Biro Humas Dorong Media Sosial Kementerian ATR/BPN di Pusat dan Daerah Jadi Sumber Informasi Utama bagi Masyarakat

 

Semarang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) menyelenggarakan EKSISTENSI atau Ekosistem Komunikasi dan Humas Internal baik pusat maupun daerah. Sebanyak total 512 satuan kerja (Satker) diberikan amanah untuk menjalankan strategi utama EKSISTENSI, yakni One Day One Media, One Day One Post, dan One Satker One Media.

Demikian disampaikan Tenaga Ahli Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Herzaky Mahendra Putra saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah pada Minggu (14/07/2024). Setelah melakukan monitoring dan evaluasi secara nasional, ia mengapresiasi kinerja humas pusat dan daerah yang berhasil menyebarkan narasi positif di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah tiga bulan lebih kita sudah berhasil, ada 512 Satker, kalau di Jawa Tengah 35 Satker, kita punya kekuatan yang luar biasa. Sekarang sudah mulai muncul pembicaraan dan pemberitaan positif seperti Gebuk Mafia Tanah, Sertipikat Tanah Elektronik, Sertipikat Gratis dari Pak Presiden, yang kedua Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ketiga Kementerian ATR/BPN,” ujar Herzaky Mahendra Putra.

Selanjutnya, strategi utama EKSISTENSI harus digencarkan agar masyarakat kemudian mengandalkan informasi terkait pertanahan dan tata ruang dari media sosial Kementerian ATR/BPN. “Kita ingin media sosial kita semua menjadi sumber informasi pertama dan terutama dari masyarakat. Kunci sukses yang Pak Menteri sering sampaikan, 50% itu adalah kerja 50% lainnya adalah bagaimana pekerjaan kita diketahui oleh publik,” tegas Herzaky Mahendra Putra.

Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa penyampaian informasi menjadi hal yang penting. Namun demikian, pekerjaan Humas bukan sekedar menyampaikan, melainkan juga memastikan terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Kementerian kita ini dipimpin oleh orang yang sangat luar biasa, media darling kalau istilah kehumasan. Apa pun sepak terjang beliau itu adalah prestasi kelembagaan, wajah dari kementerian dan layanan publik yang diberikan. Kita memastikan semua agenda yang berkaitan dengan strategi komunikasi dapat terlaksana dengan baik, kita bisa melihat dampak dan dampaknya terbentuk dalam bentuk kepercayaan masyarakat kepada institusi kita ini,” tutur Harison Mocodompis.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama menyambut baik arahan yang diberikan dalam rangka mengelola strategi komunikasi internal. Pada momen ini ia menyebutkan beberapa kendala yang menghambat proses komunikasi publik agar bisa mendapatkan solusi terbaik.

“Kadang kala dari Humas tidak berani menyampaikan, takut salah, sehingga terlambatnya informasi-informasi yang harus disampaikan. Pekerjaan kami di Jawa tengah, khususnya kami melayani semua, Sertipikat Tanah Elektronik, Loket Prioritas, pelayanan di hari Sabtu dan Minggu. Ini kesempatan yang sangat baik kita me-manage apa yang harus kita sampaikan saat ada suatu informasi dan kegiatan,” ungkap Dwi Purnama.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Staf Khusus Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Sigit Raditya. Adapun kegiatan yang berlangsung secara berani dan memikat di Aula Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang ini dihadiri jajaran Kanwil serta Kepala Kantor Pertanahan dan Kasubbag Tata Usaha se-Provinsi Jawa Tengah. (YS/FA)

Read More

Terima Sertipikat Tanah Elektronik Satu Lembar dari Menteri AHY, Pengusaha Mebel di Jateng: Tidak Khawatir Karena Simpel dan Aman

 

Semarang - Agus Handoko (46), warga Desa Wonorejo, Kabupaten Semarang menjadi salah seorang penerima Sertipikat Tanah Elektronik pada penyerahan sertipikat yang dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Sabtu (13/07/2024).

Ia mengaku tidak memiliki kekhawatiran meski sertipikat tanahnya tidak berupa buku seperti yang ia ketahui sebelumnya. Menurutnya, meski hanya berwujud satu lembar, Sertipikat Tanah Elektronik tetap diyakini keamanannya.

“Sertipikat elektronik lebih simpel dan tetap aman, karena sertipikat elektronik jadi tidak takut sobek atau kotor,” ujar Agus Handoko yang baru saja menerima Sertipikat Tanah Elektronik untuk tanah tempat usaha mebel miliknya dari Menteri ATR/Kepala BPN.

Ke depannya, sertipikat yang ia diterima bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan nilai yang lebih tinggi. “Kalau ada sertipikat, harga tanahnya makin mahal apalagi ini di pinggir jalan, ada akses mobil. Bisa dikembangkan usaha, buat ‘ayem-ayem’ istilahnya, mantap kalau sudah bersertipikat diakui oleh negara,” tuturnya.

Penerima sertipikat lainnya, seorang Ibu Rumah Tangga bernama Lutfi Handayani (34) merasakan hal yang sama saat diberi informasi bahwa sertipikat yang diterima tidak lagi berbentuk buku. Meski demikian, ia tetap antusias karena sejak tahun 1990 rumah yang dibangun oleh orang tuanya akhirnya bersertipikat.

“Saya kaget karena tahunya sertipikat buku yang hijau, ternyata dikasih satu lembar. Tapi saya tidak takut, tidak ragu dan percaya dengan BPN. Saya rasa aman saja karena sertipikatnya untuk disimpan. Sekarang ‘ayem’, lega, sudah hak milik, dulu belum ada tanda buktinya,” ungkap Lutfi Handayani.

Adapun pada kesempatan ini, Menteri AHY menyerahkan 100 Sertipikat Tanah Elektronik di Desa Wonorejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Menteri AHY menyapa dan berdialog dengan masyarakat sembari menyerahkan sertipikat tanahnya secara door to door untuk memastikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjalan baik dan mengimbau masyarakat agar menjaga sertipikat tanahnya. (YS/PHAL)

Read More

Jalankan Perintah Menteri AHY, Kementerian ATR/BPN Akan Kebut Penyelesaian Lahan bagi para Eks Kombatan GAM Sebelum Oktober 2024

 

Banda Aceh - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimis para eks atau mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat memperoleh lahan sebelum pergantian pemerintahan pada Oktober 2024. Kepastian itu didapatkan setelah Menteri AHY mengirimkan tim khusus untuk melakukan pendalaman secara langsung melalui Rapat Koordinasi Lintas Lembaga yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh pada Jumat (12/07/2024). 

Tim khusus utusan Menteri AHY ini dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan. "Alhamdulillah kita bisa menyepakati timeline penyelesaian lahan bagi para mantan Kombatan GAM. Insyaallah paling lambat awal Oktober sudah bisa dilakukan penyerahan," kata Dirjen Penataan Agraria penuh optimisme.

Untuk diketahui, lahan bagi para mantan Kombatan GAM ini merupakan janji negara yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian Pemerintah RI-GAM, yaitu Perjanjian Helsinki tahun 2005 silam. Dengan demikian, Staf Khusus Bidang Kerja Sama Antarlembaga, Si Made Rai Edi Astawa menyatakan bahwa hal tersebut menjadi prioritas Menteri AHY untuk segera dituntaskan.

"Pak Menteri AHY menegaskan bahwa penyelesaian lahan bagi para mantan Kombatan GAM ini merupakan prioritas yang ingin beliau selesaikan dalam masa jabatan beliau, karena ini janji negara yang sudah tertunda 19 tahun," tegas Si Made Rai Edi Astawa.

Sejalan dengan itu, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Donny A. Satriayudha berkomitmen untuk mendukung penuh penyelesaian lahan bagi para mantan Kombatan GAM. "Kita akan tindaklanjuti Rakor ini bersama-sama dalam Satgas Ad Hoc, untuk mencari penyelesaian lahan bagi para eks Kombatan, secepatnya," ungkapnya sebagai perwakilan KLHK.

Keberhasilan Rakor ini tidak lepas dari pertemuan antara tim khusus utusan Menteri AHY dengan Wali Nanggroe Aceh Darussalam, Malik Mahmud Al-Haytar dan Staf Khususnya, Rustam Effendi pada malam sebelumnya. Wali Nanggroe Aceh memberikan apresiasi atas perhatian khusus Menteri AHY serta memberikan doa restu atas penyelenggaraan Rakor dengan harapan ada penyelesaian yang konkret dan cepat atas janji lahan ini.

Kesepakatan mengenai penyelesaian lahan ini, juga ditandatangani oleh seluruh perwakilan lintas kementerian/lembaga, Pemprov Aceh, Lembaga Wali Nanggroe, Badan Rehabilitasi Aceh (BRA), serta Komite Peralihan Aceh (KPA) yang mewakili para mantan Kombatan GAM. Hal ini menjadi penguat dari kepastian penyelesaian lahan bagi para mantan Kombatan GAM.

Sebagai informasi, dalam pelaksanaan penyelesaian hal tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh bersama Kementerian ATR/BPN mengusulkan pelepasan lahan hingga 22.000 hektare di Kabupaten Aceh Timur sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Rencananya, lahan dalam satu hamparan ini diberikan Hak Kepemilikan Bersama yang akan dikelola oleh lembaga Wali Nanggroe untuk kesejahteraan 3.000 mantan Kombatan GAM beserta keluarganya.

Turut hadir dalam Rakor tersebut, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh.

Read More

Kementerian ATR/BPN Pastikan Percepat Penyelesaian Penyediaan Tanah untuk Mantan Kombatan GAM

 

Aceh - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah Provinsi Aceh melakukan Rapat Koordinasi untuk membahas mengenai penyelesaian penyediaan tahan bagi Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Rapat koordinasi ini berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, pada Jumat (12/07/2024).

Melalu pertemuan ini, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN bersama Pemprov Aceh ingin memastikan bahwa tahapan yang diperlukan untuk legalitas penyediaan tanah tersebut bisa dipercepat. 

“Pengadaan lahan untuk mantan kombatan GAM di masa kepemimpinan Presiden Jokowi merupakan prioritas Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sehingga Kementerian ATR/BPN bersama Pemprov Aceh memastikan akan memacu dan mempercepat segala tahapan diperlukan untuk legalitas penyediaan lahan tersebut,” jelas Dalu Agung Darmawan.

Diketahui bahwa penyediaan tahan bagi mantan kombatan GAM merupakan salah satu komitmen penting pemerintah yang tertuang dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal itu bertujuan untuk membantu para mantan kombatan dalam beralih ke kehidupan sipil, meningkatkan kesejahteraan Kombatan dan keluarganya, serta mendukung proses perdamaian di Aceh. 

Sehingga, masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menganggap perlu untuk membahas prosedur legalisasi pengalihan lahan yang akan diberikan kepada para mantan kombatan GAM tersebut. “Dalam rapat ini kita membahas prosedur legalitas pengalihan lahan hutan untuk lahan produktif yang bisa dimanfaatkan mantan kombatan," jelas Dirjen Penataan Agraria.

Adapun jumlah mantan Kombatan GAM yang perlu difasilitasi sebanyak 3.000 orang. Kementerian ATR/BPN beserta instansi terkait telah berupaya untuk mencari potensi tanah yang bersumber dari tanah Areal Penggunaan Lain, yakni Hak Guna Usaha habis, tanah telantar, tanah negara, dan kawasan hutan yang fungsinya dapat dialihkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dari upaya tersebut, akhirnya didapat lahan seluas 22.000 hektare yang berlokasi di Kabupaten Aceh Timur,” terang Dalu Agung Darmawan.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Azwardi yang hadir secara virtual menyampaikan bahwa telah ada kesepakatan untuk mempercepat segala tahapan pengadaan tanah tersebut. “Pemprov Aceh juga siap jika diminta menyiapkan seluruh dokumen yang diminta Kementerian ATR/BPN,” pungkas Azwardi.

Hadir bersama Dirjen Penataan Agraria, Staf Khusus Bidang Kerja Sama Antar Lembaga, Si Made Rai Astawa beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (GE/JR)

Read More

Bukti Program PTSL Berjalan Baik di Jawa Tengah, Menteri AHY Antar Langsung Sertipikat ke Rumah Masyarakat

 

Semarang - Penyertipikatan tanah masyarakat terus dipercepat dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini telah berjalan di penjuru Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Tengah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahkan hadir langsung di Desa Wonorejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang untuk menyerahkan 100 Sertipikat Tanah Elektronik pada Sabtu (13/07/2024). 

“Dengan program PTSL ini, alhamdulillah kita bersama-sama bisa mencetak sekarang Sertipikat Tanah Elektronik lebih mudah lagi, lebih cepat lagi, dan kami yakinkan bahwa pengurusan ini bebas biaya,” ujar Menteri AHY sembari menyerahkan sertipikat setelah melewati perjalanan berliku selama satu jam ke Desa Wonorejo.

Menteri AHY menyerahkan sertipikat secara door to door untuk menyapa dan berdialog dengan masyarakat. Dari aspirasi masyarakat yang disampaikan ternyata program PTSL di daerah ini juga berjalan baik. Ia pun kemudian mengimbau agar masyarakat menjaga sertipikat tanahnya dengan baik.

“Saya menitip pesan, mari kita jaga bersama sertipikat ini. Saya tahu ada yang sudah tinggal dari tahun 80-an, 90-an, sudah puluhan tahun tapi tidak punya sertipikat, itu berbahaya bisa diserobot orang. Jangan sampai diserobot ya Pak, Bu. Dengan sudah punya sertipikat, Bapak/Ibu sekalian sudah punya aset, harus dijaga baik-baik. Jangan sembarangan pinjamkan sertipikat ke orang yang tidak berwenang,” ujar Menteri AHY kepada masyarakat yang berkumpul di halaman rumahnya.

Menteri AHY lebih lanjut memaparkan bahwa Kabupaten Semarang telah mendaftarkan tanah sejumlah 731.578 bidang atau 89,7% dari target.

Program PTSL yang dijalankan telah menghasilkan pertambahan nilai tambah ekonomi atau Economic Value Added sejumlah Rp1,58 triliun yang bersumber dari Hak Tanggungan (HT), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Mudah-mudahan semakin bergulir, semakin baik untuk negara, untuk pemerintah, dan juga kembali lagi untuk rakyat,” tutur Menteri AHY.

Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN saat ini memasifkan penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik di seluruh Indonesia sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Secara nasional, per Juli 2024 ini lebih dari 135.000 Sertipikat Tanah Elektronik telah beredar dan akan terus diakselerasi ke depan.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerjanya hari ini, Pembina IKAWATI ATR/BPN; sejumlah Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Turut hadir, Wakil Bupati Semarang; perwakilan Anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten Semarang, serta Forkopimda setempat. (YS/PHAL)

Read More

Kejahatan Siber terhadap PDN Jadi Pelajaran Berharga, Menteri AHY Terus Pastikan Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Keamanan Digital

 

Semarang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi kasus kejahatan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) dan dampaknya bagi Kementerian ATR/BPN. Ia menyampaikan tanggapannya sesaat setelah meresmikan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik pada 29 Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (12/07/2024).

“Kebetulan data kami belum terintegrasi ke sistem PDN (Pusat Data Nasional), sehingga masih dikelola secara mandiri. Tetapi kami juga tentunya menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga" ungkap menteri AHY.

Menteri AHY mengatakan, serangan siber selalu menghantui berbagai institusi pemerintah, korporasi, maupun perorangan di Indonesia dan negara lainnya. 

"Kami, Kementerian ATR/BPN harus semakin meningkatkan sistem keamanan digital ini. Saya juga telah melakukan langkah-langkah taktis secara langsung dan kita kontrol semuanya,” lanjut Menteri AHY. 

Selain meningkatkan keamanan dan melakukan langkah-langkah pencegahan dari bahaya cyber crime, Menteri AHY juga melaksanakan evaluasi secara berkala. Menjaga data dan informasi digital menjadi tugas seluruh jajaran pegawai Kementerian ATR/BPN agar Sertipikat Tanah Elektronik dapat dimasifkan.

“Kita semuanya jaga dengan baik, tetapi kami selalu harus melakukan evaluasi karena tidak boleh lengah dan harus meng-update sistem karena sekali lagi, kejahatan di dunia maya ini semakin berkembang dan juga aktor-aktornya pun semakin memiliki kapasitas untuk melakukan serangan-serangan cyber,” tutur Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN pun meyakinkan masyarakat bahwa pelayanan pertanahan termasuk di Provinsi Jawa Tengah semakin baik sejak menjalankan transformasi digital. “Dengan sistem elektronik, semua semakin cepat, efisien, transparan, akuntabel. Pelayanan elektronik mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak baik dan juga merugikan masyarakat, pemerintah, dan negara,” tegasnya.

Adapun Peresmian Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik kali ini dilakukan pada 29 Kantor Pertanahan. Hal ini sekaligus menjadikan Jawa Tengah sebagai Provinsi ke-20 di Indonesia yang secara keseluruhan mengimplementasikan Sertipikat Tanah Elektronik.

Dalam kesempatan ini, Menteri AHY didampingi sejumlah Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Hadir pula Pj. Gubernur Jawa Tengah beserta Forkopimda Jawa Tengah. (YS/PHAL)

Read More

Hadiri Hoegeng Awards 2024, Wamen ATR/Waka BPN Turut Apresiasi Polisi Teladan

 

Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni mengungkapkan apresiasinya terhadap Polisi Teladan yang diberikan penghargaan dalam Penganugerahan Hoegeng Awards 2024, di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta pada Jumat (12/07/2024). Ia menilai kinerja para polisi tersebut sangat menyentuh hati.

“Sangat mengharukan melihat betapa banyak dari pelosok negeri, polisi-polisi yang tadi dikatakan, bekerja melampaui tugas dan fungsi yang memang ditetapkan secara institusi," tutur Raja Juli Antoni saat ditemui awak media usai acara berlangsung.

Wamen ATR/Waka BPN menilai kinerja para polisi tersebut dapat menjadi motivasi bagi polisi lainnya. Hal itu juga bisa menjadi motivasi bagi aparat kepolisian dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar melihat tanggung jawab sebagai panggilan, sehingga bekerja melampaui tugas itu sendiri.

Hoegeng Awards 2024 ini merupakan rangkaian perayaan HUT ke-78 Bhayangkara berupa pemberian penghargaan bagi polisi-polisi teladan. Terdapat lima kategori dalam Hoegeng Awards 2024, yaitu Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Berintegritas, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, serta Polisi Tapal Batas dan Pedalaman.

Menurut Raja Juli Antoni, Hoegeng Awards sendiri menjadi wadah penguatan bagi Polri. “Tentu ini adalah bagian dari konsolidasi internal kepolisian sendiri untuk menambah optimisme bahwa kebaikan, kebajikan itu ada di mana-mana. Sekaligus menjadi teladan bagi polisi lain ke depan," tutupnya.

Pada acara Penganugerahan Hoegeng Awards 2024 ini hadir Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo beserta sejumlah Pejabat Negara. (MW/YZ)

Read More

Dari Wakil Bupati Sampai Masyarakat Apresiasi Program Sertipikat Tanah Elektronik yang Diserahkan Menteri AHY di Jateng

 

Semarang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggencarkan sertipikasi tanah elektronik secara masif di seluruh Indonesia. Tak hanya milik perorangan, namun juga tanah aset pemerintah, BUMN/BUMD dan BMN/BMD, serta tanah wakaf dan rumah ibadah.

Wakil Bupati Demak, Ali Makhsun, salah satu penerima sertipikat tanah aset yang langsung diserahkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah yang telah menerbitkan sertipikat tanah aset sebagai kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Demak.

“Terima kasih kepada Pak Menteri karena telah memberikan sertipikat kepada kami. Kami anjurkan kepada masyarakat untuk segera mengurus sertipikat, terutama Sertipikat Tanah Elektronik,” ujar Wakil Bupati Demak usai menerima 4 sertipikat Hak Pakai dalam Peresmian Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik pada 29 Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang pada Jumat (12/07/2024).

Pada kesempatan yang sama, diserahkan pula 2 sertipikat tanah wakaf yang berlokasi di Kota Semarang. Hal ini merupakan bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN mengakselerasi sertipikasi terhadap tanah wakaf dan rumah ibadah tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi.

Penerima sertipikat tanah wakaf, Mu’alim dan Hamda Rifa’i mengungkapkan rasa lega lantaran musala yang diwakafkan orang tuanya sejak 2018 lalu akhirnya bersertipikat. Mereka berharap tanah wakaf tersebut meneguhkan pesan dan nilai ketakwaan serta keimanan kepada Allah SWT.

“Musala kami proses sertipikasinya sangat mudah dibantu Kantor Pertanahan Kota Semarang. Kalau ibadah harus tenang, sertipikat tentunya sebagai bukti kepada masyarakat bahwa wakafnya telah sah dan kita sebagai wakilnya siap mengelola dan menjaga seterusnya. Terima kasih Pak Menteri yang telah menyerahkan,” pungkas Mu’alim. (YS/PHAL)

Read More

Cegah Potensi Kejahatan Pertanahan, Menteri AHY Resmikan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Provinsi Jawa Tengah

 

Semarang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama meresmikan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik pada 29 Kantor Pertanahan di Jawa Tengah. Peresmian ini berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang pada Jumat (12/07/2024). 

“Artinya hari ini lengkap semua 35 Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Tengah sudah mampu melayani masyarakat secara elektronik khususnya sertipikat tanah. Transformasi digital adalah tuntutan zaman sekaligus tuntutan dari pelayanan publik yang harus kita bisa jawab melalui alih media. Dari serba fisik, serba konvensional, menjadi serba elektronik,” ujar Menteri AHY dalam kesempatan tersebut.

Dengan peresmian ini, Jawa Tengah menjadi Provinsi ke-20 di Indonesia yang telah mengimplementasikan Layanan Sertipikat Tanah Elektronik pada seluruh Kantor Pertanahannya.

Keuntungan dari implementasi layanan pertanahan elektronik ini sendiri antara lain menghindari kejahatan pertanahan yang merugikan masyarakat. “Dengan Sertipikat Tanah Elektronik kami berharap semakin aman dari potensi kejahatan pertanahan karena masuk ke dalam database. Walaupun selalu ada kerentanan, cyber attacks, kita harus memperkuat sistem pengamanan terhadap semua data tanah dan tata ruang. Tapi kalau ini bisa kita lakukan, insyaallah transformasi digital akan membawa kita semakin baik dan semakin menguntungkan untuk ekonomi negara,” tutur Menteri AHY.

Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyampaikan bahwa implementasi layanan pertanahan elektronik ini mendukung penyelesaian masalah pertanahan yang dialami masyarakat. Ia pun berharap ke depannya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat lebih meningkat.

“Pemerintah Provinsi Jateng mendukung Kementerian ATR/BPN untuk mengakselerasi layanan sertipikat secara elektronik serta menerbitkan sertipikat tanah. Pengurusan sertipikat tanah lebih mudah dan cepat karena data informasi dapat di akses kapan pun, di mana pun, serta terhindar dari risiko kehilangan, bencana alam, dan pemalsuan,” ungkap Nana Sudjana.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama melaporkan bahwa sejumlah 20,9 juta atau 97% bidang tanah di Jawa Tengah sudah terdaftar. Hal ini menurutnya, merupakan hasil sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah serta Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jawa Tengah yang turut serta mendukung sertipikasi tanah.

“Pada hari ini di-launching impelementasi Sertipikat Tanah Elektronik, sebelumnya enam kota sudah dan setelah ini alhamdulillah Jawa Tengah tuntas melaksanakan layanan elektronik. Kami berpesan kepada IPPAT untuk membantu edukasi pelaksanaan layanan pertanahan elektronik. Kalau ada masalah kita selesaikan bersama sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi bersama wali kota, bupati, gubernur,” papar Dwi Purnama.

Pada kesempatan yang sama, Menteri AHY juga menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik yang meliputi 5 sertipikat Hak Pakai untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 1 sertipikat Hak Pakai untuk Komisi Yudisial di Kota Semarang; 4 sertipikat Hak Pakai untuk Pemerintah Kabupaten Demak; 2 sertipikat tanah wakaf; 1 sertipikat Hak Guna Bangunan untuk PT PLN; serta 4 Sertipikat Hak Milik bagi masyarakat Kabupaten Kendal dan Grobogan.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Tengah, sejumlah Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah serta Forkopimda setempat. (YS/PHAL)

Read More

Serah Terima Jabatan, Harison Mocodompis Siap Pertahankan Citra Positif Kementerian ATR/BPN Melalui Biro Humas

 

Jakarta - Harison Mocodompis resmi dilantik sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Selasa (09/07/2024). Usai pengambilan sumpah/janji jabatan, ia secara definitif menggantikan Kepala Biro Humas sebelumnya, Lampri yang dalam waktu bersamaan dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur.

Serah terima jabatan ditandai dengan disematkannya pin humas oleh Lampri kepada Harison Mocodompis. Selain itu, diserahkan juga berita acara kepada Kepala Biro Humas yang baru terkait dengan laporan kinerja yang telah selesai dituntaskan oleh Lampri.

Apresiasi kepada Lampri sebagai Kepala Biro Humas juga disampaikan oleh Harison Mocodompis. Ia mengatakan, di bawah kepemimpinan Lampri, Biro Humas yang dinilai yang sudah baik menjadi semakin baik lagi. "Tentunya saya siap mengemban amanah baru ini, terutama dalam mempertahankan citra positif lembaga yang kita cintai bersama ini," ucap Kepala Biro Humas dalam acara Serah Terima Jabatan di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Terkait amanah baru yang diberikan kepada Lampri sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Harison Mocodompis menyebut bahwa inilah bentuk apresiasi Kementerian ATR/BPN kepada Kepala Biro Humas periode November 2023-Juli 2024.

"Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur merupakan kantor yang paling banyak unit satuan kerja di bawahnya, tantangannya tentu semakin berat juga. Semoga Pak Lampri dapat mengemban amanah baru ini dengan baik. Semoga berkah dan menjadi lebih baik, serta berjalan lancar," tutur Harison Mocodompis.

Pada acara Serah Terima Jabatan ini, Lampri menyampaikan ceritanya selama menjabat sebagai Kepala Biro Humas periode November 2023-Juli 2024. Dari pengalamannya di Biro Humas, ia mengakui jika pekerjaan di Humas sangat dinamis dan memiliki beban yang cukup berat, yakni menjaga citra positif Kementerian ATR/BPN di mata seluruh stakeholders. "Alhamdulillah dengan dukungan dan kekompakan seluruh tim di Biro Humas ini, kita mampu menjalankannya dengan sangat baik," ucapnya.

Dalam mempertahankan citra positif lembaga, Lampri menyatakan setiap insan humas harus terus menjadi corong utama dalam menyebarkan informasi yang baik ke publik. "Karena setiap kita adalah Humas dan setiap kita adalah ambasador," tegasnya.

Menurut Lampri, banyak pihak yang memberikan apresiasi atas hasil kerja dari jajaran Biro Humas. "Pak Menteri menyampaikan kinerja kita sangat bagus, kita diapresiasi langsung oleh Bapak AHY. Dalam waktu dekat juga akan ada penghargaan yang akan kita terima dari pihak luar," sebutnya.

"Terima kasih atas semua dukungan dan kerja samanya selama ini. Tentu sejumlah pengalaman yang saya dapatkan langsung itu akan menjadi kenangan manis bekerja dengan rekan kerja seperti Rekan-rekan di sini. Terima kasih dan sukses selalu,” pungkas Lampri.

Hadir dalam kesempatan ini, para Pejabat Administrator; Pejabat Pengawas; serta jajaran di lingkungan Biro Humas Kementerian ATR/BPN. (LS/YZ)

Read More