Susun Rencana Kerja dan Anggaran yang Tepat Sasaran, Wujudkan Kementerian ATR/BPN Jadi Institusi Berstandar Dunia

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran Tahun 2025 di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana pada Selasa (02/07/2024) malam.

Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh jajaran untuk berupaya mewujudkan Kementerian ATR/BPN menjadi institusi berstandar dunia serta Indonesia Emas 2045. Hal ini bisa dilakukan dengan mulai menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2025 secara berkualitas dan tepat sasaran. "Di mana program dan kegiatan strategis di bidang pertanahan dan ruang menjadi prioritas dalam penyusunan dan perencanaan anggaran," kata Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Tahun 2025 adalah momentum bagi setiap K/L termasuk Kementerian ATR/BPN untuk bertransformasi menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, Suyus Windayana menilai perlu dilakukan penguatan peran Kementerian ATR/BPN dalam beberapa aspek. "Seperti mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang pertanahan dan ruang," tuturnya.

Sekjen Kementerian ATR/BPN mengungkapkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategi (Renstra), serta Roadmap Kementerian ATR/BPN 2025-2029 yang sedang disusun ini harus selaras dengan lima sasaran utama Visi Indonesia Emas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Di samping itu, juga harus merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

"Sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029, idealnya kegiatan Kementerian ATR/BPN dilakukan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai penguatan fondasi transformasi dapat dituntaskan," ujar Suyus Windayana.

Penyusunan rencana kerja dan anggaran yang tepat sasaran, juga selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam penyusunan RKP tahun 2025. Di mana penyusunan tersebut harus didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu seirama, berorientasi hasil, serta tepat sasaran. Oleh sebab itu, Suyus Windayana menyatakan penyusunan rencana kerja dan anggaran 2025 adalah momen penting untuk penyelarasan kebijakan pusat, serta program dan kegiatan yang akan diimplementasikan ke masing-masing satuan kerja daerah. 

"Melalui kegiatan ini diimbau kepada Bapak dan Ibu semua untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara," tegas Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Ia berharap, jajarannya dapat mempercepat realisasi fisik dan anggaran tahun 2024 agar Kementerian ATR/BPN bisa mencapai target penyerapan anggaran 97%, sebagaimana yang telah sukses dilakukan di tahun 2023. "Kita terus berkomitmen untuk fokus dan berusaha secara optimal, mencapai target-target prioritas Kementerian ATR/BPN. Untuk itu, saya minta kepada Saudara-saudara untuk bekerja secara Optimal," pungkas Suyus Windayana.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Berdasarkan laporan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, kegiatan ini diikuti oleh 800 peserta yang terdiri dari jajaran satuan kerja pusat dan daerah, serta jajaran Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (LS/FA)

Read More

Evaluasi Kinerja, Tim Pembina Kementerian ATR/BPN Dorong Kanwil BPN Provinsi Kaltim Capai Target Program Strategis 2024

 

Balikpapan - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan kegiatan Evaluasi dan Pembinaan terhadap Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), bertempat di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan pada Selasa (02/07/2024). Evaluasi yang dilakukan terkait capaian program-program strategis Kementerian ATR/BPN di Provinsi Kalimantan Timur. 

Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi yang juga selaku Koordinator Pejabat Pembina Tim 10, Jonahar terus mengimbau percepatan capaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) khususnya di Provinsi Kaltim. "Saya yakin Kaltim bisa mencapai target PTSL-nya. Terkait PTSL 2024, hendaknya target ditetapkan hingga Oktober-November 2024 dan tidak boleh ada perpanjangan target penyelesaian hingga Januari 2025," imbaunya. 

Jonahar juga membahas terkait program 7 Layanan Prioritas Kementerian ATR/BPN. Implementasi 7 Layanan Prioritas ini menjadi simbol pelayanan Kementerian ATR/BPN kepada masyarakat, sehingga perlu terus dilakukan monitoring dan evaluasi dengan baik. "Seperti halnya dahulu ketika saya membina di Kanwil BPN Jawa Timur, saya selalu amati bagaimana program 7 Layanan Prioritas. Saya selalu menekankan hasilnya harus bagus. Bahkan dibuat kategorisasi pelaksanaan 7 Layanan Prioritas di tiap masing-masing Kantor Pertanahan," terangnya. 

Dalam sesi diskusi, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa dalam rangka akselerasi capaian program-program strategis Kementerian, Kementerian ATR/BPN perlu menjalin komunikasi yang intensif antar kementerian/lembaga (K/L), Pemda, CSO, dan pemangku kepentingan terkait. 

"Kolaborasi dan kerja sama merupakan highlight dari kerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam prosesnya yang tidak boleh dilupakan adalah partisipasi masyarakat. Contohnya kita selama ini berupaya menggencarkan implementasi Sertipikat Tanah Elektronik, tapi ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu soal ini. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat terlibat dalam menyukseskan program strategis Kementerian ATR/BPN," tutur Yulia Jaya Nirmawati. 

Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim, Deni Ahmad Hidayat mengaku optimis menuntaskan seluruh target capaian di Kanwil BPN Provinsi Kaltim hingga akhir 2024 termasuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) khususnya dari aspek pengadaan tanah. Saat ini terdapat 24 paket kegiatan Pengadaan Tanah di IKN dengan status 12 paket selesai dan 12 paket lainnya sedang on going, termasuk di dalamnya 3 paket baru yang sudah ditetapkan SK Penlok-nya. 

“Saya ini baru terhitung 1 minggu di sini menjadi Plt., namun saya sudah beberapa kali meninjau dan berkoordinasi terkait IKN bersama jajaran Forkopimda. Harapannya persoalan IKN bisa diakselerasi penyelesaiannya," ungkap Deni Ahmad Hidayat.

Melalui paparannya, Deni Ahmad Hidayat menjabarkan bahwa jumlah bidang tanah terdaftar di Provinsi Kaltim per 30 Juni ada 1.923.729 bidang atau 91 % dari estimasi jumlah bidang tanah di Kaltim. Sementara jumlah bidang tanah bersertipikat per 1 Juli 2024 sebanyak 1.554.391 bidang atau sebesar 80%. 

"Di targetkan tahun 2024 ini sebanyak 2.107.420 bidang tanah bisa terdaftar. Setelah ini kita akan langsung membahas secara intens terkait capaian PTSL dan program strategis lainnya. Mudah-mudahan selama bertugas di sini, kita bisa bekerja sama, sehingga seluruh kegiatan di Kaltim dapat tercapai dan berjalan dengan baik," harap Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim.

Turut serta dalam sesi diskusi, Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Andi Renald serta Direktur Penanganan Perkara Pertanahan, Joko Subagyo. Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh Kepala Bidang di Kanwil BPN Provinsi Kaltim beserta jajaran, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Kaltim beserta jajaran.

Sebelum kegiatan pembinaan berlangsung, para Pembina Tim 10 juga melakukan peninjauan di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan. Peninjauan dilakukan mencakup area loket pelayanan hingga ruang kerja masing-masing seksi. (AR/MW)

Read More

Rapat Kerja Bersama Komite I DPD RI, Menteri AHY: Keadilan untuk Semua, Kesejahteraan untuk Semua

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri Rapat Kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung B DPD RI, Jakarta, Selasa (02/07/2024). Pertemuan yang diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI ini membahas pengawasan atas pelaksanaan program Reforma Agraria dan konflik pertanahan di daerah.

Di awal sambutannya, Menteri AHY mengapresiasi dukungan dan pendampingan dari Anggota Komite I DPD RI dalam rangka menyukseskan Reforma Agraria. Ia pun menyatakan bahwa program Reforma Agraria akan selalu berorientasi pada terciptanya kepastian hukum, rasa keadilan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

“Bagi masyarakat, kepastian hukum atas kepemilikan tanah dapat menjadi aset dan modal usaha, sehingga memperluas akses ekonomi masyarakat. Begitu juga kepastian hukum bagi dunia usaha, akan memberikan rasa aman dalam berinvestasi, yang pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam implementasinya, rasa keadilan harus tercipta, baik untuk masyarakat maupun dunia usaha. Itulah yang saya sebut sebagai ‘Keadilan untuk semua’ dan ‘Kesejahteraan untuk semua’,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri AHY memaparkan, RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024 telah mengamanatkan pelaksanaan Reforma Agraria melalui Penataan Aset seluas 9 juta hektare. Tercatat, dalam 10 tahun terakhir selama periode 2014-2024, secara keseluruhan Reforma Agraria telah berhasil mencapai 12,5 juta hektare atau sebesar 138%.

Hingga Juni 2024, telah terdaftar 114,5 juta bidang tanah dan 92,1 juta bidang di antaranya telah bersertipikat. Hasil tersebut sangat signifikan, yakni telah mencapai 95,4% dari target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024 atau mencapai 90,8% dari target PTSL keseluruhan. “Insyaallah, target PTSL keseluruhan, yaitu sebesar 126 juta bidang tanah pada tahun 2025 bisa tercapai,” kata Menteri AHY.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi pun mengapresiasi Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan program strategis dengan mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ia berharap rapat kerja ini akan mempererat sinergi dan kolaborasi Kementerian ATR/BPN selaku mitra Komite I DPD RI

“Reforma Agraria memasuki babak baru sejak masuknya Pak AHY menggantikan Pak Hadi Tjahjanto. Saya mengapresiasi Pak AHY dan jajaran, bergerak cepat luar biasa langsung turun ke masyarakat menyerahkan sertipikat,” pungkas Fachrul Razi. (YS/PHAL)

Read More

Peringati Hari Bhayangkara ke-78, Menteri AHY Hadiri Upacara di Monas

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara ke-78 di Lapangan Silang Monas, Senin (01/07/2024). Upacara ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo.

Pada perayaan Hari Bhayangkara ke-78 yang mengusung tema "Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” ini, Presiden Joko Widodo berharap Polri mampu menjadi cooling system dan perekat kebhinekaan, lebih profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, serta harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku-pelaku kejahatan.

Upacara ini turut menampilkan marching band dari Akademi Kepolisian RI; atraksi terjun payung oleh Tim Penerjun TNI-Polri; serta pawai pasukan pengamanan Polri yang dilengkapi dengan kendaraan operasionalnya.

Bersama para Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jajaran Polri, Menteri AHY hadir meramaikan momen tersebut dengan mengenakan setelan jas dan peci berwarna hitam. (RT/YZ)

Read More

Komite I DPD RI Dukung Penambahan Anggaran Kementerian ATR/BPN untuk Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program Reforma Agraria, menyelesaikan konflik pertanahan, dan memberantas mafia tanah. Namun demikian, diperlukan dukungan kebijakan serta anggaran yang memadai, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan program tersebut.

Dalam hal ini, Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fachrul Rozi menyatakan dukungannya untuk melakukan penambahan anggaran bagi Kementerian ATR/BPN. Penambahan anggaran bertujuan agar pelaksanaan Reforma Agraria dapat dipercepat demi menyejahterakan rakyart Indonesia.

“Kami siap berjuang untuk ditingkatkan anggaran Kementerian ATR/BPN. Bagaimana mau bergerak cepat dan progresif jika anggaran dikurangi, jadi saya mengingatkan kembali kepada Teman-teman Komite I pada saat rapat dengan Menteri Keuangan, anggaran Kementerian ATR/BPN agar ditingkatkan,” ujar Fachrul Rozi dalam Rapat Kerja Bersama Komite I DPD RI dan Kementerian ATR/BPN di Gedung B DPD RI, Jakarta, Selasa (02/07/2024).

Dukungan tersebut kemudian disetujui oleh seluruh Anggota Komite I DPD RI serta ditegaskan dalam kesimpulan rapat. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Sylviana Murni mengatakan bahwa anggaran merupakan hal yang penting bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Komite I DPD RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk melakukan penambahan anggaran Kementerian ATR/BPN yang diambil baik dari Rupiah Murni (RM) dan/atau dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam upaya percepatan dan optimalisasi program Reforma Agraria,” tutur Sylviana Murni sembari mengetuk palu tanda disepakatinya kesimpulan rapat.

Adapun Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian ATR/BPN ini dihadiri langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga memaparkan capaian program Reforma Agraria dalam 10 tahun terakhir. Pertemuan ini juga diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang membahas soal pengawasan atas pelaksanaan program Reforma Agraria dan konflik pertanahan di daerah. (YS/PHAL)

Read More

Di eL Run 2024 Bandung, Menteri AHY Pastikan Pendaftaran Tanah Sesuai Target serta Implementasi Penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik

 

Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan akan menuntaskan target pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat. Bukan hanya itu, ia juga memastikan terkait implementasi Sertipikat Tanah Elektronik. 

"Kita akan menuntaskan target-target sertipikasi, termasuk Sertipikat Tanah Elektronik," terang Menteri AHY usai membuka dan mengikuti eL Run 2024 7 Km yang berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (30/06/2024). 

Menteri ATR/Kepala BPN juga berkomitmen untuk terus memberantas mafia tanah. "Yang jelas kita akan makin serius untuk memberantas mafia tanah. Termasuk Jawa Barat tentunya," lanjutnya.

Kehadirannya di Kota Bandung juga untuk memastikan kerja Kementerian ATR/BPN terus terealisasi dengan baik. "Mengingat urusan pertanahan kompleks, sehingga saya cukup sering sebetulnya ke Jawa Barat untuk meyakinkan agar kerja-kerja Kementerian ATR/BPN di Provinsi Jawa Barat maupun di 27 kabupaten/kota bisa dicarikan solusinya dan bisa dipercepat segala target-targetnya," ucap Menteri AHY.

Untuk diketahui, pada 10 Juni 2024 lalu, Menteri AHY juga telah meresmikan Implementasi Layanan Sertipikat Elektronik di 11 Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian ia berharap target Kabupaten/Kota Lengkap di Jawa Barat bisa tercapai. "Termasuk kita ingin mengejar semakin banyak Kabupaten/Kota Lengkap di Jawa Barat, sedang berproses," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri AHY pada Sabtu (29/06/2024) siang baru tiba dari Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung melanjutkan perjalanan ke Kota Bandung untuk membuka eL Run 2024. Hal itu dijelaskan oleh Owner eL Group yang juga merupakan Menteri Perdagangan periode 2016-2019, Enggartiasto Lukita. 

"Kita mendapatkan kehormatan. Pak AHY berada di tengah-tengah kita untuk ikut lari bersama, yang kalau hanya 7 km sebenarnya bukan apa-apa. Tetapi beliau di tengah-tengah kelelahannya, tadi malam baru kembali dari Palangka Raya memenuhi permohonan kami untuk bisa bersama sama dengan Ibu/Bapak dan Saudara sekalian," terang Enggartiasto Lukita.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran. (GE/PHAL)

Read More

Menteri AHY Buka eL Run 2024, Apresiasi Rute yang Tunjukkan Keindahan Kota Bandung

 

Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka kegiatan eL Run 2024 7 Km yang berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (30/06/2024). 

Tidak hanya membuka eL Run 2024, Menteri AHY turut berlari mengitari keindahan Kota Bandung bersama sekitar 750 peserta.

"Ini acara tahunan yang bagus sekali, diikuti muda-mudi dan masyarakat Kota Bandung yang juga hobi lari. Kita Mengitari Kota Bandung yang indah," ucap Menteri AHY sambil mengingat banyak kenangan masa kecilnya di kota yang sering dijuluki Kota Kembang.

Sejalan dengan tema “Heritage Modern”, Menteri AHY dan seluruh peserta lari melewati area bangunan bersejarah dari zaman kolonial yang ada di sekitaran Kota Bandung, seperti Jalan Lembong, Asia Afrika, Braga, dan sekitarnya.

"Lumayan tadi ada beberapa fase yang nanjak sebetulnya, nanjaknya tidak terlalu ekstrim tapi panjang juga, cukup ngos-ngosan juga tapi tadi panitia sangat profesional dan kita disapa dengan senyuman disemangati. Jadi, tidak terasa tahu-tahu sudah di garis finish lagi," jelas Menteri AHY.

Menteri AHY juga mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap ke depannya akan menjadi kegiatan rutin tahunan. "Selamat kepada semuanya. Ini menyenangkan, sehat dan tentunya kita berharap bisa menjadi event tahunan yang bisa sukses," pungkasnya.

Hadir mengikuti kegiatan ini, Menteri Perdagangan periode 2016-2019, Enggartiasto Lukita. Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran. (GE/PHAL)

Read More

Sekjen Kementerian ATR/BPN Resmikan Implementasi Layanan Sertipikat Elektronik di 12 Kantor Pertanahan se-Kalimantan Barat

 

Pontianak - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana meresmikan Implementasi Layanan Sertipikat Elektronik di 12 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (27/06/2024). 

Peluncuran ini menggenapkan 14 Kantah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat telah mengimplementasikan Layanan Elektronik. Sebelumnya, telah diimplementasikan oleh Kantah Kota Pontianak dan Kantah Kota Singkawang. 

“Kalimantan Barat ini menjadi provinsi ke-10 dan juga bagian dari 100 lebih dari 150 kota yang sudah melaksanakan layanan elektronik di seluruh layanannya," ujar Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Suyus Windayana menjelaskan bahwa proses digitalisasi di Kementerian ATR/BPN memang melalui proses yang sangat panjang. "Dulu kita mulai integrasi semua sistem yang ada pada 2013. Dari sana kita jadi tahu bahwa Kantah di Kalimantan Barat ini menjadi kantor yang cukup sibuk dan volumenya tinggi. Hingga pada 2019 kita bisa melakukan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) dan menghasilkan pendapatan sebanyak Rp378 triliun dari HT-El," ungkapnya.

Ke-12 Kantah tersebut antara lain Kantah Kab. Kubu Raya; Kantah Kab. Mempawah; Kantah Kab. Sambas; Kantah Kab. Sanggau; Kantah Kab. Sintang; Kantah Kab. Kapuas Hulu; Kantah Kab. Ketapang; Kantah Kab. Landak; Kantah Kab. Bengkayang; Kantah Kab. Sekadau; Kantah Kab. Melawi; Kantah Kab. Kayong Utara. 

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Andi Tenri Abeng dalam laporannya menyampaikan, saat ini di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat sudah diterbitkan 1.800 Sertipikat Tanah Elektronik yang terdiri dari sertipikat masyarakat serta sertipikat aset untuk BMN dan BMD se-Provinsi Kalimantan Barat. 

"Mohon juga dukungan kepada semua stakeholder untuk membantu kami, mendukung kami dalam pelaksanaan digital ini. Sehingga layanan di Kantah semuanya bisa lebih transparan, bisa lebih mudah bisa lebih ekonomis, andal, dan pastinya memberikan kepastian hukum," tutur Andi Tenri Abeng.

Dalam kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Harisson menyebut bahwa Presiden Joko Widodo memang sudah memberikan arahan agar proses-proses administrasi senantiasa dipermudah melalui proses digitalisasi. "Saya harapkan dalam proses pembuatan sertipikat ini, jangan sampai proses pembuatannya masih lama. Terima kasih pula kepada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat yang sudah sangat semangat untuk melakukan digitalisasi dari penerbitan sertipikat masyarakat maupun milik pemerintah," jelasnya. 

Pada kegiatan ini diserahkan sertipikat aset Pemerintah Provinsi dan Daerah serta sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah kepada masyarakat dengan total 49 Sertipikat Tanah Elektronik. Sertipikat diserahkan oleh  Pj. Gubernur Kalimantan Barat didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat. (AR/YZ)

Read More

Terima Sertipikat dari Menteri AHY, Warga Petuk Katimpun: Bangga, Terima Kasih Sudah Serahkan Sertipikat Kami

 

Palangka Raya - Sertipikat tanah menjadi hal yang sangat dinantikan oleh para pemilik tanah, termasuk warga Petuk Katimpun, Palangka Raya. Masyarakat merasa lebih senang dan bangga saat sertipikat tanah, apalagi jika terima langsung dari seorang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Terima kasih Pak Menteri sudah mau turun ke lapangan menyerahkan sertipikat kami. Perasaan saya bangga sekali, tidak pernah secara langsung bertemu Pak Menteri, bukan main rasanya menjabat tangan menteri. Pengalaman berharga,” ujar Hedi Idar (64) yang baru saja menerima sertipikat dari tangan Menteri AHY, Jumat (28/06/2024).

Hedi Idar adalah salah satu dari 12 masyarakat penerima sertipikat tanah di Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Perasaan lega pun muncul setelah memegang sertipikat tanah bersama dengan istrinya.

“Tinggal di sini tahun 80-an, asli orang sini. Baru hari ini punya sertipikat. Nggak ada waktu mengurus sertipikatnya. Kami sebelumnya takut mahal ternyata ini gratis dan cepat,” tutur Hedi Idar yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan.

Perasaan haru juga tampak di wajah Hamdanah (43) yang telah menempati rumahnya sejak muda tanpa adanya sertipikat tanah. Menurutnya, pengurusan sertipikat tanah sebelum ia kenal program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sulit dimengerti dan menguras waktu. Ia pun bersyukur program PTSL menyentuh hingga pelosok tempat tinggalnya.

“Tinggal di sini sejak tahun 1997 sejak masih hutan. Banyak terima kasih kepada Pak Menteri karena sudah memberikan sertipikat. Dulu saya tidak tahu cara mengurus sertipikat tapi dibantu oleh BPN Kota Palangka Raya,” ungkap Hamdanah.

Pada kesempatan penyerahan sertipikat tanah secara door to door ini, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau masyarakat untuk tidak konsumtif, melainkan untuk kegiatan-kegiatan produktif. “Sertipikat ini kalau dijaminkan agar benar-benar menjadi modal usaha, agar bisa produktif dan setelah itu baru menghasilkan keuntungan,” tegasnya.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran. (YS/PHAL)

Read More

Turun ke Desa Petuk Katimpun, Menteri AHY: Mengurus Sertipikat Itu Mudah

 

Palangka Raya - Pada setiap kunjungan kerjanya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turun langsung ke desa-desa untuk bertemu dan berdialog dengan masyarakat. Kali ini, ia menyerahkan 12 sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara langsung di Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya, Jumat (28/06/2024).

Dengan menyerahkan sertipikat tanah secara door to door, Menteri AHY dapat memastikan bahwa sertipikasi tanah berjalan dengan baik. “Ini sebagai upaya menyosialisasikan bahwa mengurus sertipikat itu mudah dan bisa dilakukan setiap saat, kapan pun, langsung tanpa harus ada perantara. Ini bagian dari program PTSL,” ujarnya.

Kementerian ATR/BPN menggalakkan program PTSL sebagai program yang revolusioner karena mampu mengakselerasi pendaftaran tanah di Indonesia. Saat ini, program PTSL sudah mampu mendaftarkan tanah sebanyak 113,8 juta bidang, sehingga terjadi peningkatan yang signifikan sejumlah ± 250%. Harapannya, pada akhir tahun ini, target sebanyak 120 juta bidang tanah dapat terdaftar dan pada tahun 2025 target 126 juta bidang terdaftar dapat tercapai.

“Kita ingin masyarakat Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah ini semua punya sertipikat yang sah, supaya tidak ada penyerobotan atau menjadi korban mafia tanah. Ini bahaya sekali jaman sekarang, mudah sekali kita dengar pemalsuan dokumen, pemalsuan sertipikat. Nah, mudah-mudahan dengan terdata dengan baik di Kantor-kantor BPN, kami harapkan masyarakat punya kepastian hukum,” tutur Menteri AHY.

Pendaftaran tanah juga terbukti memberikan dampak pertambahan nilai ekonomi atau Economic Value Added yang signifikan. Sejak dilaksanakan program PTSL tahun 2017 hingga Mei 2024, telah terjadi pertambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.519 triliun yang terdiri dari PPH, BPHTB, PNBP, dan Hak Tanggungan. Khusus di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023, Economic Value Added mencapai Rp13,44 triliun.

“Dengan sertipikat ini juga masyarakat punya tambahan nilai ekonomi. Karena propertinya, asetnya ini berarti berharga, bisa digunakan untuk misalnya dijaminkan mendapatkan bantuan modal usaha dan lain-lain,” papar Menteri ATR/Kepala BPN.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Sigit Raditya; Tenaga Ahli Bidang Manajemen Internal, Mira Permatasari; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Lampri; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Elijas B. Tjahajadi dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, Yono Cahyono. (YS/PHAL)

Read More