Kejahatan Siber terhadap PDN Jadi Pelajaran Berharga, Menteri AHY Terus Pastikan Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Keamanan Digital

 

Semarang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi kasus kejahatan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) dan dampaknya bagi Kementerian ATR/BPN. Ia menyampaikan tanggapannya sesaat setelah meresmikan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik pada 29 Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (12/07/2024).

“Kebetulan data kami belum terintegrasi ke sistem PDN (Pusat Data Nasional), sehingga masih dikelola secara mandiri. Tetapi kami juga tentunya menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga" ungkap menteri AHY.

Menteri AHY mengatakan, serangan siber selalu menghantui berbagai institusi pemerintah, korporasi, maupun perorangan di Indonesia dan negara lainnya. 

"Kami, Kementerian ATR/BPN harus semakin meningkatkan sistem keamanan digital ini. Saya juga telah melakukan langkah-langkah taktis secara langsung dan kita kontrol semuanya,” lanjut Menteri AHY. 

Selain meningkatkan keamanan dan melakukan langkah-langkah pencegahan dari bahaya cyber crime, Menteri AHY juga melaksanakan evaluasi secara berkala. Menjaga data dan informasi digital menjadi tugas seluruh jajaran pegawai Kementerian ATR/BPN agar Sertipikat Tanah Elektronik dapat dimasifkan.

“Kita semuanya jaga dengan baik, tetapi kami selalu harus melakukan evaluasi karena tidak boleh lengah dan harus meng-update sistem karena sekali lagi, kejahatan di dunia maya ini semakin berkembang dan juga aktor-aktornya pun semakin memiliki kapasitas untuk melakukan serangan-serangan cyber,” tutur Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN pun meyakinkan masyarakat bahwa pelayanan pertanahan termasuk di Provinsi Jawa Tengah semakin baik sejak menjalankan transformasi digital. “Dengan sistem elektronik, semua semakin cepat, efisien, transparan, akuntabel. Pelayanan elektronik mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak baik dan juga merugikan masyarakat, pemerintah, dan negara,” tegasnya.

Adapun Peresmian Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik kali ini dilakukan pada 29 Kantor Pertanahan. Hal ini sekaligus menjadikan Jawa Tengah sebagai Provinsi ke-20 di Indonesia yang secara keseluruhan mengimplementasikan Sertipikat Tanah Elektronik.

Dalam kesempatan ini, Menteri AHY didampingi sejumlah Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Hadir pula Pj. Gubernur Jawa Tengah beserta Forkopimda Jawa Tengah. (YS/PHAL)

Read More

Hadiri Hoegeng Awards 2024, Wamen ATR/Waka BPN Turut Apresiasi Polisi Teladan

 

Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni mengungkapkan apresiasinya terhadap Polisi Teladan yang diberikan penghargaan dalam Penganugerahan Hoegeng Awards 2024, di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta pada Jumat (12/07/2024). Ia menilai kinerja para polisi tersebut sangat menyentuh hati.

“Sangat mengharukan melihat betapa banyak dari pelosok negeri, polisi-polisi yang tadi dikatakan, bekerja melampaui tugas dan fungsi yang memang ditetapkan secara institusi," tutur Raja Juli Antoni saat ditemui awak media usai acara berlangsung.

Wamen ATR/Waka BPN menilai kinerja para polisi tersebut dapat menjadi motivasi bagi polisi lainnya. Hal itu juga bisa menjadi motivasi bagi aparat kepolisian dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar melihat tanggung jawab sebagai panggilan, sehingga bekerja melampaui tugas itu sendiri.

Hoegeng Awards 2024 ini merupakan rangkaian perayaan HUT ke-78 Bhayangkara berupa pemberian penghargaan bagi polisi-polisi teladan. Terdapat lima kategori dalam Hoegeng Awards 2024, yaitu Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Berintegritas, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, serta Polisi Tapal Batas dan Pedalaman.

Menurut Raja Juli Antoni, Hoegeng Awards sendiri menjadi wadah penguatan bagi Polri. “Tentu ini adalah bagian dari konsolidasi internal kepolisian sendiri untuk menambah optimisme bahwa kebaikan, kebajikan itu ada di mana-mana. Sekaligus menjadi teladan bagi polisi lain ke depan," tutupnya.

Pada acara Penganugerahan Hoegeng Awards 2024 ini hadir Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo beserta sejumlah Pejabat Negara. (MW/YZ)

Read More

Dari Wakil Bupati Sampai Masyarakat Apresiasi Program Sertipikat Tanah Elektronik yang Diserahkan Menteri AHY di Jateng

 

Semarang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggencarkan sertipikasi tanah elektronik secara masif di seluruh Indonesia. Tak hanya milik perorangan, namun juga tanah aset pemerintah, BUMN/BUMD dan BMN/BMD, serta tanah wakaf dan rumah ibadah.

Wakil Bupati Demak, Ali Makhsun, salah satu penerima sertipikat tanah aset yang langsung diserahkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah yang telah menerbitkan sertipikat tanah aset sebagai kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Demak.

“Terima kasih kepada Pak Menteri karena telah memberikan sertipikat kepada kami. Kami anjurkan kepada masyarakat untuk segera mengurus sertipikat, terutama Sertipikat Tanah Elektronik,” ujar Wakil Bupati Demak usai menerima 4 sertipikat Hak Pakai dalam Peresmian Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik pada 29 Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang pada Jumat (12/07/2024).

Pada kesempatan yang sama, diserahkan pula 2 sertipikat tanah wakaf yang berlokasi di Kota Semarang. Hal ini merupakan bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN mengakselerasi sertipikasi terhadap tanah wakaf dan rumah ibadah tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi.

Penerima sertipikat tanah wakaf, Mu’alim dan Hamda Rifa’i mengungkapkan rasa lega lantaran musala yang diwakafkan orang tuanya sejak 2018 lalu akhirnya bersertipikat. Mereka berharap tanah wakaf tersebut meneguhkan pesan dan nilai ketakwaan serta keimanan kepada Allah SWT.

“Musala kami proses sertipikasinya sangat mudah dibantu Kantor Pertanahan Kota Semarang. Kalau ibadah harus tenang, sertipikat tentunya sebagai bukti kepada masyarakat bahwa wakafnya telah sah dan kita sebagai wakilnya siap mengelola dan menjaga seterusnya. Terima kasih Pak Menteri yang telah menyerahkan,” pungkas Mu’alim. (YS/PHAL)

Read More

Cegah Potensi Kejahatan Pertanahan, Menteri AHY Resmikan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Provinsi Jawa Tengah

 

Semarang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama meresmikan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik pada 29 Kantor Pertanahan di Jawa Tengah. Peresmian ini berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang pada Jumat (12/07/2024). 

“Artinya hari ini lengkap semua 35 Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Tengah sudah mampu melayani masyarakat secara elektronik khususnya sertipikat tanah. Transformasi digital adalah tuntutan zaman sekaligus tuntutan dari pelayanan publik yang harus kita bisa jawab melalui alih media. Dari serba fisik, serba konvensional, menjadi serba elektronik,” ujar Menteri AHY dalam kesempatan tersebut.

Dengan peresmian ini, Jawa Tengah menjadi Provinsi ke-20 di Indonesia yang telah mengimplementasikan Layanan Sertipikat Tanah Elektronik pada seluruh Kantor Pertanahannya.

Keuntungan dari implementasi layanan pertanahan elektronik ini sendiri antara lain menghindari kejahatan pertanahan yang merugikan masyarakat. “Dengan Sertipikat Tanah Elektronik kami berharap semakin aman dari potensi kejahatan pertanahan karena masuk ke dalam database. Walaupun selalu ada kerentanan, cyber attacks, kita harus memperkuat sistem pengamanan terhadap semua data tanah dan tata ruang. Tapi kalau ini bisa kita lakukan, insyaallah transformasi digital akan membawa kita semakin baik dan semakin menguntungkan untuk ekonomi negara,” tutur Menteri AHY.

Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyampaikan bahwa implementasi layanan pertanahan elektronik ini mendukung penyelesaian masalah pertanahan yang dialami masyarakat. Ia pun berharap ke depannya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat lebih meningkat.

“Pemerintah Provinsi Jateng mendukung Kementerian ATR/BPN untuk mengakselerasi layanan sertipikat secara elektronik serta menerbitkan sertipikat tanah. Pengurusan sertipikat tanah lebih mudah dan cepat karena data informasi dapat di akses kapan pun, di mana pun, serta terhindar dari risiko kehilangan, bencana alam, dan pemalsuan,” ungkap Nana Sudjana.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama melaporkan bahwa sejumlah 20,9 juta atau 97% bidang tanah di Jawa Tengah sudah terdaftar. Hal ini menurutnya, merupakan hasil sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah serta Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jawa Tengah yang turut serta mendukung sertipikasi tanah.

“Pada hari ini di-launching impelementasi Sertipikat Tanah Elektronik, sebelumnya enam kota sudah dan setelah ini alhamdulillah Jawa Tengah tuntas melaksanakan layanan elektronik. Kami berpesan kepada IPPAT untuk membantu edukasi pelaksanaan layanan pertanahan elektronik. Kalau ada masalah kita selesaikan bersama sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi bersama wali kota, bupati, gubernur,” papar Dwi Purnama.

Pada kesempatan yang sama, Menteri AHY juga menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik yang meliputi 5 sertipikat Hak Pakai untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 1 sertipikat Hak Pakai untuk Komisi Yudisial di Kota Semarang; 4 sertipikat Hak Pakai untuk Pemerintah Kabupaten Demak; 2 sertipikat tanah wakaf; 1 sertipikat Hak Guna Bangunan untuk PT PLN; serta 4 Sertipikat Hak Milik bagi masyarakat Kabupaten Kendal dan Grobogan.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Tengah, sejumlah Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah serta Forkopimda setempat. (YS/PHAL)

Read More

Serah Terima Jabatan, Harison Mocodompis Siap Pertahankan Citra Positif Kementerian ATR/BPN Melalui Biro Humas

 

Jakarta - Harison Mocodompis resmi dilantik sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Selasa (09/07/2024). Usai pengambilan sumpah/janji jabatan, ia secara definitif menggantikan Kepala Biro Humas sebelumnya, Lampri yang dalam waktu bersamaan dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur.

Serah terima jabatan ditandai dengan disematkannya pin humas oleh Lampri kepada Harison Mocodompis. Selain itu, diserahkan juga berita acara kepada Kepala Biro Humas yang baru terkait dengan laporan kinerja yang telah selesai dituntaskan oleh Lampri.

Apresiasi kepada Lampri sebagai Kepala Biro Humas juga disampaikan oleh Harison Mocodompis. Ia mengatakan, di bawah kepemimpinan Lampri, Biro Humas yang dinilai yang sudah baik menjadi semakin baik lagi. "Tentunya saya siap mengemban amanah baru ini, terutama dalam mempertahankan citra positif lembaga yang kita cintai bersama ini," ucap Kepala Biro Humas dalam acara Serah Terima Jabatan di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Terkait amanah baru yang diberikan kepada Lampri sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Harison Mocodompis menyebut bahwa inilah bentuk apresiasi Kementerian ATR/BPN kepada Kepala Biro Humas periode November 2023-Juli 2024.

"Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur merupakan kantor yang paling banyak unit satuan kerja di bawahnya, tantangannya tentu semakin berat juga. Semoga Pak Lampri dapat mengemban amanah baru ini dengan baik. Semoga berkah dan menjadi lebih baik, serta berjalan lancar," tutur Harison Mocodompis.

Pada acara Serah Terima Jabatan ini, Lampri menyampaikan ceritanya selama menjabat sebagai Kepala Biro Humas periode November 2023-Juli 2024. Dari pengalamannya di Biro Humas, ia mengakui jika pekerjaan di Humas sangat dinamis dan memiliki beban yang cukup berat, yakni menjaga citra positif Kementerian ATR/BPN di mata seluruh stakeholders. "Alhamdulillah dengan dukungan dan kekompakan seluruh tim di Biro Humas ini, kita mampu menjalankannya dengan sangat baik," ucapnya.

Dalam mempertahankan citra positif lembaga, Lampri menyatakan setiap insan humas harus terus menjadi corong utama dalam menyebarkan informasi yang baik ke publik. "Karena setiap kita adalah Humas dan setiap kita adalah ambasador," tegasnya.

Menurut Lampri, banyak pihak yang memberikan apresiasi atas hasil kerja dari jajaran Biro Humas. "Pak Menteri menyampaikan kinerja kita sangat bagus, kita diapresiasi langsung oleh Bapak AHY. Dalam waktu dekat juga akan ada penghargaan yang akan kita terima dari pihak luar," sebutnya.

"Terima kasih atas semua dukungan dan kerja samanya selama ini. Tentu sejumlah pengalaman yang saya dapatkan langsung itu akan menjadi kenangan manis bekerja dengan rekan kerja seperti Rekan-rekan di sini. Terima kasih dan sukses selalu,” pungkas Lampri.

Hadir dalam kesempatan ini, para Pejabat Administrator; Pejabat Pengawas; serta jajaran di lingkungan Biro Humas Kementerian ATR/BPN. (LS/YZ)

Read More

Terima Penghargaan Anugerah One Map Policy, Menteri AHY Tegaskan Komitmen untuk Implementasi Percepatan Kebijakan Satu Peta

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat penghargaan Anugerah One Map Policy for Better Governance dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penghargaan diterima langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada acara One Map Policy Summit 2024 yang dilaksanakan di St. Regis Hotel, Jakarta pada Kamis (11/07/2024).

Penghargaan tersebut diberikan atas produk kebijakan Geoportal Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan Tata Ruang, yakni sistem informasi untuk percepatan pengelolaan data dan informasi geospasial tematik dengan mengadopsi alur kerja kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi Kebijakan Satu Peta.

Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 18 IGT dengan tema prioritas yang harus selesai di tahap kompilasi dan integrasi pada tahun 2024 ini. 

"Alhamdulillah, sampai akhir bulan Juni lalu, ke-18 IGT telah sampai di tahap integrasi, artinya telah mencapai target. Tetapi, secara kuantitatif, masing-masing tema IGT itu masih belum sempurna. Karena itu, kami akan terus menyempurnakannya, hingga akhir tahun 2024," ungkap Menteri AHY.

Lebih lanjut Menteri AHY mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN terus berupaya meningkatkan kualitas data pertanahan yang secara bersamaan bisa meningkatkan kualitas layanan pertanahan. “Kami terus melakukan akselerasi validasi dan digitalisasi data pertanahan, terutama di tingkat daerah yang akan menjadi kunci sukses implementasi Sertipikat Tanah Elektronik,” ujar Menteri AHY. 

Dalam empat bulan terakhir, jumlah Kantor Pertanahan yang telah mengimplementasikan layanan elektronik meningkat 25 kali lipat. “Kami berhasil meningkatkan jumlah Kantor Pertanahan yang mampu menjalankan layanan elektronik. Dari 10 Kantor Pertanahan menjadi 251 Kantor Pertanahan,” tutur Menteri AHY.

Sementara itu, terkait Kebijakan Satu Peta, Menteri AHY mengungkapkan ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi program tersebut. “Dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta baik pada tahap kompilasi maupun integrasi, kami menemukan sejumlah tantangan yang secara simultan terus kami carikan solusinya,” ucapnya.

Sedikitnya terdapat tiga tantangan yang dihadapi oleh Kementerian ATR/BPN dalam mengintegrasikan data yang mendukung Kebijakan Satu Peta. “Pertama, belum adanya standarisasi data untuk Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan sesuai Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia. Kedua, masih berprosesnya penyusunan database pertanahan dan ruang yang terintegrasi. Dan ketiga, data yang tersedia belum bisa diakses dan dimanfaatkan secara mudah dan transparan karena masih interoperabilitas,” jelas Menteri AHY.

One Map Policy Summit 2024 sendiri merupakan agenda tahunan yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu tujuan penyelenggaraannya adalah untuk merumuskan ide, gagasan, dan terobosan dalam menjawab tantangan serta keberlanjutan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang selepas tahun 2024.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. Hadir menyampaikan laporan pelaksanaan One Map Policy, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko; Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; Wakil Menteri Pertanian, Harvick Hasnul Qalbi; serta Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo.

Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama beserta jajaran Kementerian ATR/BPN.  (GE/PHAL)

Read More

Biro Humas Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Pembahasan Keterbukaan Informasi Publik untuk Mendukung Zona Integritas

 Jakarta - Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan rapat bertemakan “Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendukung Zona Integritas”. Pertemuan yang berlangsung mulai 9-11 Juli ini diselenggarakan untuk menguatkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik sebagai bagian integral dalam memenuhi Zona Integritas.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Humas, Harison Mocodompis menekankan pentingnya transparansi informasi sebagai landasan utama dalam pelayanan publik. “Hari ini wajah pemerintah ditentukan oleh apa yang sedang kita semua yang berada di ruangan ini dan teman-teman kita di dalam kantor lakukan dalam konteks melayani publik,” ujarnya di di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Selasa (09/07/2024).

Pertemuan ini juga dimanfaatkan para jajaran untuk berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan kebijakan terkait keterbukaan informasi. Kepala Biro Humas berharap, hasil pertemuan ini bisa memperkuat upaya Kementerian ATR/BPN membangun tata kelola yang baik dan akuntabel, termasuk dalam hal pelayanan pertanahan.

“Mari kita membangun kehumasan, membangun pelayanan keterbukaan publik yang lebih baik, dan di ujung akhirnya membangun institusi yang kita cintai ini dengan semakin baik dan semakin baik lagi,” pungkas Harison Mocodompis.

Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan sekaligus Ketua Pelaksana, Adhi Maskawan, mengawali acara dengan menyampaikan laporan kegiatan. Kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala Subbagian Layanan Informasi Publik, Muhammad Rangga ini turut mengundang Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Samrotunnajah Ismail.

Adapun hadir dalam pertemuan ini, para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Biro Humas; serta jajaran dari Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. (RT/JM)

Read More

Terima Kunjungan Duta Besar Norwegia, Menteri AHY Pastikan Kemudahan Investasi Melalui Kepastian Hukum atas Tanah di Indonesia

 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima kunjungan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Rut Kruger Griven di Ruang Menteri, Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (09/07/2024).

Dalam diskusi ia menyampaikan keinginannya untuk memastikan investasi yang masuk ke Indonesia bisa menjadi lebih baik dengan adanya kepastian hukum atas tanah di Indonesia. Saat ini, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) digalakkan Kementerian ATR/BPN sebagai upaya mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia.

Menteri AHY menganggap bahwa Norwegia sebagai salah satu negara maju di Eropa layak menjadi mitra dagang dan investor yang strategis. Khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Ia berharap, pertemuan ini mampu membangun hubungan yang baik bagi kedua negara serta membawa kemakmuran bagi masyarakat Indonesia dan Norwegia. 

Hadir dalam pertemuan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; dan Tenaga Ahli Bidang Manajemen Internal, Mira Permatasari. (GE/FA)

Read More

Menteri AHY Terima Penghargaan Tokoh Pendorong Investasi dalam Negeri Melalui Reforma Agraria dan Pemberantasan Mafia Tanah

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima penghargaan sebagai Tokoh Pendorong Investasi dalam Negeri Melalui Reforma Agraria dan Pemberantasan Mafia Tanah. Penghargaan dari ajang Indonesia Property&Bank Award ke-18 dan Indonesia Myhome Award ke-7 ini diserahkan secara langsung kepada Menteri AHY di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (10/07/2024).

“Ini sebuah kehormatan, penghargaan yang saya dedikasikan bagi seluruh pegawai ATR/BPN yang sudah bekerja keras di pusat, provinsi, kabupaten/kota yang mencoba untuk terus menyukseskan program-program Reforma Agraria. Dan juga praktik-praktik kejahatan pertanahan, kita sering menyebutnya mafia tanah, ini upaya besar bersama yang harus kita sukseskan,” ujar Menteri AHY.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengapresiasi Journalist Media Network selaku perusahaan yang menaungi sejumlah media properti di Indonesia atas kontribusinya menyediakan informasi sekaligus literasi kepada masyarakat. Termasuk, soal program-program yang dilaksanakan pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN.

“Terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian, kami selalu ingin jadi bagian dari solusi besar. Saya paham apa yang Bapak/Ibu lakukan ini juga sangat penting karena berbicara literasi, public awareness. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian, namun membutuhkan tangan-tangan media melalui jaring media yang kredibel. Menurut saya penting sekali untuk menyuarakan aspirasi rakyat,” ungkap Menteri AHY.

Pemerintah dan Kementerian ATR/BPN ingin menjadi bagian dari penyelarasan prioritas pembangunan nasional ke depan menuju Indonesia Emas 2045 dan seterusnya. “Terima kasih, mohon support, kalau ini bisa kita kelola dengan baik, ekonomi tumbuh, lapangan pekerjaan terbuka, penghasilan meningkat, investasi bergerak dengan deras, Indonesia menjadi negara yang atraktif,” tegas Menteri AHY.

CEO Journalist Media Network, Indra Utama menyampaikan bahwa ajang penghargaan ini telah melalui proses penjurian yang cukup panjang. Pemilihan Menteri AHY sendiri sebagai tokoh inspiratif adalah berdasarkan program-program Kementerian ATR/BPN yang sangat berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang. 

“Bapak AHY kita sodorkan ke dewan juri alasannya karena memang bersentuhan langsung dengan kita soal mafia tanah. Beberapa investor yang tertarik dengan kita, yang dilihat dulu adalah legalitas tanah. Kalau dengan agen properti sangat bersentuhan tentang mafia tanah. Salah satu pelaku itu adalah agen properti, mereka juga berperan di situ dalam bentuk yang besar,” terang Indra Utama.

Turut mendampingi Menteri AHY, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir dalam kesempatan ini, Ketua Dewan Juri Indonesia Property&Bank Award ke-18 dan Indonesia Myhome Award ke-7, Roy Sembel beserta Ketua Panitia dan sejumlah pimpinan redaksi media properti. (YS/YZ)

Read More

Sharing Soal Ilmu Pertanahan dan Pemetaan 3D, Menteri AHY Terima Kunjungan Duta Besar Singapura

 Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fook Seng di Ruang Menteri pada Rabu (10/07/2024). Dalam pertemuan ini, selain membahas sejumlah agenda internal mendatang, kedua pihak juga melakukan sharing ilmu terkait aspek pertanahan.

Menteri AHY menjelaskan, saat ini pihaknya berupaya mengejar target pendaftaran tanah di seluruh Indonesia yang dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Tak hanya pendaftaran tanah, kami juga mengejar transformasi digital. Kami ingin menyelesaikan pendaftaran sebanyak 120 juta bidang tanah hingga akhir tahun ini. Memang bukan pekerjaan mudah, namun kita saat ini sudah on the right track,” ujarnya. 

Menteri AHY juga menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia memastikan terkait ketimpangan penguasaan tanah melalui Redistribusi Tanah, yang merupakan bagian dari program Reforma Agraria. “Seperti halnya pada dua bulan lalu, Presiden Joko Widodo menyerahkan sebanyak 10.000 sertipikat hasil Redistribusi Tanah di Banyuwangi, Jawa Timur,” jelasnya. 

Dalam pertemuan ini, Menteri AHY mengungkapkan ketertarikannya dengan sistem pemetaan digital yang dijalankan oleh Singapura. “Kita perlu belajar dari Singapura terkait 3D Mapping. Bahkan mungkin kita bisa transfer ilmu dan pengalaman terkait ini karena kita juga butuh untuk mempersiapkan SDM kita dalam peningkatan skill,” ujarnya. 

Bicara soal pemetaan digital, Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fook Seng menyebut jika luas wilayah Singapura jauh lebih kecil dibanding luas keseluruhan Indonesia.“Singapura kurang lebih sedikit lebih luas dari pada Jakarta. Dalam jalannya pertanahan di Singapura, kita lakukan pemetaan digital. Pemetaan digital dengan bentuk tiga dimensi ini mencakup daratan, bawah tanah, bahkan hingga bangunan,” jelas Kwok Fook Seng. 

Singapura juga terus berupaya membangun negara yang berbasis smart city melalui ‘Smart Nation Singapore’. “Smart Nation itu sendiri adalah kombinasi dari pembangunan hardware, software, serta warga negara yang mampu menggunakannya (mampu menjalankan tools dari smart city, red),” jelas Kwok Fook Seng.

Adapun pada pertemuan ini, Menteri AHY didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Tenaga Ahli Bidang Manajemen Internal, Mira Permatasari. (AR/FA)

Read More