Serahkan Sertipikat Tanah Elektronik di Kalimantan Tengah, Menteri AHY: Bagian dari Transformasi Digital

 

Palangka Raya - Sertipikat Tanah Elektronik mulai diimplementasikan di beberapa kabupaten/kota Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari transformasi digital yang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) lakukan dengan harapan semakin memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menyerahkan 3 Sertipikat Tanah Elektronik terhadap Aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah dengan peruntukan stadion olahraga dan gedung kantor. Ia juga menyerahkan 1 Sertipikat Tanah Elektronik terhadap Aset Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya dengan peruntukan jalan.

“Semangat kami Kementerian ATR/BPN untuk melakukan transformasi digital dari sertipikat konvensional menjadi yang serba digital, setiap saat bisa kita cek melalui handphone kita. Saya berharap jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah semakin giat mengimplementasikan transformasi digital,” ujar Menteri AHY dalam sambutannya di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (28/06/2024).

Pada kesempatan ini, turut diserahkan 2 sertipikat tanah wakaf dan 2 sertipikat untuk rumah ibadah dengan peruntukan musala, masjid, dan gereja. “Ini adalah kegiatan yang terus menjadi tugas sehari-hari Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia untuk meyakinkan agar program penyertipikatan secara nasional dalam semangat Reforma Agraria,” tutur Menteri AHY.

Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengapresiasi langkah sertipikasi tanah yang dijalankan Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Ia mengatakan, penyerahan sertipikat ini merupakan wujud dari kolaborasi dan koordinasi yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemprov Kalimantan Tengah dan Pemkot Palangka Raya.

“Melalui kegiatan ini, pemerintah dan masyarakat mendapat kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliki. Terima kasih telah melaksanakan sertipikasi Barang Milik Negara berupa pemberian Hak Pakai atas nama Pemprov Kalimantan Tengah dan Pemkot Palangka Raya,” ungkap Sugianto Sabran.

Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Elijas B. Tjahajadi mengungkapkan, telah menerbitkan sebanyak 53 Sertipikat Tanah Elektronik. Ke depannya, Kantor Pertanahan yang mengimplementasikan alih media sertipikat konvensional menjadi Sertipikat Tanah Elektronik akan terus bertambah.

“Sudah ada Kantor Pertanahan kabupaten/kota yang akan mengimplementasikan Sertipikat Tanah Elektronik dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ATR/Kepala BPN, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Katingan,” sebut Elijas B. Tjahajadi.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kegiatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, serta Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Lampri. Turut hadir, seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Kalimantan Tengah serta Forkopimda setempat. (YS/PHAL)

Read More

Hadiri Borneo Forum ke-7, Menteri AHY Ajak GAPKI dan Pemerintah untuk Kolaborasi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat serta Investasi

 

Palangka Raya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka Borneo Forum ke-7. Kegiatan ini berlangsung di Swiss-Belhotel Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Jumat (28/06/2024).

Borneo Forum ke-7 diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dengan tema “Jaminan Investasi yang Aman untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berkelanjutan”. Dalam sambutannya, Menteri AHY mengajak GAPKI dengan pemerintah bersama-sama menumbuhkan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan investasi yang juga menjadi tema Borneo Forum ke-7 ini.

Menteri AHY menyebutkan, empat hal yang patut diperhatikan dalam menangkap peluang investasi antara lain kepastian, keamanan, stabilitas, dan berkelanjutan. “Kami punya tugas, tanggung jawab untuk menghadirkan kepastian hukum atas tanah. Kalau dibenahi dari aspek yang fundamental itu, saya rasa economic value added (nilai tambah ekonomi) akan terasa betul. Jadi kepastian hukum adalah penting dan mendasar,” ujarnya.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen penuh dalam menciptakan iklim kegiatan berusaha yang kondusif. Kegiatan tersebut tentunya mementingkan kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Yang jelas, Indonesia juga turut menjaga lingkungan hidup. Rakyat membutuhkan penghasilan, lapangan pekerjaan, jutaan pekerja bisa diserap melalui industri perkebunan kelapa sawit ini. Tapi juga di sisi lain, kita menggunakan teknik dan cara-cara yang tetap menjaga dan melindungi alam dan bumi kita,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Sama halnya disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran. Ia mengajak para pengusaha bekerja sama untuk berjuang memerangi kemiskinan dan ketertinggalan di Kalimantan Tengah, khususnya sekitar hutan kelapa sawit maupun perkebunan lainnya. “Contoh, hutan plasma jalan. Kemiskinan bisa diselesaikan jika pengusaha-pengusaha membuka diri. Berbagi dengan masyarakat, kebun-kebun plasma diurus dan ini akan menyelesaikan persoalan,“ tegasnya.

Terkait upaya peningkatan ekonomi masyarakat, Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono mengungkapkan bahwa para pengusaha sudah mulai melakukan peremajaan pada perkebunan kelapa sawit. “Kami menanam padi gogo di sela-sela perkebunan sawit yang melakukan peremajaan. Padi gogo berkualitas tinggi dan bergizi, sehingga selain bisa mendukung ketahanan pangan, ini juga bisa mengurangi stunting. Saya berharap anggota GAPKI khususnya Kalimantan Tengah melakukan itu,” terangnya.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerjanya di Kalimantan Tengah, Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, serta Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Lampri; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Elijas B. Tjahajadi dan jajaran Kepala Kantor Pertanahan. Turut hadir, jajaran Forkopimda; Pj. Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah; perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS); Anggota GAPKI; serta para akademisi dan sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Kalimantan Tengah. (YS/PHAL)

Read More

Serahkan Sertipikat Tanah Elektronik di Kalimantan Tengah, Menteri AHY: Bagian dari Transformasi Digital

 

Palangka Raya - Sertipikat Tanah Elektronik mulai diimplementasikan di beberapa kabupaten/kota Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari transformasi digital yang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) lakukan dengan harapan semakin memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menyerahkan 3 Sertipikat Tanah Elektronik terhadap Aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah dengan peruntukan stadion olahraga dan gedung kantor. Ia juga menyerahkan 1 Sertipikat Tanah Elektronik terhadap Aset Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya dengan peruntukan jalan.

“Semangat kami Kementerian ATR/BPN untuk melakukan transformasi digital dari sertipikat konvensional menjadi yang serba digital, setiap saat bisa kita cek melalui handphone kita. Saya berharap jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah semakin giat mengimplementasikan transformasi digital,” ujar Menteri AHY dalam sambutannya di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (28/06/2024).

Pada kesempatan ini, turut diserahkan 2 sertipikat tanah wakaf dan 2 sertipikat untuk rumah ibadah dengan peruntukan musala, masjid, dan gereja. “Ini adalah kegiatan yang terus menjadi tugas sehari-hari Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia untuk meyakinkan agar program penyertipikatan secara nasional dalam semangat Reforma Agraria,” tutur Menteri AHY.

Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengapresiasi langkah sertipikasi tanah yang dijalankan Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Ia mengatakan, penyerahan sertipikat ini merupakan wujud dari kolaborasi dan koordinasi yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemprov Kalimantan Tengah dan Pemkot Palangka Raya.

“Melalui kegiatan ini, pemerintah dan masyarakat mendapat kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliki. Terima kasih telah melaksanakan sertipikasi Barang Milik Negara berupa pemberian Hak Pakai atas nama Pemprov Kalimantan Tengah dan Pemkot Palangka Raya,” ungkap Sugianto Sabran.

Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Elijas B. Tjahajadi mengungkapkan, telah menerbitkan sebanyak 53 Sertipikat Tanah Elektronik. Ke depannya, Kantor Pertanahan yang mengimplementasikan alih media sertipikat konvensional menjadi Sertipikat Tanah Elektronik akan terus bertambah.

“Sudah ada Kantor Pertanahan kabupaten/kota yang akan mengimplementasikan Sertipikat Tanah Elektronik dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ATR/Kepala BPN, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Katingan,” sebut Elijas B. Tjahajadi.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kegiatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, serta Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Lampri. Turut hadir, seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Kalimantan Tengah serta Forkopimda setempat. (YS/PHAL)

Read More

Kunjungi Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Menteri AHY Pastikan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Berjalan Baik

Palangka Raya - Mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Kalimantan Tengah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Kamis (27/06/2024). Ia berkeliling meninjau seluruh ruangan dan menyapa jajaran kantor pertanahan.

Menteri ATR/Kepala BPN berpesan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya agar memastikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dikerjakan pemerintah daerah berjalan sesuai target. “RDTR penting sekali dan sangat dibutuhkan bagi para investor untuk bisa mengembangkan usaha atau bisnisnya di Kalimantan Tengah, jadi itu harus kita kejar secara baik, bekerja sama dengan stakeholder lainnya," ucapnya.

Selain itu, ia pun mendorong dilakukannya akselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). "Kemudian kita akan terus mengejar target PTSL, kita berharap Kota Palangka Raya berstatus Kota Lengkap artinya semua bidang secara spasial itu sudah terpetakan, sudah terdata dengan baik, mengurangi potensi terjadinya sengketa konflik dan menutup celah celah terjadinya praktik mafia tanah,” ujarnya usai berkeliling.

Bukan tanpa maksud, kunjungan ke Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia bertujuan memastikan kebijakan-kebijakan Kementerian ATR/BPN berjalan dengan baik. Selain itu, Menteri AHY juga ingin mendengar langsung permasalahan serta tantangan yang dihadapi jajaran daerah dalam menjalankan program-program strategis.

“Bagi saya yang paling cepat untuk bisa menguasai permasalahan adalah dengan cara berkunjung langsung. Tidak ada yang bisa menggantikan dialog tatap muka secara langsung. Dan sekaligus saya bisa mengukur apakah kebijakan di tingkat pusat sudah dijalankan dengan baik,” tuturnya.

Para pegawai Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya juga diimbau senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Semangatnya adalah setiap saat ATR/BPN ini harus semakin bisa melayani publik dengan profesional dan juga humanis,” ungkap Menteri AHY.

Adapun kedatangan Menteri AHY disambut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, Yono Cahyono. Turut mendampingi, Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, serta Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Elijas B. Tjahajadi. (YS/PHAL)

Read More

Menteri AHY Disambut Upacara Potong Pantan Diiringi Tarian Tradisional Kalimantan Tengah di Bumi Tambun Bungai

 

Palangka Raya - Kehadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kota Palangka Raya pada Kamis (27/06/2024) disambut upacara Potong Pantan yang dipimpin oleh pemuka adat Suku Dayak. Tarian dan tabuhan alat musik tradisional dari Bumi Tambun Bungai ini juga turut memecah suasana Bandar Udara Tjilik Riwut.

Potong Pantan merupakan salah satu upacara adat penyambutan tamu yang telah dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diwariskan secara turun temurun hingga generasi saat ini. Upacara ini ditujukan untuk menyambut tamu yang dihormati serta sebagai doa-doa dan ungkapan atas penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga tamu tersebut selamat sampai ditempat tujuan.

“Ini tradisi yang unik dan tentunya penuh dengan nilai. Sebuah tradisi Dayak yang dihadirkan tadi oleh mantir atau pemuka adat diniatkan untuk menyambut tamu yang mudah-mudahan kehadirannya bisa membawa kebaikan keberkahan,” ujar Menteri AHY di hadapan awak media yang menunggu di Gerbang Kedatangan Bandara Tjilik Riwut.

Ia pun berharap tradisi tersebut dapat memudahkan rangkaian kunjungan kerjanya hari ini hingga esok hari. “Dengan cara menggulung kain, memotong dahan kayu, ini simbol-simbol yang tentunya penuh dengan makna. Mudah-mudahan segala halangan dan rintangan bisa kita atasi dan kita sama-sama bisa bekerja lebih baik lagi untuk masyarakat di Palangka Raya dan juga Kalimantan Tengah,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri AHY kemudian dikalungkan syal serta mengenakan Topi Dayak Kalimantan Tengah. Sembari meninggalkan lokasi penyambutan, Pemuka Adat menuturkan doa. “Semoga tidak ada yang menghambat perjalanan kerja Bapak, semua halangan dapat teratasi dan dimudahkan,” ucapnya kepada Menteri ATR/Kepala BPN.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, serta Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN. Kehadiran Menteri AHY disambut oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Elijas B. Tjahajadi; dan perwakilan Gubernur beserta Forkopimda Kalimantan Tengah. (YS/PHAL)

Read More

Semua Bisa Jadi Korban, Ini Imbauan Menteri AHY kepada Masyarakat agar Terhindar dari Mafia Tanah

 

Jambi - Korban tindak pidana pertanahan khususnya yang disebabkan ulah para mafia tanah masih tersebar di penjuru Indonesia. Demikian diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Konferensi Pers Pengungkapan Tindak Pidana Pertanahan di Jambi yang berlangsung di Gedung Siginjai Sakti Wira Bhakti Polda Jambi, Selasa (25/06/2024).

Ia mengatakan, selama empat bulan perjalanannya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, dirasa cukup membuatnya mengerti betapa kompleksnya permasalahan yang melibatkan mafia tanah. Korban mafia tanah tidak memandang latar belakang ekonomi, sosial, dan politik. 

"Semua bisa menjadi korban, masyarakat yang rentan tentu paling menderita karena tidak ada daya upaya untuk bisa membela dirinya dan memperjuangkan keadilan serta hak-hal mereka atas tanah yang seharusnya milik mereka," kata Menteri AHY.

Oleh sebab itu, Menteri AHY mengimbau masyarakat untuk melakukan empat langkah konkret agar terhindar dari mafia tanah. Pertama, masyarakat yang belum memiliki sertipikat diharapkan segera mendaftarkan dan menyertipikatkan tanahnya. 

"Buat sertipikatnya mudah sekali, cepat, dengan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red) tidak dipungut biaya aneh-aneh. Datanglah ke Kantor BPN setempat di mana Bapak/Ibu berada, insyaallah kami melayani dengan baik. Terbukti bahwa sertipikat asli yang dimiliki para korban bagaimana pun mampu menyelamatkan aset yang mereka miliki," ujar Menteri AHY.

Imbauan selanjutnya, ia tujukan bagi masyarakat yang telah memiliki sertipikat. "Jika sudah memiliki sertipikat jangan sembarangan dititipkan atau dipinjamkan kepada siapa pun yang tidak berhak. Seringkali yang menjadi pelaku itu ada di sekitar korban. Amankan sertipikat yang sudah kita miliki tadi, ini mencegah terjadinya pemalsuan dan penggandaan dokumen yang tidak diperbolehkan," lanjut Menteri AHY.

Masyarakat juga diminta tetap menjaga dan tidak menelantarkan tanahnya dengan membuat tanda batas tanah secara permanen. "Jangan telantarkan tanah kita, cek tanah kita, jangan biarkan bertahun-tahun tidak ada yang memanfaatkan terus tidak ada batasnya. Kalau bisa, pasang patok batas yang lebih permanen, sehingga tidak mudah digeser dan akhirnya diserobot siapa pun," terang Menteri AHY.

Jika sudah berupaya menjaga tanahnya, namun tetap menjadi korban oknum mafia tanah, Menteri AHY mengajak masyarakat untuk tidak segan melaporkannya ke Satgas Anti-Mafia Tanah. "Kami semua bersepakat dan punya komitmen untuk semakin bersinergi, khususnya di Jambi kita tahu masih banyak masalah yang harus kita selesaikan, tapi dengan kolaborasi dan sinergi saya yakin itu semua bisa kita tuntaskan," pungkasnya.

Hadir dalam Konferensi Pers Pengungkapan Tindak Pidana Pertanahan di Jambi, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, termasuk Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah; Gubernur Jambi beserta jajaran aparat penegak hukum (APH) Provinsi Jambi; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi beserta jajaran. (LS/PHAL)

Read More

Kementerian ATR/BPN Upayakan Peningkatan Kualitas PPAT Seiring dengan Transformasi Digital

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Peningkatan Kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gelombang I Tahun 2024 di Royal Kuningan Hotel pada Senin s.d. Rabu, 24-26 Juni 2024. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan PPAT yang berkualitas dan profesional di tengah transformasi digital yang dijalankan Kementerian ATR/BPN dalam melayani masyarakat.

“Ilmu PPAT yang dulu telah banyak perubahan karena layanan kita juga berubah dari analog sekarang elektronik. Jadi transformasi digital adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, kita akan menambah terus pengetahuan bersama-sama agar pelayanan kita kepada masyarakat tidak menjadi bottleneck,” ujar Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi saat membuka kegiatan, Senin (24/06/2024).

Perkembangan teknologi dan informasi menuntut peningkatan kapasitas para PPAT yang kini sudah tervalidasi sejumlah 22.949 orang dan yang sudah terverifikasi sejumlah 21.779 orang. Tak hanya itu, peraturan yang ada juga berubah seiring dengan perkembangan tersebut.

“Kita semuanya tidak bisa lagi mengandalkan staf kita, tapi pengetahuan dasarnya PPAT sendiri harus tahu. Filosofisnya dan ketentuan umumnya. Terkait permasalahan-permasalahan di Kementerian ATR/BPN pun sudah banyak peraturan-peraturan yang berubah mengikuti perubahan zaman,” ungkap Asnaedi.

Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan para PPAT juga lebih berintegritas dalam melayani masyarakat. “Kita harus mengembangkan kapasitas supaya bisa melayani masyarakat. Yang tidak kalah penting dari kapasitas adalah integritas, jangan mudah terpancing dengan tawaran menggiurkan tanpa tahu akibat hukumnya,” tegas Direktur Jenderal PHPT.

Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT Kementerian ATR/BPN, Iskandarsyah selaku Ketua Panitia melaporkan, kegiatan ini diikuti oleh 312 peserta yang berasal dari 24 provinsi di Indonesia. Peningkatan kualitas PPAT ini meliputi tahap Pre Test dan Post Test yang akan dikerjakan oleh seluruh peserta.

Pemaparan materi dilakukan oleh beberapa narasumber dalam kegiatan ini, di antaranya materi terkait Hukum Pertanahan dan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; Layanan Pertanahan secara Elektronik; Pembinaan dan Pengawasan PPAT dan Peraturan ke-PPAT-an; Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara Pertanahan; Kode Etik PPAT; Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; serta Pencegahan Tindak Pidana Terkait Profesi PPAT. (YS/YZ)

Read More

Menteri AHY Resmikan Implementasi Layanan Sertipikat Elektronik di 7 Kabupaten/Kota, Layanan Pertanahan Jambi Fully Digital

 Jambi - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan Implementasi Layanan Sertipikat Elektronik di tujuh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Ke-tujuh Kantah tersebut antara lain Kantah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Tebo. 

Dalam sambutannya, Menteri AHY menyatakan bahwa Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik ini adalah bentuk komitmen menjalankan arahan Presiden Joko Widodo. "Semangat transformasi digital ini harus terus digalakkan dan menjadi bagian dari komitmen kita untuk melaksanakan arahan dari Bapak Presiden untuk memasifkan penerapan sertipikat elektronik," jelas Menteri AHY di Rumah Jabatan Gubernur Jambi pada Selasa (25/06/2024).

Untuk diketahui, sebelumnya sudah ada empat wilayah di Provinsi Jambi yang telah meresmikan Implementasi Layanan Sertipikat Elektronik, yaitu Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Muaro Jambi. Peresmian kali ini menggenapkan Jambi menjadi provinsi yang lengkap mengimplementasikan layanan Sertipikat Tanah Elektronik. 

Menurut Menteri AHY, penerapan Sertipikat Tanah Elektronik ialah bentuk kemajuan teknologi dan modernisasi yang harus diterapkan Kementerian ATR/BPN demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. "Oleh karena itu, pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang juga tidak boleh ketinggalan. Bahkan saya mendorong, kita semua terus memberikan inovasi, menghadirkan kreativitas yang tujuannya semakin melayani masyarakat kita secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel," tegasnya. 

Provinsi Jambi ini adalah provinsi ke-sembilan di Indonesia yang telah mengimplementasikan layanan Sertipikat Tanah Elektronik. "Dengan kita beralih media dari yang serba konvensional menjadi digital, kita berharap sistem ini semakin menghadirkan keamanan, bagi para pemilik sertipikat," ungkap Menteri AHY.

Adapun delapan provinsi yang sebelumnya telah mengimplementasikan layanan tersebut antara lain Provinsi Bali, Banten, Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Gorontalo. Dengan demikian, secara nasional sudah terdapat 138 kabupaten/kota yang telah meresmikan Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik.

Menyambut lengkapnya Jambi dalam Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik, Gubernur Jambi, Al Haris dalam sambutannya mengatakan bahwa tidak ada lagi alasan untuk tidak memiliki sertipikat tanah. "Artinya tidak ada lagi alasan kita tidak punya sertipikat karena adanya bantuan dari Kementerian ATR/BPN, sudah luar biasa langsung menjemput bola ke lapangan. Ini luar biasa, jadi kami ikut mendukung apa pun program dari Pak Menteri, Pak Presiden dan ke depan tanah-tanah kita ini memiliki kepastian hukum tentunya, " pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam rangkaian kegiatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Agustin Iterson Samosir beserta jajaran. Turut hadir, jajaran Forkopimda Provinsi Jambi dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi. (GE/PHAL)

Read More

Menteri AHY Serahkan 3 Sertipikat ke Keluarga Hubabah Syarifah Annisa, Beri Rasa Damai di Masa Depan

 

Pontianak - Dalam rangkaian kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Provinsi Kalimantan Barat pada Sabtu (22/06/2024), ia bersilaturahmi ke rumah Hubabah Syarifah Annisa binti Yusuf Abu Bakar Al Haddad. Wanita berusia 108 tahun ini merupakan sosok yang dihormati banyak orang, terlebih di Pontianak.

Selain menjalin tali silaturahmi, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyerahkan tiga sertipikat kepada anggota keluarga Hubabah Annisa. "Saya sungguh berbahagia bisa hadir secara langsung di sini sekaligus tadi menyerahkan sejumlah sertipikat," ujarnya.

Sertipikat yang diserahkan Menteri ATR/Kepala BPN ini merupakan pemecahan dari sertipikat yang sebelumnya sudah dimiliki Hubabah Annisa. Pemecahan dilakukan agar tanah yang dimilikinya bisa dibagikan secara adil kepada cucu-cucu beliau.

Ahmad bin Yahya, salah satu anak Hubabah Annisa menyampaikan bahwa pemecahan sertipikat dilakukan demi menghindari potensi konflik keluarga mereka di kemudian hari. "Kita khawatir, banyak keluarga-keluarga di luar sana tidak menyelesaikan (urusan pertanahan, red) dari awal, jadi kejadiannya ribut masalah waris, ini yang kita tidak mau," ungkapnya.

Menurutnya dengan adanya sertipikat ini, keharmonisan dan kekompakan keluarga bisa terjaga. Ia pun menganjurkan kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya sertipikat tanah. "Sekarang pemerintah sudah banyak memberikan kemudahan dalam membuat sertipikat, jadi kepada masyarakat yang belum punya sertipikat segera lah diurus," pungkas Ahmad bin Yahya.

Pada kunjungan Menteri ATR/Kepala BPN ke  kediaman Hababah Annisa, ia juga menyempatkan diri melihat restoran makanan gratis milik keluarga Hababah Annisa. Ia mengagumi kebaikan hati dan kepedulian Hubabah Annisa akan keadaan masyarakat di sekitarnya.

Menteri AHY turut didampingi oleh Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, Kepala Biro Humas; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat. (JM/PHAL)

Read More

Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf di Pontianak, Menteri AHY: Kita Urus dengan Cepat Tanpa Dipungut Biaya

 

Pontianak - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan tiga sertipikat tanah wakaf milik Yayasan Babul Jannatul Firdaus di Masjid Araafiul A'laa pada Sabtu (22/06/2024). Pada kesempatan ini, ia memastikan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah-tanah wakaf.

"Semangatnya adalah kita urus dengan cepat dan tanpa kita pungut biaya. Karena tanah wakaf memang sangat dinantikan legalitasnya," kata Menteri ATR/Kepala BPN setelah menyerahkan sertipikat.

Ia menyebut sertipikasi tanah wakaf dapat memberikan rasa aman pada umat beragama dalam menjalankan ibadah. Untuk itu, Menteri AHY menginstruksikan jajaran agar terus menggalakkan sertipikasi bagi tanah-tanah wakaf.

Adapun tiga sertipikat yang diserahkan kali ini diperuntukkan bagi bangunan Masjid Araafiul A'laa, Tempat Pendidikan Al-Quran, serta fasilitas pendukung masjid. Sebelumnya, karena ketidaktahuan adanya risiko munculnya konflik di kemudian hari, tanah masjid ini disertipikatkan atas nama Ketua Yayasan terdahulu.

Atas kolaborasi antara yayasan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pontianak, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, akhirnya sertipikat Masjid Araafiul A'laa menjadi sertipikat tanah wakaf. Sertipikat yang diserahkan pun kini telah berbentuk elektronik, sehingga lebih aman.

"Saya sampaikan dan mudah-mudahan ini (sertipikasi tanah wakaf, red) disampaikan kepada warga masyarakat Pontianak dan Kalimantan Barat lainnya, sehingga yang masih mengurus sertipikat wakaf bisa disegerakan," pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam kunjungan ini, Menteri AHY didampingi oleh Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri; Kepala Biro Humas; Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat; serta Sekretaris Daerah Kota Pontianak. (JM/PHAL)

Read More