Terima Penghargaan Anugerah One Map Policy, Menteri AHY Tegaskan Komitmen untuk Implementasi Percepatan Kebijakan Satu Peta

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat penghargaan Anugerah One Map Policy for Better Governance dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penghargaan diterima langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada acara One Map Policy Summit 2024 yang dilaksanakan di St. Regis Hotel, Jakarta pada Kamis (11/07/2024).

Penghargaan tersebut diberikan atas produk kebijakan Geoportal Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan Tata Ruang, yakni sistem informasi untuk percepatan pengelolaan data dan informasi geospasial tematik dengan mengadopsi alur kerja kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi Kebijakan Satu Peta.

Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 18 IGT dengan tema prioritas yang harus selesai di tahap kompilasi dan integrasi pada tahun 2024 ini. 

"Alhamdulillah, sampai akhir bulan Juni lalu, ke-18 IGT telah sampai di tahap integrasi, artinya telah mencapai target. Tetapi, secara kuantitatif, masing-masing tema IGT itu masih belum sempurna. Karena itu, kami akan terus menyempurnakannya, hingga akhir tahun 2024," ungkap Menteri AHY.

Lebih lanjut Menteri AHY mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN terus berupaya meningkatkan kualitas data pertanahan yang secara bersamaan bisa meningkatkan kualitas layanan pertanahan. “Kami terus melakukan akselerasi validasi dan digitalisasi data pertanahan, terutama di tingkat daerah yang akan menjadi kunci sukses implementasi Sertipikat Tanah Elektronik,” ujar Menteri AHY. 

Dalam empat bulan terakhir, jumlah Kantor Pertanahan yang telah mengimplementasikan layanan elektronik meningkat 25 kali lipat. “Kami berhasil meningkatkan jumlah Kantor Pertanahan yang mampu menjalankan layanan elektronik. Dari 10 Kantor Pertanahan menjadi 251 Kantor Pertanahan,” tutur Menteri AHY.

Sementara itu, terkait Kebijakan Satu Peta, Menteri AHY mengungkapkan ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi program tersebut. “Dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta baik pada tahap kompilasi maupun integrasi, kami menemukan sejumlah tantangan yang secara simultan terus kami carikan solusinya,” ucapnya.

Sedikitnya terdapat tiga tantangan yang dihadapi oleh Kementerian ATR/BPN dalam mengintegrasikan data yang mendukung Kebijakan Satu Peta. “Pertama, belum adanya standarisasi data untuk Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan sesuai Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia. Kedua, masih berprosesnya penyusunan database pertanahan dan ruang yang terintegrasi. Dan ketiga, data yang tersedia belum bisa diakses dan dimanfaatkan secara mudah dan transparan karena masih interoperabilitas,” jelas Menteri AHY.

One Map Policy Summit 2024 sendiri merupakan agenda tahunan yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu tujuan penyelenggaraannya adalah untuk merumuskan ide, gagasan, dan terobosan dalam menjawab tantangan serta keberlanjutan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang selepas tahun 2024.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. Hadir menyampaikan laporan pelaksanaan One Map Policy, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko; Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; Wakil Menteri Pertanian, Harvick Hasnul Qalbi; serta Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo.

Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama beserta jajaran Kementerian ATR/BPN.  (GE/PHAL)

Read More

Biro Humas Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Pembahasan Keterbukaan Informasi Publik untuk Mendukung Zona Integritas

 Jakarta - Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan rapat bertemakan “Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendukung Zona Integritas”. Pertemuan yang berlangsung mulai 9-11 Juli ini diselenggarakan untuk menguatkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik sebagai bagian integral dalam memenuhi Zona Integritas.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Humas, Harison Mocodompis menekankan pentingnya transparansi informasi sebagai landasan utama dalam pelayanan publik. “Hari ini wajah pemerintah ditentukan oleh apa yang sedang kita semua yang berada di ruangan ini dan teman-teman kita di dalam kantor lakukan dalam konteks melayani publik,” ujarnya di di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Selasa (09/07/2024).

Pertemuan ini juga dimanfaatkan para jajaran untuk berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan kebijakan terkait keterbukaan informasi. Kepala Biro Humas berharap, hasil pertemuan ini bisa memperkuat upaya Kementerian ATR/BPN membangun tata kelola yang baik dan akuntabel, termasuk dalam hal pelayanan pertanahan.

“Mari kita membangun kehumasan, membangun pelayanan keterbukaan publik yang lebih baik, dan di ujung akhirnya membangun institusi yang kita cintai ini dengan semakin baik dan semakin baik lagi,” pungkas Harison Mocodompis.

Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan sekaligus Ketua Pelaksana, Adhi Maskawan, mengawali acara dengan menyampaikan laporan kegiatan. Kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala Subbagian Layanan Informasi Publik, Muhammad Rangga ini turut mengundang Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Samrotunnajah Ismail.

Adapun hadir dalam pertemuan ini, para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Biro Humas; serta jajaran dari Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. (RT/JM)

Read More

Terima Kunjungan Duta Besar Norwegia, Menteri AHY Pastikan Kemudahan Investasi Melalui Kepastian Hukum atas Tanah di Indonesia

 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima kunjungan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Rut Kruger Griven di Ruang Menteri, Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (09/07/2024).

Dalam diskusi ia menyampaikan keinginannya untuk memastikan investasi yang masuk ke Indonesia bisa menjadi lebih baik dengan adanya kepastian hukum atas tanah di Indonesia. Saat ini, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) digalakkan Kementerian ATR/BPN sebagai upaya mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia.

Menteri AHY menganggap bahwa Norwegia sebagai salah satu negara maju di Eropa layak menjadi mitra dagang dan investor yang strategis. Khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Ia berharap, pertemuan ini mampu membangun hubungan yang baik bagi kedua negara serta membawa kemakmuran bagi masyarakat Indonesia dan Norwegia. 

Hadir dalam pertemuan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; dan Tenaga Ahli Bidang Manajemen Internal, Mira Permatasari. (GE/FA)

Read More

Menteri AHY Terima Penghargaan Tokoh Pendorong Investasi dalam Negeri Melalui Reforma Agraria dan Pemberantasan Mafia Tanah

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima penghargaan sebagai Tokoh Pendorong Investasi dalam Negeri Melalui Reforma Agraria dan Pemberantasan Mafia Tanah. Penghargaan dari ajang Indonesia Property&Bank Award ke-18 dan Indonesia Myhome Award ke-7 ini diserahkan secara langsung kepada Menteri AHY di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (10/07/2024).

“Ini sebuah kehormatan, penghargaan yang saya dedikasikan bagi seluruh pegawai ATR/BPN yang sudah bekerja keras di pusat, provinsi, kabupaten/kota yang mencoba untuk terus menyukseskan program-program Reforma Agraria. Dan juga praktik-praktik kejahatan pertanahan, kita sering menyebutnya mafia tanah, ini upaya besar bersama yang harus kita sukseskan,” ujar Menteri AHY.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengapresiasi Journalist Media Network selaku perusahaan yang menaungi sejumlah media properti di Indonesia atas kontribusinya menyediakan informasi sekaligus literasi kepada masyarakat. Termasuk, soal program-program yang dilaksanakan pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN.

“Terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian, kami selalu ingin jadi bagian dari solusi besar. Saya paham apa yang Bapak/Ibu lakukan ini juga sangat penting karena berbicara literasi, public awareness. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian, namun membutuhkan tangan-tangan media melalui jaring media yang kredibel. Menurut saya penting sekali untuk menyuarakan aspirasi rakyat,” ungkap Menteri AHY.

Pemerintah dan Kementerian ATR/BPN ingin menjadi bagian dari penyelarasan prioritas pembangunan nasional ke depan menuju Indonesia Emas 2045 dan seterusnya. “Terima kasih, mohon support, kalau ini bisa kita kelola dengan baik, ekonomi tumbuh, lapangan pekerjaan terbuka, penghasilan meningkat, investasi bergerak dengan deras, Indonesia menjadi negara yang atraktif,” tegas Menteri AHY.

CEO Journalist Media Network, Indra Utama menyampaikan bahwa ajang penghargaan ini telah melalui proses penjurian yang cukup panjang. Pemilihan Menteri AHY sendiri sebagai tokoh inspiratif adalah berdasarkan program-program Kementerian ATR/BPN yang sangat berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang. 

“Bapak AHY kita sodorkan ke dewan juri alasannya karena memang bersentuhan langsung dengan kita soal mafia tanah. Beberapa investor yang tertarik dengan kita, yang dilihat dulu adalah legalitas tanah. Kalau dengan agen properti sangat bersentuhan tentang mafia tanah. Salah satu pelaku itu adalah agen properti, mereka juga berperan di situ dalam bentuk yang besar,” terang Indra Utama.

Turut mendampingi Menteri AHY, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir dalam kesempatan ini, Ketua Dewan Juri Indonesia Property&Bank Award ke-18 dan Indonesia Myhome Award ke-7, Roy Sembel beserta Ketua Panitia dan sejumlah pimpinan redaksi media properti. (YS/YZ)

Read More

Sharing Soal Ilmu Pertanahan dan Pemetaan 3D, Menteri AHY Terima Kunjungan Duta Besar Singapura

 Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fook Seng di Ruang Menteri pada Rabu (10/07/2024). Dalam pertemuan ini, selain membahas sejumlah agenda internal mendatang, kedua pihak juga melakukan sharing ilmu terkait aspek pertanahan.

Menteri AHY menjelaskan, saat ini pihaknya berupaya mengejar target pendaftaran tanah di seluruh Indonesia yang dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Tak hanya pendaftaran tanah, kami juga mengejar transformasi digital. Kami ingin menyelesaikan pendaftaran sebanyak 120 juta bidang tanah hingga akhir tahun ini. Memang bukan pekerjaan mudah, namun kita saat ini sudah on the right track,” ujarnya. 

Menteri AHY juga menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia memastikan terkait ketimpangan penguasaan tanah melalui Redistribusi Tanah, yang merupakan bagian dari program Reforma Agraria. “Seperti halnya pada dua bulan lalu, Presiden Joko Widodo menyerahkan sebanyak 10.000 sertipikat hasil Redistribusi Tanah di Banyuwangi, Jawa Timur,” jelasnya. 

Dalam pertemuan ini, Menteri AHY mengungkapkan ketertarikannya dengan sistem pemetaan digital yang dijalankan oleh Singapura. “Kita perlu belajar dari Singapura terkait 3D Mapping. Bahkan mungkin kita bisa transfer ilmu dan pengalaman terkait ini karena kita juga butuh untuk mempersiapkan SDM kita dalam peningkatan skill,” ujarnya. 

Bicara soal pemetaan digital, Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fook Seng menyebut jika luas wilayah Singapura jauh lebih kecil dibanding luas keseluruhan Indonesia.“Singapura kurang lebih sedikit lebih luas dari pada Jakarta. Dalam jalannya pertanahan di Singapura, kita lakukan pemetaan digital. Pemetaan digital dengan bentuk tiga dimensi ini mencakup daratan, bawah tanah, bahkan hingga bangunan,” jelas Kwok Fook Seng. 

Singapura juga terus berupaya membangun negara yang berbasis smart city melalui ‘Smart Nation Singapore’. “Smart Nation itu sendiri adalah kombinasi dari pembangunan hardware, software, serta warga negara yang mampu menggunakannya (mampu menjalankan tools dari smart city, red),” jelas Kwok Fook Seng.

Adapun pada pertemuan ini, Menteri AHY didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Tenaga Ahli Bidang Manajemen Internal, Mira Permatasari. (AR/FA)

Read More

Lantik 29 Pejabat Kementerian ATR/BPN, Menteri AHY Tekankan Kinerja Optimal untuk Capai Target 100 Hari ke Depan

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik 21 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 8 Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (09/07/2024).

Dalam sambutannya, Menteri AHY menekankan para pejabat yang baru dilantik untuk meningkatkan kinerja dan capaian program strategis menuju masa transisi kepemimpinan nasional pada Oktober mendatang.

“100 hari pertama alhamdulillah kita bisa melakukan banyak hal. Tentu saya merasa sangat terhormat dan bangga karena dibantu oleh Bapak/Ibu sekalian. Saya hanya ingin menjadi bagian dari kisah sukses, kalaupun belum, saya ingin menjadi bagian dari pembelajaran agar ke depan lebih baik dan sukses lagi. Harapan kita, 100 hari berikutnya, 100 hari ke depan kita juga bisa mencapai target-target yang optimal,” ujar Menteri AHY.

Ia terus mendorong jajarannya untuk bekerja lebih baik dari hari ke hari. “Bapak/Ibu sekalian telah melewati proses seleksi yang juga tidak sederhana. Oleh karena itu, saya dan kita semua menaruh harapan yang besar kepada Bapak/Ibu sekalian untuk bisa berbuat yang terbaik dan sukses pada jabatan barunya,” tutur Menteri AHY.

Jabatan yang baru, menurut Menteri ATR/Kepala BPN, merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan rasa tanggung jawab. 

“Jabatan tentu sifatnya sementara. Orang datang dan pergi yang akan diingat adalah apa yang akan ditinggalkan selama masa jabatan tersebut. Kalau baik akan dikenang dengan baik, kalau kurang baik juga akan dikenal kurang baik,” ungkap Menteri AHY.

Turut hadir dalam pelantikan ini, Wamen ATR/Waka BPN, Raja Juli Antoni serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (YS/PHAL)

Read More

Evaluasi Kinerja Jajaran di Semester I, Menteri AHY: Program Strategis Kementerian ATR/BPN Menyentuh Seluruh Lapisan Masyarakat

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin pertemuan dengan Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni beserta seluruh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Rapat pimpinan ini berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (08/07/2024).

Pertemuan ini membahas _update_ pekerjaan yang sudah dilaksanakan serta melakukan evaluasi kinerja jajaran Kementerian ATR/BPN pada semester I tahun 2024. Evaluasi dilakukan terhadap Penyerapan Anggaran; Pembangunan Zona Integritas; Layanan Sertipikat Tanah Elektronik; Pelaksanaan Program Strategis Nasional, yaitu progres capaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) termasuk progres Kabupaten/Kota Lengkap, dan Pengadaan Tanah; serta Capaian Tanah Telantar dan Penyelesaian Kasus-kasus Mafia Tanah.

Menteri AHY dalam kesempatan ini mengapresiasi kerja keras jajaran Kementerian ATR/BPN yang telah menyentuh masyarakat melalui program-program strategis nasional. Ia menginginkan program yang dijalankan Kementerian ATR/BPN dirasakan masyarakat berbagai kalangan hingga para pengusaha dan stakeholders lainnya.

“Ini harus menjadi penyemangat kita karena memang apa yang kita kerjakan benar-benar menyentuh urusan yang paling mendasar bagi masyarakat siapa pun dan di mana pun ia berada. Saya berharap apa yang telah bagus dilanjutkan dan ditingkatkan. Dan hari ini kita melakukan evaluasi terhadap semester satu yang sudah kita lampaui. Apa kekurangan kita, yang perlu diperbaiki kita jujur, terbuka dan segera lakukan perubahan,” ujar Menteri AHY.

Untuk menyukseskan target-target program Kementerian ATR/BPN pada akhir tahun, ia meminta agar rapat evaluasi diadakan secara berkala. “Saya tugaskan kepada Wamen, tentu Pak Sekjen, Irjen dan semua agar membantu benar-benar mencari masalahnya di mana, kalau perlu ada solusi dan terobosan tertentu lakukan, waktunya masih ada tapi tidak banyak. Saya berharap di sela-sela kesibukan Bapak/Ibu sekalian kita fokus pada target pencapaian,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Sementara itu, Wamen ATR/Waka BPN menyatakan kesiapannya untuk mendorong realisasi anggaran dan capaian program Kementerian ATR/BPN. Melalui rapat evaluasi yang dilakukan, diharapkan program-program akan selesai dan menemukan solusi atas kendala di lapangan.

“Tujuannya adalah agar jangan sampai nanti di ujung tahun baru kita kalang kabut, rush, untuk menyelesaikan segala hal. Semacam anggaran kita bisa realokasi ke direktorat lain antar Kanwil yang bisa kita relokasi. Insyaallah dengan kekompakan kita dengan leadership Pak Menteri, bersama Dirjen, Irjen, Sekjen, kita akan bisa lebih dari capaian-capaian sebelumnya,” tutur Raja Juli Antoni.

Turut hadir secara daring dalam pertemuan ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia. (YS/JM)

Read More

Presiden RI Apresiasi Capaian Predikat WTP Pemerintah Pusat dan Daerah, Menteri AHY: Jadi Fondasi bagi Kemajuan Pembangunan

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Dengan mengusung tema “Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini diselenggarakan di Cendrawasih room, Jakarta Convention Center pada Senin (08/07/2024).

Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun 2023. 

“Sudah sering saya sampaikan WTP bukan prestasi tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik pula dan mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” tegas Presiden Joko Widodo.

Ditemui usai menghadiri kegiatan tersebut, Menteri AHY menyatakan bahwa sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian ATR/BPN juga memperoleh predikat WTP. “Alhamdulillah, secara umum, terjadi peningkatan yang baik terhadap hasil pemeriksaan keuangan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Dan secara umum diberikan wajar tanpa pengecualian ini termasuk juga status pada peringkat atau predikat kepada Kementerian ATR/BPN mendapatkan WTP,” jelas Menteri AHY.

Senada dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, Menteri AHY juga menegaskan predikat WTP adalah predikat yang diberikan atas kerja keras pihak terkait mempertanggungjawabkan keuangan negara atau APBN. Menurutnya, dengan bertanggung jawab terhadap APBN juga berdampak pada tata kelola keuangan negara yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. 

“Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang kuat bagi kemajuan pembangunan Indonesia ke depan. Itulah semangat dari hari ini dan mudah-mudahan kami Kementerian ATR/BPN juga dapat terus menjalankan tugas dengan baik termasuk juga mengelola keuangan yang baik,” pungkas Menteri AHY.

Pada kesempatan ini, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Isma Yatun menyerahkan langsung laporan hasil pemeriksaan tertulis kepada Presiden Joko Widodo. Ia menyampaikan bahwa predikat WTP yang diperoleh pemerintah pusat dan daerah ini menunjukkan komitmen dan upaya pemerintah dalam mengelola APBN telah dilakukan seoptimal mungkin.

Hadir pada kegiatan ini, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin; jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju; serta Kepala Daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia. Turut hadir mendampingi Menteri AHY, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (GE/PHAL)

Read More

Evaluasi Kinerja, Koordinator Pejabat Pembina Tim 5 Apresiasi Capaian Realisasi Anggaran Wilayah Kanwil BPN Provinsi Bengkulu

 

Bengkulu - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) di Provinsi Bengkulu. Kegiatan berlangsung di Hotel Santika Kota Bengkulu pada Selasa (02/07/2024). 

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari selaku Koordinator Pejabat Pembina Tim 5 mengapresiasi capaian realisasi anggaran di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu.

"Data hari ini saya lihat Provinsi Bengkulu masuk 9 besar seluruh Indonesia dengan capaian 51,20%. Yang paling bagus adalah Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dengan 54,12%,” ujar Dirjen PTPP Kementerian ATR/BPN.

Embun Sari mengimbau Kantah yang realisasinya masih rendah untuk berupaya meningkatkan capaiannya. "Kinerja Kanwil itu juga dipengaruhi oleh kinerja Kantah di wilayahnya. Jika ada Kantah yang realisasi anggarannya rendah, itu akan jadi pemberat bagi Kanwilnya. Untuk itu terhadap Kantah yang realisasi anggarannya masih rendah, jika ada hambatan, kendala atau masalah, coba dikonsultasikan agar realisasi anggarannya dapat meningkat," ungkapnya.

Tidak hanya capaian realisasi anggaran yang baik, capaian realisasi fisik di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu juga berjalan dengan baik. Salah satunya terkait progres pemetaan Kota Bengkulu yang saat ini sudah mencapai 97%. Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Indra Imanudin optimis Kota Bengkulu akan menjadi Kota Lengkap pertama di Provinsi Bengkulu pada 2024 ini. 

Turut serta dalam sesi diskusi, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Direktur Penilaian Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Inspektur Wilayah II, dan Biro Hubungan Masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Bagian/Bidang Kanwil BPN Provinsi Bengkulu beserta jajaran dan Kepala Kantah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu beserta jajaran. (RB/PHAL)

Read More

Tanah Pondok Pesantren Darul Insan Gresik Telah Berkepastian Hukum Setelah 24 Tahun Berdiri

 

Gresik - Pondok Pesantren Darul Insan Gresik resmi memiliki kepastian hukum hak atas tanah setelah 24 tahun berdiri. Hal ini ditandai dengan diserahkannya sertipikat tanah wakaf oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (05/07/2024). 

Ditemui usai menerima sertipikat, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Insan Gresik, Mulyadi mengucapkan terima kasih atas diterbitkannya sertipikat bagi lembaga pendidikan yang ia dirikan ini. Dirinya tidak menyangka proses pengurusan sertipikat tanah wakaf kali ini relatif singkat.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada BPN yang memproses kegiatan perwakafan tanah ini dengan cepat. Saya tidak mengira dalam waktu yang relatif cepat ini bisa selesai. Saya merasa mengurus sertipikat ini belum sampai dua bulan, ini lebih cepat dari pengurusan sebelumnya," ujar Mulyadi yang juga sekaligus Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Gresik.

Lebih lanjut Mulyadi menceritakan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Insan Gresik. "Pesantren kami didirikan tahun 2000. Sebelum itu masih kandang ayam, jadi kami mendirikan pesantren tanpa ada apa-apa. Tapi lembaga formal ini bermula dari perguruan tinggi hingga saat ini sudah lengkap. Alhamdulillah awalnya hanya berapa gelintir, tapi yang belajar di sana sekarang sekitar 4.000 siswa dan yang tinggal di pondok sekitar 900 santri," ungkapnya.

Mulyadi menyatakan, sertipikat tanah wakaf yang dimiliki yayasan ini sangat penting. Selain memberikan kepastian hukum, sertipikat ini juga dapat menghindari konflik di kemudian hari. "Sertipikat ini sangat penting karena merupakan satu hak milik. Penyertipikatan tanah wakaf ini juga bisa diikuti oleh yang lain dalam rangka mengamankan aset itu sendiri agar tidak terjadi konflik di kemudian hari," terangnya.

Sertipikat yang diterima Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Insan Gresik kali ini merupakan Sertipikat Tanah Elektronik. Menurutnya, dengan bentuk elektronik, sertipikat tanah menjadi lebih simpel. "Ini kan hanya satu lembar, sehingga ini lebih efektif dan efisien jadi masyarakat tidak butuh fotokopi. Yang penting di sini sudah terdata, sudah ada sebuah bukti tanah yang terkait, ukuran yang terkait, semua sudah ada di sini. Di era sekarang saya pikir ini sebuah kebutuhan," imbuhnya.

Sertipikat tanah Yayasan Pondok Pesantren Darul Insan Gresik diserahkan bersamaan dengan penyerahan sertipikat tanah wakaf lainnya. Beberapa di antaranya sertipikat bagi Yayasan Makam Sunan Giri Kebomas Gresik; Masjid Ainul Yaqin Sunan Giri; dan Musala Baitur Rahman. Turut hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran. (LS/PHAL)

Read More