lampung, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan Jakarta. 

Dengan diselenggarakannya pertandingan ini, diharapkan dapat mempererat silaturahmi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dari berbagai penjuru. "Semoga kekeluargaan ini, sesama keluarga besar Kementerian ATR/BPN bisa semakin kuat dan solid ke depan," lanjut Menteri AHY dengan penuh semangat.

Lebih lanjut, Menteri AHY berharap peserta turnamen dapat menghadirkan permainan yang menyenangkan yang tetap menjunjung tinggi sportivitas. "Semoga turnamen ini semarak dari Aceh hingga Papua, kita bergembira bersama berolahraga bersama," kata Menteri ATR/Kepala BPN usai menyapa seluruh suporter dari masing-masing daerah yang hadir di GOR Nanggala Kopassus, Cijantung.

Mulainya Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024 ditandai dengan dilakukannya _hand scanning_ pada layar tablet oleh Menteri AHY yang didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Inspektur Jenderal, R.B. Agus Widjayanto; dan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Olahraga HANTARU 2024, Mujahidin Maruf yang juga selaku Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang pada Ditjen PHPT melaporkan teknis pelaksanaan Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024. "Turnamen voli ini bertemakan ‘Sinergi, Sportif, dan Kolaboratif’ sebagai komitmen Kementerian ATR/BPN untuk berperan aktif dan bersama mengembangkan olahraga voli," ucapnya.

Untuk diketahui, Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024 dilaksanakan mulai 23 Agustus-22 September 2024. Sebagai penutup dari rangkaian pertandingan ini nantinya akan digelar pertandingan eksibisi antara ATR/BPN All Star melawan LavAni. Sistem pertandingan ini menggunakan sistem _three winning set_, yaitu salah satu tim memenangkan tiga set kemenangan. Nantinya, tim juara dari tiap regional akan dipertandingkan dalam babak 6 besar yang akan dilangsungkan di Jakarta.

Hadir langsung dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY. Hadir secara daring, seluruh peserta dari masing-masing regional. (LS/PHAL)

Read More

Capai 8,8 Juta Hektare Bidang Tanah Terdaftar dari Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN Ingin Sempurnakan Sampai Akhir Tahun

Jakarta - Bulan Oktober 2024 menjadi pengujung bagi Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) yang dilaksanakan dengan kerja sama bersama World Bank. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya menginstruksikan jajarannya untuk dapat memberikan akhir yang sempurna bagi program ini. 

"Program bersama World Bank ini memang lebih berat mengakhiri dari memulainya. Tapi kalau kita bisa akhiri ini dengan baik, kita bisa betul-betul sempurna melalui satu siklus yang dimulai dari tahun 2018-2023 dan perpanjangan di tahun 2024," kata Dirjen SPPR dalam sambutannya pada Workshop Strategi Pengakhiran Program PPRA Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Novotel Bogor pada Rabu (21/08/2024).

Dirjen SPPR menjelaskan, sejauh ini Kementerian ATR/BPN telah berhasil menorehkan prestasi baik dalam program bersama Bank Dunia. Ditunjukkan dengan Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan 8,8 juta hektare bidang tanah yang mana sudah melampaui target penetapan di awal pencanangan program.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN berhasil melakukan digitalisasi layanan pertanahan melalui program yang ditunjukkan dengan terbitnya Sertipikat Tanah Elektronik dan Hak Tanggungan Elektronik. Kementerian ATR/BPN juga berinovasi dengan melakukan revitalisasi gedung arsip pada 140 lebih Kantor Pertanahan serta menerbitkan sertipikat tanah ulayat di beberapa daerah.

Kementerian ATR/BPN lantas memperoleh apresiasi dari World Bank dengan diundangnya Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pembicara di Konferensi Tanah Dunia yang berlangsung di Washington DC pada 13 Mei 2024 lalu. Menteri AHY diminta menceritakan bagaimana Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan bidang tanah secara masif, di mana hal ini menjadi salah satu capaian terbaik di tingkat dunia.

"Jadi kita berterima kasih sekali kepada World Bank dengan bantuannya, dan juga teman-teman jajaran Kementerian ATR/BPN atas capaiannya. Kita sudah cukup berbangga dengan prestasi-prestasi ini, tapi kita harus mengakhiri ini dengan husnulkhatimah," ucap Virgo Eresta Jaya.

Land Tenure Consultant World Bank, Cecilia Juwita yang hadir pada kegiatan ini juga menyampaikan apresiasi yang tinggi dari pihak World Bank atas PPRA ini. "Task Team Leader dari World Bank cukup bangga dengan PPRA karena ini merupakan salah satu proyek pertanahan yang terbaik di tingkat global dalam beberapa dekade terakhir dengan pendaftaran yang sangat masif dalam waktu yang singkat. Dan kami sangat bangga mendukung Bapak/Ibu dalam implementasi program ini, " tuturnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari Badan Informasi Geospasial (BIG); dan sejumlah pemangku kepentingan yang berkaitan dengan PPRA. (JM)

Read More

Pentingnya Tanah dalam Urusan Pembangunan, Menteri AHY: Harus Diyakinkan Tidak Ada Masalah

Surabaya - Pemerataan pembangunan terus digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam setiap urusan pembangunan, tanah menjadi faktor utama bagi berdirinya suatu infrastruktur. Oleh sebab itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) fokus mengatur bagaimana tanah di Indonesia tetap produktif dan sesuai dengan penataan ruang yang sudah direncanakan.

"Mengapa tanah penting? Karena salah satu faktor produksi dan kita membutuhkan tanah dalam berbagai pembangunan, maka harus diyakinkan bahwa tanah tidak ada masalah, tata ruangnya jelas," kata Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai melakukan Ujian Kelayakan pada Program Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berlangsung di Universitas Airlangga Surabaya, Kamis (22/08/2024).

Kejelasan tata ruang dalam hal ini menurut Menteri AHY, yaitu ruang yang dimaksud bagi semua kepentingan masyarakat. "Mana zonasi buat industri, mana buat perkebunan, mana buat hunian, mana buat sawah. Tidak boleh semuanya dikonversi menjadi bangunan beton," tuturnya.

Di samping itu, untuk mendukung jalannya pembangunan yang merata juga harus dipastikan tidak ada tanah yang telantar. Dikatakan Menteri AHY, pemanfaatan tanah oleh masyarakat juga harus optimal. "Tanah kita sebagai aset juga harus bekerja, artinya harus berfungsi dengan baik," ujarnya.

Oleh sebab itu, kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat harus diwujudkan, salah satunya melalui sertipikasi tanah. Hal ini juga dapat mengantisipasi masyarakat dari konflik pertanahan yang salah satunya bisa disebabkan oleh mafia tanah. 

“Tidak boleh ada masyarakat yang diperlakukan tidak adil. Misalnya ada tanah-tanah yang diserobot oleh mafia tanah. Ini semua harus kita tertibkan dan kita harus bertindak dengan tegas," imbuh Menteri AHY.

Dengan kepastian hukum hak atas tanah itulah, diharapkan dapat menghadirkan investasi di Indonesia. "Investasi hadir kalau ada kepastian hukum hak atas tanahnya. Jadi dengan demikian tentu elemen tata ruang dan tanah ini juga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi," pungkas Menteri AHY. (LS/JR)

Read More

Berikan Predikat WTAB kepada 46 Satuan Kerja Daerah, Menteri AHY: Zona Integritas Hadirkan Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, Profesional, dan Melayani

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) kepada 46 satuan kerja daerah, di Birawa Assembly Hall, Bidakara Hotel, Jakarta, Selasa (20/08/2024). Predikat WTAB ini diberikan dalam rangka mendukung penuh upaya pembangunan Zona Integritas Sistematis Lengkap Berkelanjutan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

"WTAB menjadi landasan menuju WBK dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dan pada akhirnya ATR/BPN bisa menghadirkan pelayanan publik yang semakin akuntabel, transparan, profesional, dan melayani," lanjut Menteri AHY.

Ia juga mengungkapkan Zona Integritas yang disematkan kepada instansi Pemerintah bukan hanya formalitas saja. "Tidak boleh juga hanya sekadar menjadi jargon semata, tapi memang karena kita membutuhkan landasan yang kokoh dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kita di mana pun berada, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota," kata Menteri AHY dalam sambutannya.

Untuk diketahui, satuan kerja yang mendapat predikat WTAB kali ini adalah dua Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, yakni Aceh dan Kalimantan Timur, serta 44 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota. Predikat diberikan sebagai salah satu penilaian yang dilakukan secara internal sekaligus sebagai syarat pengusulan satuan kerja untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 

Dalam mengimplementasikan Zona Integritas, Menteri AHY mengatakan tentu tidak mudah karena banyaknya tantangan di lapangan. Oleh sebab itu, ia merasa harus memberikan apresiasi secara khusus kepada satuan kerja yang telah sungguh-sungguh menghadirkan Zona Integritas di wilayahnya. "Yang lain saya berharap juga termotivasi. Oleh karena itu, selamat kepada para penerima penghargaan," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto menyampaikan, satuan kerja yang mendapatkan predikat akan berperan sebagai _role model_ bagi satuan kerja yang lain. Mengingat, proses menuju WTAB tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat dan predikat ini wajib dijaga keberlangsungannya bahkan ditingkatkan.

"Tim Penilai beserta Tim Terpadu akan terus melakukan _monitoring_ evaluasi secara berkala jangan sampai setelah diperoleh predikat terjadi penurunan kualitas. Hal ini menjadi tanggung jawab Kepala Kanwil dan Kepala Kantah sebagai kepala satuan kerja untuk terus memperbaiki dan menjaga kualitas layanan terhadap masyarakat," pungkas R.B. Agus Widjayanto.

Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; mewakili Menteri PANRB, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto; jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; seluruh Kepala Kanwil BPN se-Indonesia; serta sejumlah Kepala Kantah Kabupaten/Kota. (LS/PHAL)

Read More

Dukung Percepatan Sertipikasi Tanah di Pulau Nusakambangan, Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima Piagam Penghargaan Mitra Kerja atas Percepatan Penyertipikatan Tanah di Pulau Nusakambangan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana yang hadir mewakili Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (ATR/BPN) menerima penghargaan tersebut pada saat Upacara Hari Pengayoman ke-79 Tahun 2024 di Lapangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta, Senin (19/08/2024).

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly karena Kementerian ATR/BPN telah mendukung percepatan sertipikasi aset Kementerian Hukum dan HAM di Pulau Nusakambangan. Bersamaan dengan ini, Sekjen Kementerian ATR/BPN menyerahkan 35 Sertipikat Hak Pakai Pulau Nusakambangan seluas 75.040.780 meter persegi dari total luas tanah 120.568.000 meter persegi.

“Kita menyerahkan sekitar 75 juta meter persegi tanah di Pulau Nusakambangan. Ini sudah kita sertipikatkan sekitar 62%, jadi kita berharap sisanya yang masih ada penguasaan masyarakat nanti kita akan segera selesaikan,” ujar Suyus Windayana usai mengikuti jalannya upacara.

Ia menjelaskan, seluruh sertipikat yang diserahkan untuk Pulau Nusakambangan pada kesempatan ini berupa Sertipikat Tanah Elektronik. “Ada yang penerbitan tahun 2023 dan 2024. Tahun 2024 semuanya Sertipikat Tanah Elektronik sebanyak 35 sertipikat,” ungkap Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Pada Hari Pengayoman ini, Sekjen Kementerian ATR/BPN bersama Sekjen Kementerian Hukum dan HAM, Andap Budhi Revianto juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian ATR/BPN terkait Fasilitasi Layanan Pertanahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuannya, yaitu agar Kementerian ATR/BPN membantu proses sertipikasi tanah aset serta penyelesaian sengketa tanah dari aset-aset Kementerian Hukum dan HAM.

“Ini Perjanjian Kerja Sama yang kedua. Yang pertama kita kerja sama terkait dengan _sharing data_, khususnya kaitannya dengan data-data badan hukum. Kemudian, kali ini kita kerja sama sertipikasi untuk seluruh aset, baik yang sudah _clear_ maupun bermasalah,” pungkas Suyus Windayana.

Turut mendampingi Sekjen Kementerian ATR/BPN dalam kegiatan ini, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dony Erwan dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. (YS/YZ/JM)

Read More