• This is default featured slide 1 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

  • This is default featured slide 2 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

  • This is default featured slide 3 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

  • This is default featured slide 4 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

  • This is default featured slide 5 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Apresiasi Revitalisasi Kantah Kota Bekasi, Menteri AHY Harapkan Bisa Semakin Meningkatkan Kualitas Layanan



Kota Bekasi - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi inovasi yang dilakukan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Hal ini ia sampaikan usai meresmikan dan menandatangani prasasti Revitalisasi Ruang Pelayanan Pertanahan Kantah Kota Bekasi pada Selasa (06/08/2024).


“Saya senang karena datang disuguhi dengan kantor yang semakin apik, semakin modern karena baru saja dilakukan revitalisasi. Bukan hanya secara estetika lebih baik, lebih modern, tapi juga fungsi pelayanan, loket-loket pelayanan yang ada di lobi Kantah Kota Bekasi ini mudah-mudahan semakin menunjukkan profesionalisme untuk melayani masyarakat dalam berbagai urusan pertanahan dan tata ruang,” ujar Menteri AHY.


Menurutnya, tidak hanya di Kota Bekasi, namun Kantah lainnya juga bisa melakukan berbagai perbaikan, baik fisik maupun inovasi layanan. “Ini semangat yang terus juga dilakukan di berbagai daerah lainnya, tidak hanya di Kota Bekasi tentunya, tidak hanya di Jawa Barat, di berbagai wilayah Indonesia,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.


Dalam kesempatan ini, Menteri AHY juga memotivasi jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantah Kota Bekasi secara khusus. Ia menegaskan, setiap pegawai harus bangga menjadi pelayan masyarakat, demi menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.


“Bangga menjadi pegawai ATR/BPN? Bangga melayani? Harus bangga. Mulai dari diri kita sendiri. Datang ke kantor dengan rasa bangga, penuh dengan rasa kehormatan, ‘saya datang untuk melayani masyarakat, saya datang untuk membantu menghadirkan keadilan dan juga kesejahteraan bagi warga’. Tanamkan itu dalam diri kita,” tegas Menteri AHY.


Menteri ATR/Kepala BPN juga meminta para Kepala Kantah se-Provinsi Jawa Barat untuk selalu menerapkan semangat bekerja dan melayani masyarakat. “Para Kepala Kantah, _show your leadership_. Dengan itu, semua anggota kita akan ikut dalam visi dan energi yang sama, hanya dengan itu kita bisa berbuat lebih baik lagi ke depan,” pungkasnya.


Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantah Kota Bekasi. Turut hadir, para Kepala Kantah di lingkungan Provinsi Jawa Barat, Pj. Wali Kota Bekasi, jajaran Forkopimda serta perwakilan PT KAI dan PT PLN. (YS/PHAL)

Share:


 Kota Bekasi - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan secara simbolis 12 Sertipikat Tanah Elektronik di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selasa (06/08/2024). Ia menyebut bahwa kesuksesan layanan pertanahan merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi yang baik antara Kantah dan Pemerintah Kota Bekasi. 


“Kalau antar jajaran pemerintahan pusat maupun daerah termasuk secara horizontal hubungannya baik, solid, saling melengkapi, sinergis, serta kolaboratif, saya rasa pelayanan publik dalam bentuk apapun termasuk dalam bidang pertanahan insyaallah bisa kita lakukan dengan baik. Sesuai dengan moto Kementerian ATR/BPN ‘Melayani, Profesional dan Tepercaya’ bagi masyarakat yang ada di sekitar kita,” ujar Menteri AHY.


Adapun 12 Sertipikat Tanah Elektronik yang diserahkan hari ini terdiri dari 6 sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); 2 Sertipikat Hak Pakai untuk Pemerintah Kota Bekasi dan Badan Kepegawaian Negara; 1 sertipikat tanah wakaf untuk musala; 1 sertipikat rumah ibadah untuk gereja; serta 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk PT Kereta Api Indonesia dan PT PLN.


Menteri ATR/Kepala BPN menerangkan bahwa Sertipikat Tanah Elektronik memiliki banyak manfaat, sehingga sangat penting untuk segera dimasifkan. “Dengan Sertipikat Tanah Elektronik menjadi lebih mudah karena setiap saat bisa dicek di _handphone_ kita. Kemudian, sekarang satu lembar ada _barcode_-nya, bisa di-_scan_ langsung muncul semuanya. Masuk ke _database_. Jadi tidak bisa sembarangan diduplikasi dan dipalsukan,” tegasnya.


Pj. Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah memudahkan proses sertipikasi tanah aset Pemerintah Kota Bekasi. Ia merasakan sinergi dan kolaborasi yang dibangun jajaran Kantah Kota Bekasi sangat kuat dan tidak ada hambatan.


“Kami senantiasa bersinergi dengan Kepala Kantah, di mana dalam pengurusan aset ini berjalan baik, bersinergi tanpa hambatan. Ini apresiasi kami kepada jajaran Kantah yang telah memberikan layanan terbaik bagi kami masyarakat Kota Bekasi. Insyaallah dengan sinergi yang kita bangun, target-target bisa kita selesaikan bersama,” ungkap Pj. Wali Kota Bekasi.


Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar melaporkan capaian program PTSL sudah sebanyak 2.044 dari target 6.000 bidang tanah. Seluruh Kantah di Provinsi Jawa Barat pun telah melaksanakan layanan pertanahan secara elektronik.


“Seluruh Kantah di Jawa Barat sudah sesuai komitmen kami semua, satuan kerja sudah melaksanakan pelayanan secara elektronik sesuai harapan Bapak Menteri. Dalam rangka menjaga integritas, maka kami luncurkan pelayanan elektronik tersebut,” pungkas Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.


Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantah Kota Bekasi, Amir Sofwan serta sejumlah Kepala Kantah di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Turut hadir, jajaran Forkopimda dan Pemerintah Kota Bekasi, serta perwakilan PT KAI dan PT PLN. (YS/PHAL)



Share:

Wujudkan Perjanjian Kerja Sama Kementerian ATR/BPN-Polri, Menteri AHY & Kapolri Sepakat Cegah Masyarakat Jadi Korban Konflik Pertanahan

 


Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepakat untuk bekerja sama mencegah terjadinya konflik pertanahan. Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut kerja sama yang mengutamakan pencegahan konflik ini dilakukan guna menuntaskan kejahatan pertanahan.


"Dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum atas sengketa dan konflik pertanahan, tetapi selalu yang lebih baik, yang lebih murah adalah pencegahan. Jadi kalau bisa dicegah kenapa tidak. Tapi kalau tidak bisa diingatkan kita juga tidak ragu-ragu, kita akan tindak tegas menggunakan satu referensi yang sama, yaitu hukum dan aturan yang berlaku di negeri ini. Itulah panglima kita," kata Menteri AHY dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Polri di Kemayoran, Jakarta, Senin (05/08/2024).


Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol. Wahyu Widada. Penandatanganan disaksikan Menteri AHY dan Kapolri Listyo Prabowo.


Perjanjian Kerja Sama ini memuat berbagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan.  Beberapa di antaranya terkait pertukaran pemanfaatan data, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri. 


Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, upaya pencegahan ini harus diutamakan agar masyarakat tidak perlu menjadi korban para mafia tanah. “Mudah-mudahan dengan Perjanjian Kerja Sama yang tadi sudah dilakukan akan semakin menguatkan sinergi kolaborasi dan semangat kita untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya," tuturnya.


Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyambut baik upaya pencegahan konflik pertanahan ini. “Saya mendukung Pak Menteri dan jajaran, kalau memang tidak bisa dicegah, ya kita lakukan penegakkan hukum. Gebuk mafia tanah sampai tuntas! Kita dukung," tegasnya.


Sejauh ini, Tim Satgas Anti-Mafia Tanah sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat hingga triliunan rupiah. "Terkait investasi Kita selama ini selalu berupaya untuk bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu penghambat utamanya adalah kepastian masalah tanah, jadi tentunya ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama agar masyarakat yang selama ini selalu dirugikan oleh kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip disebut dengan mafia tanah ini kemudian bisa kita berikan kepastian hukum," ungkap Listyo Sigit Prabowo.


Turut hadir pada kegiatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM; serta jajaran Kementerian ATR/BPN dan Polri. (JM/PHAL).



Share:

Lantik Dirjen PPTR, Menteri AHY: Hadirkan Manajemen Administrasi Pertanahan dan Tata Ruang yang Semakin Produktif serta Kompetitif


Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan jajarannya untuk terus berupaya menghadirkan manajemen administrasi pertanahan dan tata ruang yang semakin baik.


Ini disampaikan Menteri AHY saat melantik Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR), Jonahar yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan ini berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (05/08/2024).


“Dibutuhkan komitmen, dedikasi, keberanian, tetapi juga sinergi dan kolaborasi dengan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama lainnya, khususnya Dirjen Tata Ruang. Kita ingin menghadirkan _land administration management_ tata ruang yang semakin produktif dan kompetitif,” ujar Menteri AHY.


Menteri ATR/Kepala BPN juga meminta Dirjen PPTR untuk berperan mengembangkan investasi dalam rangka pembangunan nasional. 


“Kita juga ingin benar-benar menghadirkan kepastian hukum bagi siapa pun yang ingin mengembangkan industri, baik itu investasi dari dalam maupun luar negeri yang bisa memajukan pembangunan nasional di berbagai sektor,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.


Selain Dirjen PPTR, Menteri AHY juga melantik dua Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Sekretariat Jenderal PPTR. “Kepada para Jabatan Fungsional, Saudara/Saudari memahami apa tugas pokok yang akan diemban, dilaksanakan. Tunjukkan profesional, dedikasi, dan komitmen untuk menjalankannya,” tuturnya.


Menteri AHY mengucapkan selamat bekerja untuk para jajaran yang dilantik serta berharap dapat mengemban amanah dan tugas dengan baik. 


“Pada posisi baru ini saya punya harapan agar Saudara/Saudari mengemban amanah dan tugas dengan sebaik-baiknya dan bekerja secara optimal. Melanjutkan apa yang sudah baik selama ini sekaligus memperbaiki, mengevaluasi yang belum bisa diwujudkan dengan baik dan sempurna,” papar Menteri AHY.


Turut hadir dalam kegiatan pelantikan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; dan Wakil Pembina IKAWATI ATR/BPN, Nurlaili Raja Juli Antoni beserta sejumlah Pengurus IKAWATI ATR/BPN. (YS/PHAL)



Share:

Apresiasi Kinerja Menteri AHY dan Jajaran dalam Penyelesaian Kasus Pertanahan, Kapolri: Pukul Mafia Tanah Sampai Tuntas!


Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kerja keras Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta seluruh jajaran dalam menyelesaikan kasus-kasus pertanahan. Hal ini ia sampaikan dalam sambutannya di momen penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian ATR/BPN dan Polri serta Sosialisasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan, Senin (05/08/2024) di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta. 


"Saya mengapresiasi kerja keras Bapak Menteri. Hari pertama beliau dilantik, yang saya ingat beliau mendatangi Mabes Polri, beliau bergerak cepat untuk bersama menyelesaikan tugas dari presiden untuk menyelesaikan mafia tanah. Tentunya kami dari jajaran Polri menyambut baik apa yang menjadi tekad dan semangat baru Pak Menteri beserta jajarannya," ujar Listyo Sigit Prabowo. 


Kapolri mengatakan, tak dipungkiri permasalahan mafia tanah yang berlarut-larut ini berdampak buat masyarakat, termasuk dapat mengganggu investasi di Indonesia. "Kita sepakat bahwa harus ada kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Dalam UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara yang akan menggunakan tanah saja terkendala mafia tanah, " ujarnya. 

 

"Saya mendukung Pak Menteri dan jajaran. Kalau memang tidak bisa dicegah, ya kita lakukan penegakkan hukum. Pak Menteri didukung oleh Polri dan teman-teman APH (Aparat Penegak Hukum) lainnya. Saya kira kita tak perlu ragu. Kita pukul mafia tanah sampai tuntas!" lanjut Kapolri. 


Terkait kerja sama dengan Polri, Menteri AHY berterima kasih kepada Kapolri beserta seluruh jajaran yang telah bekerja sama dengan baik, bahkan sedari awal ia dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN pada Februari 2024 lalu. Hasilnya juga begitu signifikan, kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan Polri dalam penanganan kasus pertanahan pada 2024 ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp5.7 triliun.


"Waktu awal dilantik, saya bersilaturahmi dan kami langsung diterima dengan baik oleh Bapak Kapolri. Mudah-mudahan dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan ini semakin menguatkan sinergi dan kolaborasi untuk memberantas mafia tanah hingga ke akar-akarnya," ujar Menteri AHY. 


Adapun penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dari Kementerian ATR/BPN diwakili oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono dan dari Polri diwakili oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Wahyu Widada. Turut hadir Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; serta jajaran Kementerian ATR/BPN dan Polri. (AR/PHAL)

Share:

Konsolidasi Tanah Vertikal Pertama di Indonesia, Warga Palmerah Jakarta Barat Rasakan Kehidupan Lebih Baik dan Sehat

 

Jakarta - Program Konsolidasi Tanah Vertikal pertama di Indonesia berhasil diwujudkan melalui kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), khususnya Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Yayasan Buddha Tzu Chi. Sejak Juli 2024, sebanyak sembilan kepala keluarga (KK) telah menempati rumah susun di kawasan padat penduduk, yaitu Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat.


Melalui program Konsolidasi Tanah, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan agar dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Setelah rumah susun empat lantai dengan bidang tanah seluas 90 meter persegi ini dibangun, setiap KK menghuni unit seluas 18 meter persegi, di mana sebelumnya setiap KK menempati rumah petak seluas 10 meter persegi. Dari program ini, dihasilkan 1 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Bersama; 1 Sertipikat Hak Pakai; dan 9 Sertipikat Hak Milik Sarusun.


Kartiwo (60) seorang pensiunan mengaku kehidupannya berubah 180 derajat usai berpindah ke unit rumah susun yang terletak di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat ini. Sebelumnya, ia merasa rumahnya kumuh dan tidak layak huni mengingat letaknya di belakang Jalan Inspeksi Kali Grogol.


“Jelas beda dari segi kesehatan, keindahan, berbeda 180 derajat. Sesuai motonya Yayasan Buddha Tzu Chi, saya harap ke depannya sehat keluarga, sehat lingkungan, sehat ekonomi. Alhamdulillah sehat lingkungan sudah tercapai jadi kami ingin juga sehat ekonominya,” ujar Kartiwo saat ditemui di unit rumah susunnya, Jumat (02/08/2024).


Ogin Akbar (28) yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek _online_ mengaku terkejut karena rumahnya dibangun megah meski berada di gang sempit. Sebagai generasi milenial, Ogin Akbar menyambut baik penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik untuk program Konsolidasi Tanah Vertikal yang ia terima atas namanya sendiri.


“Untuk seusia saya, sertipikat elekkronik sangat bagus, simpel, ada di hp, kalau bisa diperluas lagi ke semua warga. Saya beserta keluarga mengucapkan terima kasih atas bantuan ini, sangat berguna, sangat bermanfaat bagi keluarga saya untuk ke depannya,” ungkap Ogin Akbar.


Sebagai informasi, Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali tanah-tanah yang terpisah secara kepemilikan dan penggunaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pada umumnya di Indonesia, program ini dilaksanakan secara horizontal. Namun, kepadatan penduduk di Jakarta mendorong pemerintah untuk melakukan penggabungan dan penataan secara vertikal dalam bentuk rumah susun atau apartemen.


Adapun program Perbaikan Rumah dan Konsolidasi Tanah Vertikal di Kelurahan Palmerah ini diresmikan Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari pada 3 Juli lalu. (YS/YZ/RA)

Share:

Program Layanan Akhir Pekan Kantah Kabupaten Gresik memudahkan masyarakat mengurus dokumen pertanahan di hari libur. Praktis, cepat, dan bebas antre panjang!

 


Gresik-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berinovasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai layanan pertanahan. Salah satu inisiatif yang sangat diapresiasi masyarakat adalah Program Layanan Akhir Pekan (PELATARAN) Kementerian ATR/BPN. Program ini dirancang untuk memberikan pelayanan pertanahan pada hari libur, khususnya Sabtu dan Minggu, sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu di hari kerja tetap bisa mengurus dokumen pertanahan.

Mengapa Program Layanan Akhir Pekan (PELATARAN) Kementerian ATR/BPN Diperlukan?

Indonesia adalah negara dengan populasi yang besar, dan masalah pertanahan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Bagi banyak orang, waktu di hari kerja sering kali habis untuk kegiatan profesional, sehingga mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus keperluan administrasi, termasuk dokumen pertanahan. Oleh karena itu, Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN)ATR/BPN menjadi solusi yang sangat relevan.

Tantangan Urusan Pertanahan di Hari Kerja

  1. Waktu yang terbatas: Banyak orang yang sibuk bekerja dari Senin hingga Jumat, sehingga sulit meluangkan waktu untuk datang ke kantor pertanahan.
  2. Antrean panjang: Layanan pertanahan sering kali dipenuhi oleh masyarakat, menyebabkan antrean yang cukup lama, khususnya di hari kerja.
  3. Keterbatasan pelayanan di daerah tertentu: Di beberapa wilayah, layanan pertanahan mungkin lebih terbatas dibandingkan di kota-kota besar, sehingga menambah kendala bagi masyarakat untuk mengurus administrasi mereka.

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik juga telah melaksanakan Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) pada hari ini (03/08/2024). Program pelayanan pertanahan akhir pekan (PELATARAN) ini ditujukan khusus bagi pemohon tanpa kuasa, dan dapat diakses oleh masyarakat setiap hari Sabtu dan Minggu pada pukul 09.00-12.00 WIB. Masyarakat juga bisa memanfaatkan berbagai layanan pertanahan melalui Aplikasi Sentuh Tanahku yang dapat diunduh melalui PlayStore. (MF)

Share:

Kementerian ATR/BPN Lakukan Pembinaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Jawa Tengah dan DIY demi Ketahanan Pangan

 

Semarang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya mewujudkan ketahanan pangan melalui program Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga pernah menegaskan terkait peran LSD dalam menjaga ekosistem sawah agar tidak dialihfungsikan. Sawah ini merupakan sumber penghasil pangan yang mana kebutuhannya selalu meningkat seiring bertambahnya populasi manusia.


Demikian disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR), Jonahar. “Saat ini, bila kita melihat perkembangan geopolitik global maupun regional, ancaman krisis pangan merupakan salah satu tantangan nyata yang harus diwaspadai,” ujarnya saat membuka agenda Pembinaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (01/08/2024) di Novotel Hotel Kota Semarang.


Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan, Budi Situmorang menjelaskan bahwa salah satu kendala dalam perlindungan lahan sawah adalah terdapat banyak regulasi terkait perlindungan lahan, namun kurang berjalan dengan maksimal. “Hal tersebut karena terdapat beberapa hal yang belum diimplementasikan dalam Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang,” jelasnya. 


Sementara itu, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati menyebut persoalan ketahanan pangan ini hendaknya menjadi perhatian bersama. Terlebih, pertumbuhan manusia yang begitu cepat seringkali tidak diiringi dengan kesiapan pangan dan ketersediaan air bersih.


“Keterlibatan pemerintah daerah melalui Peta LSD dapat digunakan bagi pemerintah daerah dalam penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada Rencana Tata Ruang. Pemerintah daerah dapat mengatur dan menetapkan lahan sawah sebagai kawasan yang harus dilindungi melalui perencanaan tata ruang,” tutur Yulia Jaya Nirmawati.


Terkait aturan perlindungan lahan, Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Andi Renald mengatakan, agar perlindungan lahan pertanian semakin kuat perlu dirumuskan peraturan turunannya. 


“Seperti halnya ditetapkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi. Selain itu juga ada petunjuk teknis rekomendasi perubahan penggunaan tanah menjadi regulasi dalam pemberian kriteria-kriteria dalam pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah,” pungkas Andi Renald. (AR/RT)

Share:

Optimalisasi EKSISTENSI untuk Kementerian ATR/BPN yang Dikenal Baik Masyarakat


Medan - Pada April 2024 lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sekutip kalimat, yaitu “Kita tidak hanya ingin terkenal tapi juga dikenal baik oleh masyarakat". Pernyataan ini kemudian menjadi salah satu landasan bagi program Ekosistem Komunikasi dan Humas Internal (EKSISTENSI).


Tenaga Ahli Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa sebagai institusi pemerintah, bekerja baik saja kini tidak lagi cukup. Dibutuhkan publikasi agar mencapai apa yang diharapkan Menteri AHY.


"Jadi Bapak/Ibu bekerja baik sekarang ini baru setengah pekerjaan, setengahnya lagi masyarakat harus diberi tahu. Ini bukannya ria kalau kita sudah bekerja tapi kita sebagai lembaga publik bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas," tutur Herzaky Mahendra Putra saat memberi arahan dalam kegiatan optimalisasi EKSISTENSI di lingkungan jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan se-Provinsi Sumatra Utara pada Kamis (01/08/2024).


Dengan program EKSTENSI ini, masing-masing satuan kerja (Satker) diminta melaksanakan “One Satker, One Media; One Day, One Post; dan One Day, One Information”. Herzaky Mahendra Putra mengatakan, apabila seluruh Satker melakukan hal ini, maka informasi positif terkait pekerjaan Kementerian ATR/BPN dapat terglorifikasi di tengah masyarakat.


Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis menyatakan, saat ini Kementerian ATR/BPN dalam momentum positif sejak dipimpin oleh Menteri AHY karena tingginya pemberitaan dan perbincangan di dunia maya terkait Kementerian ATR/BPN. Untuk itu, momentum ini harus dimanfaatkan agar _institusional branding_ Kementerian ATR/BPN menjadi semakin baik.


"Dari bulan Februari hingga saat ini, sentimen dari percakapan digital serta pemberitaan media terhadap kita sangat positif. Ini yang harus kita _maintain_ terus dengan membanjiri informasi-informasi positif bagi masyarakat," ujar Harison Mocodompis.


Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara, Askani kemudian menyampaikan komitmennya untuk menyukseskan EKSISTENSI. Ia berharap setiap jajaran bisa melaksanakan “One Satker, One Media; One Day, One Post; dan One Day, One Information” seperti yang diinstruksikan Menteri AHY.


Peserta kegiatan Optimalisasi EKSISTENSI ini ialah seluruh Kepala Kantor Pertanahan serta Kepala Subbagian Tata Usaha dan Umum se-Provinsi Sumatra Utara. Hadir pada kegiatan ini, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Risdianto Prabowo Samodro; Kepala Subbagian Pemberitaan dan Publikasi, Arie Satya Dwipraja; serta Kepala Subbagian Pengelolaan Pengaduan, Tegar Gallantry. (JM)


Share:

Wamen ATR/Waka BPN Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Pulau Balang, Akses Balikpapan-IKN Kini 1,5 Jam

 

Penajam Paser Utara - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) yang juga selaku Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Raja Juli Antoni, mendampingi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Peresmian Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Minggu (28/07/2024). Dengan jembatan ini, akses dari Kota Balikpapan menuju IKN yang sebelumnya ditempuh dalam waktu 2,5 jam menjadi 1,5 jam saja.


“Waktu singkat ini berkat pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menjadi terusan Tol Balikpapan-IKN. Jembatan ini diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi dan memasuki babak akhir untuk penyempurnaan visual. Perjalanan jadi makin mudah, nyaman, dan cepat. InsyaAllah menjadi berkah untuk semua,” ujar Raja Juli Antoni.


Wamen ATR/Waka BPN mendukung penuh konektivitas di Provinsi Kalimantan Timur. Dukungan ini terbukti dengan berhasilnya pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol tersebut. "Dengan konektivitas, roda perekonomian akan berputar lebih cepat yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.


Jembatan Pulau Balang secara resmi telah fungsional dan siap untuk digunakan. Jembatan ini menghubungkan jalan Tol Balikpapan-IKN yang menyeberangi Teluk Balikpapan. Jembatan Pulau Balang terdiri dari jembatan bentang pendek dan bentang panjang. 


Dalam jangka pendek, ruas Tol Kota Balikpapan-IKN akan digunakan sebagai jalur lintas para tamu undangan yang akan menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.


Turut hadir dalam peresmian Jembatan Pulau Balang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono; Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; serta sejumlah tokoh publik. (YS/JR)

Share: