Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf Elektronik, Menteri AHY: Semangat Pemerintah Modernisasi Layanan Pertanahan

 Gresik - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan empat sertipikat tanah wakaf di Masjid Besar Ainul Yaqin Sunan Giri, Kabupaten Gresik pada Jumat (05/07/2024). Sertipikat tanah wakaf yang diserahkan kali ini bukan lagi sertipikat analog tapi dalam bentuk Sertipikat Tanah Elektronik.

"Tadi yang kami serahkan adalah Sertipikat Tanah Elektronik. Jadi, ini bagian dari semangat pemerintah dan Pak Presiden benar-benar menekankan agar transformasi digital terus kita kejar seiring dengan upaya melakukan modernisasi dalam pemerintahan, termasuk manajemen tata kelola di bidang pertanahan dan tata ruang," kata Menteri AHY dalam doorstop dengan awak media usai menyerahkan sertipikat tanah wakaf.

Menurut Menteri AHY, Sertipikat Tanah Elektronik lebih mempermudah masyarakat dalam memelihara kepemilikan bukti hak atas tanah. Oleh sebab itu, ia berharap semakin banyak Kantor Pertanahan (Kantah) yang mengimplementasikan layanan Sertipikat Tanah Elektronik.
 
"Kita berharap jika semakin banyak Kantah yang bisa melayani masyarakat, terutama pelayanan Sertipikat Tanah Elektronik, maka akan mempermudah urusan (masyarakat, red). Yang pasti lebih cepat, transparan, akuntabel, dan tidak perlu lagi ada pengurusan yang menggunakan perantara, bisa langsung," lanjut Menteri AHY.

Sertipikat Tanah Elektronik juga akan menyederhanakan cara pengecekan bidang tanah yang dimiliki masyarakat. "Kalau sudah punya Sertipikat Tanah Elektronik bisa dicek kapan saja, menggunakan handphone, sederhana sekali, ada barcode dan langsung tertera jelas siapa pemiliknya, luasannya, di mana petanya, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini terus bisa kita kembangkan," ucap Menteri AHY.

Kendati memudahkan masyarakat, Menteri AHY menyadari bahwa dengan menggunakan sistem digital maka ada kerentanan, terlebih dari ancaman cyber crime_ "Oleh karena itu, kami harus pastikan sistem pengamanan yang dimiliki Kementerian ATR/BPN termasuk dalam urusan Sertipikat Tanah Elektronik ini bisa tetap terjaga di tengah-tengah situasi yang kita tahu akhir-akhir ini banyak ancaman cyber crime dan peretasan, sehingga kita berharap Kementerian ATR/BPN termasuk lembaga negara lainnya terus memperkuat sistem (elektronik, red) ini," pungkas Menteri AHY.

Untuk diketahui, keempat sertipikat tanah wakaf yang diterbitkan kali ini diperuntukkan bagi Yayasan Makam Sunan Giri Kebomas Gresik; Masjid Ainul Yaqin Sunan Giri; Yayasan Pondok Pesantren Darul Insan Gresik; dan Musala Baitur Rahman.

Turut hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran. (LS/PHAL)

Read More

Kunjungi Kantah Kabupaten Gresik, Menteri AHY Memotivasi Jajaran Garda Terdepan Kementerian ATR/BPN

 

Gresik - Usai melakukan serangkaian kegiatan di Kompleks Makam Sunan Giri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Gresik. Kunjungan ini berlangsung pada Jumat (05/07/2024). 

Tak hanya meninjau langsung layanan pertanahan yang ada di Kantah Kabupaten Gresik, kehadiran Menteri AHY juga sebagai bentuk motivasi dan pemberian semangat kepada jajaran yang menjadi garda terdepan memberikan layanan kepada masyarakat.

"Senang sekali bisa memberikan dorongan semangat serta motivasi kepada para pegawai agar senantiasa memberikan layanan yang profesional dan tepercaya," kata Menteri AHY.

Kantah Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kantah yang telah menerapkan layanan Sertipikat Tanah Elektronik kepada masyarakat. Menteri ATR/Kepala BPN berharap, ke depannya semakin banyak Kantah yang mengimplementasikan layanan tersebut demi mewujudkan layanan yang lebih baik untuk masyarakat.

"Saya ingin agar semakin banyak Kantah yang bisa melayani masyarakat, terutama Sertipikat Tanah Elektronik untuk mempermudah segala urusan pertanahan. Dengan Sertipikat Tanah Elektronik, yang pasti lebih cepat, transparan, akuntabel dan tidak perlu lagi ada pengurusan yang menggunakan perantara," lanjut Menteri AHY.

Dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas, Menteri AHY mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk terus memberikan pelayanan pertanahan dan tata ruang secara optimal. "Ayo semangat berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat kita!" pungkasnya.

Turut hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran. (LS/PHAL)

Read More

Berdiri sejak Tahun 1.500-an, Masjid Sunan Giri di Gresik Akhirnya Punya Sertipikat yang Diserahkan Langsung Menteri AHY

 

Gresik - Para pengurus Masjid Ainul Yaqin Sunan Giri di Gresik, Jawa Timur, kini bisa bernafas lega. Berdiri sejak tahun 1.500-an, masjid ini akhirnya punya sertipikat tanah. Penyerahannya dilakukan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai Salat Jumat (05/07/2024). 

"Alhamdulillah untuk masjid yang telah berdiri sejak tahun 1.500-an ini, hari ini ada sertipikatnya, sehingga jelas statusnya, legalitasnya formal resmi dari negara, dari pemerintah," kata Menteri AHY dalam sambutannya usai menyerahkan sertipikat.

Di depan jemaah yang memenuhi masjid, Menteri AHY juga menyerahkan tiga sertipikat tanah wakaf lainnya. Sertipikat tersebut terdiri dari sertipikat Yayasan Makam Sunan Giri Kebomas Gresik yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial keagamaan. Sementara dua sertipikat lainnya adalah sertipikat Yayasan Pondok Pesantren Darul Insan Gresik yang diperuntukkan bagi sekolah keagamaan dan sertipikat Musala Baitur Rahman.

Menteri AHY berharap, selain memberikan kepastian hukum, terbitnya sertipikat bisa semakin membawa keberkahan dan kemuliaan untuk masjid yang diagungkan masyarakat Kabupaten Gresik. "Termasuk tentunya semakin tenang, semakin nyaman para jemaah yang datang dari seluruh penjuru Indonesia untuk beribadah di masjid ini," lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.

Urusan tanah, dikatakan Menteri AHY berisiko menjadi permasalahan terutama jika disebabkan oleh ulah mafia tanah. Oleh sebab itu, tanah-tanah wakaf dan rumah ibadah termasuk masjid yang memiliki nilai sejarah harus jelas statusnya dan jangan sampai mengalami konflik di kemudian hari.

"Oleh karena itu, atas nama pemerintah, Kementerian ATR/BPN, kami dengan rasa syukur menyerahkan seluruh sertipikat tanah wakaf tadi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya," ujar Menteri AHY.

Turut hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran. (LS/PHAL)

Read More

Kunjungi Pemakaman Sunan Giri di Gresik, Menteri AHY: Sertipikat Tanah Wakaf Harus Diprioritaskan dan Disegerakan

 

Gresik - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur pada Jumat (05/07/2024). Setibanya di Jawa Timur, Menteri AHY beserta rombongan langsung bertolak ke Kabupaten Gresik untuk mengunjungi Kompleks Pemakaman Sunan Giri.

Sesampainya di Kompleks Pemakaman Sunan Giri, Menteri AHY menelusuri 125 anak tangga untuk bisa mencapai Masjid Besar Ainul Yaqin Sunan Giri. Di masjid ini, ia menunaikan Salat Jumat bersama warga sekitar dan masyarakat yang sedang berziarah ke makam Sunan Giri, sebelum memulai rangkaian kegiatannya, yakni menyerahkan sertipikat tanah wakaf.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan empat sertipikat tanah wakaf yang terdiri dari sertipikat Yayasan Makam Sunan Giri Kebomas Gresik; sertipikat Masjid Ainul Yaqin Sunan Giri yang telah berdiri sejak tahun 1.500-an; sertipikat Yayasan Pondok Pesantren Darul Insan Gresik; dan sertipikat Musala Baitur Rahman. 

Selepas itu, Menteri ATR/Kepala BPN berziarah ke makam salah satu wali sanga atau tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa, yaitu Sunan Giri yang memiliki nama asli Ainul Yaqin Sunan Giri. 

"Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah ini saya bisa kembali berkunjung ke Provinsi Jatim, tadi begitu _landing_ langsung menuju ke Gresik untuk melakukan ibadah Salat Jumat berjamaah di Masjid Kanjeng Sunan Giri sekaligus setelah itu kami menyerahkan sertipikat wakaf," ujar Menteri AHY kepada awak media usai melakukan semua rangkaian kegiatan di lokasi tersebut.

"Ini memang membahagiakan bagi kita semua khususnya bagi pimpinan masjid dan para jemaah yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, selalu ramai datang untuk ziarah sekaligus beribadah," tambah Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, kehadirannya di lokasi tersebut merupakan wujud pemerintah memberikan kepastian hukum hak atas tanah. "Mudah-mudahan kehadiran kami di sini, tentunya di berbagai daerah yang lain untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi setiap warga negara masyarakat, orang per orang, maupun juga yayasan organisasi terutama untuk keperluan ibadah, rumah ibadah, dan juga tempat-tempat pemakaman," imbuhnya.

Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya mempercepat proses pengurusan sertipikasi tanah wakaf. “Karena bagi kami, urusan wakaf ini benar-benar harus diprioritaskan dan disegerakan, termasuk juga kita yakinkan tidak ada biaya apa pun, jadi harus bisa tuntas. Dan juga mudah-mudahan semakin banyak tanah wakaf yang bisa disertipikatkan," pungkas Menteri AHY.

Turut hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran. (LS/PHAL)

Read More

Jajaran Satker di Lingkup Setjen Paparkan Pelaksanaan Teknis dalam Implementasi Penerapan Anggaran Tahun 2025

 

Jakarta - Sebagai rangkaian kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran Tahun 2025, jajaran satuan kerja (satker) di lingkup Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjelaskan pelaksanaan teknis untuk implementasi penerapan anggaran di tahun 2025. Pemaparan ini berlangsung pada Rabu (03/07/2024) di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta. 

Penjelasan teknis pertama disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dony Erwan. Ia menjelaskan terkait rencana kebijakan, program, dan anggaran Kementerian ATR/BPN yang dicanangkan pada 2025 mendatang. Di mana hal tersebut merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah program prioritas.

"Kegiatan prioritas ini mencakup digitalisasi data pertanahan, melanjutkan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red), akselerasi Rencana Tata Ruang, mengurangi kesenjangan sosial melalui Reforma Agraria, kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pengendalian tanah dan ruang, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Reformasi Birokrasi, dan ILASP (Integrated Land Administration and Spatial Planning, red) yang bekerja sama dengan World Bank," ungkap Dony Erwan.

Untuk mengimplementasikan berbagai program prioritas tersebut harus diikuti penyerapan anggaran yang berkualitas. Demikian dikatakan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Agust Yulian. Menurutnya, perlu adanya peran dari tiga lini yang terdiri dari seluruh Satker sebagai lini pertama, seluruh unit Eselon 1 sebagai lini kedua, dan Inspektorat Jenderal sebagai lini ketiga. 

"Untuk mencapai kualitas ini perlu peran tiga lini, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan penyerapan. Perlu juga efektivitas fungsi template yang harus disesuaikan dengan kebutuhan," terang Agust Yulian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Hatta Firmansyah menerangkan terkait alur perencanaan kegiatan serta anggaran sarana dan prasarana. Ia menyebut momen penyusunan RKA-K/L ini penting bagi seluruh Satker daerah untuk melakukan perencanaan. "Di forum ini kita bersama menyusun dokumen secara lengkap, sehingga kami bisa menentukan mana yang bisa diprioritaskan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga pada Biro Hubungan Masyarakat, Risdianto Prabowo Samodro dalam kesempatan ini menyosialisasikan terkait kegiatan kehumasan. Sedikitnya, ada empat fungsi yang bisa diadaptasi oleh jajaran di daerah.

"Teman-teman di daerah bisa melakukan penguatan hubungan dengan pemangku kepentingan dan instansi terkait, mempererat relasi dengan media, membina hubungan dengan komunitas masyarakat, serta mengelola pengaduan dan layanan informasi publik," terang Risdianto Prabowo Samodro.

Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti oleh 800 peserta yang terdiri dari jajaran Satker pusat, daerah, dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (LS/FA)

Read More

Terima Kedatangan Duta Besar Australia, Menteri AHY Ingin Kerja Sama Indonesia-Australia Semakin Kuat

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membicarakan bagaimana cara memperkuat kerja sama Indonesia-Australia yang sudah terjalin selama ini dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams.

Diskusi berlangsung hangat dan akrab saat Menteri AHY menerima kunjungan kehormatan Dubes Williams pada Rabu (03/07/2024) di Ruang Kerja Menteri ATR/Kepala BPN, Jakarta.

Keduanya berharap, kerja sama baik antara Indonesia-Australia mampu memberikan sumbangsih positif dalam peningkatan pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) bagi kedua negara.

Meskipun secara pribadi, Menteri AHY dan Dubes Williams sudah menjalin hubungan yang baik, ini baru pertama kalinya Dubes Williams berkunjung ke Kementerian ATR/BPN.

Turut hadir dalam diskusi ini, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Tenaga Ahli Bidang Manajemen Internal, Mira Permatasari; serta dua pendamping Duta Besar Australia, Georgina Lupson dan Daniella Foley. (RT/YZ)

Read More

Peringati Hari Nasional Kanada yang ke-157 Tahun, Menteri AHY Sampaikan Perjalanan Bilateral Indonesia-Kanada

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Tamu Kehormatan pada Peringatan Canada 157th Anniversary, Rabu (03/07/2024) di Hotel Fairmont, Jakarta. Pada kegiatan ini, Menteri AHY mengulas kembali secara singkat perjalanan hubungan bilateral Indonesia-Kanada serta harapan dan peluang ke depannya. 

Dalam momen Hari Nasional Kanada yang diperingati setiap 1 Juli ini, Menteri AHY menyampaikan bahwa selama 70 tahun terakhir, Indonesia dan Kanada telah menjalani kemitraan yang kuat. Dibangun atas dasar saling menghormati, nilai-nilai bersama, dan kesamaan aspirasi antar kedua negara.

“Hubungan diplomatik kita juga telah berkembang pesat dan signifikan, utamanya berkontribusi terhadap perdamaian dan pembangunan global. Indonesia-Kanada telah bekerja sama dengan baik di berbagai bidang, seperti sektor perdagangan, kebudayaan, dan hubungan antar masyarakat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. 

Menteri AHY juga dengan bangga mengatakan, hubungan pribadi antara kedua Pemimpin Indonesia-Kanada juga sangat baik dan membawa dampak positif bagi hubungan bilateral kedua belah pihak. “Masing-masing dari mereka sering ditemui di berbagai kesempatan, seperti di KTT G20 dan ASEAN, untuk membahas upaya perluasan dan memperkuat jalinan kemitraan kita yang semakin erat,” ungkapnya

Ia berharap kemitraan Indonesia-Kanada terus berkembang. “Bersama-sama, kita dapat menghadapi tantangan, meraih peluang, dan dapat membangun dunia yang lebih damai, sejahtera, berkelanjutan, dan inklusif untuk semua. Happy Canada Day!” ucap Menteri AHY. 

Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton dalam kesempatan ini menyebut, tak hanya soal hubungan bilateral Indonesia-Kanada, namun Indonesia-Kanada itu sendiri mempunyai banyak kesamaan. “Masing-masing dari kita memiliki nilai-nilai demokratis yang kuat, sumber daya alam, serta keberagaman. Kanada yang multikultural ini menjadi sangat kuat. Sama halnya dengan Indonesia yang menjadi kuat karena prinsip Bhineka Tunggal Ika,” ucapnya. 

“Kerja sama ini mulai dari perjanjian ekonomi, bersama-sama dalam mengatasi perubahan iklim, kesetaraan gender, bahkan berkolaborasi dengan institusi lainnya,” pungkas Jess Dutton. (AR/JM)

Read More

Jadi Faktor Strategis dalam Percepatan Proses Perizinan Investasi, Kementerian ATR/BPN Gelar FGD Penguatan Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan aktif menunjang percepatan investasi, khususnya dalam proses perizinan yang dilaksanakan di daerah. Untuk menyamakan persepsi jajaran dalam pelaksanaan layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP), Direktorat Jenderal Penataan Agraria menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Layanan PTP di Grand Mercure Jakarta Kemayoran pada Rabu (03/07/2024).

PTP merupakan faktor yang sangat strategis dalam rangka mendukung percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha yang lebih efektif serta efisien. Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan mengatakan Direktorat Penatagunaan Tanah memiliki tugas yang sangat penting mengenai PTP.

“PTP menjadi sesuatu yang strategis untuk kita optimalkan perannya. Kita berharap PTP memuat analisis yang berkaitan dengan Penatagunaan Tanah yang mengikuti ketentuan dan syarat Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T),” ujar Dalu Agung Darmawan dalam sambutannya.

Ia meminta agar dilakukan evaluasi terhadap output PTP karena digunakan sebagai syarat penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) oleh Ditjen Tata Ruang. “Hari ini kita lebih khusus membahas bagaimana mengoptimalisasikan PTP, maka hal yang paling utama adalah mempelajari betul petunjuk pelaksanaannya karena PTP ini modal dasar dalam pemberian izin investasi,” tutur Dirjen Penataan Agraria.

Direktur Penatagunaan Tanah, Wartomo selaku Ketua Penyelenggara menyebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan layanan PTP. Diharapkan, para peserta memiliki kemampuan dan keahlian dalam pengolahan data PTP, sehingga mendukung terselenggaranya pelayanan PTP yang baik dan benar.

“Perlu ada suatu upaya baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan maupun _responsibility_ di dalam mengemban berbagai persoalan PTP. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar dalam menjalani layanan pertanahan dan utamanya bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Wartomo.

Adapun kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari pegawai Direktorat Penatagunaan Tanah, para Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan se-Indonesia, serta perwakilan dari sejumlah kementerian/lembaga terkait. Turut hadir sebagai narasumber, perwakilan dari Ditjen Tata Ruang, Pusdatin Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (YS/MW)

Read More

Menerima Kunjungan Kuliah Kerja Sespimti Polri, Menteri AHY Jelaskan Peran Kementerian ATR/BPN dalam Ketahanan Pangan dan Memberantas Kemiskinan

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima kedatangan siswa kuliah kerja profesi (KKP) dari Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-33, di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Kamis (04/07/2024). Di hadapan para siswa, Menteri AHY menjelaskan peran Kementerian ATR/BPN dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan memberantas kemiskinan.

Dalam hal ketahanan pangan, Kementerian ATR/BPN memiliki program Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Program ini menjaga agar ekosistem sawah tidak dialih fungsikan.

"Kita punya LSD, Lahan Sawah yang Dilindungi. Jadi sudah dilindungi jangan lagi diotak-atik harusnya. Karena kalau semua LSD, lahan sawah di konversi menjadi bangunan beton, maka akan semakin berkurang, jadi kita kelola jangan sampai habis semuanya," kata Menteri AHY dalam sambutannya.

Sementara dalam memerangi kemiskinan, Kementerian ATR/BPN berperan memberikan kemudahan berusaha, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. "Ekonomi kita harus tumbuh karena memang tata ruangnya di persiapkan sebaik-baiknya dan dari situlah investasi akan mengalir dengan baik," ujar Menteri AHY.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa selain upaya di atas, Kementerian ATR/BPN juga meningkatkan produktivitas tanah melalui program Redistribusi Tanah. Dengan melakukan Redistribusi Tanah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengolah tanah yang sebelumnya tidak produktif.

Turut memberi materi paparan dalam kesempatan ini, Staf Khusus Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Widodo; Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Agus Sutanto; Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan sekaligus Ketua Satgas-Anti Mafia Tanah, Arif Rachman. (JM/YZ/AK)

Read More

Rapat Kerja Bersama Komite I DPD RI, Menteri AHY: Keadilan untuk Semua, Kesejahteraan untuk Semua

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri Rapat Kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung B DPD RI, Jakarta, Selasa (02/07/2024). Pertemuan yang diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI ini membahas pengawasan atas pelaksanaan program Reforma Agraria dan konflik pertanahan di daerah.

Di awal sambutannya, Menteri AHY mengapresiasi dukungan dan pendampingan dari Anggota Komite I DPD RI dalam rangka menyukseskan Reforma Agraria. Ia pun menyatakan bahwa program Reforma Agraria akan selalu berorientasi pada terciptanya kepastian hukum, rasa keadilan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

“Bagi masyarakat, kepastian hukum atas kepemilikan tanah dapat menjadi aset dan modal usaha, sehingga memperluas akses ekonomi masyarakat. Begitu juga kepastian hukum bagi dunia usaha, akan memberikan rasa aman dalam berinvestasi, yang pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam implementasinya, rasa keadilan harus tercipta, baik untuk masyarakat maupun dunia usaha. Itulah yang saya sebut sebagai ‘Keadilan untuk semua’ dan ‘Kesejahteraan untuk semua’,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri AHY memaparkan, RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024 telah mengamanatkan pelaksanaan Reforma Agraria melalui Penataan Aset seluas 9 juta hektare. Tercatat, dalam 10 tahun terakhir selama periode 2014-2024, secara keseluruhan Reforma Agraria telah berhasil mencapai 12,5 juta hektare atau sebesar 138%.

Hingga Juni 2024, telah terdaftar 114,5 juta bidang tanah dan 92,1 juta bidang di antaranya telah bersertipikat. Hasil tersebut sangat signifikan, yakni telah mencapai 95,4% dari target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024 atau mencapai 90,8% dari target PTSL keseluruhan. “Insyaallah, target PTSL keseluruhan, yaitu sebesar 126 juta bidang tanah pada tahun 2025 bisa tercapai,” kata Menteri AHY.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi pun mengapresiasi Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan program strategis dengan mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ia berharap rapat kerja ini akan mempererat sinergi dan kolaborasi Kementerian ATR/BPN selaku mitra Komite I DPD RI

“Reforma Agraria memasuki babak baru sejak masuknya Pak AHY menggantikan Pak Hadi Tjahjanto. Saya mengapresiasi Pak AHY dan jajaran, bergerak cepat luar biasa langsung turun ke masyarakat menyerahkan sertipikat,” pungkas Fachrul Razi. (YS/PHAL)

Read More