Kunjungan Kerja Pertama ke Jateng, Menteri Nusron: Samakan Gelombang Pemikiran dan Filosofi untuk Mencapai Tujuan

Semarang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Jawa Tengah, tepatnya Kota Semarang pada Jumat (01/11/2024). Dalam pengarahan ke jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah, Menteri Nusron mengatakan kunjungan dilakukan untuk konsolidasi pemikiran dan menyamakan langkah ke depan.

"Di dalam pertemuan ini saya sebetulnya masih dalam rangka konsolidasi pemikiran karena kita mau berjalan kalau gelombang cara berpikirnya tidak sama itu berat, jadi saya keliling dalam rangka menyamakan gelombang pemikiran, filosofinya sama dulu, kalau sudah sama gerak langkahnya akan sama," kata Nusron Wahid dalam acara yang berlangsung di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.

Langkah tersebut, menurut Menteri Nusron juga memiliki filosofi sama dengan yang diungkapkan Presiden Prabowo Subianto ketika usai melantik seluruh jajaran Kabinet Merah Putih kemudian melakukan retreat di Angkatan Militer Magelang. "Filosofinya adalah kita dengan satu barisan, menyamakan gelombang pikiran, langkah, gerak supaya sama untuk mencapai sebuah tujuan," lanjutnya.

Meskipun masih dalam tahap konsolidasi dengan jajaran, Menteri Nusron mengimbau agar jajaran di daerah tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat. "Bulan-bulan ini fasenya itu sambil Bapak/Ibu sekalian menentukan langkah dan layanan yang sifatnya rutinitas, sambil menunggu perubahan kebijakan yang akan kita ambil," ucap Nusron Wahid.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Nusron juga menyaksikan serah terima jabatan antara Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah periode Agustus 2021-Oktober 2024, Dwi Purnama kepada Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Sri Yanti Ahmad. Serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara diikuti penyerahan memori jabatan.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN pada kunjungan kerja pertamanya, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Hadir dalam kesempatan ini, seluruh Kepala Bidang dan Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Tengah. (LS/JR/OK)

Read More

537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa HGU, Menteri Nusron Sampaikan akan Ada Sanksi

 

Jakarta - Memasuki masa 100 hari kerja dalam Kabinet Merah Putih, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid fokus pada penertiban 537 perusahaan/badan hukum yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu (30/10/2024).

“Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU-nya,” tegas Menteri Nusron usai memaparkan program kerja 100 harinya di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat.

Menurutnya, tindakan perusahaan yang terus beroperasi tanpa izin mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan. “Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah,” terang Nusron Wahid.

Berdasarkan data dari tahun 2016 hingga Oktober 2024, tercatat ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU. “Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektare,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Menurutnya, penertiban dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41. 

“Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” pungkas Menteri Nusron.

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Rapat kerja ini juga diikuti Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan seluruh Wakil Ketua Komisi II DPR RI bersama sejumlah anggota. (GE/PHAL)

Read More

Ikuti Retreat di Lembah Tidar Bersama Presiden Prabowo, Menteri Nusron: Kesempatan Menyatukan Visi Kabinet Merah Putih

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan telah tiba di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti Rapat Kerja dan Retreat Magelang. Menteri ATR/Kepala BPN menyebut kegiatan ini ialah kegiatan pertama Kabinet Merah Putih di luar Istana Negara.

"Insyaallah kesempatan ini juga kami gunakan untuk menyatukan visi agar bisa langsung bersinergi dan bekerja demi kemajuan bangsa. Mohon doa agar proses kegiatan ini dilancarkan dan dimudahkan. _Aamiin Yaa Robbal Alamin_," kata Nusron Wahid dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Kegiatan ini akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diikuti oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Seluruh anggota kabinet pun berangkat menggunakan pesawat Hercules C130J dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Bertempat di Lembah Tidar, lokasi yang biasa difungsikan sebagai tempat pelatihan Akademi Militer, Retreat Magelang akan berlangsung hingga Minggu (27/10/2024). "Sebagaimana arahan Bapak Presiden kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai berbangsa dan bernegara," tutur Nusron Wahid.

Adapun kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, para anggota kabinet diboyong ke Akmil untuk membentuk kerja sama tim yang baik. 

"Daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah mulai ratusan tahun dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Diponegoro di antara lima gunung, itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta Tanah Air," kata Prabowo Subianto dalam sidang kabinet, Rabu (23/10/2024). (JM/FA)

Read More

Laksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Wujudkan Amanat Presiden Prabowo tentang Swasembada Pangan

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kegiatan Bidang Penataan dan Pemberdayaan Tahun 2024 pada Rabu (23/10/2024) di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati mengajak seluruh pegawai Ditjen Penataan Agraria di seluruh Indonesia untuk bersama melanjutkan program Reforma Agraria.

“Kita bisa bekerja sama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui program Reforma Agraria. Beberapa kali Pak Menteri juga menyebutkan bahwa kepemimpinan saat ini juga (berfokus) untuk mempertahankan ketahanan pangan, yang mana ini banyak juga berhubungan dengan kita selaku Ditjen Penataan Agraria,” ujar Yulia Jaya Nirmawati. 

Terkait ketahanan pangan, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan Indonesia harus segera mencapai swasembada pangan untuk menjaga ketahanan pangan, yaitu dengan menambah 4 juta hektare luas panen hingga tahun 2029. “Amanat ini sangat berkaitan dengan kerangka kerja kita, yaitu Reforma Agraria. Di mana salah satu tujuan dari Reforma Agraria selain mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan, juga untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan,” ujar Dirjen Penataan Agraria.

Keberlanjutan program Reforma Agraria ini juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah disahkan. “Kita diminta untuk terus melaksanakan Redistribusi Tanah melalui pemberian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan sertipikasi tanah atau penataan aset, serta diikuti dengan penataan akses atau pemberdayaan tanah masyarakat. Ini menjadi dasar kita untuk melanjutkan pekerjaan besar Reforma Agraria,” jelas Yulia Jaya Nirmawati.

Lebih lanjut ia mengingatkan kepada jajarannya agar terus memperkuat sinergi dan kolaborasi pasca transisi kepemimpinan yang baru terjadi. Bukan hanya kolaborasi antar internal Kementerian ATR/BPN, namun juga dengan pihak eksternal.

“Sinergi dan kolaborasi tak hanya di tingkat menteri dan dirjen, namun juga kolaborasi di tingkat direktur, kasubdit, dan kepala seksi, semuanya harus berkolaborasi dengan tugas masing-masing. Lintas kementerian/lembaga juga, terutama saat ini beberapa kementerian mitra kita sudah diperluas, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, dan Kementerian UMKM,” ungkap Dirjen Penataan Agraria.

“Untuk itu saya berharap, ke depannya kita dapat mengajak mereka untuk lebih fokus dalam mengakselerasi tugas bersama ini, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak peningkatan manfaat dari program Reforma Agraria,” pungkas Yulia Jaya Nirmawati. 

Dalam kegiatan ini, terdapat sesi diskusi panel yang diikuti oleh beberapa panelis, salah satunya ialah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN periode 2019-2022, Surya Tjandra. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria serta perwakilan bidang penataan dan pemberdayaan dari Kanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia. (AR/YZ)

Read More

Menteri dan Wamen Baru Pimpin Rapim Pertama di Kementerian ATR/BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dan Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan memimpin Rapat Pimpinan pertamanya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Rapat berlangsung pada Selasa (22/10/24) di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Dalam rapat ini, Menteri ATR/Kepala BPN dan Wamen ATRWaka BPN berkenalan dengan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di tingkat kementerian. Kemudian, dilanjutkan dengan sesi pengarahan oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

Nusron Wahid dan Ossy Dermawan berharap, pertemuan resmi pertama dengan seluruh jajaran ini bisa menjadi momentum memantapkan sinergi dan kolaborasi untuk menyukseskan target yang diberikan ke Kementerian ATR/BPN. (JM/FA)

Read More

Kenal Baik, Menteri ATR/Kepala BPN Ajak Tamu yang Hadir dalam Sertijab untuk Doakan Almarhumah Ibu Ani Yudhoyono

 

Jakarta - Mengawali sambutannya dalam acara Serah Terima Jabatan, Senin (21/10/2024) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengajak seluruh tamu yang hadir untuk mengirim doa bagi Alm. Ibu Ani Yudhoyono.

"Dalam kesempatan ini sebelum saya menyapa yang lain izinkanlah sama-sama kita memimpin doa. Jujur saya teringat ibunya Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bu Ani Yudhoyono, orangnya sangat begitu baik, pada kesempatan baik ini kita kirim Al-Fatihah bersama-sama," ucap Nusron Wahid.

Menteri ATR/Kepala BPN mengaku telah mengenal sosok AHY cukup lama. Satu hal yang sangat ia ingat dari keluarga Yudhoyono adalah sosok mendiang Ibu Ani Yudhoyono yang begitu baik.

Tak hanya Alm. Ibu Ani Yudhoyono, Nusron Wahid juga menyampaikan rasa hormatnya kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia merasa tidak menyangka bisa menduduki jabatan lama dari putra mantan kepala negara tersebut. 

"Saya tidak menyangka bisa menduduki tempat yang saya gantikan itu anaknya seorang yang sangat saya kagumi, orang yang membesarkan saya, yaitu Jenderal TNI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono," ucap Nusron Wahid dengan penuh hormat.

Di momen yang penuh kehangatan ini, hadir sejumlah tokoh di antaranya Joyo Winoto selaku Kepala BPN periode 2005-2012; Hendarman Supandji selaku Kepala BPN periode 2012-2014; Sofyan A. Djalil selaku Menteri ATR/Kepala BPN periode Juli 2016-Juni 2022; Surya Tjandra selaku Wamen ATR/Waka BPN periode Oktober 2019-Juni 2022; Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Menteri ATR/Kepala BPN periode Februari-Oktober 2024 yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan; serta Raja Juli Antoni selaku Wamen ATR/Waka BPN Periode Juni 2022-Oktober 2024 yang kini menjadi Menteri Kehutanan.

Hadir dalam kesempatan ini, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi; Kepala Badan Bank Tanah; serta jajaran Pengurus Pusat IKAWATI Kementerian ATR/BPN. (LS/PHAL)

Read More

Sertijab Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid: Siap Lanjutkan yang Dirintis para Pemimpin Pendahulu

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri ATR/Kepala BPN dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN di Aula Prona Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/10/2024). Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengaku akan melanjutkan hal-hal yang telah dirintis oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya di Kementerian ATR/BPN. 

“Apa yang sudah dilakukan Pak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah sangat baik sekali, begitu juga yang sudah dicanangkan oleh Mas Joyo Winoto, Pak Hendarman, Pak Sofyan A. Djalil sudah pasti baik. Hal yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita yang baik harus dilestarikan dan kita lanjutkan. Jadi Pak AHY tidak usah khawatir kalau titipannya akan dilanjutkan,” ujar Nusron Wahid. 

Sertijab kali ini berlangsung antara Menteri ATR/Kepala BPN terlantik, Nusron Wahid dengan Menteri ATR/Kepala BPN periode Februari-Oktober 2024, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sertijab juga dilakukan antara Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN terlantik, Ossy Dermawan dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN periode 2022-2024, Raja Juli Antoni yang kini menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

Di momen ini, Nusron Wahid berpesan agar jajaran ATR/BPN senantiasa melayani masyarakat dengan baik. “Ada hadits yang mengatakan, Ya Allah kalau ada di antara umatku yang memimpin rakyat, mengurusi urusan rakyat yang di dalam memimpinnya itu mempersulit urusan rakyat, maka persulitlah hidupnya. Sebaliknya, kalau ada di antara umatku yang memimpin rakyatnya, mengurusi urusan rakyat tapi dia mengangkat masyarakatnya, maka angkatlah derajatnya,” tuturnya. 

“Marilah kita sama-sama keluarga besar Kementerian ATR/BPN ini, kita sama-sama niatkan diri memimpin ini dengan niat mengangkat harkat dan martabat rakyat, tidak usah mempersulit rakyat. Itu hakikat melayani secara profesional,” lanjut Nusron Wahid.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri AHY mengapresiasi seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN yang telah mendukung kinerjanya sepanjang ia menjabat menjadi Menteri ATR/Kepala BPN. 

“Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para sahabat sekalian, Bapak/Ibu yang luar biasa bekerja keras selama ini, pagi, siang dan malam tidak kenal lelah, membantu tugas-tugas yang memang harus kita capai secara progresif. Tentu banyak harapan dan keinginan yang belum bisa terwujud seluruhnya. Oleh karena itu, kami akan titipkan dengan penuh rasa hormat kepada Bapak Menteri yang baru,” ujar Menteri AHY. 

Dalam kegiatan ini, hadir sejumlah tokoh di antaranya Joyo Winoto selaku Kepala BPN periode 2005-2012; Hendarman Supandji selaku Kepala BPN periode 2012-2014; Sofyan A. Djalil selaku Menteri ATR/Kepala BPN periode Juli 2016-Juni 2022; serta Surya Tjandra selaku Wamen ATR/Waka BPN periode Oktober 2019-Juni 2022.

Hadir mengikuti rangkaian acara, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi; Kepala Badan Bank Tanah; serta jajaran Pengurus Pusat IKAWATI Kementerian ATR/BPN. (AR/PHAL)

Read More

Presiden Prabowo Subianto Lantik Nusron Wahid sebagai Menteri ATR/Kepala BPN di Istana Negara

 

Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melantik 53 jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Turut dilantik pada hari ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang baru saja dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Setelah pelantikan, Nusron Wahid menyampaikan sejumlah arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Hal ini disebut juga sebagai Reforma Agraria, sebuah program strategis nasional yang telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya. 

“Pemerintah harus mengutamakan prinsip keadilan, prinsip pemerataan, prinsip keberlanjutan, jangan sampai ada satu pihak swasta yang menguasai jutaan hektare tanah di Indonesia, tapi ada petani yang kesulitan mencari tanah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN kepada sejumlah awak media.

Selain Reforma Agraria, ia menyebutkan pesan Presiden Prabowo Subianto lainnya untuk segera dilaksanakan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Yang kedua, pemanfaatan tanah negara yang telantar dan ketiga, penyelesaian sengketa,” tutur Nusron Wahid.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN hadir didampingi sang istri, Dily Rosi Timadar. Usai pelantikan, keduanya disambut oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis beserta jajaran. (YS/PHAL)

Read More

Memiliki Tugas yang Mulia, Menteri AHY Jatuh Hati dengan Kementerian ATR/BPN

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengemban tugas mulia yang memberikan dampak langsung ke masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri AHY/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat meresmikan Satuan Tugas Pemberantas Mafia Tanah atau SPARTAN Command Center di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Sabtu (19/10/2024).

Selama delapan bulan menjabat, Menteri AHY yang terjun langsung ke masyarakat mendapat banyak cerita dan testimoni soal kebahagiaan warga yang telah terbantu program Kementerian ATR/BPN. Salah satu yang sangat dirasakan manfaatnya ialah dengan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Tidak sedikit warga yang menangis bahagia ketika ditemui oleh Menteri AHY. 

“Saya jatuh cinta dengan ATR/BPN, walaupun hanya delapan bulan saja. Karena cerita-cerita pendek tadi, karena testimoni-testimoni dari hati tadi, itulah mengapa kita harus sering-sering turun ke lapangan. Mengapa sering-sering ketemu masyarakat? Karena setelah itu saya menyapa masyarakat korban-korban mafia tanah itu,” ucap Menteri AHY.

Tugas mulia lain dari Kementerian ATR/BPN ialah Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah. Satgas ini terbentuk dengan sinergi empat pilar antara Kementerian ATR/BPN dengan lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah (Pemda). Tugas ini dianggap mulia ditujukan untuk membantu masyarakat yang terzalimi. Keseriusan Satgas Anti-Mafia Tanah juga dinilai tidak main-main, banyak kasus yang ditangani dengan sigap, cepat, dan tanggap.

Salah satu wujud keseriusan Satgas Anti-Mafia Tanah, yakni berhasil menyelesaikan kasus mafia tanah di Bandung 18 Oktober 2024. “Alhamdulillah kemarin dengan niat yang tulus sama-sama kita datang ke Bandung menyelesaikan masalah, khususnya kasus mafia tanah di Dago Elos yang sudah menjadi isu bahkan nasional sejak tahun 2016. Ini membuktikan bahwa Satgas Anti-Mafia Tanah tidak mengenal waktu pagi, siang, malam, awal, tengah, akhir tahun. Baterainya ke-_charge_ terus, tidak boleh ada _lowbatt_-nya,” ujar Menteri AHY. (MW/YZ/RM)

Read More

Bongkar Praktik Gelap Mafia Tanah di Bandung, Menteri AHY: Kita Berhasil Selamatkan Potensi Kerugian Lebih dari Rp3,6 Triliun

 

Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali mengungkap kasus tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Mapolda Jawa Barat, Jumat (18/10/2024), ia membeberkan kasus di Kota dan Kabupaten Bandung yang telah mengakibatkan kerugian, baik bagi masyarakat maupun bagi negara dengan total senilai Rp3,65 triliun.

“Yang pertama, kita menyelamatkan masyarakat dari ketidakadilan. Yang kedua, mencegah semakin berkembangnya situasi yang tidak menentu. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial dan kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat yang jumlahnya besar, lebih dari Rp36 triliun karena ini lokasi (tanah) sangat strategis yang kalau dikembangkan punya nilai yang tinggi,” ujar Menteri AHY.

Ia memaparkan, kasus di Dago Elos, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan modus operandi pemalsuan surat dan/atau memasukan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik. Lokasi objek bidang tanah yang menjadi persoalan ini merupakan bagian wilayah metropolitan dan salah satu wilayah strategis, sehingga total kerugian yang berhasil diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp3.603.335.000.000.

Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Bandung dengan modus operandi pemalsuan surat, penipuan, dan penggelapan jasa pengurusan perizinan pembangunan perumahan. Lokasi objek bidang tanah akan dibangun sejumlah 264 unit rumah, maka total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp51.391.343.500.

Pemberantasan mafia tanah terus dilaksanakan di berbagai daerah oleh Kementerian ATR/BPN melalui Satgas Anti-Mafia Tanah yang berkolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah (Pemda), serta peran aktif masyarakat. “Bagi kami, satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan, satu rupiah pun harus dicegah dari perbuatan kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara, jadi ini juga menjadi _concern_ kami,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Barat, Akhmad Wiyagus menuturkan komitmen Polda Jawa Barat untuk menindak dengan tegas setiap pelanggaran hukum di bidang pertanahan tanpa pandang bulu. “Demi menjaga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak agar penanganan kasus-kasus ini berjalan lancar. Saya juga ingin mengajak seluruh jajaran dan segenap masyarakat mendukung penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan,” tuturnya.

Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik sekaligus Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN, Arif Rachman menjelaskan bahwa seluruh pihak telah berkoordinasi dengan baik dalam memberantas mafia tanah di Kota dan Kabupaten Bandung. “Mari kita tetap bersinergi dan kita menghukum mafia tanah yang telah menjadi musuh bersama. Gebuk, gebuk, gebuk, mafia tanah!” pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Widodo, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran. Turut hadir, jajaran Polda Jawa Barat dan perwakilan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, serta Forkopimda Jawa Barat. (YS/PHAL)

Read More

Sekjen Kementerian ATR/BPN Serahkan 3.256 Sertipikat Tanah bagi Masyarakat Jawa Barat: Minimalisir Sengketa dan Persempit Ruang Gerak Mafia Tanah

Kab. Bekasi - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diwakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menyerahkan 3.256 sertipikat tanah bagi masyarakat Jawa Barat di President University Convention Center, Kabupaten Bekasi pada Rabu (16/10/2024). Secara langsung ia menyerahkan sertipikat kepada perwakilan 12 orang penerima. 

Sertipikat yang diserahkan kali ini berasal dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah yang dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat. "Dengan diterimanya sertipikat tentunya akan meminimalisir sengketa dan mengurangi ruang gerak mafia tanah," kata Sekjen dalam sambutannya.

"Mafia tanah ini sangat meresahkan masyarakat, mudah-mudahan dengan terbitnya sertipikat yang terus kita keluarkan, ruang gerak mafia tanah sudah tidak ada lagi," tambah Suyus Windayana.

Sertipikat memberikan kepastian bagi para pemilik bahwa tanah-tanahnya sudah terdaftar dan memiliki kekuatan hukum. Sertipikat tanah merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia. Adapun total bidang tanah di Indonesia yang harus didaftarkan ada sebanyak 126 juta bidang. 

"Sampai saat ini sudah 118 juta bidang, berarti sekitar 97% dan 94 juta bidang sudah diterbitkan sertipikat termasuk yang diterima hari ini. Saya ingin memastikan 2025 kita akan mendaftarkan 126 juta bidang tanah," tutur Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat dalam kesempatan yang sama melaporkan bahwa sertipikat yang diserahkan terdiri dari 2.000 sertipikat hasil program PTSL di Kabupaten Bekasi; 250 sertipikat hasil PTSL di Kota Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta; serta 256 sertipikat hasil program Redistribusi Tanah di Kabupaten Sukabumi.

"Dari jumlah ini yang sudah beralih media sebanyak 2.275 bidang, sedangkan sisanya masih merupakan sertipikat analog karena pembukuannya dilaksanakan di bulan Juni. Kami berkomitmen penuh untuk menuntaskan target sertipikasi 100% secara berkualitas," pungkas Yuniar Hikmat Ginanjar.

Hadir dalam penyerahan sertipikat ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat; jajaran Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat; perwakilan dari lima Pemerintah Kabupaten/Kota; serta jajaran Forkopimda setempat. (LS/PHAL)

Read More

Di Penghujung Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri AHY Kembali Gebuk Mafia Tanah di Jawa Barat

Kab. Bekasi - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir dalam hitungan hari. Di penghujung masa pemerintahan ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menggebuk mafia tanah dengan mengungkap dua kasus tindak pidana pertanahan yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Walaupun sekarang tanggal 15 Oktober, 5 hari lagi tanggal 20 Oktober biasanya sudah fokus pada urusan politik dan transisi kepemimpinan dan pemerintahan di tingkat nasional, tapi kehadiran kami dan kita semua menunjukkan bahwa tugas pokok tetap nomor satu dan kita lanjutkan gebuk mafia tanah," kata Menteri AHY dalam konferensi pers yang berlangsung di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

Menteri AHY mengungkapkan dua kasus tindak pidana pertanahan dengan total potensi nilai kerugian negara dan masyarakat yang diselamatkan mencapai Rp183.563.890.260. Adapun kasus pertama, dilakukan oleh lima orang mafia tanah yang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan modus operandi pemalsuan akta jual beli. Dari tindak pidana pertanahan ini, total kerugian yang diselamatkan mencapai lebih dari Rp4 miliar yang berasal dari _riil lost_.

Sementara untuk kasus kedua, dilakukan oleh dua orang tersangka. Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini, yaitu pemalsuan dengan menduplikasi sertipikat atas nama keluarganya menjadi 39 sertipikat. Tak tanggung-tanggung, total potensi kerugian yang diselamatkan dari kasus ini mencapai lebih dari Rp179 miliar yang berasal dari _riil lost, fiscal lost,_ dan _potential lost_ proyek jalan Tol Cibitung-Cilincing.

"Jadi dihitung secara cermat oleh Satgas Anti-Mafia Tanah karena saya mengatakan kita harus benar-benar _presize_ karena setiap rupiah itu harus bisa kita selamatkan karena rakyat yang menjadi korban, negara juga merugi. Kalau ini terus terjadi maka kita sulit untuk melajukan pembangunan yang berkelanjutan, yang bisa membawa peningkatan nilai ekonomi sekaligus keadilan bagi masyarakat kita," lanjut Menteri AHY.

Untuk tahun 2024 sendiri, Menteri AHY mengatakan terdapat 98 target operasi (TO) yang sudah masuk dalam tahap penetapan tersangka. Untuk TO yang ditetapkan masuk tahap P19 dan P21 sudah sebanyak 85 TO. Sementara khusus yang masuk tahap P21, artinya berkas perkara telah lengkap, ada 55 TO dengan jumlah tersangka 165 orang meliputi luas objek tanah seluas lebih dari 488 hektare dan potensi nilai kerugian sebesar Rp11.642.191.813.116. 

Keberhasilan mengungkap tindak pidana pertanahan merupakan hasil kerja bersama dari tim Satgas Anti-Mafia Tanah. Kejahatan pertanahan ini juga dapat terungkap berkat sinergi dan kolaborasi empat pihak, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah (Pemda). 

"Tanpa kerja sama yang solid dan kalau bekerja sendiri-sendiri, sulit mengungkap kejahatan seperti ini. Atas nama Kementerian ATR/BPN dan tentu Satgas Anti-Mafia Tanah, kami semua mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kerja kerasnya selama ini," pungkas Menteri AHY.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran; serta jajaran pimpinan Kepolisian dan Kejaksaan. (LS/PHAL)

Read More

Berhasil Menciptakan Ekosistem Komunikasi, Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan Pelayanan dan Komunikasi Publik dari iNews TV

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana mewakili Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima penghargaan kategori Pelayanan dan  Komunikasi Publik dari iNews TV. Penghargaan diberikan dalam acara Kementerian & Lembaga Negara Awards 2024 yang diselenggarakan di MNC Conference Hall, Senin (14/10/2024).

Penghargaan diberikan kepada kementerian dan lembaga yang dinilai berhasil menjalankan fungsinya secara optimal dalam hal pelayanan publik, transparansi, inovasi, maupun pengelolaan sumber daya yang efektif. Dalam kesempatan ini, apresiasi diberikan kepada Kementerian ATR/BPN atas keberhasilan membentuk Ekosistem Komunikasi dan Humas Internal (EKSISTENSI) di satuan kerja (Satker) yang tersebar di penjuru Indonesia. 

Strategi utama EKSISTENSI, yaitu “One Satker One Media, One Day One Post, dan One Day One Information” setiap harinya dijalankan oleh 512 Satker yang menjadi kekuatan bagi Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan informasi penting seputar pertanahan dan tata ruang.

Selain Kementerian ATR/BPN, hadir pula perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima penghargaan kategori yang sama. Penghargaan diberikan langsung oleh Programming Director iNews Media Group, M. Choiril Alam.

Turut hadir dalam kesempatan ini sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju menerima penghargaan dalam berbagai kategori. Turut mendampingi Sekjen Kementerian ATR/BPN, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis beserta jajaran. (GE/FA)

Read More

Lantik 67 Pejabat Struktural dan Fungsional, Menteri AHY Harapkan Jajaran Kementerian ATR/BPN Bangun Semangat Integritas

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik 67 pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta Pejabat Administrator dan Fungsional. Pelantikan sekaligus Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural dan Fungsional ini berlangsung di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dalam kesempatan ini, Menteri AHY mengucapkan selamat atas amanah baru yang diemban para pejabat. Khususnya, kepada Dalu Agung Darmawan sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) dan Yulia Jaya Nirmawati sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria.

“Irjen di Kementerian ATR/BPN, sebuah posisi yang mengharuskan untuk terus memonitor sekaligus membangun semangat integritas yang baik. Salah satu tantangan terbesar bagi Kementerian ATR/BPN adalah bagaimana bukan hanya membangun narasi, ekosistem Zona Integritas, tetapi transparansi, akuntabilitas, itu menjadi fondasi utama dan itulah yang menjadi harapan masyarakat kita,” ujar Menteri AHY.

Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Zona Integritas sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi bukan hanya menjadi slogan, tetapi harus benar dijalankan, sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya. “Produk-produk yang kita hasilkan termasuk sertipikasi tanah, tata ruang, dan lain sebagainya itu harus benar-benar menghadirkan dampak positif bagi ekonomi masyarakat juga kehidupan sosial masyarakat,” tegasnya.

Kepada Dirjen Penataan Agraria, ia berharap dapat menghadirkan solusi atas kendala dalam menjalankan dua aspek Reforma Agraria, yakni Penataan Aset dan Penataan Akses. “Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan masyarakat kita semakin mendapatkan manfaat dan negara kita semakin mendapat benefit juga dari Reforma Agraria yang utamanya adalah Penataan Aset dan Akses yang juga semakin kredibel,” ungkap Menteri AHY.

Selain itu, kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang baru saja dilantik, Menteri AHY menyampaikan agar menuntaskan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. “Kita jalankan kebijakan yang selama ini sudah ditetapkan, termasuk meningkatkan nilai ekonomi dari hasil pendaftaran tanah sekaligus juga upaya memberikan investasi,” tambahnya.

Sebagai pimpinan Kementerian ATR/BPN, ia juga memotivasi jajarannya untuk selalu mengembangkan potensi diri dalam rangka menghadapi tugas dan fungsi pada posisi selanjutnya. “Selebihnya kepada para Pejabat Struktural maupun Fungsional, selamat bertugas sekali lagi, tunjukkan kinerja yang baik sambil terus mengasah diri untuk posisi dan peran-peran selanjutnya, saya doakan semua yang ada di ruangan ini bisa sukses karirnya,” tutur Menteri AHY.

Turut hadir dalam pelantikan ini, Pembina IKAWATI ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta Wakil Pembina IKAWATI ATR/BPN, Nurlaeli Raja Juli Antoni; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama; serta jajaran Pengurus IKAWATI ATR/BPN. (YS/PHAL)

Read More

Berdiri di Atas Tanah Seluas 56,8 Hektare, Istana Negara dan Istana Garuda di IKN Telah Bersertipikat

 

Nusantara - Istana Negara dan Istana Garuda yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia kini resmi bersertipikat. Sertipikat Tanah Elektronik berupa Hak Pakai telah diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), Jumat (11/10/2024).

“Bidang tanah yang diserahkan itu seluas 56,8 hektare, sebetulnya ini satu bidang meliputi Istana Negara tempat kita berada saat ini, dan juga Istana Garuda yang ada di belakang,” ujar Menteri AHY usai penyerahan yang berlangsung di Halaman Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun sertipikat yang diserahkan tersebut merupakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 ini diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara yang tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Kementerian Sekretariat Negara.

Diterbitkan di atas tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Sertipikat Hak Pakai menjadi alas hukum untuk tanah tempat berdirinya Istana Negara dan Istana Garuda yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.

Penyerahan sertipikat bersamaan dengan peresmian Istana Negara oleh Presiden Jokowi. Sementara itu, Istana Garuda masih dalam tahap penyempurnaan dan akan diresmikan pada waktu yang berbeda.

“Untuk Istana Garuda, sesuai penjelasan Presiden Jokowi bahwa masih perlu waktu untuk penyelesaiannya, perapihan, dan penyempurnaan. Insyaallah kemudian pada saatnya oleh Bapak Prabowo Subianto setelah beliau dilantik sebagai Presiden periode 2024-2049,” tambah Menteri AHY.

Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi secara simbolis meresmikan Istana Negara yang kerap digunakan untuk berbagai kegiatan kenegaraan. Peresmian ini dihadiri sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju.

Turut mendampingi Menteri AHY, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sekaligus Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Zulkhoir dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Ade Chandra Wijaya. (AS/YS/PHAL)

Read More

Disaksikan Presiden Jokowi, Menteri AHY Serahkan Sertipikat Tanah Elektronik Hak Pakai untuk Istana Negara dan Istana Garuda di IKN

 

Nusantara - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Peresmian Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024). Dalam kesempatan ini, Menteri AHY menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik berupa Hak Pakai untuk Istana Negara dan Istana Garuda kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno di hadapan Presiden Joko Widodo.

“Dengan penyerahan Sertipikat Hak Pakai, maka secara hukum, formal, semua sudah bisa dijelaskan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk pembangunan dan pengembangan berikutnya untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang ada di IKN ini,” ujar Menteri AHY kepada awak media usai kegiatan peresmian.

Sertipikat Hak Pakai dengan pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Sekretariat Negara ini memiliki luas 56,87 hektare atau 568.705 meter persegi. Sertipikat Tanah Elektronik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara ini merupakan yang pertama di Kawasan KIPP.

Peresmian Istana Negara ditandai dengan penekanan tombol sirine yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju yang hadir. Di hari bersejarah ini, Menteri AHY berharap Istana Negara akan menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

“Hari ini kita berbahagia dan bersejarah, bisa hadir secara langsung dalam acara peresmian Istana Negara di IKN yang tentunya kita harapkan bisa benar-benar menjadi sebuah simbol menuju Indonesia yang semakin maju di abad 21 ini. Kita berharap juga akan terus lahir pemikiran-pemikiran besar sekaligus berbagai langkah strategis untuk membuat Indonesia semakin maju negaranya dan semakin sejahtera rakyatnya,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Turut mendampingi Menteri AHY, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sekaligus Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Zulkhoir dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Ade Chandra Wijaya. (YS/PHAL)

Read More

Tiba di Kota Balikpapan, Menteri AHY Menuju IKN untuk Peresmian dan Penyerahan Sertipikat Istana Negara dan Istana Garuda

 

Balikpapan - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Bandara Internasional Sepinggan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat (11/10/2024). Kunjungan kerjanya kali ini dalam rangka menghadiri peresmian serta menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik Istana Garuda dan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Saya akan menuju ke IKN untuk peresmian Istana Negara juga Istana Garuda di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan bersama Presiden Joko Widodo. Dan tentunya dengan kapasitas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, akan menyerahkan sertipikat berupa Hak Pakai kepada Kementerian Sekretariat Negara,” ujar Menteri AHY kepada sejumlah awak media.

Menurutnya, penyerahan Sertipikat Hak Pakai seluas 568.705 meter persegi ini merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pembangunan IKN. Menteri AHY memastikan, pengadaan tanah dan pembangunan di IKN tetap memprioritaskan masyarakat setempat.

“Ini juga penting agar sejak awal administrasinya jelas, dan mudah-mudahan ini juga menjadi simbol yang baik sekaligus menjadi penyemangat untuk selanjutnya kita bisa menuntaskan berbagai tantangan pembangunan IKN. Mudah-mudahan prosesnya bisa lebih cepat lagi, sehingga tidak meninggalkan masalah di kemudian hari,“ tutur Menteri AHY.

Dalam kesempatan ini, Menteri AHY didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis. Kehadiran Menteri AHY disambut hangat oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran. (YS/PHAL)

Read More

Terima Sertipikat dari Menteri AHY, Warga Lumajang Berharap Program PTSL Terus Berlanjut

 

Surabaya - Warga asal Kabupaten Lumajang, Joko Santoso (57) baru saja menerima sertipikat tanahnya dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Selasa (08/10/2024). Bukan hanya bangga, ia juga merasa puas karena sudah ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mempercepat dirinya memiliki sertipikat tanah.

"Saya senang, bangga, dan berterima kasih kepada Pemerintahan Kabupaten Lumajang, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur yang telah membantu, dan Bapak AHY khususnya selaku Menteri ATR/Kepala BPN. Terima kasih juga kepada Bapak Presiden Joko Widodo, mudah-mudahan program ini bisa dilanjutkan oleh presiden yang akan datang," ucap Joko Santoso di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Kota Surabaya yang jadi lokasi penyerahan sertipikat.

Baginya, program PTSL memberikan banyak kemudahan dan dengan kemudahan itu, membuat waktu pembuatan sertipikat menjadi cepat. "Gampang, cukup saya itu hanya menyerahkan fotokopi KTP, KK, dan SPBT saya ajukan ke Pokmas Desa setempat dan diproses langsung," cerita Joko Santoso.

"Alhamdulillah sudah jadi dan sudah saya terima sertipikatnya. Kami juga hanya dikenai biaya untuk meterai yang kami beli sendiri dan ongkos membuat patok sendiri," tambah pria yang berprofesi sebagai petani ini.

Tidak hanya bernilai menjadi kepastian hukum, sertipikat tanah juga dapat dimanfaatkan sebagai akses modal ke lembaga keuangan formal. Saat ditanya mengenai rencananya dalam memanfaatkan sertipikat, Joko Santoso mengaku akan digunakan sewaktu-waktu jika dirinya membutuhkan modal untuk bertani.

"Kalau memang nantinya kami butuh modal ke depan yang jelas kami buat usaha pertanian karena kami bercocok tanam, kami berladang di sana, untuk menanam cabai merah, cabai keriting, ini sangat bisa saya jadikan modal. Makanya, saya senang sekali, bangga, yang jelas ke depannya saya punya modal," pungkas Joko Santoso. (LS/PHAL)

Read More

Saling Bersinergi, Pemkab Pacitan Akui Sertipikasi Aset hingga Deklarasi Kabupaten Lengkap Jadi Terwujud Lebih Cepat

 

Surabaya - Kabupaten Pacitan menjadi salah satu wilayah yang dideklarasikan sebagai Kabupaten Lengkap oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Selasa (08/10/2024). Meskipun tidak diprioritaskan menjadi target 104 Kabupaten/Kota Lengkap di akhir tahun 2024, namun hari ini bisa lebih dulu dideklarasikan Lengkap berkat sinergi yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan.

"Mari kita terus kejar target pencapaian sampai dengan akhir tahun ini, mudah-mudahan tercapai 104 Kota/Kabupaten Lengkap bahkan bisa _over_ prestasi. Contoh di Jawa Timur ada beberapa tambahan termasuk Pacitan yang sebelumnya tidak masuk list yang diprioritaskan. Ini contoh, dengan kerja keras dan kerja bersama, bisa dilakukan itu semua," kata Menteri AHY dalam sambutannya di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Kota Surabaya.

Ditemui terpisah, Daryono, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan mengaku koordinasi yang dibangun antara pihaknya dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan berjalan baik. "Bekerja sama dengan baik, kita saling bersinergi dan tentunya melibatkan seluruh aparat pemerintah mulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten yang sudah berjalan lancar, sehingga alhamdulillah Kabupaten Pacitan secara umum sudah Lengkap," ucap Daryono.

Dalam kesempatan ini, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan hadir mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan untuk menerima Sertipikat Tanah Elektronik yang diperuntukkan bagi aset Barang Milik Daerah Kabupaten Pacitan. Terkait proses sertipikasi aset pemerintah ini pun ia sebut lebih cepat karena adanya koordinasi baik antar kedua pihak.

"Kita pemerintah daerah saling bersinergi untuk melakukan pekerjaan perhitungan di lapangan, pengukuran, dan sebagainya. Itu dilakukan bersama-sama koordinasi antara pemerintah daerah dan BPN," terang Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

Atas kerja sama yang baik sekaligus program yang baik ini, ia berterima kasih kepada pemerintah pusat, terutama Presiden Joko Widodo yang telah mendorong terselenggaranya sertipikasi aset pemerintah. "Terima kasih Kementerian ATR/BPN yang telah mempunyai program untuk mempercepat, otomatis juga saya berterima kasih juga kepada negara yang dipimpin oleh Pak Jokowi karena sertipikat tanah ini penting untuk Pemkab Pacitan, juga khususnya untuk masyarakat," pungkas Daryono. (LS/PHAL)

Read More

Selenggarakan Pelayanan Publik yang Prima, Kementerian ATR/BPN Raih Dua Penghargaan dari Kementerian PAN-RB

 

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya itu bahkan tak jarang menghasilkan sebuah penghargaan. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bandar Lampung dan Kota Batam meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam acara Gebyar Pelayanan Prima yang berlangsung di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Selasa (08/10/2024).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana hadir menerima penghargaan yang disampaikan langsung oleh Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas. Suyus Windayana mengatakan bahwa penghargaan tersebut dapat menjadi acuan bagi Kantah di seluruh Indonesia untuk terus melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Tiap tahun alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan, mungkin ke depan bisa menjadi replikasi, kita akan replikasikan untuk Kantah yang lain, sehingga ini menjadi bola salju, makin lama makin besar, sehingga seluruh Kantah di Kementerian ATR/BPN itu mempunyai standar, baik itu mengenai pemantauan evaluasi kerja maupun memberikan pelayanan terbaik untuk kelompok rentan,” ujar Suyus Windayana usai menerima penghargaan.

Adapun penghargaan yang diterima pertama, yakni Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024 dengan Predikat Pelayanan Prima untuk Kantah Kota Bandar Lampung. Penghargaan ini diberikan kepada instansi pemerintah yang telah menunjukkan kinerja penyelenggaraan publik yang unggul berdasarkan instrumen PEKPPP, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, konsultasi dan pengaduan, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi layanan publik.

Penghargaan kedua ialah kategori Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik Tahun 2024 untuk Kantah Kota Batam. Kementerian PAN-RB menilai, Kantah Kota Batam telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang membantu kelompok rentan, antara lain terdapat buku panduan dengan huruf braille untuk penyandang tunanetra dan _guiding block_ menuju Loket Prioritas.

Sekjen Kementerian ATR/BPN berharap, Loket Prioritas terus dilaksanakan di seluruh Kantah di kabupaten/kota. “Itu menjadi proses kita untuk memberikan layanan prima bagi masyarakat. Saya pikir ini salah satu momen kita untuk kembali mengingatkan Kantah baik kabupaten/kota dan juga Kantor Wilayah (Kanwil) di tingkat provinsi dan juga Eselon I. Jadi bukan hanya Kantah, layanan Eselon I di pusat kemudian di Kanwil juga harus lebih baik,” tegasnya.

Turut mendampingi Sekjen Kementerian ATR/BPN dalam kegiatan ini, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Elijas B. Thahajadi; Direktur Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah, Sepyo Achanto; serta Kepala Kantah Kota Bandar Lampung, Albert Muntarie dan Kepala Kantah Kota Batam, Deni Prasetyo. Turut hadir, sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju selaku penerima penghargaan. (YS/FA)

Read More

Deklarasikan 46 Kabupaten/Kota Lengkap di 23 Provinsi, Menteri AHY Pastikan Seluruh Spasial Bidang Tanah Telah Terpetakan

Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melangsungkan Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap yang terdapat di 23 Provinsi serentak se-Indonesia pada Selasa (08/10/2024). Deklarasi ditandai dengan _hand scanning_ oleh Menteri AHY didampingi dua Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur, dan Pj. Gubernur Jawa Timur.

"Kalau sudah dikategorikan Lengkap artinya tidak boleh ada yang terlewat secara spasial, 46 kota/kabupaten ini dinyatakan telah terdata, telah teregistrasi, dan telah terpetakan, sehingga _no gap no overlap_ tidak boleh ada _gap_, tidak boleh ada _overlap_," kata Menteri AHY dalam sambutannya di acara yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Kota Surabaya.

Suatu wilayah yang dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap, diharapkan dapat mendukung pembangunan di wilayah masing-masing. "Kalau seluruh wilayah tanah di Indonesia pada akhirnya dinyatakan _no gap no overlap_, insyaallah tata ruang wilayah nasional dan juga daerah benar-benar bisa dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah pusat dan daerah di mana pun dalam menyusun rencana strategis untuk pengembangan dan pembangunan di wilayah masing-masing," ujar Menteri AHY.

Di awal kepemimpinan Menteri AHY, jumlah Kabupaten/Kota Lengkap di Indonesia baru mencapai 13 kabupaten/kota. Kemudian pada 26 Maret 2024, Menteri AHY mendeklarasikan Cilegon sebagai Kota Lengkap, disusul Kota Administrasi Jakarta Selatan pada 02 April 2024, empat kabupaten di Provinsi Bali pada 21 Mei 2024, dan terakhir pada 30 Mei 2024 lalu Menteri AHY mendeklarasikan 14 Kota Lengkap secara serentak di tujuh provinsi.

"Target sampai dengan akhir tahun ini 104 kabupaten/kota. Oleh karena itu, tentu di hadapan para Kepala Kanwil BPN mari kita terus kejar target pencapaian sampai dengan akhir tahun ini. Mudah-mudahan tercapai 104 Kota/Kabupaten Lengkap bahkan bisa _over_ prestasi," tutur Menteri AHY.

Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono meyakini kelengkapan data spasial yang kemudian diimplementasikan ke layanan Sertipikat Tanah Elektronik sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. "Dengan implementasi Sertipikat Tanah Elektronik kami yakin bahwa kepastian hukum akan kepemilikan tanah semakin kuat, masyarakat juga bisa menggunakan sertipikat itu untuk bisa berdaya bagaimana membuat permodalan untuk kemandirian dirinya juga bisa terlaksana," kata Adhy Karyono.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran; Bupati/Wali Kota serta jajaran Forkopimda setempat. (LS/PHAL)

Read More

Kebaruan Disertasi Menteri AHY, Tekankan Pentingnya Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Peningkatan Kapasitas Inovasi serta Produktivitas Ekonomi

 

Surabaya - Dalam disertasi berjudul “Transformational Leadership and Human Resources Orchestration towards Indonesia Emas 2045”, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merumuskan sembilan pertanyaan penelitian yang dijabarkan ke dalam empat _paper_. Dengan mencermati kompleksitas studi di masing-masing _paper_, Menteri AHY berusaha menghadirkan kebaruan sebagai kontribusi teoritis dan juga praktis.

"_Novelty_ ini diharapkan akan memperkuat pelaksanaan UU 59/2024 tentang RPJPN 2025-2045, khususnya terkait misi 1 dan 2 dari 17 arah pembangunan yang berfokus pada transformasi sosial dan ekonomi. Menekankan pentingnya pendidikan berkualitas yang merata dan peningkatan kapasitas inovasi serta produktivitas ekonomi ke depan," ungkap Menteri AHY dalam Ujian Doktor Terbuka yang berlangsung di Aula Garuda Mukti, Gedung Kantor Manajemen MERR C Mulyorejo, Universitas Airlangga, Senin (07/10/2024).

Dari _paper_ 1, kebaruan yang ia hasilkan berupa analisis literatur yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor mengenai transformasi ekonomi beserta konsekuensinya yang selama ini jarang ditemukan pada literatur di Indonesia. Sementara itu, kebaruan _paper_ 2 berupa kemampuan mengaplikasikan _resource orchestration theory_ dalam konteks orkestrasi SDM di tingkat negara, di mana biasanya digunakan pada tingkat korporasi.

Selanjutnya, kebaruan yang dihasilkan dari _paper_ 3, yaitu berupa analisis yang mampu menjelaskan tentang kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara sektor utama penopang perekonomian Indonesia dengan jumlah penelitian, serta kualitas penelitian yang dilakukan para akademisi tanah air. Terakhir, kebaruan yang dihasilkan dari _paper_ 4 berupa kemampuan menggunakan _mix method_ dalam menentukan sektor prioritas strategis dalam melakukan akselerasi transformasi ekonomi.

Adapun keempat _paper_ yang ia tulis untuk menjawab sembilan pertanyaan dalam disertasinya tersebut antara lain berjudul Economic Transformation: a Systemic Literature Review, Bridging the Gap: Orchestrating Indonesian Higher Education, Bridging the Gap: Fostering National Development Through Indonesia's Research Trajectory, dan Devising Strategic Plan for Indonesia's Economic Transformation Through Resource Orchestration Lens: a Delphi-Analytic Hierarchy Process Combined Approach.

"_Paper_ 1 menjawab tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya transformasi ekonomi. _Paper_ 2 ini membahas kesesuaian pendidikan tinggi dengan kebutuhan SDM di Indonesia. _Paper_ 3 membahas _output_ penelitian di Indonesia, keselarasan tema dengan prioritas penelitian nasional, serta keselarasan tema penelitian dengan sektor penggerak ekonomi dan komoditas ekspornya. Dan _Paper_ 4 membahas bentuk transformasi ekonomi yang dibutuhkan sektor industri yang harus diperkuat untuk mewujudkan transformasi ekonomi, serta SDM yang bisa diorkestrasikan secara efektif sebagai kekuatan penggerak," terang Menteri AHY.

Sebagai informasi, Menteri AHY dinyatakan lulus dalam masa studi 3,1 tahun dengan predikat _Cumlaude_ alias Dengan Pujian. Ia sekaligus menjadi Doktor ke-88 dari Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ia juga dinyatakan sebagai Doktor lulusan Universitas Airlangga yang _excellence with morality_ oleh Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Moh. Nasih, SE, MT, Ak. (LS/PHAL)

Read More

Selesaikan Ujian Terbuka Program Doktoral, Menteri AHY Hasilkan Tujuh Rekomendasi Kebijakan untuk Wujudkan Indonesia Emas

Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menampilkan disertasi berjudul “Transformational Leadership and Human Resources Orchestration towards Indonesia Emas 2045” dalam Ujian Doktor Terbuka yang berlangsung di Universitas Airlangga, Senin (07/10/2024). Dari disertasi yang ia kembangkan, disebutkan ada sedikitnya tujuh rekomendasi kebijakan yang perlu dihasilkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Tujuh rekomendasi kebijakan itu, dirumuskan dari hasil permasalahan yang ia temukan di lapangan dan kemudian disimpulkan ke dalam lima poin. "Pertama faktor kunci transformasi ekonomi terletak pada kepemimpinan yang efektif, kapasitas SDM, serta tata kelola yang kuat yang mendukung inovasi dan daya saing tinggi. Kedua, terdapat ketidaksesuaian antara prodi yang berkembang di dunia pendidikan nasional dengan kebutuhan sektor industri di mana bidang studi non-STEM lebih dominan," kata Menteri AHY.

Permasalahan ketiga yang ia temukan adalah terdapat ketidakselarasan antara _output_ yang diproduksi oleh dunia pendidikan dengan prioritas penelitian nasional yang menunjang transformasi ekonomi, khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing global. Keempat, untuk keluar dari jebakan _middle income trap_, menurut Menteri AHY Indonesia perlu mengorkestrasi sektor prioritas ekonomi strategis baik dari industri primer, sekunder, maupun tersier.

"Tentu dengan penguatan utama pada sub dimensi Research and Development (RnD) khususnya melalui peningkatan produktivitas _smart home appliances_. Dan kelima dibutuhkan kepemimpinan transformasional di semua lini untuk mengorkestrasi SDM melalui sektor pendidikan industri berbasis pada keunggulan dan potensi sumber daya lokal masyarakat kita," lanjut Menteri AHY.

Adapun ketujuh rekomendasi kebijakan untuk mengatasi hal tersebut antara lain dengan memastikan agar prodi perguruan tinggi di Indonesia selaras dengan kebutuhan industri. Kemudian, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi hingga 60%; meningkatkan proporsi lulusan berbasis STEM yang fokus pada RnD hingga 40%; dan terakhir dengan meningkatkan belanja RnD dari 0,28% hingga 2% dari GDP.

"Kita juga perlu melakukan evaluasi program beasiswa yang bersumber dari APBN agar selaras dengan industri strategis dan dapat memenuhi kebutuhan SDM menopang transformasi ekonomi. Selain itu, perlu menetapkan sektor prioritas strategis yang harus dikembangkan serta menciptakan kawasan percontohan untuk membangkitkan kekuatan ekonomi baru di sejumlah daerah, serta menyiapkan pemimpin yang transformasional yang visioner dan efektif dalam mengorkestrasi SDM yang bisa mengisi sektor prioritas strategis utama," pungkas Menteri AHY.

Untuk diketahui, Menteri AHY dinyatakan lulus dalam masa studi 3,1 tahun dengan predikat _Cumlaude_ alias Dengan Pujian. Ia juga menjadi Doktor ke-88 dari Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Moh. Nasih, SE, MT, Ak. pun menyatakan Menteri AHY sebagai Doktor lulusan Universitas Airlangga yang _excellence with morality_. (LS/PHAL)

Read More

Penuh Haru, Menteri AHY Persembahkan Gelar Doktor untuk Almarhumah Ibu Ani Yudhoyono

Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menyelesaikan studi Doktoralnya setelah melaksanakan Ujian Doktor Terbuka pada Senin (07/10/2024). Gelar Doktor yang diraihnya ia persembahkan untuk kedua orang tuanya, terkhusus almarhumah Ibu Ani Yudhoyono.

"Puji syukur karena baru saja dinyatakan lulus dan secara resmi menjadi Doktor. Ini sebuah pencapaian akademik tapi bagi saya lebih personal karena ini merupakan wasiat terakhir almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Saya mendedikasikan ini untuk almarhumah Ibu Ani Yudhoyono," ucap Menteri AHY dengan haru usai mendengar pernyataan kelulusan dari Pimpinan Sidang di Aula Garuda Mukti, Gedung Kantor Manajemen MERR C Mulyorejo, Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (07/10/2024). 

Menteri AHY menceritakan, sebelum berpulang, almarhumah sangat berharap meskipun tidak bisa menuntaskan karier dan pangkat di dunia militer, dirinya bisa memiliki capaian yang bukan hanya substitusi dari pangkat formal. 

"Saya yang tidak bisa menuntaskan karier dan pangkat di militer waktu itu sering diledek, dikecilkan, hanya Mayor, tentara baru kemarin, dan lain sebagainya. Tapi saya teguh dalam keputusan yang saya ambil, sebuah panggilan. Tentu sebagai orang tua, Ibu Ani ingin putranya punya sesuatu yang bisa diberikan kepada masyarakat luas, dalam pengabdian dan perjuangan di wilayah politik dan kini di pemerintahan," terang Menteri AHY.

 

Ia juga mendedikasikan gelar Doktornya untuk Ayahanda Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Sosok SBY menjadi inspirasi terbesar bagi dirinya. "Beliau adalah super inspirasi bagi saya dan keluarga kecil yang tidak pernah lepas dari semangat untuk lebih baik dibanding sebelumnya," ungkap Menteri AHY.

"Terlahir sulit, dari Pacitan, yang kemudian tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan merupakan salah satu putra terbaik bangsa. Tentu (Pak SBY, red) juga berharap anak-anaknya tumbuh sebagai pribadi yang kuat dan tidak mudah patah ketika mendapat ujian dan tantangan," tambah Menteri AHY.

Untuk diketahui, Menteri AHY dinyatakan lulus dalam masa studi 3,1 tahun dengan predikat _Cumlaude_ alias Dengan Pujian. Ia juga menjadi Doktor ke-88 dari Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Moh. Nasih, SE, MT, Ak. pun menyatakan Menteri AHY sebagai Doktor lulusan Universitas Airlangga yang _excellence with morality_. (LS/PHAL)

Read More

Laksanakan Ujian Doktor Terbuka, Menteri AHY Lulus dengan Predikat _Cumlaude_

Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menyelesaikan studi Doktoralnya setelah melaksanakan Ujian Doktor Terbuka dan dinyatakan lulus dengan predikat _Cumlaude_ pada Senin (07/10/2024). Ujian Doktor Terbuka yang berlangsung di Aula Garuda Mukti, Gedung Kantor Manajemen MERR C Mulyorejo, Universitas Airlangga, Surabaya ini dipimpin oleh Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Moh. Nasih, SE, MT, Ak.

Dalam Ujian Doktor Terbuka ini, Menteri AHY menyampaikan disertasinya yang berjudul “Transformational Leadership and Human Resources Orchestration towards Indonesia Emas 2045”, di hadapan Pimpinan Sidang, para penyanggah, tamu kehormatan, undangan akademik, serta undangan lainnya. Ia menyebut visi Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud begitu saja dan perlu kerja keras bersama dari semua pihak.

"Perlu kerja keras bersama yang luar biasa, kuncinya berada di pundak para pemimpin yang transformasional, para orkestrator sumber daya manusia bangsa karena mereka yang akan mampu membangun sinergi dan kolaborasi sekaligus merobohkan tembok-tembok ego sektoral," terang Menteri AHY dalam orasi ilmiahnya.

Usai memaparkan orasi ilmiah yang berlangsung kurang lebih 30 menit, Menteri AHY mempertahankan disertasi terhadap sanggahan dari delapan penyanggah yang hadir. Adapun penyanggah dalam ujian ini antara lain Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA; Dr. Drs. Koko Srimulyo, M.Si; Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak; Prof. Dr. Rudi Purwono, S.E., M.SE.; Prof. Dr. Bambang Sektiari L, DEA., drh.; dan Prof. Djoko Santoso, dr., Ph.D., Sp.PD.K-GH.FINASIM. Bertindak selaku Ko-Promotor dan Promotor, Prof. Dr. Fendy Suhariadi, MT., Psi. dan Prof. Badri Munir Sukoco, SE., MBA., Ph.D.

Berdasarkan hasil rapat yudisium Ujian Doktor Terbuka, Pimpinan Sidang menyatakan Menteri AHY lulus dalam masa studi 3,1 tahun dengan predikat _Cumlaude_ alias Dengan Pujian. Menteri AHY juga sekaligus menjadi Doktor ke-88 dari Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia. "Saudara dinyatakan sebagai Doktor lulusan Universitas Airlangga yang _excellence with morality_," ucap Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Moh. Nasih, SE, MT, Ak.

Pimpinan Sidang menyatakan bahwa Menteri AHY lulus dengan pujian. Menurutnya hal ini berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, di antaranya prestasi yang telah dicapai dalam pendidikan; ketekunan, kesungguhan kerja dalam melakukan penelitian; ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan; kemampuan dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat; serta etika dan keberadaban Menteri AHY selama menempuh pendidikan saat menjadi mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga. 

Selain itu, tidak kalah penting kerja keras dan semangat dari Menteri AHY dalam upaya menyelesaikan pendidikannya, demikian juga keedibilitas ilmiah, dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi Menteri AHY untuk ilmu pengetahuan. Nilai cumlaude juga memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Ujian Doktor Tertutup yang dilaksanakan pada 12 September 2024 lalu.

Hadir sebagai tamu kehormatan, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono; Kepala BPN periode 2005-2012, Joyo Winoto; Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016-2022, Sofyan A. Djalil; dan Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa yang juga merupakan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Airlangga.

Hadir mendampingi Menteri AHY, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Pembina IKAWATI ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono; Wakil Pembina IKAWATI ATR/BPN, Nurlaili Raja Juli Antoni; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; dan seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran. (LS/PHAL)

Read More

Tiba di Surabaya, Menteri AHY akan Ujian Terbuka Doktoral dan Deklarasi Kota Lengkap

 

Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (06/10/2024). Dalam kunjungannya kali ini, Menteri AHY akan menyelesaikan studi doktoralnya dengan mengikuti Ujian Doktor Terbuka pada Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

"Pak Menteri AHY akan melaksanakan ujian promosi doktor, beliau sudah lulus ujian tertutupnya, sekarang adalah promosi doktor. Memang tahapan di dalam program doktoral seperti itu, besok pagi akan menjalani prosesi terakhir dari seluruh tahapan doktoral beliau di Universitas Airlangga," ungkap Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis saat ditemui di Ruang VIP Bandara Juanda, Minggu (06/10/2024).

Menteri AHY akan menyampaikan materi disertasinya yang berjudul _“Transformational Leadership and Human Resources Orchestration towards Indonesia Emas 2045”_ di Aula Garuda Mukti, Gedung Kantor Manajemen MERR C Mulyorejo, Universitas Airlangga, Surabaya pada Senin (07/10/2024). 

Judul tersebut ia angkat dalam rangka mempersiapkan cita-cita besar bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan baik melalui kepemimpinan yang transformasional serta orkestrasi sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan kebutuhan masa depan bangsa Indonesia.

Lebih lanjut Kepala Biro Humas mengatakan, Ujian Doktor Terbuka Menteri AHY juga akan dihadiri sejumlah tokoh negara, termasuk Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Pak Menteri relasinya luar biasa jadi pasti akan datang dari kerabat, kolega baik keluarga maupun pimpinan institusi, dan kolega partai. Kemudian dari Kementerian ATR/BPN pasti juga seluruh jajaran pimpinan akan hadir dan sejumlah mantan menteri," ucap Harison Mocodompis.

Selanjutnya pada Selasa (08/10/2024), Menteri AHY melangsungkan Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap yang terdapat di 23 Provinsi secara serentak. Dengan dilakukannya deklarasi kali ini, menandakan bahwa 79 Kabupaten/Kota Lengkap telah dideklarasikan dari target awal 104 Kabupaten/Kota. Serangkaian kegiatan ini akan dilangsungkan di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur yang berlokasi di Kota Surabaya.

"Kota/Kabupaten Lengkap itu adalah keadaan di mana satu kantor BPN dinyatakan seluruh informasi spasial, pemetaan, maupun tekstualnua itu lengkap. Jadi itu bisa dianggap sebagai layanan BPN semakin valid, bisa cepat di-_deliver_ ke masyarakat dan semuanya berbasis elektronik," terang Harison Mocodompis.

Dalam kesemapatan yang sama, Menteri AHY juga akan meluncurkan Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik se-Jawa Timur serta menyerahkan 21 Sertipikat Tanah Elektronik. Sertipikat yang diserahkan berasal dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertipikasi aset Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), sertipikasi tanah wakaf, serta Redistribusi Tanah yang dilaksanakan di Jawa Timur.

Turut hadir mendampingi Menteri AHY, Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono; dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Menyambut kedatangan Menteri AHY, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran dan Pengurus IKAWATI Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. (LS/PHAL)

Read More

SELAMAT, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah jadi Juara Umum Pertandingan Karate HANTARU 2024

 

Jakarta - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Tengah menjadi juara umum dalam gelaran Pertandingan Karate HANTARU 2024 yang berlangsung pada Jumat (04/10/2024). Juara umum ini diperoleh setelah Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah berhasil menjadi juara pada sejumlah nomor yang diperlombakan.

"Kami keluarga besar karate Kementerian ATR/BPN mengucapkan selamat kepada tim karate Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah yang telah merebut gelar sebagai juara umum kejuaraan karate HANTARU 2024. Kemenangan ini diraih dengan penampilan impresif, menang berbagai mendali emas.", Kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Kabiro Humas), Harison Mocodompis, yang juga selaku Ketua Panitia gelaran Pertandingan Karate HANTARU 2024 saat penutupan acara.

Untuk diketahui, sebanyak 78 atlet ikut serta dalam kejuaraan Karate HANTARU 2024 Ini. Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih juara setelah mendapatkan peringkat pertama pada nomor Kumite Beregu Putri, Kumite Perorangan Putra Open 61-71 kg, Kumite Perorangan Putra Open -60 kg, Kumite Perorangan Putri Open 51-60 kg, Kumite Perorangan Putri Open +61 kg, dan Kumite Perorangan Putri Open -50 kg. 

Selain Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, sejumlah satuan kerja lain turut menorehkan prestasi yakni Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta yang berhasil menjadi juara pada nomor Kata Perorangan Putra dan Putri Open, Kata Perorangan Putra Internal, Kumite Perorangan Putra Internal -60 kg, dan Kumite Perorangan Putra Internal 61-70 kg. Sementara itu, Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat menjuarai nomor Kata Perorangan Putri Internal, Kumite Perorangan Putra Internal +71 kg, Kumite Perorangan Putri Internal 50-60 kg. Prestasi lain ditorehkan satuan kerja Sekretariat Jenderal dengan menjuarai nomor Kumite Perorangan Putra Open +71 kg, Kumite Beregu Putera.

Kabiro Humas pun mengucapkan terima kasihnya kepada para peserta yang telah bertanding dan menjunjung tinggi sportivitas selama kompetisi berlangsung. "Kami selaku panitia yang tidak bisa saya ucapkan satu-persatu mengucapkan terima kasih banyak, salam sukses untuk kita semua, maju terus karate ATR/BPN, maju terus karate Indonesia," tutupnya. (JM/YZ)

Read More

Bersama Presiden Jokowi dan Menteri Kabinet Indonesia Maju, Menteri AHY Hadiri Upacara Peringatan HUT TNI Ke-79 di Monas

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri Upacara Parade dan Defile dalam rangka Peringatan HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Sabtu (05/10/2024). Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Menteri AHY yang hadir mengenakan setelan jas dipadu baret Linud Kostrad dan tanda jasa merasa bangga karena pernah menjadi bagian dari TNI selama 16 tahun. Menurutnya, TNI telah memberikan bekal penting untuk melanjutkan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ia pun berharap agar TNI semakin kuat, modern, profesional, serta dicintai masyarakat.

Adapun peringatan HUT TNI dimulai sejak pukul 08.00 WIB. Seusai upacara, berlangsung pertunjukkan demonstrasi bela diri personel TNI, berkuda, atraksi terjun payung dan pesawat tempur, serta defile pasukan TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Kegiatan diakhiri dengan kirab alat utama sistem senjata (alutsista) milik TNI.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Pembina IKAWATI ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono dan Staf Khusus Menteri Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina. Turut hadir dalam upacara, para Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju; Presiden dan Panglima TNI dari masa ke masa; sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat serta pensiunan TNI. (YS/RT)

Read More

Buka Kejuaraan Karate Hantaru 2024, Menteri AHY Harap Ajang ini Tumbuhkan Rasa Percaya Diri untuk Menjaga Kehormatan Institusi

Jakarata - Dalam rangka memeriahkan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Pertandingan Karate yang digelar di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN pada Jumat (04/09/2024). Pertandingan ini dibuka langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditandai dengan pemukulan perkusi. 

Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa perlombaan ini dlaksanakan agar dapat memupuk sportivitas bagi para jajaran. "Yang menguasai bela diri biasanya lebih percaya diri, tapi saya berpesan tetap rendah hati sesuai dengan semangat bela diri. Percaya diri dan siap untuk menghadapi siapa pun yang mau mengganggu kehormatan kita (Kementerian ATR/BPN, red)," kata Menteri AHY dalam sambutannya.

Selain itu, pertandingan karate ini juga diharapkan sebagai ajang silaturahmi antar pegawai yang ada dari berbagai Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. "Junjung tinggi sportivitas, bangun Sinergi dan solidaritas, untuk Kementerian ATR/BPN yang semakin maju untuk Indonesia yang juga semakin baik ke depan," sambungnya.

Wakil Pengurus Besar Forum Karate-do Indonesia (PB FORKI), R.B. Agus Widjayanto yang mewakili Ketua Umum, Hadi Tjahjanto menyampaikan, rasa terima kasihnya kepada Kementerian ATR/BPN atas terlenggaranya pertandingan tahunan ini. Menurutnya dengan turnamen-turnamen seperti ini dapat memberi ruang kepada para atlet untuk berkompetisi.

"Mari kita ciptakan kompetisi yang bermartabat untuk menghasilkan atlet-atlet terbaik yang lahir dari karateka yang menjujung sportivitas dan mengedepankan sumpah karate," tuturnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis selaku Ketua Panitia Pertandingan Karate melaporkan, turnamen karate ini mempertandingkan tiga nomor kompetisi yakni,  Kata Perorangan Putra dan Putri, Kumite Perorangan Putra dan Putri, serta Kumite Beregu Putra. Total ada 78 atlet putra dan putri yang masuk dalam kategori umum dan internal berlaga pada turnamen ini.

Turut hadir pada kegiatan ini, Sekjen PB FORKI, Sapriadi dan Ketua Umum PB SHOKAIDO. Mendampingi Menteri AHY, Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (JM/PHAL)

Read More

Komitmen Capai Target Program Strategis dalam Masa Transisi Pemerintahan, Wamen ATR/Waka BPN Apresiasi Kinerja Jajaran Pusat dan Daerah

 

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni memimpin Rapat _Monitoring_ dan Evaluasi Capaian Kinerja yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (03/10/2024). Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang berada di pusat maupun daerah atas komitmen dalam penyelesaian target-target program Kementerian ATR/BPN.

“Kami ucapkan terima kasih atas jerih juang Bapak/Ibu semuanya dari Sabang sampai Merauke yang setiap hari mendedikasikan diri dengan komitmen yang tinggi untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan, dengan jerih juang tersebut kita sampai kepada titik yang menggembirakan,” ujar Raja Juli Antoni membuka jalannya rapat.

Ia menginginkan agar program prioritas nasional dilakukan secara maksimal dalam transisi pemerintahan yang berlangsung hingga dua pekan ke depan. “Saya berharap kita bisa menjaga proses transisi ini dengan terus memaksimalkan kinerja kita, sehingga siapapun nanti yang akan dipilih untuk memimpin kementerian ini akan menerima _legacy_ yang maksimal dari kepemimpinan Menteri Agus Harimurti Yudhoyono,” tutur Wamen ATR/Waka BPN.

Salah satu yang disoroti dalam pertemuan ini adalah capaian realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Saat ini, akumulasi pendaftaran tanah secara nasional sudah mencapai 118 juta bidang tanah. Raja Juli Antoni menyebutkan, dalam minggu ini, Peta Bidang Tanah (PBT) Luas mencapai 101.720 hektare dan PBT Bidang, mencapai 5.306 Bidang. Sementara itu, realisasi SHAT tercapai sebanyak 82.592 bidang.

Capaian program lainnya, yakni sertipikasi tanah elektronik yang sudah semakin masif. Saat ini sudah terdapat 465 kantor elektronik atau 95,6% dari total 486 Kantor Pertanahan dan terdapat 32 Provinsi elektronik. Tercatat, sebanyak 1.231.124 Sertipikat Tanah Elektronik yang telah diterbitkan.

Rapat ini diikuti secara langsung para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan secara daring. Pertemuan ini membahas program strategis nasional lainnya, antara lain Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota; Peta Panjang Batas Kawasan Hutan; Data Tanah Ulayat; Data dan Informasi P4T; SK Redistribusi Tanah; Akses Reform; PetaZona Nilai Tanah; dan Penanganan Sengketa. (YS/PHAL)

Read More