Terima Kedatangan Duta Besar Australia, Menteri AHY Ingin Kerja Sama Indonesia-Australia Semakin Kuat

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membicarakan bagaimana cara memperkuat kerja sama Indonesia-Australia yang sudah terjalin selama ini dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams.

Diskusi berlangsung hangat dan akrab saat Menteri AHY menerima kunjungan kehormatan Dubes Williams pada Rabu (03/07/2024) di Ruang Kerja Menteri ATR/Kepala BPN, Jakarta.

Keduanya berharap, kerja sama baik antara Indonesia-Australia mampu memberikan sumbangsih positif dalam peningkatan pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) bagi kedua negara.

Meskipun secara pribadi, Menteri AHY dan Dubes Williams sudah menjalin hubungan yang baik, ini baru pertama kalinya Dubes Williams berkunjung ke Kementerian ATR/BPN.

Turut hadir dalam diskusi ini, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Tenaga Ahli Bidang Manajemen Internal, Mira Permatasari; serta dua pendamping Duta Besar Australia, Georgina Lupson dan Daniella Foley. (RT/YZ)

Read More

Peringati Hari Nasional Kanada yang ke-157 Tahun, Menteri AHY Sampaikan Perjalanan Bilateral Indonesia-Kanada

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Tamu Kehormatan pada Peringatan Canada 157th Anniversary, Rabu (03/07/2024) di Hotel Fairmont, Jakarta. Pada kegiatan ini, Menteri AHY mengulas kembali secara singkat perjalanan hubungan bilateral Indonesia-Kanada serta harapan dan peluang ke depannya. 

Dalam momen Hari Nasional Kanada yang diperingati setiap 1 Juli ini, Menteri AHY menyampaikan bahwa selama 70 tahun terakhir, Indonesia dan Kanada telah menjalani kemitraan yang kuat. Dibangun atas dasar saling menghormati, nilai-nilai bersama, dan kesamaan aspirasi antar kedua negara.

“Hubungan diplomatik kita juga telah berkembang pesat dan signifikan, utamanya berkontribusi terhadap perdamaian dan pembangunan global. Indonesia-Kanada telah bekerja sama dengan baik di berbagai bidang, seperti sektor perdagangan, kebudayaan, dan hubungan antar masyarakat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. 

Menteri AHY juga dengan bangga mengatakan, hubungan pribadi antara kedua Pemimpin Indonesia-Kanada juga sangat baik dan membawa dampak positif bagi hubungan bilateral kedua belah pihak. “Masing-masing dari mereka sering ditemui di berbagai kesempatan, seperti di KTT G20 dan ASEAN, untuk membahas upaya perluasan dan memperkuat jalinan kemitraan kita yang semakin erat,” ungkapnya

Ia berharap kemitraan Indonesia-Kanada terus berkembang. “Bersama-sama, kita dapat menghadapi tantangan, meraih peluang, dan dapat membangun dunia yang lebih damai, sejahtera, berkelanjutan, dan inklusif untuk semua. Happy Canada Day!” ucap Menteri AHY. 

Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton dalam kesempatan ini menyebut, tak hanya soal hubungan bilateral Indonesia-Kanada, namun Indonesia-Kanada itu sendiri mempunyai banyak kesamaan. “Masing-masing dari kita memiliki nilai-nilai demokratis yang kuat, sumber daya alam, serta keberagaman. Kanada yang multikultural ini menjadi sangat kuat. Sama halnya dengan Indonesia yang menjadi kuat karena prinsip Bhineka Tunggal Ika,” ucapnya. 

“Kerja sama ini mulai dari perjanjian ekonomi, bersama-sama dalam mengatasi perubahan iklim, kesetaraan gender, bahkan berkolaborasi dengan institusi lainnya,” pungkas Jess Dutton. (AR/JM)

Read More

Jadi Faktor Strategis dalam Percepatan Proses Perizinan Investasi, Kementerian ATR/BPN Gelar FGD Penguatan Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan aktif menunjang percepatan investasi, khususnya dalam proses perizinan yang dilaksanakan di daerah. Untuk menyamakan persepsi jajaran dalam pelaksanaan layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP), Direktorat Jenderal Penataan Agraria menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Layanan PTP di Grand Mercure Jakarta Kemayoran pada Rabu (03/07/2024).

PTP merupakan faktor yang sangat strategis dalam rangka mendukung percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha yang lebih efektif serta efisien. Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan mengatakan Direktorat Penatagunaan Tanah memiliki tugas yang sangat penting mengenai PTP.

“PTP menjadi sesuatu yang strategis untuk kita optimalkan perannya. Kita berharap PTP memuat analisis yang berkaitan dengan Penatagunaan Tanah yang mengikuti ketentuan dan syarat Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T),” ujar Dalu Agung Darmawan dalam sambutannya.

Ia meminta agar dilakukan evaluasi terhadap output PTP karena digunakan sebagai syarat penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) oleh Ditjen Tata Ruang. “Hari ini kita lebih khusus membahas bagaimana mengoptimalisasikan PTP, maka hal yang paling utama adalah mempelajari betul petunjuk pelaksanaannya karena PTP ini modal dasar dalam pemberian izin investasi,” tutur Dirjen Penataan Agraria.

Direktur Penatagunaan Tanah, Wartomo selaku Ketua Penyelenggara menyebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan layanan PTP. Diharapkan, para peserta memiliki kemampuan dan keahlian dalam pengolahan data PTP, sehingga mendukung terselenggaranya pelayanan PTP yang baik dan benar.

“Perlu ada suatu upaya baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan maupun _responsibility_ di dalam mengemban berbagai persoalan PTP. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar dalam menjalani layanan pertanahan dan utamanya bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Wartomo.

Adapun kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari pegawai Direktorat Penatagunaan Tanah, para Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan se-Indonesia, serta perwakilan dari sejumlah kementerian/lembaga terkait. Turut hadir sebagai narasumber, perwakilan dari Ditjen Tata Ruang, Pusdatin Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (YS/MW)

Read More

Menerima Kunjungan Kuliah Kerja Sespimti Polri, Menteri AHY Jelaskan Peran Kementerian ATR/BPN dalam Ketahanan Pangan dan Memberantas Kemiskinan

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima kedatangan siswa kuliah kerja profesi (KKP) dari Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-33, di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Kamis (04/07/2024). Di hadapan para siswa, Menteri AHY menjelaskan peran Kementerian ATR/BPN dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan memberantas kemiskinan.

Dalam hal ketahanan pangan, Kementerian ATR/BPN memiliki program Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Program ini menjaga agar ekosistem sawah tidak dialih fungsikan.

"Kita punya LSD, Lahan Sawah yang Dilindungi. Jadi sudah dilindungi jangan lagi diotak-atik harusnya. Karena kalau semua LSD, lahan sawah di konversi menjadi bangunan beton, maka akan semakin berkurang, jadi kita kelola jangan sampai habis semuanya," kata Menteri AHY dalam sambutannya.

Sementara dalam memerangi kemiskinan, Kementerian ATR/BPN berperan memberikan kemudahan berusaha, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. "Ekonomi kita harus tumbuh karena memang tata ruangnya di persiapkan sebaik-baiknya dan dari situlah investasi akan mengalir dengan baik," ujar Menteri AHY.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa selain upaya di atas, Kementerian ATR/BPN juga meningkatkan produktivitas tanah melalui program Redistribusi Tanah. Dengan melakukan Redistribusi Tanah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengolah tanah yang sebelumnya tidak produktif.

Turut memberi materi paparan dalam kesempatan ini, Staf Khusus Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Widodo; Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Agus Sutanto; Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan sekaligus Ketua Satgas-Anti Mafia Tanah, Arif Rachman. (JM/YZ/AK)

Read More

Rapat Kerja Bersama Komite I DPD RI, Menteri AHY: Keadilan untuk Semua, Kesejahteraan untuk Semua

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri Rapat Kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung B DPD RI, Jakarta, Selasa (02/07/2024). Pertemuan yang diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI ini membahas pengawasan atas pelaksanaan program Reforma Agraria dan konflik pertanahan di daerah.

Di awal sambutannya, Menteri AHY mengapresiasi dukungan dan pendampingan dari Anggota Komite I DPD RI dalam rangka menyukseskan Reforma Agraria. Ia pun menyatakan bahwa program Reforma Agraria akan selalu berorientasi pada terciptanya kepastian hukum, rasa keadilan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

“Bagi masyarakat, kepastian hukum atas kepemilikan tanah dapat menjadi aset dan modal usaha, sehingga memperluas akses ekonomi masyarakat. Begitu juga kepastian hukum bagi dunia usaha, akan memberikan rasa aman dalam berinvestasi, yang pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam implementasinya, rasa keadilan harus tercipta, baik untuk masyarakat maupun dunia usaha. Itulah yang saya sebut sebagai ‘Keadilan untuk semua’ dan ‘Kesejahteraan untuk semua’,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri AHY memaparkan, RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024 telah mengamanatkan pelaksanaan Reforma Agraria melalui Penataan Aset seluas 9 juta hektare. Tercatat, dalam 10 tahun terakhir selama periode 2014-2024, secara keseluruhan Reforma Agraria telah berhasil mencapai 12,5 juta hektare atau sebesar 138%.

Hingga Juni 2024, telah terdaftar 114,5 juta bidang tanah dan 92,1 juta bidang di antaranya telah bersertipikat. Hasil tersebut sangat signifikan, yakni telah mencapai 95,4% dari target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024 atau mencapai 90,8% dari target PTSL keseluruhan. “Insyaallah, target PTSL keseluruhan, yaitu sebesar 126 juta bidang tanah pada tahun 2025 bisa tercapai,” kata Menteri AHY.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi pun mengapresiasi Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan program strategis dengan mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ia berharap rapat kerja ini akan mempererat sinergi dan kolaborasi Kementerian ATR/BPN selaku mitra Komite I DPD RI

“Reforma Agraria memasuki babak baru sejak masuknya Pak AHY menggantikan Pak Hadi Tjahjanto. Saya mengapresiasi Pak AHY dan jajaran, bergerak cepat luar biasa langsung turun ke masyarakat menyerahkan sertipikat,” pungkas Fachrul Razi. (YS/PHAL)

Read More

Susun Rencana Kerja dan Anggaran yang Tepat Sasaran, Wujudkan Kementerian ATR/BPN Jadi Institusi Berstandar Dunia

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran Tahun 2025 di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana pada Selasa (02/07/2024) malam.

Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh jajaran untuk berupaya mewujudkan Kementerian ATR/BPN menjadi institusi berstandar dunia serta Indonesia Emas 2045. Hal ini bisa dilakukan dengan mulai menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2025 secara berkualitas dan tepat sasaran. "Di mana program dan kegiatan strategis di bidang pertanahan dan ruang menjadi prioritas dalam penyusunan dan perencanaan anggaran," kata Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Tahun 2025 adalah momentum bagi setiap K/L termasuk Kementerian ATR/BPN untuk bertransformasi menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, Suyus Windayana menilai perlu dilakukan penguatan peran Kementerian ATR/BPN dalam beberapa aspek. "Seperti mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang pertanahan dan ruang," tuturnya.

Sekjen Kementerian ATR/BPN mengungkapkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategi (Renstra), serta Roadmap Kementerian ATR/BPN 2025-2029 yang sedang disusun ini harus selaras dengan lima sasaran utama Visi Indonesia Emas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Di samping itu, juga harus merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

"Sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029, idealnya kegiatan Kementerian ATR/BPN dilakukan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai penguatan fondasi transformasi dapat dituntaskan," ujar Suyus Windayana.

Penyusunan rencana kerja dan anggaran yang tepat sasaran, juga selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam penyusunan RKP tahun 2025. Di mana penyusunan tersebut harus didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu seirama, berorientasi hasil, serta tepat sasaran. Oleh sebab itu, Suyus Windayana menyatakan penyusunan rencana kerja dan anggaran 2025 adalah momen penting untuk penyelarasan kebijakan pusat, serta program dan kegiatan yang akan diimplementasikan ke masing-masing satuan kerja daerah. 

"Melalui kegiatan ini diimbau kepada Bapak dan Ibu semua untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara," tegas Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Ia berharap, jajarannya dapat mempercepat realisasi fisik dan anggaran tahun 2024 agar Kementerian ATR/BPN bisa mencapai target penyerapan anggaran 97%, sebagaimana yang telah sukses dilakukan di tahun 2023. "Kita terus berkomitmen untuk fokus dan berusaha secara optimal, mencapai target-target prioritas Kementerian ATR/BPN. Untuk itu, saya minta kepada Saudara-saudara untuk bekerja secara Optimal," pungkas Suyus Windayana.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Berdasarkan laporan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, kegiatan ini diikuti oleh 800 peserta yang terdiri dari jajaran satuan kerja pusat dan daerah, serta jajaran Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (LS/FA)

Read More

Evaluasi Kinerja, Tim Pembina Kementerian ATR/BPN Dorong Kanwil BPN Provinsi Kaltim Capai Target Program Strategis 2024

 

Balikpapan - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan kegiatan Evaluasi dan Pembinaan terhadap Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), bertempat di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan pada Selasa (02/07/2024). Evaluasi yang dilakukan terkait capaian program-program strategis Kementerian ATR/BPN di Provinsi Kalimantan Timur. 

Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi yang juga selaku Koordinator Pejabat Pembina Tim 10, Jonahar terus mengimbau percepatan capaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) khususnya di Provinsi Kaltim. "Saya yakin Kaltim bisa mencapai target PTSL-nya. Terkait PTSL 2024, hendaknya target ditetapkan hingga Oktober-November 2024 dan tidak boleh ada perpanjangan target penyelesaian hingga Januari 2025," imbaunya. 

Jonahar juga membahas terkait program 7 Layanan Prioritas Kementerian ATR/BPN. Implementasi 7 Layanan Prioritas ini menjadi simbol pelayanan Kementerian ATR/BPN kepada masyarakat, sehingga perlu terus dilakukan monitoring dan evaluasi dengan baik. "Seperti halnya dahulu ketika saya membina di Kanwil BPN Jawa Timur, saya selalu amati bagaimana program 7 Layanan Prioritas. Saya selalu menekankan hasilnya harus bagus. Bahkan dibuat kategorisasi pelaksanaan 7 Layanan Prioritas di tiap masing-masing Kantor Pertanahan," terangnya. 

Dalam sesi diskusi, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa dalam rangka akselerasi capaian program-program strategis Kementerian, Kementerian ATR/BPN perlu menjalin komunikasi yang intensif antar kementerian/lembaga (K/L), Pemda, CSO, dan pemangku kepentingan terkait. 

"Kolaborasi dan kerja sama merupakan highlight dari kerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam prosesnya yang tidak boleh dilupakan adalah partisipasi masyarakat. Contohnya kita selama ini berupaya menggencarkan implementasi Sertipikat Tanah Elektronik, tapi ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu soal ini. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat terlibat dalam menyukseskan program strategis Kementerian ATR/BPN," tutur Yulia Jaya Nirmawati. 

Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim, Deni Ahmad Hidayat mengaku optimis menuntaskan seluruh target capaian di Kanwil BPN Provinsi Kaltim hingga akhir 2024 termasuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) khususnya dari aspek pengadaan tanah. Saat ini terdapat 24 paket kegiatan Pengadaan Tanah di IKN dengan status 12 paket selesai dan 12 paket lainnya sedang on going, termasuk di dalamnya 3 paket baru yang sudah ditetapkan SK Penlok-nya. 

“Saya ini baru terhitung 1 minggu di sini menjadi Plt., namun saya sudah beberapa kali meninjau dan berkoordinasi terkait IKN bersama jajaran Forkopimda. Harapannya persoalan IKN bisa diakselerasi penyelesaiannya," ungkap Deni Ahmad Hidayat.

Melalui paparannya, Deni Ahmad Hidayat menjabarkan bahwa jumlah bidang tanah terdaftar di Provinsi Kaltim per 30 Juni ada 1.923.729 bidang atau 91 % dari estimasi jumlah bidang tanah di Kaltim. Sementara jumlah bidang tanah bersertipikat per 1 Juli 2024 sebanyak 1.554.391 bidang atau sebesar 80%. 

"Di targetkan tahun 2024 ini sebanyak 2.107.420 bidang tanah bisa terdaftar. Setelah ini kita akan langsung membahas secara intens terkait capaian PTSL dan program strategis lainnya. Mudah-mudahan selama bertugas di sini, kita bisa bekerja sama, sehingga seluruh kegiatan di Kaltim dapat tercapai dan berjalan dengan baik," harap Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim.

Turut serta dalam sesi diskusi, Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Andi Renald serta Direktur Penanganan Perkara Pertanahan, Joko Subagyo. Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh Kepala Bidang di Kanwil BPN Provinsi Kaltim beserta jajaran, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Kaltim beserta jajaran.

Sebelum kegiatan pembinaan berlangsung, para Pembina Tim 10 juga melakukan peninjauan di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan. Peninjauan dilakukan mencakup area loket pelayanan hingga ruang kerja masing-masing seksi. (AR/MW)

Read More

Rapat Kerja Bersama Komite I DPD RI, Menteri AHY: Keadilan untuk Semua, Kesejahteraan untuk Semua

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri Rapat Kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung B DPD RI, Jakarta, Selasa (02/07/2024). Pertemuan yang diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI ini membahas pengawasan atas pelaksanaan program Reforma Agraria dan konflik pertanahan di daerah.

Di awal sambutannya, Menteri AHY mengapresiasi dukungan dan pendampingan dari Anggota Komite I DPD RI dalam rangka menyukseskan Reforma Agraria. Ia pun menyatakan bahwa program Reforma Agraria akan selalu berorientasi pada terciptanya kepastian hukum, rasa keadilan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

“Bagi masyarakat, kepastian hukum atas kepemilikan tanah dapat menjadi aset dan modal usaha, sehingga memperluas akses ekonomi masyarakat. Begitu juga kepastian hukum bagi dunia usaha, akan memberikan rasa aman dalam berinvestasi, yang pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam implementasinya, rasa keadilan harus tercipta, baik untuk masyarakat maupun dunia usaha. Itulah yang saya sebut sebagai ‘Keadilan untuk semua’ dan ‘Kesejahteraan untuk semua’,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri AHY memaparkan, RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024 telah mengamanatkan pelaksanaan Reforma Agraria melalui Penataan Aset seluas 9 juta hektare. Tercatat, dalam 10 tahun terakhir selama periode 2014-2024, secara keseluruhan Reforma Agraria telah berhasil mencapai 12,5 juta hektare atau sebesar 138%.

Hingga Juni 2024, telah terdaftar 114,5 juta bidang tanah dan 92,1 juta bidang di antaranya telah bersertipikat. Hasil tersebut sangat signifikan, yakni telah mencapai 95,4% dari target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024 atau mencapai 90,8% dari target PTSL keseluruhan. “Insyaallah, target PTSL keseluruhan, yaitu sebesar 126 juta bidang tanah pada tahun 2025 bisa tercapai,” kata Menteri AHY.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi pun mengapresiasi Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan program strategis dengan mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ia berharap rapat kerja ini akan mempererat sinergi dan kolaborasi Kementerian ATR/BPN selaku mitra Komite I DPD RI

“Reforma Agraria memasuki babak baru sejak masuknya Pak AHY menggantikan Pak Hadi Tjahjanto. Saya mengapresiasi Pak AHY dan jajaran, bergerak cepat luar biasa langsung turun ke masyarakat menyerahkan sertipikat,” pungkas Fachrul Razi. (YS/PHAL)

Read More

Peringati Hari Bhayangkara ke-78, Menteri AHY Hadiri Upacara di Monas

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara ke-78 di Lapangan Silang Monas, Senin (01/07/2024). Upacara ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo.

Pada perayaan Hari Bhayangkara ke-78 yang mengusung tema "Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” ini, Presiden Joko Widodo berharap Polri mampu menjadi cooling system dan perekat kebhinekaan, lebih profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, serta harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku-pelaku kejahatan.

Upacara ini turut menampilkan marching band dari Akademi Kepolisian RI; atraksi terjun payung oleh Tim Penerjun TNI-Polri; serta pawai pasukan pengamanan Polri yang dilengkapi dengan kendaraan operasionalnya.

Bersama para Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jajaran Polri, Menteri AHY hadir meramaikan momen tersebut dengan mengenakan setelan jas dan peci berwarna hitam. (RT/YZ)

Read More

Komite I DPD RI Dukung Penambahan Anggaran Kementerian ATR/BPN untuk Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program Reforma Agraria, menyelesaikan konflik pertanahan, dan memberantas mafia tanah. Namun demikian, diperlukan dukungan kebijakan serta anggaran yang memadai, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan program tersebut.

Dalam hal ini, Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fachrul Rozi menyatakan dukungannya untuk melakukan penambahan anggaran bagi Kementerian ATR/BPN. Penambahan anggaran bertujuan agar pelaksanaan Reforma Agraria dapat dipercepat demi menyejahterakan rakyart Indonesia.

“Kami siap berjuang untuk ditingkatkan anggaran Kementerian ATR/BPN. Bagaimana mau bergerak cepat dan progresif jika anggaran dikurangi, jadi saya mengingatkan kembali kepada Teman-teman Komite I pada saat rapat dengan Menteri Keuangan, anggaran Kementerian ATR/BPN agar ditingkatkan,” ujar Fachrul Rozi dalam Rapat Kerja Bersama Komite I DPD RI dan Kementerian ATR/BPN di Gedung B DPD RI, Jakarta, Selasa (02/07/2024).

Dukungan tersebut kemudian disetujui oleh seluruh Anggota Komite I DPD RI serta ditegaskan dalam kesimpulan rapat. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Sylviana Murni mengatakan bahwa anggaran merupakan hal yang penting bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Komite I DPD RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk melakukan penambahan anggaran Kementerian ATR/BPN yang diambil baik dari Rupiah Murni (RM) dan/atau dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam upaya percepatan dan optimalisasi program Reforma Agraria,” tutur Sylviana Murni sembari mengetuk palu tanda disepakatinya kesimpulan rapat.

Adapun Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian ATR/BPN ini dihadiri langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga memaparkan capaian program Reforma Agraria dalam 10 tahun terakhir. Pertemuan ini juga diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang membahas soal pengawasan atas pelaksanaan program Reforma Agraria dan konflik pertanahan di daerah. (YS/PHAL)

Read More