Lantik 29 Pejabat Kementerian ATR/BPN, Menteri AHY Tekankan Kinerja Optimal untuk Capai Target 100 Hari ke Depan

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik 21 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 8 Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (09/07/2024).

Dalam sambutannya, Menteri AHY menekankan para pejabat yang baru dilantik untuk meningkatkan kinerja dan capaian program strategis menuju masa transisi kepemimpinan nasional pada Oktober mendatang.

“100 hari pertama alhamdulillah kita bisa melakukan banyak hal. Tentu saya merasa sangat terhormat dan bangga karena dibantu oleh Bapak/Ibu sekalian. Saya hanya ingin menjadi bagian dari kisah sukses, kalaupun belum, saya ingin menjadi bagian dari pembelajaran agar ke depan lebih baik dan sukses lagi. Harapan kita, 100 hari berikutnya, 100 hari ke depan kita juga bisa mencapai target-target yang optimal,” ujar Menteri AHY.

Ia terus mendorong jajarannya untuk bekerja lebih baik dari hari ke hari. “Bapak/Ibu sekalian telah melewati proses seleksi yang juga tidak sederhana. Oleh karena itu, saya dan kita semua menaruh harapan yang besar kepada Bapak/Ibu sekalian untuk bisa berbuat yang terbaik dan sukses pada jabatan barunya,” tutur Menteri AHY.

Jabatan yang baru, menurut Menteri ATR/Kepala BPN, merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan rasa tanggung jawab. 

“Jabatan tentu sifatnya sementara. Orang datang dan pergi yang akan diingat adalah apa yang akan ditinggalkan selama masa jabatan tersebut. Kalau baik akan dikenang dengan baik, kalau kurang baik juga akan dikenal kurang baik,” ungkap Menteri AHY.

Turut hadir dalam pelantikan ini, Wamen ATR/Waka BPN, Raja Juli Antoni serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (YS/PHAL)

Read More

Evaluasi Kinerja Jajaran di Semester I, Menteri AHY: Program Strategis Kementerian ATR/BPN Menyentuh Seluruh Lapisan Masyarakat

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin pertemuan dengan Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni beserta seluruh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Rapat pimpinan ini berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (08/07/2024).

Pertemuan ini membahas _update_ pekerjaan yang sudah dilaksanakan serta melakukan evaluasi kinerja jajaran Kementerian ATR/BPN pada semester I tahun 2024. Evaluasi dilakukan terhadap Penyerapan Anggaran; Pembangunan Zona Integritas; Layanan Sertipikat Tanah Elektronik; Pelaksanaan Program Strategis Nasional, yaitu progres capaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) termasuk progres Kabupaten/Kota Lengkap, dan Pengadaan Tanah; serta Capaian Tanah Telantar dan Penyelesaian Kasus-kasus Mafia Tanah.

Menteri AHY dalam kesempatan ini mengapresiasi kerja keras jajaran Kementerian ATR/BPN yang telah menyentuh masyarakat melalui program-program strategis nasional. Ia menginginkan program yang dijalankan Kementerian ATR/BPN dirasakan masyarakat berbagai kalangan hingga para pengusaha dan stakeholders lainnya.

“Ini harus menjadi penyemangat kita karena memang apa yang kita kerjakan benar-benar menyentuh urusan yang paling mendasar bagi masyarakat siapa pun dan di mana pun ia berada. Saya berharap apa yang telah bagus dilanjutkan dan ditingkatkan. Dan hari ini kita melakukan evaluasi terhadap semester satu yang sudah kita lampaui. Apa kekurangan kita, yang perlu diperbaiki kita jujur, terbuka dan segera lakukan perubahan,” ujar Menteri AHY.

Untuk menyukseskan target-target program Kementerian ATR/BPN pada akhir tahun, ia meminta agar rapat evaluasi diadakan secara berkala. “Saya tugaskan kepada Wamen, tentu Pak Sekjen, Irjen dan semua agar membantu benar-benar mencari masalahnya di mana, kalau perlu ada solusi dan terobosan tertentu lakukan, waktunya masih ada tapi tidak banyak. Saya berharap di sela-sela kesibukan Bapak/Ibu sekalian kita fokus pada target pencapaian,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Sementara itu, Wamen ATR/Waka BPN menyatakan kesiapannya untuk mendorong realisasi anggaran dan capaian program Kementerian ATR/BPN. Melalui rapat evaluasi yang dilakukan, diharapkan program-program akan selesai dan menemukan solusi atas kendala di lapangan.

“Tujuannya adalah agar jangan sampai nanti di ujung tahun baru kita kalang kabut, rush, untuk menyelesaikan segala hal. Semacam anggaran kita bisa realokasi ke direktorat lain antar Kanwil yang bisa kita relokasi. Insyaallah dengan kekompakan kita dengan leadership Pak Menteri, bersama Dirjen, Irjen, Sekjen, kita akan bisa lebih dari capaian-capaian sebelumnya,” tutur Raja Juli Antoni.

Turut hadir secara daring dalam pertemuan ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia. (YS/JM)

Read More

Presiden RI Apresiasi Capaian Predikat WTP Pemerintah Pusat dan Daerah, Menteri AHY: Jadi Fondasi bagi Kemajuan Pembangunan

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Dengan mengusung tema “Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini diselenggarakan di Cendrawasih room, Jakarta Convention Center pada Senin (08/07/2024).

Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun 2023. 

“Sudah sering saya sampaikan WTP bukan prestasi tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik pula dan mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” tegas Presiden Joko Widodo.

Ditemui usai menghadiri kegiatan tersebut, Menteri AHY menyatakan bahwa sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian ATR/BPN juga memperoleh predikat WTP. “Alhamdulillah, secara umum, terjadi peningkatan yang baik terhadap hasil pemeriksaan keuangan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Dan secara umum diberikan wajar tanpa pengecualian ini termasuk juga status pada peringkat atau predikat kepada Kementerian ATR/BPN mendapatkan WTP,” jelas Menteri AHY.

Senada dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, Menteri AHY juga menegaskan predikat WTP adalah predikat yang diberikan atas kerja keras pihak terkait mempertanggungjawabkan keuangan negara atau APBN. Menurutnya, dengan bertanggung jawab terhadap APBN juga berdampak pada tata kelola keuangan negara yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. 

“Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang kuat bagi kemajuan pembangunan Indonesia ke depan. Itulah semangat dari hari ini dan mudah-mudahan kami Kementerian ATR/BPN juga dapat terus menjalankan tugas dengan baik termasuk juga mengelola keuangan yang baik,” pungkas Menteri AHY.

Pada kesempatan ini, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Isma Yatun menyerahkan langsung laporan hasil pemeriksaan tertulis kepada Presiden Joko Widodo. Ia menyampaikan bahwa predikat WTP yang diperoleh pemerintah pusat dan daerah ini menunjukkan komitmen dan upaya pemerintah dalam mengelola APBN telah dilakukan seoptimal mungkin.

Hadir pada kegiatan ini, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin; jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju; serta Kepala Daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia. Turut hadir mendampingi Menteri AHY, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (GE/PHAL)

Read More

Evaluasi Kinerja, Koordinator Pejabat Pembina Tim 5 Apresiasi Capaian Realisasi Anggaran Wilayah Kanwil BPN Provinsi Bengkulu

 

Bengkulu - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) di Provinsi Bengkulu. Kegiatan berlangsung di Hotel Santika Kota Bengkulu pada Selasa (02/07/2024). 

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari selaku Koordinator Pejabat Pembina Tim 5 mengapresiasi capaian realisasi anggaran di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu.

"Data hari ini saya lihat Provinsi Bengkulu masuk 9 besar seluruh Indonesia dengan capaian 51,20%. Yang paling bagus adalah Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dengan 54,12%,” ujar Dirjen PTPP Kementerian ATR/BPN.

Embun Sari mengimbau Kantah yang realisasinya masih rendah untuk berupaya meningkatkan capaiannya. "Kinerja Kanwil itu juga dipengaruhi oleh kinerja Kantah di wilayahnya. Jika ada Kantah yang realisasi anggarannya rendah, itu akan jadi pemberat bagi Kanwilnya. Untuk itu terhadap Kantah yang realisasi anggarannya masih rendah, jika ada hambatan, kendala atau masalah, coba dikonsultasikan agar realisasi anggarannya dapat meningkat," ungkapnya.

Tidak hanya capaian realisasi anggaran yang baik, capaian realisasi fisik di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu juga berjalan dengan baik. Salah satunya terkait progres pemetaan Kota Bengkulu yang saat ini sudah mencapai 97%. Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Indra Imanudin optimis Kota Bengkulu akan menjadi Kota Lengkap pertama di Provinsi Bengkulu pada 2024 ini. 

Turut serta dalam sesi diskusi, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Direktur Penilaian Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Inspektur Wilayah II, dan Biro Hubungan Masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Bagian/Bidang Kanwil BPN Provinsi Bengkulu beserta jajaran dan Kepala Kantah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu beserta jajaran. (RB/PHAL)

Read More

Tanah Pondok Pesantren Darul Insan Gresik Telah Berkepastian Hukum Setelah 24 Tahun Berdiri

 

Gresik - Pondok Pesantren Darul Insan Gresik resmi memiliki kepastian hukum hak atas tanah setelah 24 tahun berdiri. Hal ini ditandai dengan diserahkannya sertipikat tanah wakaf oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (05/07/2024). 

Ditemui usai menerima sertipikat, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Insan Gresik, Mulyadi mengucapkan terima kasih atas diterbitkannya sertipikat bagi lembaga pendidikan yang ia dirikan ini. Dirinya tidak menyangka proses pengurusan sertipikat tanah wakaf kali ini relatif singkat.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada BPN yang memproses kegiatan perwakafan tanah ini dengan cepat. Saya tidak mengira dalam waktu yang relatif cepat ini bisa selesai. Saya merasa mengurus sertipikat ini belum sampai dua bulan, ini lebih cepat dari pengurusan sebelumnya," ujar Mulyadi yang juga sekaligus Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Gresik.

Lebih lanjut Mulyadi menceritakan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Insan Gresik. "Pesantren kami didirikan tahun 2000. Sebelum itu masih kandang ayam, jadi kami mendirikan pesantren tanpa ada apa-apa. Tapi lembaga formal ini bermula dari perguruan tinggi hingga saat ini sudah lengkap. Alhamdulillah awalnya hanya berapa gelintir, tapi yang belajar di sana sekarang sekitar 4.000 siswa dan yang tinggal di pondok sekitar 900 santri," ungkapnya.

Mulyadi menyatakan, sertipikat tanah wakaf yang dimiliki yayasan ini sangat penting. Selain memberikan kepastian hukum, sertipikat ini juga dapat menghindari konflik di kemudian hari. "Sertipikat ini sangat penting karena merupakan satu hak milik. Penyertipikatan tanah wakaf ini juga bisa diikuti oleh yang lain dalam rangka mengamankan aset itu sendiri agar tidak terjadi konflik di kemudian hari," terangnya.

Sertipikat yang diterima Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Insan Gresik kali ini merupakan Sertipikat Tanah Elektronik. Menurutnya, dengan bentuk elektronik, sertipikat tanah menjadi lebih simpel. "Ini kan hanya satu lembar, sehingga ini lebih efektif dan efisien jadi masyarakat tidak butuh fotokopi. Yang penting di sini sudah terdata, sudah ada sebuah bukti tanah yang terkait, ukuran yang terkait, semua sudah ada di sini. Di era sekarang saya pikir ini sebuah kebutuhan," imbuhnya.

Sertipikat tanah Yayasan Pondok Pesantren Darul Insan Gresik diserahkan bersamaan dengan penyerahan sertipikat tanah wakaf lainnya. Beberapa di antaranya sertipikat bagi Yayasan Makam Sunan Giri Kebomas Gresik; Masjid Ainul Yaqin Sunan Giri; dan Musala Baitur Rahman. Turut hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran. (LS/PHAL)

Read More

Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf Elektronik, Menteri AHY: Semangat Pemerintah Modernisasi Layanan Pertanahan

 Gresik - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan empat sertipikat tanah wakaf di Masjid Besar Ainul Yaqin Sunan Giri, Kabupaten Gresik pada Jumat (05/07/2024). Sertipikat tanah wakaf yang diserahkan kali ini bukan lagi sertipikat analog tapi dalam bentuk Sertipikat Tanah Elektronik.

"Tadi yang kami serahkan adalah Sertipikat Tanah Elektronik. Jadi, ini bagian dari semangat pemerintah dan Pak Presiden benar-benar menekankan agar transformasi digital terus kita kejar seiring dengan upaya melakukan modernisasi dalam pemerintahan, termasuk manajemen tata kelola di bidang pertanahan dan tata ruang," kata Menteri AHY dalam doorstop dengan awak media usai menyerahkan sertipikat tanah wakaf.

Menurut Menteri AHY, Sertipikat Tanah Elektronik lebih mempermudah masyarakat dalam memelihara kepemilikan bukti hak atas tanah. Oleh sebab itu, ia berharap semakin banyak Kantor Pertanahan (Kantah) yang mengimplementasikan layanan Sertipikat Tanah Elektronik.
 
"Kita berharap jika semakin banyak Kantah yang bisa melayani masyarakat, terutama pelayanan Sertipikat Tanah Elektronik, maka akan mempermudah urusan (masyarakat, red). Yang pasti lebih cepat, transparan, akuntabel, dan tidak perlu lagi ada pengurusan yang menggunakan perantara, bisa langsung," lanjut Menteri AHY.

Sertipikat Tanah Elektronik juga akan menyederhanakan cara pengecekan bidang tanah yang dimiliki masyarakat. "Kalau sudah punya Sertipikat Tanah Elektronik bisa dicek kapan saja, menggunakan handphone, sederhana sekali, ada barcode dan langsung tertera jelas siapa pemiliknya, luasannya, di mana petanya, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini terus bisa kita kembangkan," ucap Menteri AHY.

Kendati memudahkan masyarakat, Menteri AHY menyadari bahwa dengan menggunakan sistem digital maka ada kerentanan, terlebih dari ancaman cyber crime_ "Oleh karena itu, kami harus pastikan sistem pengamanan yang dimiliki Kementerian ATR/BPN termasuk dalam urusan Sertipikat Tanah Elektronik ini bisa tetap terjaga di tengah-tengah situasi yang kita tahu akhir-akhir ini banyak ancaman cyber crime dan peretasan, sehingga kita berharap Kementerian ATR/BPN termasuk lembaga negara lainnya terus memperkuat sistem (elektronik, red) ini," pungkas Menteri AHY.

Untuk diketahui, keempat sertipikat tanah wakaf yang diterbitkan kali ini diperuntukkan bagi Yayasan Makam Sunan Giri Kebomas Gresik; Masjid Ainul Yaqin Sunan Giri; Yayasan Pondok Pesantren Darul Insan Gresik; dan Musala Baitur Rahman.

Turut hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran. (LS/PHAL)

Read More

Kunjungi Kantah Kabupaten Gresik, Menteri AHY Memotivasi Jajaran Garda Terdepan Kementerian ATR/BPN

 

Gresik - Usai melakukan serangkaian kegiatan di Kompleks Makam Sunan Giri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Gresik. Kunjungan ini berlangsung pada Jumat (05/07/2024). 

Tak hanya meninjau langsung layanan pertanahan yang ada di Kantah Kabupaten Gresik, kehadiran Menteri AHY juga sebagai bentuk motivasi dan pemberian semangat kepada jajaran yang menjadi garda terdepan memberikan layanan kepada masyarakat.

"Senang sekali bisa memberikan dorongan semangat serta motivasi kepada para pegawai agar senantiasa memberikan layanan yang profesional dan tepercaya," kata Menteri AHY.

Kantah Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kantah yang telah menerapkan layanan Sertipikat Tanah Elektronik kepada masyarakat. Menteri ATR/Kepala BPN berharap, ke depannya semakin banyak Kantah yang mengimplementasikan layanan tersebut demi mewujudkan layanan yang lebih baik untuk masyarakat.

"Saya ingin agar semakin banyak Kantah yang bisa melayani masyarakat, terutama Sertipikat Tanah Elektronik untuk mempermudah segala urusan pertanahan. Dengan Sertipikat Tanah Elektronik, yang pasti lebih cepat, transparan, akuntabel dan tidak perlu lagi ada pengurusan yang menggunakan perantara," lanjut Menteri AHY.

Dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas, Menteri AHY mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk terus memberikan pelayanan pertanahan dan tata ruang secara optimal. "Ayo semangat berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat kita!" pungkasnya.

Turut hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran. (LS/PHAL)

Read More

Berdiri sejak Tahun 1.500-an, Masjid Sunan Giri di Gresik Akhirnya Punya Sertipikat yang Diserahkan Langsung Menteri AHY

 

Gresik - Para pengurus Masjid Ainul Yaqin Sunan Giri di Gresik, Jawa Timur, kini bisa bernafas lega. Berdiri sejak tahun 1.500-an, masjid ini akhirnya punya sertipikat tanah. Penyerahannya dilakukan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai Salat Jumat (05/07/2024). 

"Alhamdulillah untuk masjid yang telah berdiri sejak tahun 1.500-an ini, hari ini ada sertipikatnya, sehingga jelas statusnya, legalitasnya formal resmi dari negara, dari pemerintah," kata Menteri AHY dalam sambutannya usai menyerahkan sertipikat.

Di depan jemaah yang memenuhi masjid, Menteri AHY juga menyerahkan tiga sertipikat tanah wakaf lainnya. Sertipikat tersebut terdiri dari sertipikat Yayasan Makam Sunan Giri Kebomas Gresik yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial keagamaan. Sementara dua sertipikat lainnya adalah sertipikat Yayasan Pondok Pesantren Darul Insan Gresik yang diperuntukkan bagi sekolah keagamaan dan sertipikat Musala Baitur Rahman.

Menteri AHY berharap, selain memberikan kepastian hukum, terbitnya sertipikat bisa semakin membawa keberkahan dan kemuliaan untuk masjid yang diagungkan masyarakat Kabupaten Gresik. "Termasuk tentunya semakin tenang, semakin nyaman para jemaah yang datang dari seluruh penjuru Indonesia untuk beribadah di masjid ini," lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.

Urusan tanah, dikatakan Menteri AHY berisiko menjadi permasalahan terutama jika disebabkan oleh ulah mafia tanah. Oleh sebab itu, tanah-tanah wakaf dan rumah ibadah termasuk masjid yang memiliki nilai sejarah harus jelas statusnya dan jangan sampai mengalami konflik di kemudian hari.

"Oleh karena itu, atas nama pemerintah, Kementerian ATR/BPN, kami dengan rasa syukur menyerahkan seluruh sertipikat tanah wakaf tadi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya," ujar Menteri AHY.

Turut hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran. (LS/PHAL)

Read More

Kunjungi Pemakaman Sunan Giri di Gresik, Menteri AHY: Sertipikat Tanah Wakaf Harus Diprioritaskan dan Disegerakan

 

Gresik - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur pada Jumat (05/07/2024). Setibanya di Jawa Timur, Menteri AHY beserta rombongan langsung bertolak ke Kabupaten Gresik untuk mengunjungi Kompleks Pemakaman Sunan Giri.

Sesampainya di Kompleks Pemakaman Sunan Giri, Menteri AHY menelusuri 125 anak tangga untuk bisa mencapai Masjid Besar Ainul Yaqin Sunan Giri. Di masjid ini, ia menunaikan Salat Jumat bersama warga sekitar dan masyarakat yang sedang berziarah ke makam Sunan Giri, sebelum memulai rangkaian kegiatannya, yakni menyerahkan sertipikat tanah wakaf.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan empat sertipikat tanah wakaf yang terdiri dari sertipikat Yayasan Makam Sunan Giri Kebomas Gresik; sertipikat Masjid Ainul Yaqin Sunan Giri yang telah berdiri sejak tahun 1.500-an; sertipikat Yayasan Pondok Pesantren Darul Insan Gresik; dan sertipikat Musala Baitur Rahman. 

Selepas itu, Menteri ATR/Kepala BPN berziarah ke makam salah satu wali sanga atau tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa, yaitu Sunan Giri yang memiliki nama asli Ainul Yaqin Sunan Giri. 

"Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah ini saya bisa kembali berkunjung ke Provinsi Jatim, tadi begitu _landing_ langsung menuju ke Gresik untuk melakukan ibadah Salat Jumat berjamaah di Masjid Kanjeng Sunan Giri sekaligus setelah itu kami menyerahkan sertipikat wakaf," ujar Menteri AHY kepada awak media usai melakukan semua rangkaian kegiatan di lokasi tersebut.

"Ini memang membahagiakan bagi kita semua khususnya bagi pimpinan masjid dan para jemaah yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, selalu ramai datang untuk ziarah sekaligus beribadah," tambah Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, kehadirannya di lokasi tersebut merupakan wujud pemerintah memberikan kepastian hukum hak atas tanah. "Mudah-mudahan kehadiran kami di sini, tentunya di berbagai daerah yang lain untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi setiap warga negara masyarakat, orang per orang, maupun juga yayasan organisasi terutama untuk keperluan ibadah, rumah ibadah, dan juga tempat-tempat pemakaman," imbuhnya.

Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya mempercepat proses pengurusan sertipikasi tanah wakaf. “Karena bagi kami, urusan wakaf ini benar-benar harus diprioritaskan dan disegerakan, termasuk juga kita yakinkan tidak ada biaya apa pun, jadi harus bisa tuntas. Dan juga mudah-mudahan semakin banyak tanah wakaf yang bisa disertipikatkan," pungkas Menteri AHY.

Turut hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran. (LS/PHAL)

Read More

Jajaran Satker di Lingkup Setjen Paparkan Pelaksanaan Teknis dalam Implementasi Penerapan Anggaran Tahun 2025

 

Jakarta - Sebagai rangkaian kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran Tahun 2025, jajaran satuan kerja (satker) di lingkup Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjelaskan pelaksanaan teknis untuk implementasi penerapan anggaran di tahun 2025. Pemaparan ini berlangsung pada Rabu (03/07/2024) di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta. 

Penjelasan teknis pertama disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dony Erwan. Ia menjelaskan terkait rencana kebijakan, program, dan anggaran Kementerian ATR/BPN yang dicanangkan pada 2025 mendatang. Di mana hal tersebut merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah program prioritas.

"Kegiatan prioritas ini mencakup digitalisasi data pertanahan, melanjutkan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red), akselerasi Rencana Tata Ruang, mengurangi kesenjangan sosial melalui Reforma Agraria, kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pengendalian tanah dan ruang, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Reformasi Birokrasi, dan ILASP (Integrated Land Administration and Spatial Planning, red) yang bekerja sama dengan World Bank," ungkap Dony Erwan.

Untuk mengimplementasikan berbagai program prioritas tersebut harus diikuti penyerapan anggaran yang berkualitas. Demikian dikatakan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Agust Yulian. Menurutnya, perlu adanya peran dari tiga lini yang terdiri dari seluruh Satker sebagai lini pertama, seluruh unit Eselon 1 sebagai lini kedua, dan Inspektorat Jenderal sebagai lini ketiga. 

"Untuk mencapai kualitas ini perlu peran tiga lini, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan penyerapan. Perlu juga efektivitas fungsi template yang harus disesuaikan dengan kebutuhan," terang Agust Yulian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Hatta Firmansyah menerangkan terkait alur perencanaan kegiatan serta anggaran sarana dan prasarana. Ia menyebut momen penyusunan RKA-K/L ini penting bagi seluruh Satker daerah untuk melakukan perencanaan. "Di forum ini kita bersama menyusun dokumen secara lengkap, sehingga kami bisa menentukan mana yang bisa diprioritaskan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga pada Biro Hubungan Masyarakat, Risdianto Prabowo Samodro dalam kesempatan ini menyosialisasikan terkait kegiatan kehumasan. Sedikitnya, ada empat fungsi yang bisa diadaptasi oleh jajaran di daerah.

"Teman-teman di daerah bisa melakukan penguatan hubungan dengan pemangku kepentingan dan instansi terkait, mempererat relasi dengan media, membina hubungan dengan komunitas masyarakat, serta mengelola pengaduan dan layanan informasi publik," terang Risdianto Prabowo Samodro.

Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti oleh 800 peserta yang terdiri dari jajaran Satker pusat, daerah, dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (LS/FA)

Read More