Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Sosialisasikan Aplikasi “Sentuh Tanahku” Lewat Media Sosial

Dalam upaya meningkatkan literasi digital masyarakat di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi inovatif. Melalui akun resmi Instagram @kantahkabgresik, Kantor Pertanahan Gresik mengajak masyarakat untuk mengenal dan memanfaatkan aplikasi “Sentuh Tanahku”, aplikasi resmi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang memberikan kemudahan akses informasi pertanahan secara digital.

Dalam unggahan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menjelaskan bahwa aplikasi Sentuh Tanahku merupakan bentuk transformasi layanan publik menuju era digital, di mana masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi terkait tanah tanpa harus datang langsung ke kantor. Melalui aplikasi ini, data pertanahan kini dapat diakses secara mudah, cepat, dan transparan langsung dari genggaman tangan.

Adapun sejumlah fitur utama dalam aplikasi Sentuh Tanahku yang disampaikan dalam postingan tersebut antara lain:

1. Informasi Sertipikat Tanah – menampilkan data sertipikat, lokasi bidang tanah, dan status kepemilikan yang terdaftar di BPN.

2. Layanan Informasi Berkas – memungkinkan pengguna untuk memantau progres layanan pertanahan yang sedang diajukan.

3. Lokasi Bidang Tanah – menampilkan peta digital yang membantu pengguna mengetahui posisi tanahnya secara akurat.

4. Cek Zona Nilai Tanah (ZNT) – memberikan informasi mengenai nilai tanah berdasarkan zona wilayah yang ditetapkan BPN.

5. Fitur Pengaduan – mempermudah masyarakat dalam melaporkan kendala atau dugaan penyimpangan layanan pertanahan.

Melalui postingan edukatif ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik juga menegaskan bahwa aplikasi Sentuh Tanahku dapat diunduh gratis melalui Google Play Store dan App Store. Pengguna cukup melakukan registrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mulai mengakses seluruh fitur yang tersedia.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menyampaikan bahwa sosialisasi digital melalui media sosial merupakan langkah efektif untuk menjangkau masyarakat luas, terutama generasi muda yang akrab dengan teknologi. “Kami ingin masyarakat semakin sadar bahwa layanan pertanahan kini sudah serba digital dan transparan. Lewat Sentuh Tanahku, semua informasi tanah bisa diakses secara resmi dan aman,” ujarnya.

Dengan inovasi ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik berharap agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi pertanahan secara mandiri, serta ikut mendukung program percepatan digitalisasi layanan pertanahan yang dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Read More

Kanwil BPN Jawa Timur Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila: Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya

 

Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur melaksanakan upacara bendera pada Rabu, 1 Oktober 2025. Upacara berlangsung khidmat di halaman kantor wilayah dengan mengusung tema nasional “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”. Seluruh jajaran pegawai Kanwil BPN Jawa Timur hadir mengikuti jalannya upacara, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yang turut serta sebagai peserta.

Kegiatan dimulai tepat pukul 07.30 WIB dengan penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa. Dalam kesempatan tersebut, dibacakan pula Ikrar Kesetiaan kepada Pancasila yang menjadi pengingat betapa pentingnya nilai-nilai dasar negara sebagai perekat persatuan di tengah kebinekaan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dalam amanatnya menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi, tetapi juga pedoman dalam bekerja dan mengabdi. “Sebagai ASN Kementerian ATR/BPN, kita wajib mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui pelayanan yang adil, profesional, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Partisipasi Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dalam kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen untuk menjaga semangat persatuan dan kesetiaan pada ideologi bangsa. Momentum Hari Kesaktian Pancasila 2025 diharapkan mampu memperkokoh tekad seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN Jawa Timur untuk terus berkarya, mengabdi, dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera.

Read More

Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila

 

Segenap Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengucapkan

Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila

1 Oktober 2025

Dengan semangat “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”, mari kita jadikan Pancasila sebagai landasan dalam mempererat persatuan, menjaga keutuhan bangsa, dan mengabdi sepenuh hati bagi masyarakat.

Read More

Lewat Sertipikasi, Kementerian ATR/BPN Pastikan Pengelolaan dan Kepastian Hukum Atas Tanah Ulayat di Sumatra Barat

Padang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan penghormatan kepada tanah ulayat di Indonesia melalui sertipikasi tanah ulayat/tanah masyarakat hukum adat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, pada kegiatan Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat, di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kuranji, Kota Padang, Selasa (30/09/2025). 

“Sumatra Barat memiliki kekhususan dalam hal pengelolaan tanah dan ruang karena adanya tanah ulayat. Saat ini terdapat 51 bidang potensi tanah ulayat yang sedang digarap oleh Kementerian ATR/BPN dengan luas 3.037 hektare. Hal ini sebagai upaya memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat,” ujar Wamen Ossy.

Sebagai bentuk komitmen menyertipikasi tanah ulayat, ia bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, pada April 2025 lalu telah mengunjungi Sumatra Barat untuk melakukan sosialisasi terkait tanah ulayat. “Bapak Menteri Nusron Wahid hadir langsung di sini untuk melaksanakan pembukaan sosialisasi, lalu disusul dengan sosialisasi di seluruh kota/kabupaten di Sumatra Barat,” jelas Wamen Ossy.

Dalam penyerahan sertipikat kali ini, Wamen Ossy bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 10 sertipikat hak atas tanah secara simbolis. Secara keseluruhan, sertipikat yang diserahkan ada 129 sertipikat dengan rincian 107 Sertipikat Hak Milik, 18 Sertipikat Hak Pakai, dan 4 sertipikat wakaf. Sertipikat tersebut diperuntukan bagi penerima dari Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Kota Pariaman. 

Upaya sosialisasi hingga sertipikasi tanah adat ini menurut Menko AHY jadi langkah Pemerintah Republik Indonesia hadir untuk meyakinkan masyarakat akan pentingnya kepastian hukum hak atas tanah. 

“Saya bersama Bapak Menteri ATR, Bapak Nusron Wahid bersama Bapak Wamen ATR, Ossy Dermawan, serta seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN terus mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat ini,” ujar Menko AHY. 

Dalam kegiatan ini, hadir Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi beserta jajaran; Wali Kota Padang, Fadly Amran dan sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatra Barat. (AR/JM)

Read More

Kontingen Kementerian ATR/BPN Siap Bertanding di 7 Cabang Olahraga PORNAS XVII KORPRI 2025

Jakarta – Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-XVII akan digelar pada 5-11 Oktober 2025 di Palembang, Sumatra Selatan. Dalam ajang dua tahunan ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengirimkan kontingen terbesar sepanjang sejarah keikutsertaannya, baik dari jumlah atlet maupun ofisial. Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang, Farid Hidayat, selaku Ketua Kontingen, menyatakan bahwa persiapan dilakukan sangat matang dan serius. 

“Bersama para koordinator cabang olahraga, kami telah menyeleksi secara ketat ASN terbaik dari berbagai bidang olahraga. Selain meningkatkan intensitas latihan dan mengasah keterampilan, kami juga membangun kekompakan dan chemistry dalam tim,” ujar Farid Hidayat saat pelepasan kontingen yang berlangsung di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (30/09/2025). 

Kementerian ATR/BPN akan bertanding dalam 7 dari 13 cabang olahraga yang dipertandingkan, dengan total 91 anggota kontingen. Yang menarik, pada PORNAS kali ini Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dijadwalkan ikut bertanding dalam cabang bulu tangkis. Kontingen juga diperkuat oleh dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

“Informasinya, Pak Menteri juga direncanakan akan hadir dan bertanding, selama tidak berbenturan dengan agenda lain. Kehadiran beliau tentu menjadi motivasi besar bagi seluruh kontingen untuk tampil maksimal,” ungkap Farid Hidayat.

Adapun rincian peserta kontingen Kementerian ATR/BPN per cabang olahraga antara lain tenis lapangan 19 atlet; tenis meja 14 atlet; catur 4 atlet; renang 1 atlet; bulu tangkis 26 atlet; futsal 14 atlet; dan Lari 5K 9 atlet.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, yang juga bertanding di bulu tangkis, menekankan pentingnya sportivitas dan menjaga nama baik institusi. “Olahraga adalah sarana membangun kebersamaan dan menjaga kesehatan. Tanpa tubuh yang prima, kita tidak bisa bekerja secara optimal. Saya mendorong seluruh Rekan-rekan untuk aktif dalam kegiatan olahraga, khususnya di lingkungan KORPRI ATR/BPN,” ujarnya.

Untuk mempersiapkan diri mengikuti PORNAS, ia mencoba berlatih dua kali seminggu. “Target tentu ingin bawa medali, tapi yang terpenting kita harus sportif. Ajang ini juga menjadi kesempatan untuk menjalin relasi lebih luas,” tutur Dalu Agung Darmawan.

Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono, yang mewakili cabang tenis lapangan juga mengonfirmasi kesiapan atlet. “Kita dari cabang tenis lapangan 19 orang dari seluruh Indonesia sudah sangat siap. Latihan pun sudah cukup lama, walaupun terpisah kita selalu komunikasi. Jadi siap sekalilah,” ujarnya.

Ia sendiri menargetkan raihan medali emas di kategori eksekutif. “Kami sudah dua kali ikut PORNAS, di Bangka Belitung tahun 2019 dan di Semarang. Tahun ini tentunya target kami emas,” ujar Dwi Budi Martono. (MW/YZ)

Read More

Sertipikat Tanah Ulayat Jadi Penjaga Warisan Budaya Masyarakat Adat

Sumba Timur – Di tengah derasnya arus perubahan zaman, masyarakat Desa Tandula Jangga, Kabupaten Sumba Timur, memilih untuk menjaga warisan leluhur mereka. Perbukitan yang luas, kuda-kuda berlarian, serta rumah berpuncak atau Uma Mbatangu jadi pemandangan sehari-hari masyarakat Desa Tandula Jangga.

Meski hidup di tengah budaya yang kental, mereka tetap butuh pengakuan agar keberadaan mereka sah di mata hukum. Untuk itulah penting bagi mereka menyertipikatkan tanah ulayatnya. Staf Khusus Bidang Reforma Agraria pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rezka Oktoberia, menegaskan bahwa sertipikasi tanah ulayat adalah langkah penting agar adat tidak hilang ditelan waktu.

“Pendaftaran tanah ulayat ini bukan untuk mengambil alih, tetapi untuk memastikan hak-hak masyarakat hukum adat tetap lestari. Negara hadir agar warisan tanah leluhur tidak hilang, tidak diklaim pihak luar, dan tetap menjadi identitas budaya masyarakat adat,” ujarnya saat menyosialisasikan soal Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Sumba Timur pada pertengahan September 2025 lalu.

Hasil verifikasi awal Kementerian ATR/BPN menunjukkan terdapat 822,3 hektare tanah ulayat di Desa Tandula Jangga yang dinyatakan clear and clean dan siap didaftarkan. Bagi masyarakat adat, sertipikat bukan hanya soal kepastian hukum, tetapi juga jaminan bahwa tanah yang diwariskan turun-temurun akan tetap berada di tangan mereka.

Program ini merupakan bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang tahun 2025 dilaksanakan di delapan provinsi, termasuk Nusa Tenggara Timur. Di Sumba Timur, pendaftaran tanah ulayat dipandang penting bukan hanya untuk kepastian hak, tetapi juga untuk menjaga eksistensi adat.

Rezka Oktoberia menekankan bahwa hukum adat dan hukum nasional kini dapat berjalan beriringan. Sertipikat tanah ulayat jadi pengikat yang memastikan tanah tidak sekadar simbol budaya, namun memiliki perlindungan sah di mata negara.

“Kita ingin memastikan tanah ulayat tetap menjadi milik masyarakat adat, menjadi bagian dari identitas, dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sertipikat adalah bukti sah negara melindungi adat itu sendiri,” pungkas Rezka Oktoberia. (JM)

Read More

Kampung Reforma Agraria Bukit Sinyonya Jadi Ruang Kreatif dan Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa Bandung

Pandeglang - Reforma Agraria tidak hanya menghadirkan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Desa Bandung, Kabupaten Pandeglang, semangat Reforma Agraria diwujudkan melalui keterlibatan generasi muda dalam pengelolaan objek Desa Wisata Bukit Sinyonya. Desa Wisata itu bahkan telah ditetapkan sebagai salah satu Kampung Reforma Agraria terbaik pada Januari 2025 lalu.

Pengelola objek wisata Bukit Sinyonya, Asep Adam (25), menjelaskan bahwa sejak awal kampung ini telah memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Namun, menurutnya potensi tersebut sulit berkembang tanpa adanya pemberdayaan yang terwujud melalui program Reforma Agraria, yang membuka ruang bagi masyarakat untuk mengelola potensi desa secara lebih produktif dan berkelanjutan.

“Karena memang potensinya sudah ada, namun kalau ini tidak dikemas dengan baik, tidak ada keberlanjutan. Tidak akan ada regenerasi. Contohnya saja penganyam, dari dulu ibu-ibu sudah menganyam, tapi sekarang sudah sepuh. Anak mudanya tidak ada yang berminat untuk meneruskan. Dengan dibangunnya desa wisata ini, ada harapan. Anak muda tertarik untuk terlibat,” terang Asep Adam, saat ditemui di Desa Wisata Bukit Sinyonya, Senin (22/09/2025).

Sejak diresmikan sebagai Kampung Reforma Agraria pada 2023 lalu, semangat dan kreativitas generasi muda itu tumbuh. Para pengrajin anyaman yang semula hanya menghasilkan tas pandan sederhana kini mampu berinovasi bersama anak-anak muda. Produk yang dihasilkan pun semakin beragam, mulai dari sepatu berbahan pandan hingga tas dengan desain kekinian. 

“Yang awalnya ibu-ibu cuma bisanya bikin tas, tapi dengan adanya anak-anak muda dilatih. Akhirnya mereka punya inisiatif. Jadi kreativitasnya lebih tinggi lagi. Ini cara kami untuk meningkatkan nilai produk. Dengan ragam bentuk produk dari anyaman, nilai jualnya pun semakin tinggi,” terang Asep Adam, yang saat ini tengah menempuh pendidikan dalam Prodi Pariwisata, Universitas Terbuka Serang.

Selain mendorong inovasi produk, Desa Wisata Bukit Sinyonya juga mengubah peran para pengrajin. Jika sebelumnya mereka hanya berfokus pada produksi, kini para pengrajin juga berkesempatan menjadi instruktur. “Sekarang kami tidak hanya menjual produk. Kita mengajarkan juga ke masyarakat dan juga para pengunjung. Yang awalnya cuma pengrajin biasa, sekarang sudah menjadi instruktur,” ungkap Asep Adam.

Pernyataan Asep Adam tersebut diamini dengan pengalaman masyarakat yang merasakan langsung manfaat pengelolaan potensi desa. Seorang pengrajin, Ani (52) mengatakan bahwa aktivitas menganyam telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus sumber penghasilan. “Dulu kehidupan kami itu cuma dari hutan ke rumah, menganyam, boro-boro kita tahu desa. Dari kecil, sejak Sekolah Dasar sudah bisa menganyam. Sekarang, sudah bisa beli sepatu baru dari hasil menganyam,” tuturnya.

Hasil kerajinan anyaman bahkan mampu membantu Ani memenuhi kebutuhan keluarga hingga meningkatkan kualitas pendidikan. “Terus terang, saya bisa menguliahkan anak juga hasil dari ini. Memang tidak sepenuhnya, tapi sedikit banyaknya kami hasilkan dari menganyam,” ujarnya.

Masyarakat Desa Bandung melihat Reforma Agraria tidak hanya berorientasi pada kepemilikan tanah, tetapi lebih penting dari itu, yakni membantu masyarakat mengelola tanah dan sumber daya yang hidup di atasnya. “Saat ini kami juga sudah berkolaborasi dengan universitas, pihak swasta juga pemerintah daerah agar terus mendukung dan meningkatkan desa wisata kami,” pungkas Ani. (GE/MW)

Read More

Reforma Agraria: Wujud Keadilan dan Kesejahteraan

Reforma Agraria merupakan program strategis pemerintah dalam menata penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan.

Program ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan.

✨ Manfaat bagi masyarakat:

✔️ Kepastian hukum hak atas tanah

✔️ Mengurangi kesenjangan penguasaan tanah

✔️ Mendorong kesejahteraan dan kemandirian ekonomi

📊 Mari simak capaian Reforma Agraria yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik melalui slide postingan ini.

Read More

Mengenal Desa Rejoagung, Potensi Desa Meningkat Setelah Program Penataan Akses Reforma Agraria

Di Desa Rejoagung, Kabupaten Jombang, air bukan hanya berkah, tetapi juga pintu pembuka rezeki baru bagi warganya. Selama bertahun-tahun, sumber daya air yang melimpah di desa ini lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun kini, melalui program Reforma Agraria, potensi tersebut bertransformasi menjadi sumber penghidupan yang lebih berdaya.

Program penataan akses dalam Reforma Agraria tidak sekadar memberi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan diri. Lebih dari itu, program ini membuka jalan menuju kolaborasi dengan berbagai pihak yang bisa mendorong lahirnya peluang ekonomi baru.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang, Sudiro Setiono, yang melihat langsung potensi tersebut, mengakui antusiasme warga dalam menggarap peluang desa mereka. “Kita melihat potensi Desa Rejoagung ini luar biasa, potensi sumber daya airnya juga sangat mencukupi. Kami yang di dinas akan berusaha dan akan memberi peran untuk pendampingan (masyarakat) secara teknis. Hal itu juga sangat didukung oleh masyarakat di sini yang sangat punya motivasi yang sangat tinggi,” jelasnya.

Motivasi warga itu diwujudkan dalam pembentukan tiga kelompok pembudidaya ikan: Mina Rejo, Mina Jaya Berkah, dan Mina Agung. Ketiganya lahir dari kerja sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan pemerintah daerah. Dari kelompok inilah, roda ekonomi Desa Rejoagung mulai bergerak.

Harjo Supranoto, warga desa yang tergabung dalam kelompok Mina Agung, merasakan langsung bagaimana usaha perikanan mengubah kehidupannya. Dengan nada penuh syukur, ia bercerita tentang perubahan nyata yang ia alami. “Selama saya membuat pembibitan (ikan), manfaatnya itu juga banyak. Satu, mulai membuat rumah, itu juga dari hasil ikan. Sedikit-sedikit untuk anak sekolah juga bisa saya ambilkan dari dana itu keuntungannya,” ungkap Harjo.

Tak berhenti pada pendampingan, pemerintah juga menghadirkan berbagai fasilitas penunjang. Mulai dari fasilitasi pengajuan perizinan berusaha berbasis risiko, pengusulan Kartu Kusuka Pembudidaya, hingga bimbingan teknis pembenihan. Salah satu kelompok, Mina Agung, bahkan tengah menunggu realisasi hibah sarana prasarana perbenihan yang diusulkan.

Harapan besar pun mengiringi geliat baru ini. Sudiro Setiono meyakini, jika Desa Rejoagung mampu menunjukkan manfaat nyata dari program ini, desa lain pun bisa mengikuti jejak serupa. “Kami berharap agar program yang terlaksana di Desa Rejoagung nantinya dapat ditiru dan dicontoh oleh desa-desa lainnya,” ucapnya.

Kini, Desa Rejoagung tidak hanya dikenal karena airnya yang melimpah, tetapi juga karena warganya yang mampu mengolah potensi menjadi penghidupan. Reforma Agraria melalui penataan akses telah membuka jalan baru bagi roda perekonomian desa untuk berputar lebih kencang. (RT)

Read More

Upaya Jalankan Reforma Agraria yang Pro Rakyat, Menteri Nusron: Kami Belum Teken Satu pun Perpanjangan HGU

Jakarta - Program Reforma Agraria terus dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai upaya mewujudkan keadilan struktural dalam pengelolaan tanah masyarakat. Sejak Nusron Wahid menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN hingga saat ini, ia membuat keputusan menunda perpanjangan ataupun pembaruan Hak Guna Usaha (HGU).

“Sudah 10 bulan mendapatkan kepercayaan menjadi Menteri ATR/Kepala BPN, kami belum tanda tangan satu pun perpanjangan dan pembaruan HGU,” tegas Menteri Nusron dalam kegiatan Audiensi terkait Strategi Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, di Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Rabu (24/09/2025).

Kebijakan tersebut dilakukan karena Menteri Nusron ingin memastikan bahwa hak masyarakat yang berada di sekitar HGU tetap terjaga. Saat ini, menurutnya masih terdapat perbedaan persepsi dalam proses penyediaan plasma dalam peraturan perundangan yang berlaku, seperti halnya di dalam PP 18/2021 dan PP 26/2021. Perbedaan aturan terkait plasma inilah yang Menteri Nusron sebut perlu disinkronkan.

“Kami ingin ada keadilan struktural terhadap distribusi tanah ini. Masalah plasma inilah yang menurut pemahaman saya menjadi sumber ketidakadilan, di mana petani tidak bisa mendapatkan akses terhadap tanah yang ada di sekitar (sekitar HGU, HGB),” jelas Menteri Nusron.

Ia menjelaskan, penundaan perpanjangan maupun pembaruan HGU ini sembari menunggu hasil pekerjaan dari Satuan Tugas Penetapan Kawasan Hutan (Satgas PKH). “Kami menghormati kerja teman-teman di Satgas PKH supaya peta mana yang hutan, mana yang tidak hutan, ini jelas dulu. Sehingga, ketika kami melangkah, kami tidak menabrak yang ada,” ujar Menteri Nusron. 

Akurasi peta data yang ada saat ini masih dianggap kurang akurasinya karena masih memakai peta data satelit dengan skala 1:1.000.000 yang dapat menimbulkan bias. “Solusinya adalah melalui One Map Policy, yaitu peta 1:5.000. Peta yang sudah jadi ini di Pulau Sulawesi. Kalau kami diminta pemetaan hutan dan non hutan di Pulau Sulawesi, kami bisa pertanggungjawabkan dengan tingkat akurasi yang tinggi,” tutur Menteri Nusron.

“Oleh karena itu, kami akan bekerja sambil menuntaskan peta tahun ini di Pulau Sulawesi bersama tim Kementerian Kehutanan untuk mengerjakan tapal batas hutan dan non hutan/areal penggunaan lainnya (APL),” lanjut Menteri Nusron.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa dari hasil pertemuan, DPR RI akan mendorong pemerintah untuk percepatan Kebijakan Satu Peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

“DPR RI juga mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. DPR RI juga akan membentuk Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada 2 Oktober 2025,” ujar Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat.

Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto; Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana; serta Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika beserta perwakilan Petani. Dalam rapat ini, Menteri Nusron turut didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (AR/JR)

Read More

Perkuat Sinergi dengan Kementerian UMKM, Wamen Ossy: Penuhi Kebutuhan Mendasar Masyarakat

Garut - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat sinergi lintas sektor yang kali ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian UMKM, Kamis (25/09/2025). Kerja sama ini menghubungkan dua kebutuhan mendasar masyarakat, yaitu kepastian hukum atas tanah dan akses permodalan untuk mengembangkan usaha.

“Sertipikat tanah yang difasilitasi ATR/BPN memberi dasar legal yang kuat, sementara dukungan Kementerian UMKM membuka jalan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan. Kolaborasi ini menjadi penting karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat," kata Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan dalam acara Lokomotif Akses Permodalan (LOKAMODAL) di Pendopo Kabupaten Garut.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini jadi tonggak awal kerja sama yang lebih luas dan berdampak nyata antar kedua pihak terkait. “Kita percaya, langkah bersama ini akan menjadi jembatan yang mempertemukan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Khususnya bagi UMKM, mari kita pastikan sertipikat tanah yang sudah diberikan negara benar-benar bisa dimanfaatkan sebagai modal produktif,” ujar Wamen Ossy.

Dengan pemanfaatan sertipikat tanah sebagai agunan, Wamen Ossy optimis UMKM akan naik kelas, membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Atas kerja sama tersebut, ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah (Pemda) yang sudah konsisten berkontribusi dalam Reforma Agraria dan program pemberdayaan UMKM.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman juga mengakui pentingnya kolaborasi multi-pihak dalam menjadikan sertipikat tanah sebagai aset produktif. “Melalui kolaborasi multi-stakeholder ini, kami akan melakukan akselerasi agar sertipikasi hak atas tanah dapat dijadikan agunan. Ini adalah game changer! Kita akan mengubah tanah yang ‘diam’ menjadi aset produktif yang ‘bicara’ dan bisa dijadikan modal untuk mengembangkan usaha mikro,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat, termasuk Pemda. ”Jadilah rumah yang nyaman bagi UMKM. Permudah izin usaha, bantu akses modal, dukung pemasaran, dan dampingi UMKM dengan sepenuh hati,” imbuh Menteri UMKM.

Dalam kesempatan yang sama, Wamen ATR/Waka BPN juga menyerahkan sertipikat kepada 10 perwakilan penerima. Sertipikat yang diserahkan antara lain lima bidang sertipikat UMKM Kabupaten Tasikmalaya dari hasil lintas sektor dan lima bidang sertipikat UMKM Kabupaten Garut dari hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Usai kegiatan berlangsung, Wamen Ossy turut meninjau pameran UMKM yang juga digelar dalam acara LOKAMODAL.

Hadir dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran; Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin; Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina; beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Garut. (LS/YZ/JR)

Read More

Menteri Nusron Sampaikan Progres Pendaftaran Tanah dan Penataan Ruang dalam Momen Peringatan HANTARU 2025

 

Jakarta - Pada 65 Tahun peringatan hari lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menjamin pengelolaan tanah dan ruang bagi masyarakat, salah satunya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini diungkapkan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025, Rabu (24/09/2025). 

“Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), negara hadir memberikan perlindungan hak rakyat atas tanahnya. Hingga September 2025, telah dilakukan pendaftaran tanah sebanyak 123,1 juta bidang dengan capaian sertipikasi tanah sebanyak 96,9 juta bidang tanah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Lapangan Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Sejalan dengan pendaftaran dan sertipikasi yang jadi jaminan kepastian hukum atas tanah di Indonesia, Kementerian ATR/BPN juga mendorong terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan. Menteri Nusron mengungkapkan bahwa penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terus diupayakan penyelesaiannya.

“RDTR berperan sebagai pedoman pembangunan daerah dan pintu masuk kegiatan berusaha. Hingga saat ini, dari target 2.000 RDTR, telah diterbitkan 646 RDTR, 428 di antaranya telah terintegrasi ke dalam sistem Online Single Submission (OSS),” jelas Menteri Nusron.

Menteri ATR/Kepala BPN meyakini, tanpa arah tata ruang yang jelas, investasi bisa berjalan tanpa kendali. Bukan hanya itu, masyarakat juga berisiko terdampak dan lingkungan pun bisa terancam. Di tengah peringatan HANTARU 2025, sejalan dengan tema besar yang diusung, yakni “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Asta Cita”, Menteri Nusron mengingatkan untuk bersama memastikan tanah terjaga dan ruang tertata sehingga manfaatnya bisa dirasakan rakyat. (AR/PMHAL)

Read More

Pembangunan Harus Berkeadilan, Menteri Nusron: Reforma Agraria Jawab Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada investasi. Pembangunan, haruslah menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025, di Jakarta, Rabu (24/09/2025).

“Pembangunan harus berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ada para petani, nelayan, para pelaku usaha mikro, masyarakat adat, yang juga harus dilibatkan dalam arus kesejahteraan. Di sinilah program Reforma Agraria berperan untuk menjawab persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah,” tegas Menteri Nusron.

Reforma Agraria tidak hanya sebatas redistribusi lahan, namun juga mencakup penguatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan tanah. “Reforma Agraria dilaksanakan melalui penataan aset dan penataan akses yang merupakan dua tahapan integral yang tidak bisa dipisahkan. Setiap jengkal tanah adalah amanah, jangan biarkan telantar,” ujar Menteri Nusron.

Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan, pemerintah tengah memperkuat pengawasan terhadap tanah-tanah yang dikuasai perusahaan skala besar. “Tanah yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya akan ditata kembali agar bisa diperuntukkan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah melalui program Reforma Agraria,” jelasnya.

Selain untuk pemerataan, tanah-tanah yang tidak produktif juga diarahkan mendukung agenda prioritas pemerintah. “Tanah telantar bisa didorong pemanfaatannya dalam mendukung program prioritas pemerintah, seperti swasembada pangan, swasembada energi, hingga pembangunan perumahan Tiga Juta Rumah untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Menteri Nusron.

Dengan langkah ini, Menteri Nusron menyebut Reforma Agraria sebagai solusi atas ketimpangan agraria sekaligus menjadi instrumen penting untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tujuan besarnya ialah demi menyejahterakan rakyat Indonesia. (LS/PMHAL)

Read More

Layanan Pertanahan Berikan Dampak Nyata terhadap Penambahan Nilai Ekonomi di Indonesia

Jakarta - Kegiatan pendaftaran tanah dan layanan pertanahan yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, kontribusi tersebut terlihat dari penerimaan negara melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Penghasilan (PPh), hingga Hak Tanggungan. 

“Sampai tahun 2024 total nilainya sudah mencapai Rp576 triliun dan tahun ini diperkirakan akan naik lebih dari itu. Karena itu diharapkan, dampaknya dapat dirasakan langsung di masyarakat,” ujar Menteri Nusron dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2025 di Jakarta, Rabu (24/09/2025).

Lebih lanjut, Menteri Nusron menekankan arti penting kepastian hukum atas tanah yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. “Dengan kepastian hukum atas tanah, seorang petani bisa lebih mudah mengakses kredit untuk membeli pupuk atau alat produksi. Pelaku UMKM dapat menjadikan tanahnya sebagai agunan untuk memperbesar usaha. Keluarga kecil memiliki pegangan yang kuat untuk merencanakan masa depan anak-anaknya,” tuturnya.

Menteri Nusron menegaskan, kerja Kementerian ATR/BPN bukan hanya soal menghadirkan rasa aman terhadap tanah, tapi juga memperkokoh fondasi ekonomi bangsa. Bertepatan dengan momen 65 tahun sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), ia juga mengingatkan jajarannya bahwa tanah dan ruang tidak otomatis melahirkan kesejahteraan. 

“Dari tanah yang terdaftar tumbuh kepastian hukum, dari sawah yang terlindungi lahir ketahanan pangan, dari ruang yang tertata muncul kepastian peluang usaha dan investasi Inilah amanah besar kita bersama, memastikan tanah terjaga, ruang tertata, agar benar-benar menjadi sumber kehidupan, sumber keadilan, dan sumber harapan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN. (LS/PMHAL)

Read More

Refleksi 65 Tahun UUPA, Percepatan Layanan Jadi Pekerjaan Utama Kementerian ATR/BPN

Jakarta - 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) jadi momentum refleksi bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Para pemimpin Kementerian ATR/BPN lintas periode menegaskan satu pesan inti, yaitu pelayanan pertanahan harus semakin cepat, responsif, dan dekat dengan rakyat. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan bahwa percepatan pelayanan adalah kunci menghadirkan negara di tengah masyarakat. 

“Tugas kita bersama untuk mencari cara bagaimana mempercepat pelayanan. Jargon kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat jangan dipakai lagi. Harus kita hilangkan. Harusnya, kalau bisa dipercepat kenapa harus lambat," tegas Menteri Nusron pada pertemuan yang diadakan dalam rangka Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (24/09/2025).

Menurut Menteri Nusron, pekerjaan Kementerian ATR/BPN akan semakin banyak dan menantang. Oleh karena itu, percepatan pelayanan jadi keharusan bagi pemerintah. 

Dalam momentum kali ini, Menteri Nusron juga menyampaikan selamat memperingati 65 Tahun UUPA kepada seluruh jajaran. "Semoga kita senantiasa makin dekat dengan rakyat dan mempercepat pelayanan kepada rakyat,” ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang pernah menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada 2024, juga sepakat kalau momen 65 tahun UUPA jadi saat yang tepat untuk mengingat kembali tugas dan kewajiban Kementerian ATR/BPN. Terutama, dalam memberikan kepastian hukum atas tanah di Indonesia.

“Kita ingin membangun kolaborasi dan mendorong Kementerian ATR/BPN untuk terus meyakinkan agar seluruh wilayah Indonesia bisa didata dengan baik, dipetakan dengan jelas, dan pada saatnya disertipikatkan. Masyarakat tentu mengharapkan kepastian hukum atas tanahnya. Itu bukan hanya sumber keamanan ekonomi, tetapi juga sosial, bahkan kehormatan,” tegas Menko AHY.

Atas kolaborasi dan kerja sama yang telah dilakukan selama ini, Menko AHY mengapresiasi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. “Semoga kebersamaan ini bisa terus kita bangun di tengah situasi politik dan sosial yang dinamis. Mudah-mudahan Kementerian ATR/BPN semakin jaya dan semakin berperan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi semua,” ucap Menko AHY.

Sejalan dengan itu, apresiasi juga datang dari Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN periode 2019–2022, Surya Tjandra. Ia mengenang kebersamaan selama bertugas dan menekankan pentingnya memperkuat peran kelembagaan. “Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga terus berlanjut. Kementerian ini pantas diperjuangkan, baik secara politik maupun anggaran, agar mimpi-mimpi besar kelembagaan bisa dikuatkan. Sekali lagi, selamat Hari Agraria dan Tata Ruang,” pungkas Surya Tjandra. 

Pada pertemuan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Hadir pula, Kepala BPN periode 2012-2014, Hendarman Supandji, dan istri dari almarhum Ferry Mursyidan Baldan, yakni Menteri ATR/Kepala BPN periode 2012-2014, Hanifah Husein. (GE/YZ/RT)

Read More

HANTARU 2025 “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Astacita”

Dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2025, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan upacara yang berlangsung khidmat pada Rabu (24/09/2025). Seluruh jajaran pegawai dari berbagai Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur hadir sebagai peserta, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yang turut berbaris rapi mengikuti prosesi upacara.

Dengan mengusung tema HANTARU 2025 “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Astacita”, peringatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria sebagai tonggak hukum agraria nasional. Tema tersebut merepresentasikan semangat kolektif untuk menjaga keberlanjutan tanah, menata ruang secara bijaksana, serta mewujudkan cita-cita besar pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Rangkaian upacara diawali dengan pengibaran Sang Merah Putih, pembacaan doa, hingga dilanjutkan dengan pembacaan Sambutan Menteri ATR/BPN oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, ditegaskan bahwa tanah dan ruang harus benar-benar dijaga agar menjadi sumber kehidupan, sumber keadilan, serta sumber harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan tersebut meneguhkan kembali komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menghadirkan pelayanan terbaik sekaligus memastikan pengelolaan agraria dan tata ruang berjalan sesuai amanat bangsa.

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, keikutsertaan dalam upacara ini merupakan bentuk dukungan nyata dalam mengimplementasikan nilai-nilai HANTARU 2025. Semangat “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Astacita” akan terus dijadikan pijakan dalam menjaga kepastian hukum pertanahan, mendukung penataan ruang yang berkelanjutan, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Gresik.

Read More

SELAMAT HARI AGRARIA DAN TATA RUANG NASIONAL 2025

 

SELAMAT HARI AGRARIA DAN TATA RUANG NASIONAL 2025

Memperingati 65 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 24 September 2025

Segenap Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengucapkan:

“Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional ke-65. Dengan semangat “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Astacita”,

mari bersama mewujudkan pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang adil, tertib, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan rakyat dan kejayaan bangsa Indonesia.”

Read More

Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad S.A.W 1447 H

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik beserta segenap jajaran mengucapkan :

“Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad S.A.W 1447 H. Semoga kita senantiasa meneladani akhlak mulia Rasulullah dalam setiap langkah kehidupan, serta menghadirkan keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi sesama.”

Read More

Harapan dan Doa Mengiringi Pelantikan 5 Pejabat Pengawas Kantah Gresik

Pelantikan lima pejabat pengawas di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada Kamis (04/09/2025) menjadi momen penuh kehangatan sekaligus haru. Di balik prosesi serah terima jabatan, tersimpan cerita pengabdian, loyalitas, dan kebersamaan yang selama ini terjalin di antara jajaran pegawai.

Kelima pejabat yang mendapat penugasan baru adalah:

• Ibu Sharih Nirawasi, S.H., M.H. menuju Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1.

• Bapak Fanani, S.Kom. melanjutkan kiprah di Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.

• Bapak Rangga Alfiandri Hasim, S.ST., M.H. berkarya di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.

• Bapak Ferry Riawan, S.P., S.H., M.H. bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang.

• Bapak Tri Wahyu Hadi Martono, S.H., M.H. tetap mengabdi di Gresik dengan jabatan baru sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan.

Sebagai media yang telah lama bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, kami ikut berbahagia dan bangga atas capaian perjalanan karier para pejabat yang mutasi. Kami mendoakan semoga setiap langkah di tempat baru membawa keberkahan, memperluas manfaat, serta menghadirkan layanan pertanahan yang semakin profesional.

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, kami berharap semoga formasi baru ini semakin memperkuat soliditas, mempercepat capaian kinerja, dan tetap menjadi mitra kerja yang terbuka bagi media dalam menyebarkan informasi yang akurat serta membangun kepercayaan publik.

Read More

Pelantikan 5 Pejabat Pengawas Kantor Pertanahan Gresik: Langkah Baru, Amanah Baru

Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur melaksanakan pelantikan Pejabat Pengawas pada Kamis (04/09/2025) yang diantaranya adalah 5 pejabat pengawas Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Acara ini berlangsung khidmat dengan dihadiri Kepala Kantor Wilayah, para pejabat struktural, serta seluruh pegawai.

Pejabat yang dilantik dan mengalami mutasi antara lain:

1. Ibu Sharih Nirawasi, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, kini bertugas di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1.

2. Bapak Fanani, S.Kom., Kepala Subbagian Tata Usaha, kini mengemban tugas di Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.

3. Bapak Rangga Alfiandri Hasim, S.ST., M.H., Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, kini berpindah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.

4. Bapak Ferry Riawan, S.P., S.H., M.H., Analis Pertanahan, kini bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang.

5. Bapak Tri Wahyu Hadi Martono, S.H., M.H., yang semula menjabat sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pemberdayaan, kini dipercaya sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

Sebagai mitra media yang telah lama menjalin sinergi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, kami menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh pejabat selama bertugas di Gresik. Kami mendoakan semoga amanah baru yang diemban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta terus menjaga nama baik instansi.

Kami juga berharap Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik semakin kokoh dalam melanjutkan transformasi pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan dekat dengan masyarakat. Media akan senantiasa siap mendukung dan mengawal setiap langkah positif demi terwujudnya pelayanan yang lebih baik di Kabupaten Gresik.

Read More

Bersinergi untuk Hunian Layak: Desa Campurejo Jadi Percontohan Penanganan Kumuh

Suasana Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik terasa berbeda. Ratusan warga menyambut gembira kehadiran para pejabat penting dalam acara peluncuran program Penanganan Pemukiman Kumuh DAK PPKT Tahun 2025.

Hadir dalam kegiatan ini Bupati Gresik, Wakil Bupati Gresik, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Ketua IPPAT Gresik, Kepala BAPPEDA, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Kolaborasi besar ini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah dan mitra kerja dalam memberikan hunian yang lebih layak bagi masyarakat.

Bupati Gresik dalam sambutannya menyampaikan bahwa persoalan pemukiman kumuh bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut martabat hidup warga. Karena itu, kolaborasi ini diharapkan mampu mengubah wajah desa sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur menekankan pentingnya kepastian hukum pertanahan dalam mendukung program ini. Dengan adanya legalisasi aset, masyarakat tidak hanya memperoleh lingkungan yang tertata, tetapi juga jaminan hak atas tanah mereka.

Ketua IPPAT Gresik menambahkan bahwa IPPAT siap bersinergi mendukung proses administrasi pertanahan agar warga Desa Campurejo bisa merasakan manfaat nyata dari program ini.

Bagi masyarakat Desa Campurejo, program DAK PPKT 2025 bukan hanya pembangunan fisik, melainkan juga harapan baru untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Desa ini kini menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah, BPN, dan IPPAT dapat melahirkan solusi nyata bagi pemukiman kumuh di Gresik.

Read More

Kolaborasi Pemkab, IPPAT, dan BPN: Tangani Pemukiman Kumuh di Desa Campurejo

Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik menjadi lokasi pelaksanaan program Penanganan Pemukiman Kumuh melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Penataan Pertanahan dan Kawasan Tertentu (PPKT) Tahun 2025. Program ini diresmikan pada (tanggal menyesuaikan) melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Gresik, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Gresik, Wakil Bupati Gresik, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Ketua IPPAT Kabupaten Gresik, Kepala BAPPEDA Kabupaten Gresik, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan hunian masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Gresik menegaskan bahwa program ini bukan hanya sebatas penataan fisik, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan legalitas tanah. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menghadirkan kawasan yang lebih layak huni, tertata, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat setempat.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur menambahkan bahwa BPN berperan aktif dalam mendukung legalisasi aset pertanahan agar program penanganan kumuh ini dapat berkelanjutan. Sementara itu, IPPAT siap mendukung melalui percepatan layanan pembuatan akta dan dokumen hukum yang dibutuhkan masyarakat.

Program DAK PPKT 2025 di Desa Campurejo ini menjadi contoh nyata bagaimana sinergi pemerintah, lembaga profesi, dan BPN dapat bersama-sama mengatasi permasalahan pemukiman kumuh sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.

Read More

Kolaborasi Penanganan Pemukiman Kumuh DAK PPKT Tahun 2025 Desa Campurejo Kecamatan Panceng

Rabu (03/09/2025), Pemerintah Kabupaten Gresik menggelar kegiatan Kolaborasi Penanganan Pemukiman Kumuh melalui DAK PPKT Tahun 2025 yang dilaksanakan di Ruang Mandala Bhakti Praja. Acara ini menjadi forum penting dalam upaya bersama mempercepat penataan kawasan pemukiman kumuh di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Gresik yang menegaskan bahwa penanganan pemukiman kumuh bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Beliau mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga profesi, untuk bergandeng tangan mewujudkan lingkungan yang sehat, tertata, dan layak huni.

Momentum ini menghadirkan kolaborasi strategis antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Gresik. Keterlibatan IPPAT dipandang krusial dalam menjamin aspek legalitas pertanahan, sehingga program penataan kawasan kumuh dapat berjalan dengan kepastian hukum yang kuat.

Sebagai tamu undangan kehormatan, hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Kehadiran jajaran BPN ini menjadi bukti nyata komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung percepatan penanganan kawasan kumuh, khususnya melalui sinergi program penataan pertanahan dengan pembangunan infrastruktur daerah.

Dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan penanganan kawasan kumuh di Desa Campurejo dapat berjalan efektif, memberi manfaat nyata bagi masyarakat, serta menjadi model percontohan bagi desa-desa lain di Kabupaten Gresik.

Read More

Dirgahayu Kejaksaan Republik Indonesia ke-80

Segenap Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengucapkan Dirgahayu Kejaksaan Republik Indonesia ke-80

"Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju"

Semoga Kejaksaan Republik Indonesia senantiasa menjadi lembaga penegak hukum yang semakin profesional, berintegritas, dan humanis, demi mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mari terus bersinergi dalam menjaga supremasi hukum yang adil, bermartabat, dan berpihak kepada kepentingan bangsa.

Read More