Ikuti Sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN, Menteri AHY Kagumi Kemegahan Istana Garuda

Nusantara - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengikuti Sidang Kabinet Paripurna perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (12/08/2024). Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo ini diikuti oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Kepada awak media, Menteri AHY menyampaikan kekagumannya terhadap Istana Garuda dan Istana Negara. "Istana Garuda dan Istana Negara juga sebentar lagi benar-benar bisa dirampungkan secara sempurna, megah, dan tentunya menghadirkan kebanggaan bagi kita semuanya," ucapnya.

"Jadi sebuah bangunan yang _iconic_, sebuah _masterpiece_ yang mudah-mudahan bisa benar-benar menjadi simbol Indonesia yang maju ke depan," lanjut Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN pun menceritakan pengalamannya selama dua hari berada di IKN. "Sejak kemarin saya sudah berada di kompleks IKN yang baru ini dan tadi malam bersama Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan juga Bapak Presiden terpilih beserta seluruh Anggota Kabinet Indonesia Maju. Dijamu makan malam sambil menikmati alam yang segar tentunya," terangnya.

Sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, Menteri AHY meninjau embung bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. "Tadi pagi saya diajak tur oleh Pak Menteri PUPR untuk meninjau embung, dan embung yang sudah ada dapat meyakinkan kita bahwa cadangan airnya sudah bisa dijamin," ujarnya.

Sebagai informasi, selain mengikuti Sidang Kabinet Paripurna perdana di IKN, Presiden RI juga diagendakan melakukan _groundbreaking_ beberapa fasilitas yang akan dibangun melengkapi kebutuhan di IKN. Sejumlah bangunan tersebut meliputi hotel, gedung perbankan, serta gedung pertemuan. (RH/PHAL)

Read More

Menteri AHY Berkeliling IKN Bersama Presiden, Wapres RI, dan Menteri KIM Meninjau Embung hingga Sumbu Kebangsaan

Nusantara - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengikuti peninjauan Embung MBH dan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo; Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin; serta Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada Senin pagi (12/08/2024).

Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ia ingin semua jajarannya merasakan udara pagi di IKN yang bersih dan sehat. Presiden menyebut, kualitas udara (_air quality index_) di IKN saat ini cukup rendah, yaitu di angka 6 dari maksimal 50.

"Di sini memang udaranya sangat segar, _fresh_, dan bersih, dan itu bagus untuk kesehatan," ucap Presiden RI dalam keterangannya kepada awak media.

Bersama-sama, rombongan mulai berkeliling di kawasan sekitar embung, ditemani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono yang berperan sebagai pemandu. Mereka berjalan sambil mendengarkan penjelasan rinci mengenai fungsi dan pentingnya embung ini dalam mendukung keberlanjutan IKN.

“Pagi-pagi diajak tur oleh Bapak Presiden dipandu Menteri PUPR ke embung, untuk meyakinkan bahwa cadangan airnya terjamin. Kemudian, juga tahu bahwa gedung ataupun Istana Garuda dan Istana Negara juga sebentar lagi benar-benar bisa dirampungkan secara sempurna, megah,” ujar Menteri AHY.

Rombongan Presiden dan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, para Menteri KIM, serta Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN yang juga sebagai Plt. Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni kemudian berkeliling di Sumbu Kebangsaan. Menteri AHY kemudian berharap agar seluruh pembangunan IKN dapat menjadi simbol persatuan dan kemajuan bangsa.

“Tentunya menghadirkan kebanggaan bagi kita semuanya. Jadi sebuah bangunan yang _iconic_, sebuah _masterpiece_ yang mudah-mudahan bisa benar-benar menjadi simbol Indonesia yang maju ke depan,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. (YS/PHAL)

Read More

Tiba di Kaltim, Menteri AHY Akan Ikuti Sidang Kabinet Paripurna Pertama Bersama Presiden di IKN

 

Kota Balikpapan - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Minggu (11/08/2024). Dalam kunjungan kerja ini, ia akan melakukan sejumlah agenda, mulai dari meninjau Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) hingga mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin (12/08/2024).

“Secara khusus, besok kita akan mengikuti Sidang Kabinet Paripurna pertama yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang menghadirkan seluruh anggota kabinet pertama kalinya di IKN. Tentunya ini akan menjadi momen yang penting dan bersejarah,” ujar Menteri AHY setibanya di Bandar Udara Internasional Sepinggan, Kota Balikpapan.

Keikutsertaannya selaku Menteri ATR/Kepala BPN juga untuk memastikan hadirnya solusi permasalahan pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kemudahan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.

“Jadi mudah-mudahan kehadiran kami di sini juga bisa terus menghadirkan solusi urusan pertanahan yang kita tahu juga seringkali kompleks dan penuh dengan tantangan. Tapi komitmen kita ingin terus menjadi responsif terhadap apa yang dibutuhkan oleh warga,” tutur Menteri AHY.

Ia berharap, dengan pertemuan esok, persiapan menuju peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang juga bisa berjalan baik. Setelah sidang kabinet, Menteri AHY juga akan mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan _groundbreaking_ sejumlah proyek pembangunan di IKN, yaitu PT BCA, PT Intiland, PT Hotel Papua Internasional, dan PT Royal Golden Eagle.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis. Kehadiran Menteri AHY disambut oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran dan perwakilan Forkopimda setempat. (PHAL)

Read More

Menteri AHY Tekankan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Akan Tingkatkan Investasi Asing di IKN

 

Kota Balikpapan - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan bahwa kepastian hukum hak atas tanah menjadi salah satu hal yang penting dalam meningkatkan minat investasi asing di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut ia sampaikan saat meninjau Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Balikpapan, Minggu (11/08/2024).

“_Foreign Direct Investment_ penting untuk kita bisa mempercepat proses pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur yang memang diperlukan. Kami harus juga memberikan _support_ penuh bagi kepastian hukum atas tanah, tentu tidak selalu mudah, ada kondisi geografis dan juga ada masyarakat yang bermukim. Oleh karena itu, kami harus memastikan mana areal-areal yang sudah _clean and clear_, itu bisa segera digerakkan untuk investasi,” ujar Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN menyebut, upaya menarik investasi di IKN dilakukan pemerintah dengan mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat. Hal ini untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta eksistensi masyarakat setempat.

“Tentu dari urusan pertanahan kita harus progresif, tapi juga sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, dan sekali lagi jika ada masyarakat harus kita lakukan secara humanis. Ini menjadi pendekatan yang kita lakukan, keseimbangan antara mengejar percepatan pertumbuhan ekonomi, mengejar percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga di sisi lain kita ingin menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus eksistensi masyarakat yang ada disini,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri AHY juga menyampaikan bahwa saat ini penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) untuk 2.086 hektare pada tanah Aset Dalam Penguasaan (ADP) di IKN masih terus dilakukan. Peran Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan penyelesaian tanah ADP IKN, yaitu menyediakan data dan informasi penguasaan tanah masyarakat.

“Mekanisme PDSK ini sedang kita cari jalan tengahnya, apa yang diharapkan masyarakat tapi juga tentu kembali, negara juga ada keterbatasan, termasuk pemerintah juga ada koridor yang harus kita jaga. Sejauh ini terus berproses dan kita lihat saja, kita kawal, kami akan pantau terus,” pungkas Menteri AHY.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Menteri AHY didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat, dan Kepala Kantah Kota Balikpapan, Herman Hidayat beserta seluruh jajaran. (YS/PHAL)

Read More

Menteri AHY Dorong Pembangunan yang Berkelanjutan serta Berkeadilan Melalui Fungsi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pembangunan berkelanjutan yang bukan hanya memperhatikan lingkungan, namun juga humanis. Menurutnya, hal itu menjadi tugas Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan tercipta berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat.

"_Sustainable growth with equity_, kita ingin investasi dan pembangunan semakin cepat, transformasi ekonomi terjadi. Itu kembali pada semangat kita menghadirkan iklim investasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan," ujar Menteri AHY saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditjen PPTR yang berlangsung di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Kamis (08/08/2024).

Pembangunan berkelanjutan yang adil bagi masyarakat bisa terwujud salah satunya dengan menjalankan fungsi pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. Menteri AHY mengingatkan, pengendalian dan penertiban dilakukan secara tegas dan tetap humanis agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban karena kelalaian dari pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. 

"Apa yang terjadi jika ada lokasi yang melanggar atau tidak sesuai dengan peruntukannya, bisa menjadi korban bencana alam dan ini sudah terjadi di berbagai daerah. Kita harus mencegah, jangan sampai ada lagi masyarakat yang menjadi korban akibat bermukim di daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya," kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, Menteri AHY menekankan bangsa Indonesia harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dengan penyelamatan dan konservasi lingkungan hidup. 

Direktur Jenderal (Dirjen) PPTR, Jonahar dalam kesempatan ini pun sepakat jika fungsi pengendalian dan penertiban harus dijalankan untuk memastikan tanah digunakan sesuai dengan peruntukannya. "Jadi setelah program pendaftaran tanah melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan penyediaan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) selesai, perlu dilakukan pengendalian untuk memastikan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya,” tuturnya.

Pada Rakernis bertema “Implementasi Pengendalian dan Penertiban untuk Mewujudkan Pemanfaatan Tanah dan Ruang yang Berkualitas” ini diberikan penghargaan kepada satuan kerja yang telah mendukung program kerja pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. Penghargaan tersebut antara lain bagi Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau sebagai Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Terbaik dalam mendukung kegiatan operasional kegiatan PPNS Penataan Ruang di daerah pada tahun 2023 dan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kanwil BPN Provinsi Terbaik pada kegiatan Pengendalian Hak Tanah dalam rangka mendukung terlaksananya Quick Win Program Kinerja 100 Hari Pertama Menteri ATR/Kepala BPN Tahun 2024.

Adapun rangkaian Rakernis dibuka dengan laporan oleh Ketua Panitia, yaitu Sekretaris Ditjen PPTR, Ariodilah Virgantara. Dalam laporannya, diketahui rapat ini diikuti oleh 706 peserta, di mana 125 hadir langsung dengan rincian 92 peserta dari pusat dan 33 peserta mewakili Kanwil BPN Provinsi. Sementara, 583 peserta hadir secara daring yang terdiri dari jajaran satuan kerja di kabupaten/kota. Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (LS/PHAL)

Read More

Menteri AHY Hadiri Festival LIKE 2

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri acara puncak Festival LIKE (Lingkungan.Iklim.Kehutanan.Energi) 2 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Festival LIKE 2 merupakan wadah untuk memperkenalkan hasil kerja nyata dan upaya perbaikan kebijakan di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Festival ini berlangsung di Jakarta Convention Center pada Jumat (09/08/2024).

Bersama dengan sejumlah Kepala Lembaga/Menteri Kabinet Indonesia Maju, Menteri AHY menyaksikan penyerahan 15 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial, SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), serta Sertifikat Layanan Dana Lingkungan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada perwakilan masyarakat. Selain itu, diresmikan juga Layanan Dana Masyarakat dan Layanan Pembiayaan Ekonomi Sirkular yang bisa diakses secara publik.

Usai menyaksikan penyerahan SK tersebut, Menteri AHY mengunjungi berbagai stan yang ada di Festival LIKE 2. Satu di antaranya adalah stan motor Vespa yang telah dikonversi menjadi motor listrik. Pada kesempatan ini, Menteri AHY didampingi Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Tenaga Ahli Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Yoyo Budianto. (GE/PHAL)

Read More

Serahkan Sertipikat Hasil PTSL di Kaki Gunung Salak, Menteri AHY Yakinkan Semua Masyarakat Miliki Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Kabupaten Bogor - Usai melangsungkan kunjungan kerja ke Kota Bekasi, pada Selasa (06/08/2024) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertolak ke Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Di kecamatan yang berada pada kaki Gunung Salak ini, Menteri AHY menyapa masyarakat sekaligus menyerahkan 15 sertipikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Kementerian ATR/BPN ingin terus meyakinkan agar semua pada akhirnya punya sertipikat tanah yang sah dari negara karena dari situ kita semua punya kepastian hukum hak atas tanah," kata Menteri AHY kepada warga yang hadir usai menyerahkan sertipikat tanah secara _door to door_.

Dengan adanya kepastian hukum hak atas tanah, masyarakat tidak perlu lagi khawatir jika kemudian tanahnya diserobot oleh pihak mana pun karena sudah ada bukti kepemilikan yang jelas. "Artinya kalau sudah punya sertipikat, sudah punya kepastian hukum. Jadi tanahnya tidak mungkin lagi diserobot orang, kalau terjadi langsung lapor," ujar Menteri AHY.

"Dengan demikian, jika sudah punya sertipikat, masyarakat akan lebih tenang hidupnya sekaligus sertipikat tanah itu punya nilai ekonomi. Bisa menjadi jaminan mendapatkan modal usaha, tapi tentu harus dipergunakan secara bertanggung jawab dan benar-benar kita jaga dengan baik," tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Ia mengaku sengaja menyerahkan sertipikat tanah secara _door to door_ untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. "Mengapa saya datang langsung, karena ingin juga secara langsung melihat kondisi masyarakat sekaligus juga mendengarkan apa yang menjadi aspirasi warga di sini," pungkas Menteri AHY.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran. Turut hadir, jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor. (LS/PHAL)

Read More

Buka Rakernis Ditjen PTPP, Menteri AHY Bicarakan Peran Penting Pengadaan Tanah bagi Pembangunan di Indonesia

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bahwa peran Pengadaan Tanah begitu besar dalam pembangunan, baik untuk pembangunan yang tergolong Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Non-PSN di seluruh Indonesia. Hal ini ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) di Pullman Jakarta Central Park pada Rabu (07/08/2024).

"Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, infrastruktur, baik yang termasuk PSN maupun yang Non-PSN, semuanya juga penting karena seringkali infrastruktur ini yang dinantikan masyarakat. Karena melalui infrastruktur, bisa menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pangsa pasarnya. Ini yang mesti kita terus tingkatkan, kita terus kawal," ungkap Menteri AHY dalam Rakernis yang bertajuk Sinergitas Pengadaan Tanah & Pengembangan Pertanahan Demi Terciptanya Pembangunan Nasional yang Menyejahterakan & Berkeadilan Sosial ini.

Menteri AHY juga bicara soal kegiatan Konsolidasi Tanah. Ia menyebut, Konsolidasi Tanah merupakan terobosan kebijakan yang mengedepankan solusi baik. 

"Seperti halnya korban bencana gempa Cianjur. Setelah dilakukan Konsolidasi Tanah, para korban bencana akhirnya bisa punya kehidupan yang lebih baik melalui relokasi dan pembangunan kembali. Penataannya juga lebih bagus, saya tahu ini karena saya beberapa kali hadir di lapangan untuk program Konsolidasi Tanah," jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

 

Ia mengimbau kepada seluruh peserta Rakernis untuk mengejar target penilaian tanah melalui kelengkapan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) demi mendorong nilai ekonomi. "Memang ini bukanlah pekerjaan yang ringan, _completeness_ ini memang suatu ukuran, tapi kualitas Peta ZNT ini yang lebih penting. Kalau Peta ZNT ini berkualitas, maka produk ini benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya para investor," ungkap Menteri AHY. 

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP Kementerian ATR/BPN, Embun Sari melaporkan bahwa pada kegiatan Pengadaan Tanah untuk pembangunan, baik yang sifatnya PSN dan Non-PSN, dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang berhasil merealisasikan tanah sebanyak 266 ribu hektare dengan total nilai ganti kerugian sebanyak Rp468 triliun. 

Sementara itu, pada penyelesaian penilaian ZNT dan nilai bidang tanah, saat ini telah mencapai seluas 40 juta hektare atau 59.18 persen cakupan dari seluruh Area Penggunaan Lain (APL) di indonesia

"Kami di sini seluruh Penggawa Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan berkumpul menjadi satu, mengharapkan dukungan, bimbingan, dan arahan dari Pak Menteri AHY agar program-program Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan senantiasa berjalan dengan baik," pungkas Embun Sari. 

Adapun hadir dalam Rakernis ini, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; perwakilan Badan Bank Tanah; para Kepala Kanwil dan Kepala Kantah; serta para Pejabat Administrator di bidang Pengadaan Tanah dari seluruh wilayah Indonesia.(AR/PHAL)

Read More

Bekerja di Balik Megahnya Pembangunan Proyek Strategis Nasional, Menteri AHY: Terima Kasih kepada Penggawa Pengadaan Tanah

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi jajaran Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) di pusat maupun daerah yang telah memperjuangkan proyek strategis nasional (PSN). Pada pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditjen PTPP di Pullman Hotel Central Park, Jakarta, Rabu (07/08/2024), ia menyebut jajarannya sebagai Penggawa Pengadaan Tanah.

“Mari kita ucapkan terima kasih dan apresiasi, dengan tepuk tangan sekeras-kerasnya kepada Penggawa Pengadaan Tanah, pahlawan tanpa tanda jasa. Ketika kita menikmati infrastruktur yang berdiri megah Proyek-proyek Strategis Nasional dari barat sampai timur Indonesia, ada para penggawa yang bekerja pagi, siang, malam tanpa kenal lelah di lapangan,” ujar Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN mengaku bangga karena jajaran Ditjen PTPP dalam melaksanakan tugasnya selalu mengedepankan pendekatan yang humanis. “Kita dihadapkan pada target-target yang harus juga kita sukseskan bersama, tapi dengan tidak menyakiti siapa pun yang juga ingin hidup tenang nyaman di negerinya sendiri. Sekali lagi, saya mengapresiasi semua yang secara langsung maupun tidak langsung menyukseskan berbagai kegiatan pengadaan tanah selama ini,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP Kementerian ATR/BPN, Embun Sari menyampaikan bahwa jajarannya telah bekerja sepenuh hati dalam menyukseskan PSN. “Semua kegiatan yang telah dilaksanakan tidak mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa bimbingan dan dukungan Pak Menteri, jadi di sini sudah hadir seluruh Penggawa Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan yang mengharapkan arahan, bimbingan, _support_ dari Pak Menteri,” ungkapnya.

Bersamaan dengan kegiatan ini, Dirjen PTPP menyerahkan sejumlah penghargaan kepada para Penggawa Pertanahan di daerah. Penghargaan tersebut antara lain Klaster Pengadaan Tanah yang diserahkan kepada Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kantah Kabupaten Purworejo, dan Kantah Kabupaten Pandeglang; Klaster Konsolidasi Tanah & Pengembangan Pertanahan, yakni Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantah Kota Pekanbaru, dan Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya, penghargaan Klaster Penilaian Tanah & Ekonomi Pertanahan diserahkan kepada Kanwil BPN Provinsi Maluku, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Kantah Kabupaten Polewali Mandar; dan Klaster Serapan Anggaran kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat; Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta; dan Kanwil BPN Provinsi Gorontalo.

Turut hadir dalam Rakernis Ditjen PTPP, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; perwakilan Badan Bank Tanah; para Kepala Kanwil dan Kepala Kantah; serta para Pejabat Administrator di bidang Pengadaan Tanah dari seluruh wilayah Indonesia. (YS/PHAL)

Read More

Pimpin Rapim di Sela-sela Kunker di Kota Bekasi, Menteri AHY Pastikan Seluruh Jajaran Menuntaskan Target-target Program

Kota Bekasi - Memasuki minggu pertama Agustus 2024, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan jajaran untuk menuntaskan target-target program pada tiap unit kerja Eselon I. Arahan ini disampaikan secara daring dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung ketika ia melakukan kunjungan kerja ke Kota Bekasi pada Selasa (06/08/2024).

“Kita harapkan (melalui evaluasi dalam Rapim, red) bisa menuntaskan langkah kita untuk mencapai berbagai target, yang memang harus dituntaskan dalam waktu beberapa bulan ke depan,” ucap Menteri AHY.

Rapim yang digelar setiap dua minggu sekali ini menjadi ruang bagi setiap unit kerja Eselon I untuk menyampaikan progres yang telah dilakukan. “Saya senang rapat semacam ini digelar dari waktu ke waktu, dan saya mengikuti juga prosesnya. Sekarang sudah bulan Agustus, ini bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan sejarah. Semoga bulan ini bukan hanya merayakan kemerdekaan, tapi juga tentu kita berupaya untuk mempercepat berbagai progres pekerjaan kita,” tutur Menteri AHY.

Selain untuk melihat progres, Rapim yang berlangsung secara daring dan luring di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta ini, menurut Wamen ATR/Waka BPN, Raja Juli Antoni juga menjadi ruang monitoring dan evaluasi. Selain itu, juga menjadi ruang diskusi mencari jalan keluar bersama untuk persoalan-persoalan yang belum ada solusinya. 

“Tujuan dari evaluasi ini bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang targetnya paling rendah, tetapi justru ingin mengetahui apa akar permasalahan yang dihadapi bersama di bawah, sehingga kita bisa carikan solusinya,” tegas Raja Juli Antoni.

Pada Rapim ini disampaikan laporan progres dari masing-masing Unit Kerja Eselon I serta laporan dari perwakilan sejumlah Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kabupaten/Kota. Progres yang sangat signifikan, yaitu dari target 104 Kantor Pertanahan (Kantah) di 2024 yang mengimplementasikan layanan Sertipikat Tanah Elektronik, saat ini telah mencapai 396 Kantor Pertanahan. 

Hadir mengikuti Rapim, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir secara daring, seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantah Kabupaten/Kota. (GE/YZ)

Read More