Serahkan Sertipikat Hasil PTSL di Kaki Gunung Salak, Menteri AHY Yakinkan Semua Masyarakat Miliki Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Kabupaten Bogor - Usai melangsungkan kunjungan kerja ke Kota Bekasi, pada Selasa (06/08/2024) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertolak ke Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Di kecamatan yang berada pada kaki Gunung Salak ini, Menteri AHY menyapa masyarakat sekaligus menyerahkan 15 sertipikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Kementerian ATR/BPN ingin terus meyakinkan agar semua pada akhirnya punya sertipikat tanah yang sah dari negara karena dari situ kita semua punya kepastian hukum hak atas tanah," kata Menteri AHY kepada warga yang hadir usai menyerahkan sertipikat tanah secara _door to door_.

Dengan adanya kepastian hukum hak atas tanah, masyarakat tidak perlu lagi khawatir jika kemudian tanahnya diserobot oleh pihak mana pun karena sudah ada bukti kepemilikan yang jelas. "Artinya kalau sudah punya sertipikat, sudah punya kepastian hukum. Jadi tanahnya tidak mungkin lagi diserobot orang, kalau terjadi langsung lapor," ujar Menteri AHY.

"Dengan demikian, jika sudah punya sertipikat, masyarakat akan lebih tenang hidupnya sekaligus sertipikat tanah itu punya nilai ekonomi. Bisa menjadi jaminan mendapatkan modal usaha, tapi tentu harus dipergunakan secara bertanggung jawab dan benar-benar kita jaga dengan baik," tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Ia mengaku sengaja menyerahkan sertipikat tanah secara _door to door_ untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. "Mengapa saya datang langsung, karena ingin juga secara langsung melihat kondisi masyarakat sekaligus juga mendengarkan apa yang menjadi aspirasi warga di sini," pungkas Menteri AHY.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran. Turut hadir, jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor. (LS/PHAL)

Read More

Buka Rakernis Ditjen PTPP, Menteri AHY Bicarakan Peran Penting Pengadaan Tanah bagi Pembangunan di Indonesia

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bahwa peran Pengadaan Tanah begitu besar dalam pembangunan, baik untuk pembangunan yang tergolong Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Non-PSN di seluruh Indonesia. Hal ini ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) di Pullman Jakarta Central Park pada Rabu (07/08/2024).

"Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, infrastruktur, baik yang termasuk PSN maupun yang Non-PSN, semuanya juga penting karena seringkali infrastruktur ini yang dinantikan masyarakat. Karena melalui infrastruktur, bisa menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pangsa pasarnya. Ini yang mesti kita terus tingkatkan, kita terus kawal," ungkap Menteri AHY dalam Rakernis yang bertajuk Sinergitas Pengadaan Tanah & Pengembangan Pertanahan Demi Terciptanya Pembangunan Nasional yang Menyejahterakan & Berkeadilan Sosial ini.

Menteri AHY juga bicara soal kegiatan Konsolidasi Tanah. Ia menyebut, Konsolidasi Tanah merupakan terobosan kebijakan yang mengedepankan solusi baik. 

"Seperti halnya korban bencana gempa Cianjur. Setelah dilakukan Konsolidasi Tanah, para korban bencana akhirnya bisa punya kehidupan yang lebih baik melalui relokasi dan pembangunan kembali. Penataannya juga lebih bagus, saya tahu ini karena saya beberapa kali hadir di lapangan untuk program Konsolidasi Tanah," jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

 

Ia mengimbau kepada seluruh peserta Rakernis untuk mengejar target penilaian tanah melalui kelengkapan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) demi mendorong nilai ekonomi. "Memang ini bukanlah pekerjaan yang ringan, _completeness_ ini memang suatu ukuran, tapi kualitas Peta ZNT ini yang lebih penting. Kalau Peta ZNT ini berkualitas, maka produk ini benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya para investor," ungkap Menteri AHY. 

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP Kementerian ATR/BPN, Embun Sari melaporkan bahwa pada kegiatan Pengadaan Tanah untuk pembangunan, baik yang sifatnya PSN dan Non-PSN, dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang berhasil merealisasikan tanah sebanyak 266 ribu hektare dengan total nilai ganti kerugian sebanyak Rp468 triliun. 

Sementara itu, pada penyelesaian penilaian ZNT dan nilai bidang tanah, saat ini telah mencapai seluas 40 juta hektare atau 59.18 persen cakupan dari seluruh Area Penggunaan Lain (APL) di indonesia

"Kami di sini seluruh Penggawa Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan berkumpul menjadi satu, mengharapkan dukungan, bimbingan, dan arahan dari Pak Menteri AHY agar program-program Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan senantiasa berjalan dengan baik," pungkas Embun Sari. 

Adapun hadir dalam Rakernis ini, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; perwakilan Badan Bank Tanah; para Kepala Kanwil dan Kepala Kantah; serta para Pejabat Administrator di bidang Pengadaan Tanah dari seluruh wilayah Indonesia.(AR/PHAL)

Read More

Bekerja di Balik Megahnya Pembangunan Proyek Strategis Nasional, Menteri AHY: Terima Kasih kepada Penggawa Pengadaan Tanah

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi jajaran Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) di pusat maupun daerah yang telah memperjuangkan proyek strategis nasional (PSN). Pada pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditjen PTPP di Pullman Hotel Central Park, Jakarta, Rabu (07/08/2024), ia menyebut jajarannya sebagai Penggawa Pengadaan Tanah.

“Mari kita ucapkan terima kasih dan apresiasi, dengan tepuk tangan sekeras-kerasnya kepada Penggawa Pengadaan Tanah, pahlawan tanpa tanda jasa. Ketika kita menikmati infrastruktur yang berdiri megah Proyek-proyek Strategis Nasional dari barat sampai timur Indonesia, ada para penggawa yang bekerja pagi, siang, malam tanpa kenal lelah di lapangan,” ujar Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN mengaku bangga karena jajaran Ditjen PTPP dalam melaksanakan tugasnya selalu mengedepankan pendekatan yang humanis. “Kita dihadapkan pada target-target yang harus juga kita sukseskan bersama, tapi dengan tidak menyakiti siapa pun yang juga ingin hidup tenang nyaman di negerinya sendiri. Sekali lagi, saya mengapresiasi semua yang secara langsung maupun tidak langsung menyukseskan berbagai kegiatan pengadaan tanah selama ini,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP Kementerian ATR/BPN, Embun Sari menyampaikan bahwa jajarannya telah bekerja sepenuh hati dalam menyukseskan PSN. “Semua kegiatan yang telah dilaksanakan tidak mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa bimbingan dan dukungan Pak Menteri, jadi di sini sudah hadir seluruh Penggawa Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan yang mengharapkan arahan, bimbingan, _support_ dari Pak Menteri,” ungkapnya.

Bersamaan dengan kegiatan ini, Dirjen PTPP menyerahkan sejumlah penghargaan kepada para Penggawa Pertanahan di daerah. Penghargaan tersebut antara lain Klaster Pengadaan Tanah yang diserahkan kepada Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kantah Kabupaten Purworejo, dan Kantah Kabupaten Pandeglang; Klaster Konsolidasi Tanah & Pengembangan Pertanahan, yakni Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantah Kota Pekanbaru, dan Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya, penghargaan Klaster Penilaian Tanah & Ekonomi Pertanahan diserahkan kepada Kanwil BPN Provinsi Maluku, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Kantah Kabupaten Polewali Mandar; dan Klaster Serapan Anggaran kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat; Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta; dan Kanwil BPN Provinsi Gorontalo.

Turut hadir dalam Rakernis Ditjen PTPP, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; perwakilan Badan Bank Tanah; para Kepala Kanwil dan Kepala Kantah; serta para Pejabat Administrator di bidang Pengadaan Tanah dari seluruh wilayah Indonesia. (YS/PHAL)

Read More

Pimpin Rapim di Sela-sela Kunker di Kota Bekasi, Menteri AHY Pastikan Seluruh Jajaran Menuntaskan Target-target Program

Kota Bekasi - Memasuki minggu pertama Agustus 2024, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan jajaran untuk menuntaskan target-target program pada tiap unit kerja Eselon I. Arahan ini disampaikan secara daring dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung ketika ia melakukan kunjungan kerja ke Kota Bekasi pada Selasa (06/08/2024).

“Kita harapkan (melalui evaluasi dalam Rapim, red) bisa menuntaskan langkah kita untuk mencapai berbagai target, yang memang harus dituntaskan dalam waktu beberapa bulan ke depan,” ucap Menteri AHY.

Rapim yang digelar setiap dua minggu sekali ini menjadi ruang bagi setiap unit kerja Eselon I untuk menyampaikan progres yang telah dilakukan. “Saya senang rapat semacam ini digelar dari waktu ke waktu, dan saya mengikuti juga prosesnya. Sekarang sudah bulan Agustus, ini bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan sejarah. Semoga bulan ini bukan hanya merayakan kemerdekaan, tapi juga tentu kita berupaya untuk mempercepat berbagai progres pekerjaan kita,” tutur Menteri AHY.

Selain untuk melihat progres, Rapim yang berlangsung secara daring dan luring di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta ini, menurut Wamen ATR/Waka BPN, Raja Juli Antoni juga menjadi ruang monitoring dan evaluasi. Selain itu, juga menjadi ruang diskusi mencari jalan keluar bersama untuk persoalan-persoalan yang belum ada solusinya. 

“Tujuan dari evaluasi ini bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang targetnya paling rendah, tetapi justru ingin mengetahui apa akar permasalahan yang dihadapi bersama di bawah, sehingga kita bisa carikan solusinya,” tegas Raja Juli Antoni.

Pada Rapim ini disampaikan laporan progres dari masing-masing Unit Kerja Eselon I serta laporan dari perwakilan sejumlah Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kabupaten/Kota. Progres yang sangat signifikan, yaitu dari target 104 Kantor Pertanahan (Kantah) di 2024 yang mengimplementasikan layanan Sertipikat Tanah Elektronik, saat ini telah mencapai 396 Kantor Pertanahan. 

Hadir mengikuti Rapim, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir secara daring, seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantah Kabupaten/Kota. (GE/YZ)

Read More

Apresiasi Revitalisasi Kantah Kota Bekasi, Menteri AHY Harapkan Bisa Semakin Meningkatkan Kualitas Layanan

Kota Bekasi - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi inovasi yang dilakukan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Hal ini ia sampaikan usai meresmikan dan menandatangani prasasti Revitalisasi Ruang Pelayanan Pertanahan Kantah Kota Bekasi pada Selasa (06/08/2024).

“Saya senang karena datang disuguhi dengan kantor yang semakin apik, semakin modern karena baru saja dilakukan revitalisasi. Bukan hanya secara estetika lebih baik, lebih modern, tapi juga fungsi pelayanan, loket-loket pelayanan yang ada di lobi Kantah Kota Bekasi ini mudah-mudahan semakin menunjukkan profesionalisme untuk melayani masyarakat dalam berbagai urusan pertanahan dan tata ruang,” ujar Menteri AHY.

Menurutnya, tidak hanya di Kota Bekasi, namun Kantah lainnya juga bisa melakukan berbagai perbaikan, baik fisik maupun inovasi layanan. “Ini semangat yang terus juga dilakukan di berbagai daerah lainnya, tidak hanya di Kota Bekasi tentunya, tidak hanya di Jawa Barat, di berbagai wilayah Indonesia,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam kesempatan ini, Menteri AHY juga memotivasi jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantah Kota Bekasi secara khusus. Ia menegaskan, setiap pegawai harus bangga menjadi pelayan masyarakat, demi menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.

“Bangga menjadi pegawai ATR/BPN? Bangga melayani? Harus bangga. Mulai dari diri kita sendiri. Datang ke kantor dengan rasa bangga, penuh dengan rasa kehormatan, ‘saya datang untuk melayani masyarakat, saya datang untuk membantu menghadirkan keadilan dan juga kesejahteraan bagi warga’. Tanamkan itu dalam diri kita,” tegas Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN juga meminta para Kepala Kantah se-Provinsi Jawa Barat untuk selalu menerapkan semangat bekerja dan melayani masyarakat. “Para Kepala Kantah, _show your leadership_. Dengan itu, semua anggota kita akan ikut dalam visi dan energi yang sama, hanya dengan itu kita bisa berbuat lebih baik lagi ke depan,” pungkasnya.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantah Kota Bekasi. Turut hadir, para Kepala Kantah di lingkungan Provinsi Jawa Barat, Pj. Wali Kota Bekasi, jajaran Forkopimda serta perwakilan PT KAI dan PT PLN. (YS/PHAL)

Read More

 Kota Bekasi - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan secara simbolis 12 Sertipikat Tanah Elektronik di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selasa (06/08/2024). Ia menyebut bahwa kesuksesan layanan pertanahan merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi yang baik antara Kantah dan Pemerintah Kota Bekasi. 

“Kalau antar jajaran pemerintahan pusat maupun daerah termasuk secara horizontal hubungannya baik, solid, saling melengkapi, sinergis, serta kolaboratif, saya rasa pelayanan publik dalam bentuk apapun termasuk dalam bidang pertanahan insyaallah bisa kita lakukan dengan baik. Sesuai dengan moto Kementerian ATR/BPN ‘Melayani, Profesional dan Tepercaya’ bagi masyarakat yang ada di sekitar kita,” ujar Menteri AHY.

Adapun 12 Sertipikat Tanah Elektronik yang diserahkan hari ini terdiri dari 6 sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); 2 Sertipikat Hak Pakai untuk Pemerintah Kota Bekasi dan Badan Kepegawaian Negara; 1 sertipikat tanah wakaf untuk musala; 1 sertipikat rumah ibadah untuk gereja; serta 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk PT Kereta Api Indonesia dan PT PLN.

Menteri ATR/Kepala BPN menerangkan bahwa Sertipikat Tanah Elektronik memiliki banyak manfaat, sehingga sangat penting untuk segera dimasifkan. “Dengan Sertipikat Tanah Elektronik menjadi lebih mudah karena setiap saat bisa dicek di _handphone_ kita. Kemudian, sekarang satu lembar ada _barcode_-nya, bisa di-_scan_ langsung muncul semuanya. Masuk ke _database_. Jadi tidak bisa sembarangan diduplikasi dan dipalsukan,” tegasnya.

Pj. Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah memudahkan proses sertipikasi tanah aset Pemerintah Kota Bekasi. Ia merasakan sinergi dan kolaborasi yang dibangun jajaran Kantah Kota Bekasi sangat kuat dan tidak ada hambatan.

“Kami senantiasa bersinergi dengan Kepala Kantah, di mana dalam pengurusan aset ini berjalan baik, bersinergi tanpa hambatan. Ini apresiasi kami kepada jajaran Kantah yang telah memberikan layanan terbaik bagi kami masyarakat Kota Bekasi. Insyaallah dengan sinergi yang kita bangun, target-target bisa kita selesaikan bersama,” ungkap Pj. Wali Kota Bekasi.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar melaporkan capaian program PTSL sudah sebanyak 2.044 dari target 6.000 bidang tanah. Seluruh Kantah di Provinsi Jawa Barat pun telah melaksanakan layanan pertanahan secara elektronik.

“Seluruh Kantah di Jawa Barat sudah sesuai komitmen kami semua, satuan kerja sudah melaksanakan pelayanan secara elektronik sesuai harapan Bapak Menteri. Dalam rangka menjaga integritas, maka kami luncurkan pelayanan elektronik tersebut,” pungkas Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantah Kota Bekasi, Amir Sofwan serta sejumlah Kepala Kantah di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Turut hadir, jajaran Forkopimda dan Pemerintah Kota Bekasi, serta perwakilan PT KAI dan PT PLN. (YS/PHAL)

Read More

Wujudkan Perjanjian Kerja Sama Kementerian ATR/BPN-Polri, Menteri AHY & Kapolri Sepakat Cegah Masyarakat Jadi Korban Konflik Pertanahan

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepakat untuk bekerja sama mencegah terjadinya konflik pertanahan. Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut kerja sama yang mengutamakan pencegahan konflik ini dilakukan guna menuntaskan kejahatan pertanahan.

"Dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum atas sengketa dan konflik pertanahan, tetapi selalu yang lebih baik, yang lebih murah adalah pencegahan. Jadi kalau bisa dicegah kenapa tidak. Tapi kalau tidak bisa diingatkan kita juga tidak ragu-ragu, kita akan tindak tegas menggunakan satu referensi yang sama, yaitu hukum dan aturan yang berlaku di negeri ini. Itulah panglima kita," kata Menteri AHY dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Polri di Kemayoran, Jakarta, Senin (05/08/2024).

Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol. Wahyu Widada. Penandatanganan disaksikan Menteri AHY dan Kapolri Listyo Prabowo.

Perjanjian Kerja Sama ini memuat berbagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan.  Beberapa di antaranya terkait pertukaran pemanfaatan data, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri. 

Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, upaya pencegahan ini harus diutamakan agar masyarakat tidak perlu menjadi korban para mafia tanah. “Mudah-mudahan dengan Perjanjian Kerja Sama yang tadi sudah dilakukan akan semakin menguatkan sinergi kolaborasi dan semangat kita untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya," tuturnya.

Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyambut baik upaya pencegahan konflik pertanahan ini. “Saya mendukung Pak Menteri dan jajaran, kalau memang tidak bisa dicegah, ya kita lakukan penegakkan hukum. Gebuk mafia tanah sampai tuntas! Kita dukung," tegasnya.

Sejauh ini, Tim Satgas Anti-Mafia Tanah sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat hingga triliunan rupiah. "Terkait investasi Kita selama ini selalu berupaya untuk bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu penghambat utamanya adalah kepastian masalah tanah, jadi tentunya ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama agar masyarakat yang selama ini selalu dirugikan oleh kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip disebut dengan mafia tanah ini kemudian bisa kita berikan kepastian hukum," ungkap Listyo Sigit Prabowo.

Turut hadir pada kegiatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM; serta jajaran Kementerian ATR/BPN dan Polri. (JM/PHAL).

Read More

Lantik Dirjen PPTR, Menteri AHY: Hadirkan Manajemen Administrasi Pertanahan dan Tata Ruang yang Semakin Produktif serta Kompetitif

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan jajarannya untuk terus berupaya menghadirkan manajemen administrasi pertanahan dan tata ruang yang semakin baik.

Ini disampaikan Menteri AHY saat melantik Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR), Jonahar yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan ini berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (05/08/2024).

“Dibutuhkan komitmen, dedikasi, keberanian, tetapi juga sinergi dan kolaborasi dengan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama lainnya, khususnya Dirjen Tata Ruang. Kita ingin menghadirkan _land administration management_ tata ruang yang semakin produktif dan kompetitif,” ujar Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN juga meminta Dirjen PPTR untuk berperan mengembangkan investasi dalam rangka pembangunan nasional. 

“Kita juga ingin benar-benar menghadirkan kepastian hukum bagi siapa pun yang ingin mengembangkan industri, baik itu investasi dari dalam maupun luar negeri yang bisa memajukan pembangunan nasional di berbagai sektor,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Selain Dirjen PPTR, Menteri AHY juga melantik dua Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Sekretariat Jenderal PPTR. “Kepada para Jabatan Fungsional, Saudara/Saudari memahami apa tugas pokok yang akan diemban, dilaksanakan. Tunjukkan profesional, dedikasi, dan komitmen untuk menjalankannya,” tuturnya.

Menteri AHY mengucapkan selamat bekerja untuk para jajaran yang dilantik serta berharap dapat mengemban amanah dan tugas dengan baik. 

“Pada posisi baru ini saya punya harapan agar Saudara/Saudari mengemban amanah dan tugas dengan sebaik-baiknya dan bekerja secara optimal. Melanjutkan apa yang sudah baik selama ini sekaligus memperbaiki, mengevaluasi yang belum bisa diwujudkan dengan baik dan sempurna,” papar Menteri AHY.

Turut hadir dalam kegiatan pelantikan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; dan Wakil Pembina IKAWATI ATR/BPN, Nurlaili Raja Juli Antoni beserta sejumlah Pengurus IKAWATI ATR/BPN. (YS/PHAL)

Read More

Apresiasi Kinerja Menteri AHY dan Jajaran dalam Penyelesaian Kasus Pertanahan, Kapolri: Pukul Mafia Tanah Sampai Tuntas!

Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kerja keras Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta seluruh jajaran dalam menyelesaikan kasus-kasus pertanahan. Hal ini ia sampaikan dalam sambutannya di momen penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian ATR/BPN dan Polri serta Sosialisasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan, Senin (05/08/2024) di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta. 

"Saya mengapresiasi kerja keras Bapak Menteri. Hari pertama beliau dilantik, yang saya ingat beliau mendatangi Mabes Polri, beliau bergerak cepat untuk bersama menyelesaikan tugas dari presiden untuk menyelesaikan mafia tanah. Tentunya kami dari jajaran Polri menyambut baik apa yang menjadi tekad dan semangat baru Pak Menteri beserta jajarannya," ujar Listyo Sigit Prabowo. 

Kapolri mengatakan, tak dipungkiri permasalahan mafia tanah yang berlarut-larut ini berdampak buat masyarakat, termasuk dapat mengganggu investasi di Indonesia. "Kita sepakat bahwa harus ada kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Dalam UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara yang akan menggunakan tanah saja terkendala mafia tanah, " ujarnya. 

 

"Saya mendukung Pak Menteri dan jajaran. Kalau memang tidak bisa dicegah, ya kita lakukan penegakkan hukum. Pak Menteri didukung oleh Polri dan teman-teman APH (Aparat Penegak Hukum) lainnya. Saya kira kita tak perlu ragu. Kita pukul mafia tanah sampai tuntas!" lanjut Kapolri. 

Terkait kerja sama dengan Polri, Menteri AHY berterima kasih kepada Kapolri beserta seluruh jajaran yang telah bekerja sama dengan baik, bahkan sedari awal ia dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN pada Februari 2024 lalu. Hasilnya juga begitu signifikan, kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan Polri dalam penanganan kasus pertanahan pada 2024 ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp5.7 triliun.

"Waktu awal dilantik, saya bersilaturahmi dan kami langsung diterima dengan baik oleh Bapak Kapolri. Mudah-mudahan dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan ini semakin menguatkan sinergi dan kolaborasi untuk memberantas mafia tanah hingga ke akar-akarnya," ujar Menteri AHY. 

Adapun penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dari Kementerian ATR/BPN diwakili oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono dan dari Polri diwakili oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Wahyu Widada. Turut hadir Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; serta jajaran Kementerian ATR/BPN dan Polri. (AR/PHAL)

Read More

Konsolidasi Tanah Vertikal Pertama di Indonesia, Warga Palmerah Jakarta Barat Rasakan Kehidupan Lebih Baik dan Sehat

 

Jakarta - Program Konsolidasi Tanah Vertikal pertama di Indonesia berhasil diwujudkan melalui kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), khususnya Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Yayasan Buddha Tzu Chi. Sejak Juli 2024, sebanyak sembilan kepala keluarga (KK) telah menempati rumah susun di kawasan padat penduduk, yaitu Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat.

Melalui program Konsolidasi Tanah, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan agar dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Setelah rumah susun empat lantai dengan bidang tanah seluas 90 meter persegi ini dibangun, setiap KK menghuni unit seluas 18 meter persegi, di mana sebelumnya setiap KK menempati rumah petak seluas 10 meter persegi. Dari program ini, dihasilkan 1 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Bersama; 1 Sertipikat Hak Pakai; dan 9 Sertipikat Hak Milik Sarusun.

Kartiwo (60) seorang pensiunan mengaku kehidupannya berubah 180 derajat usai berpindah ke unit rumah susun yang terletak di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat ini. Sebelumnya, ia merasa rumahnya kumuh dan tidak layak huni mengingat letaknya di belakang Jalan Inspeksi Kali Grogol.

“Jelas beda dari segi kesehatan, keindahan, berbeda 180 derajat. Sesuai motonya Yayasan Buddha Tzu Chi, saya harap ke depannya sehat keluarga, sehat lingkungan, sehat ekonomi. Alhamdulillah sehat lingkungan sudah tercapai jadi kami ingin juga sehat ekonominya,” ujar Kartiwo saat ditemui di unit rumah susunnya, Jumat (02/08/2024).

Ogin Akbar (28) yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek _online_ mengaku terkejut karena rumahnya dibangun megah meski berada di gang sempit. Sebagai generasi milenial, Ogin Akbar menyambut baik penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik untuk program Konsolidasi Tanah Vertikal yang ia terima atas namanya sendiri.

“Untuk seusia saya, sertipikat elekkronik sangat bagus, simpel, ada di hp, kalau bisa diperluas lagi ke semua warga. Saya beserta keluarga mengucapkan terima kasih atas bantuan ini, sangat berguna, sangat bermanfaat bagi keluarga saya untuk ke depannya,” ungkap Ogin Akbar.

Sebagai informasi, Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali tanah-tanah yang terpisah secara kepemilikan dan penggunaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pada umumnya di Indonesia, program ini dilaksanakan secara horizontal. Namun, kepadatan penduduk di Jakarta mendorong pemerintah untuk melakukan penggabungan dan penataan secara vertikal dalam bentuk rumah susun atau apartemen.

Adapun program Perbaikan Rumah dan Konsolidasi Tanah Vertikal di Kelurahan Palmerah ini diresmikan Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari pada 3 Juli lalu. (YS/YZ/RA)

Read More